.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      KOMPAS, 25 JUNI 2009

       

      Dilema Wajib Belajar

      Oleh   SUTRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO

      Pendidikan dasar 9 tahun (compulsory education) akan meningkatkan jumlah calon siswa yang harus ditampung SMA/SMK/MA.

      Tekanan tidak berhenti di situ, tetapi berlanjut ke perguruan tinggi untuk menampung lulusan SMA/SMK/MA Dari perguruan tinggi, tekanan mengarah ke pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja. Kini, tidak kurang dari satu juta lulusan perguruan tinggi masih menganggur. Berarti pemerintah mengalami dilema, di satu sisi harus mengadakan pendidikan wajib bagi masyarakat sebagai salah satu fungsi sosial, di sisi lain pemerintah juga harus memberikan lapangan ker­ja bagi mereka yang diwajibkan mengikuti pendidikan.

      Hakikat pendidikan

      Hakikat pendidikan bukan un­tuk menjadikan masyarakat tidak berdaya dan hanya menggantungkan dirinya kepada peme­rintah (social security), tetapi me-rupakan pemberdayaan masya­rakat untuk meningkatkan taraf hidup. Pendidikan wajib saja belum menjamin adanya pember­dayaan masyarakat. Yang diperlukan adaiah pendidikan wajib bermutu. Jika masyarakat ber­daya, pemerintah akan terbantu. Bagaimana memulai pendidikan wajib bermutu?

       

      Kini, anggaran pendidikan amat besar dibandingkan sektor lain. Karena itu, harus ada strategi jitu guna menyikapi pendidik­an wajib ini agar tidak mubazir. Anggaran pendidikan seyogianya dirasakan semaksimal mungkin oleh peserta didik. Porsi terbesar anggaran belanja pendidikan wa­jib adalah untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik. Kebutuhan anggaran ditentukan oleh pola pembelajaran dan selama ini dianut teacher centered learning. Sudah saatnya diterapkan student centered learning, lebih mengemukakan peran pemberdayaan.

      Apa saja tolak ukur pendidikan wajib bermutu? Jika saja seluruh lulusan perguruan tinggi mampu berkarya menghidupi dirinya ti­dak bergantung pemerintah maka pendidikan sudah sukses. Kata kunci untuk pemberdayaan dan mutu adaiah nilai tambah (added value). Apakah peserta di­dik mendapat nilai tambah yang signifikan selama pendidikan? Apakah peringkatan nUai tambah itu sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan untuk peserta didik?

      Sebagian pendidik berdalih, nilai tambah pendidikan tidak bisa diukur (intangible). Sebagai pendidik seyogianya selalu mengadakan pre-test dan post-test terhadap peserta didik, baik secara individu maupun secara kelompok usia (cohort).

      Penjaminan mutu

      Pendidikan wajib memberi kesan tidak ada seleksi terhadap calon peserta didik, padahal pro­ses seleksi justru memacu peningkatan mutu. Semangat berkompetisi merupakan modal utama untuk mencapai mutu melalui pemberdayaan diri.

      Apakah drop out (DO) diperkenankan dalam pendidikan wa­jib ini? Atau semuanya harus lulus? Jawabannya, tiap peserta didik dimaksimalkan nilai tambahnya sesuai bakat dan kemampuannya. Melalui seleksi, ditetapkan jenis dan bentuk pendidikan yang perlu bagi peserta. didik Dengan demikian, akan terjadi keluwesan dalam proses pembelajaran, pendekatan yang bersifat massal seragam sudah tidak tepat.

      Apakah pendidikan yang beragam seperti ini akan mahal? Ti­dak harus karena keluwesan dilakukan oleh guru dan tidak ha­rus mengadakan infrastruktur baru. Guru mempunyai keluwes­an dalam membelajarkan peserta didik dan guru mempunyai hak prerogatif untuk memberdayakan peserta didiknya.

      Perhatian khusus perlu diberikan bagi masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi. Mereka tidak hanya membutubkan kelengkapan perangkat pendi­dikan, tetapi juga membutuhkan dukungan untuk kesehatan dan gizi. Dengan demikian, mereka dapat berkompetisi dengan pe­serta didik lain dengan kondisi awal yang sama. Jika dari awal mereka sudah mampu bersaing, selanjutnya mereka akan mudah mendapat berbagai beasiswa un­tuk kelanjutan pendidikannya.

      Dengan pendekatan yang komprehensif, kelompok masya­rakat miskin akan mampu mengangkat dirinya untuk tidak lagi miskin. Artinya, pendidikan wa­jib bermutu akan mampu mengentaskan rakyat miskin dan ini merupakan tema pendidikan wa­jib di negara sedang berkembang. Sedangkan di negara maju pendi­dikan wajib diselenggarakan un­tuk mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat.

      SATRYO SOEMANTRI

      BRODJONEGORO

      Mantan Direktur Jenderal

      Pendidikan Tinggi


       

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Monday, 27 February 2012 06:18  

      Items details

      • Hits: 291 clicks
      • Average hits: 3.1 clicks / month
      • Number of words: 2749
      • Number of characters: 22786
      • Created 7 years and 10 months ago at Monday, 27 February 2012 by Administrator
      • Modified 7 years and 10 months ago at Monday, 27 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,798
      • Sedang Online 122
      • Anggota Terakhir ulmama vila nurruva

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9126647
      DSCF8768.jpg

      Kalender & Agenda

      December 2019
      S M T W T F S
      1 2 3 4 5 6 7
      8 9 10 11 12 13 14
      15 16 17 18 19 20 21
      22 23 24 25 26 27 28
      29 30 31 1 2 3 4

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC