.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

      KORAN TEMPO

      SELASA, 29 SEPTEMBER 2009

      Tantangan Sektor Pendidikan bagi Kabinet Baru

      Sunarto ANGGOTA LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH 2005-2008 DAN DOSEN FK Ull, YOGYAKARTA

      Harapan rakyat terhadap kabinet baru harus menjadi perhatian yang serius bagi SBY-Boediono. Kunci utama mewujudkan kesejahteraan adalah kecukupan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dampak program bantuan langsung tunai, Jamkesmas, hingga pendidikan gratis masih jauh menjadi bukti terwujudnya kesejahteraan. Ketiganya baru terasa efektif, menarik simpati publik di saat untuk mendukung terpilihnya kembali pemerintah SBY. Pada sisi kualitas, program-program di atas seharusnya segera ditinjau kembali. Dampak program belum menyentuh pada substansi keadilan dan pemerataan. Pada situasi ajaran baru, masih terlihat berbagai fakta atas keluhan masyarakat terhadap akses pendidikan.

      Pendidikan gratis, yang gencar dipromosikan setiap saat di minggu-minggu lalu, dianggap masyarakat masih sebatas iklan yang kurang masuk akal. Bagaimana mungkin anak seorang loper koran menja­di wartawan dengan menempuh pendidik­an gratis hingga tingkat SMP Apakah cukup dengan pendidikan SMP menjadi war­tawan. Faktanya, masih banyak sekolah yang menarik biaya lain dengan alasan tertentu. Rasanya masih terlalu berat penghasilan rata-rata setingkat loper ko­ran membiayai anak bersekolah, apalagi di sekolah favorit. Kejanggalan lainnya ada­lah bagaimana mungkin anak seorang sopir angkot menjadi pilot. Adakah pendi­dikan pilot sampai tingkat SMP? Belum ada komitmen riil pemerintah mengantarkan mereka ke tingkat perguruan tinggi. Secara logis dan wajar, untuk menjadi wartawan dan pilot, mereka harus menem­puh pendidikan tinggi. Bagaimana tanggung jawab isi iklan tersebut? Bukankah hanya menciptakan mimpi kosong, yang berujung pada keputusasaan masyarakat, ketika berjuang mencapai cita-cita itu?

       

      Di saat tingkat kesejahteraan belum menentu, satu-satunya harapan untuk mengubah nasib bagi masyarakat umum (tidak mampu) adalah jalur pendidikan. Kini, itu pun belum tentu. Diakui bahwa ada sebagian lulusan sarjana yang masih berpeluang mendapatkan kesempatan kerja yang cukup, seperti dokter, akuntan, dokter gigi, perawat, bidan, dan guru. Namun, bagaimana dengan mahalnya biaya masuk ke jurusan di perguruan tinggi negeri yang relatif favorit. Salah satu fakultas kedokteran perguruan tinggi negeri mematok tarif sumbangan Rp 175 juta per orang kepada calon mahasiswa. Ini belum biaya per se­mester dan biaya hidup kota yang sudah relatif mahal. Adakah kesempatan si miskin dan orang desa bisa kuliah di jurusan tersebut? Kesimpulannya, rasa keadilan belum dinikmati oleh semua warga negara.

      Mengapa isu pendidikan gratis sulit terwujud secara utuh, sehingga memudahkan akses setiap masyarakat? Kita perlu melihat kebijakan otonomi sekolah dan kam­pus yang begitu besar, terutama terkait de­ngan penarikan biaya kepada masyarakat. Walaupun ada pembatasan penarikan, maksimal sepertiga dari biaya operasional total. Kenyataannya, ada relativitas terhadap makna "kebutuhan" setiap institusi pendidikan. Bagi institusi (satuan) pendi­dikan, misalnya sekolah dan kampus favo­rit dan besar, pihak pengelolanya mempunyai alibi tertentu untuk menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru yang tak terbatas. Bisa jadi institusi tersebut menganggarkan untuk membeli peralatan yang sangat mahal, walaupun sesungguhnya be­lum mendesak dan efektif digunakan. Alasan mengatasi ketertinggalan dan menyiapkan kompetisi selalu menjadi lagu yang sama disuarakan.

      Selain menciptakan anggaran yang sangat besar, ini memberikan ruang baru melakukan korupsi di sana. Sementara ini belum ada pengawasan yang lebih efektif dan dekat terhadap mereka, walaupun sebagian mereka mengatakantelah dilakukan audit. Masyarakat belum begitu menv " percayainya. Pengelola perguruan tinggi/sekolah negeri perlu diatur lebih transparan, mulai kebutuhan dan pemanfaatan anggaran hingga mekanisme penerimaan mahasiswa/siswa baru. Mestinya pengelolaan institusi pendidikan negeri berdasarkan prinsip untuk, oleh, dan dari rakyat. Rakyat pembayar pajak mempunyai hak yang sama untuk menikmati proses belajar di manapun institusi pendidikan negeri. Kini perubahan status pengelolaan telah menjauhkan akses masyarakat biasa untuk mendapatkan fasilitas negara.

      Yang jelas, masyarakat merasa semakin sulit memperoleh layanan yang seharusnya diberikan dari institusi pendidikan negeri. Isu berikutnya yang cukup meresahkan adalah adanya regulasi yang membuka ruang lebar bagi investasi (asing) terhadap kepemilikan lembaga pendidikan. Kebi­jakan ini sangat dekat dengan liberalisasi dan privatisasi jasa pendidikan. Kemudian orang mengatakan bahwa ini bagian dari efek kebijakan yang berbau neoliberalisme di bidang pendidikan. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu kemandirian dan watak bangsa, khususnya generasi penerus di masa mendatang.

      Kasus pemindahan SMAN di Pematang Siantar oleh kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa kita beluni memprioritaskan sektor pendidikan. Pembangunan pusat belanja lebih mendapat perhatian dibanding sekolah. Kekuatan modal lebih mudah mengubah kebijakan penguasa. Seharusnya justru pihak swasta diminta turut mendukung penyelenggaraan pendi­dikan secara baik. Prakteknya, pejabat publik lebih sering mempertimbangkan keuntungan pragmatis dibandingkan de­ngan pembangunan manusia untuk masa depan.

      Masyarakat masih berharap, pemerintah ke depan merealisasi janji kampanye. Pendidikan gratis akan dapat diakses oleh setiap warga. Pendidikan merupakan jalan alternatif yang terasa penting bagi masya­rakat biasa untuk mengubah tingkat kesejahteraan di waktu mendatang. Sementara itu, upaya pengentasan warga dari kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM be-lum dapat dinikmati oleh setiap orang. Hanya melalui pendidikanlah setiap warga akan merasa lebih mendapatkan pengetahuan sebagai modal hidup yang fleksibel dan menjanjikan. Nilai universal bagi se­tiap manusia bahwa upaya pendidikan merupakan upaya pembebasan dari segala bentuk penindasan, pembodohan, dan pemiskinan.

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Thursday, 30 May 2013 17:24  

      Items details

      • Hits: 697 clicks
      • Average hits: 8.7 clicks / month
      • Number of words: 1023
      • Number of characters: 8423
      • Created 6 years and 8 months ago at Saturday, 03 March 2012 by Administrator
      • Modified 5 years and 6 months ago at Thursday, 30 May 2013 by Suherman

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 153
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091491
      DSCF8794.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC