.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      KORAN TEMPO SABTU, 10 MEI 2008

      Masalah Bawaan dalam Ujian Nasional

      Asep Purnama Bahtiar

      DOSEN FAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

      "Sekali lancung ke ujian, seu-mur hidup orang tak percaya." Peribahasa ini tampaknya pas untuk diangkat kembali ketika kasus kecurangan dan kebocoran soal dalam ujian nasional (UN), baik di tingkat SMA maupun SMP, terulang lagi pada 2008. Dalam konteks ujian nasional, peribahasa tersebut juga mencerrninkan ironi dan tragedi.

      Dikatakan ironi, karena bagaimana bisa dalam ujian—sebagai tahap evaluasi, tes, dan pengukuran kompetensi, kualitas akademik, serta integritas warga didik— yang mestinya berlangsung teratur, tertib; dan jujur, justru diwarnai oleh kecurangan dan tindakan yang tidak patut. Karena itu, kecurangan dan ketidak jujuran dalam uji­an seperti ini menjadi sebuah tragedi da­lam dunia peadidikan. Bisakah hasil ujian nasional itu dipercaya dan dijadikan tolok ukur atas kompetensi warga didik SMP dan SMA secara komprehensif, sebagaimana amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003?

      Jika diamati, sejak ujian nasional diberlakukan pada 2003, kecurangan dan praktek-praktek sejenisnya dalam UN itu sepertinya telah menjadi paket tambahan yang sengaja disisipkan di daerah, rayon, subrayon, atau sebagai "muatan lokal" Sebab, kecurangan dan kebocoran itu terjadi ketika paket soal ujian sudah tiba di ' lokasi atau pada waktu ujian sedang dan telah berlangsung.

       

      Masalah bawaan

      Kasus yang berulang kali terjadi dan kenekatan oknum-oknum guru atau pejabat dinas pendidikan yang melakukan intervensi negatif terhadap ujian nasional tersebut, setidaknya telah menunjukkan dua hal. Pertama, kasus tersebut mengungkapkan ada masalah yang belum terselesaikan dalam pertimbangan dan penyelenggaraan ujian nasional sejak 2003. Kedua, tragedi yang ironis itu juga telah mempertegas wajah pendidikan yang sebenarnya di negeri ini yang tidak sistemik.

      Menyimak ulang polemik ujian nasional beberapa tahun yang lalu, hemat saya bisa dikatakan sebagai masalah bawaan dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional (UAN). Masalah bawaan yang mengandung kontradiksi ini kemudian melahirkan ekses dan dampak berkepan-jangan yang menjadi ikutannya. Di antara kontradiksi yang mencolok dalam'keputusan menteri itu adalah sebagai berikut. Jertama, pengabaian terhadap kurikulum yang berprinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik (lihat UU Sisdiknas 2003 Bab X Pasal 36 Ayat 2).

      Kedua, reduksi atas hakikat penilaian dan kompetensi lulusan yang komprehen­sif, yakni kelulusan tidak semata diukur dari aspek kognitif, misalnya dengan nilai ujian nasional dalam bentuk angka. Dalam Penjelasan UU Sisdiknas Pasal 35 Ayat 1 dinyatakan: "Kompetensi lulusan merupa-kan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati."

      Ketiga, pengingkaran terhadap peran dan wewenang guru untuk terlibat dalam melakukan evaluasi belajar peserta didik (Lihat UU Sisdiknas 2003 Bab XVI Pasal 58 ayat 1). Boleh jadi, kenekatan bebefapa orang guru "membantu" muridnya dalam ujian nasional dengan melakukan kecu-rangan atau membocorkan soal, merupakan protes atas perampasan haknya dalam evaluasi. Kendati motif lain yang tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah peraturan hukum ini juga harus terus ditelusuri.

      Kontradiksi antara Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan UU Sisdiknas (sebagai peraturan hukum yang lebih tinggi) itu hingga diselenggarakannya ujian nasional 2008 tidak memperoleh perhatian serius untuk dibenahi guna menghasilkan kebijakan baru yang lebih baik, untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik secara komprehensif. Jadi, selama masalah bawaan dan kontradiksi antara dua per­aturan hukum ini tidak diselesaikan, besar kemungkinan ujian nasional dari tahun ke tahun akan selalu diwarnai kecurangan dan penyelewengan.

      Pembenahan bertahap

      Hasrat dan ambisi untuk mencapai stan­dar kelulusan dengan mengabaikan prin-sip-prinsip peraturan hukum dan keutuh-an kompetensi lulusan tersebut menjadi cermin dari sikap pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional) yang inkonsisten dan tidak sistematis dalam memajukan pendidikan. Keinginan tersebut lebih mengedepankan jalan pintas dan melompati tahap-tahap di bawahnya secara pro-sedural. Sikap dan kebijakan ini juga mencerminkan ketidaksabaran dan ketidak telatenan instansi terkait dalam pembenahan berbagai persoalan dalam dunia pendi­dikan di negeri ini.

      Menurut catatan Arief Rachman (dalam Mengurai Benang Kusut Pendidikan, 2003: 199-200), ada sembilan titik lemah perso­alan pendidikan di Indonesia. Dari sembi­lan titik itu saya kutipkan tiga poin yang relevan dengan konteks masalah ujian nasional. Pertama, keberhasilan pendidikan hanya diukur dari keunggulan ranah kognitif, nyaris tidak mengukur ranah afektif dan psikomotorik, sehingga pembinaan watak dan budi pekerti terabaikan. Kedua, evaluasi pendidikan di sekolah cenderung memakai instrumen yang mengesampingkan pola berpikir konyergen. Ketiga, manajemen pendidikan yang menekankan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan kepada pemerintah dan bukan kepada stakeholders pendidikan seperti ma-syarakat, orang tua, guru, dan siswa.

      Masalah ujian, nasional dan kasus kecurangan yang selalu terjadi itu juga menambah bukti bahwa pendidikan di negeri ini masih di desain dalam pembangunanisme (developmentalism) yang menitikberatkan pada pertumbuhan fisik, sentralistik, dan kalkulasi ekonomi serta menerapkan poli­tik pendidikan yang lupa dengan prinsip-prinsip demokrasi. Teuku Jacob (2004) pernah mengingatkan, politik pendidikan kita agaknya terus diarahkan ke peningkatan kuantitas, pengejaran rasio skolaritas (persentase murid, pelajar, dan mahasiswa da-lam golongan umur masing-masing), de­ngan prinsip low-input high input, yang akibatnya menghasilkan produk setengah matang. Pendidikan kita terlalu uniform, terpusat, dan banyak berisi tumpangan wajib dari pemerintah dan wakil rakyat yang menjejalkan kurikulum dengan beban-beban yang muncul spontan dalam pikiran.

      Terbukti, peringatan itu selalu menunjukkan faktanya di lapangan. Aparat dan pejabat di daerah, misalnya, merasa bangga dengan kemajuan pendidikan yang di­ukur dari tingkat dan persentase kelulusan ujian nasional di atas 80 persen atau 90 persen, tidak peduli caranya seperti apa dan tidak mau tahu dengan etika dan problematika yang terjadi di sekdlah. Mereka lebih suka dengan perolehan angka-angka simbolis, tapi melupakan substansi dan aturan main sebuah ujian.

      Tidak bisa dimungkiri bahwa ujian na­sional itu bertujuan baik, untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Tapi kalau tujuan yang menjadi segala-galanya dan mengabaikan prasyarat gradual serta pembenahan secara bertahap, semuanya itu akan menjadi instrumentatif belaka. Sebab, namanya saja ujian nasional, yang berarti tak hanya berlaku secara nasional di seluruh Indonesia, tapi juga standar dan kompetensi capaiannya itu berlaku sama. Agar berjalan fair bagi seluruh sekolah, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, hingga bisa mengikutinya dengan kesiapan dan bekal yang tidak timpang, pemerintah berkewajiban menyiapkan dasar dan standarnya dengan baik.

      Pemerataan guru yang berkualitas dan dedikatif harus dilakukan ke seluruh wi­layah dan pelosok Indonesia, agar para siswa di semua sekolah bisa memperoleh pendidikan dan proses pembelajaran yang berbobot. Untuk mendukung langkah ini, peningkatan mutu dan kompetensi guru menjadi mutlak. Peningkatan kualitas ini bukan sekadar dengan sertifikasi dan ke-harusan berpendidikan S-l atau S-2 yang sering kali dilakukan sekadar memenuhi formalitas—dan tidak bisa dipertang-gungjawabkan secara akademik—tapi ju­ga menekankan pada pendidikan dan pelatihan khusus yang terprogram dan sistemik guna menambah mutu dan profesionalisme guru.

      Kemudian, yang terakhir, sarana dan prasarana pendidikan yang standar dan layak harus dimiliki oleh semua sekolah di Indonesia. Kalau tahapan perbaikan dan pembenahan ini dikerjakan dengan baik, tidak ada lagi alasan bagi kepala sekolah, guru, atau pejabat pemda dan dinas pendi­dikan untuk melakukan kecurangan dalam ujian nasional. Melalui upaya-upaya itulah, semoga masalah bawaan dalam ujian nasional bisa ditangani dengan bijak.

       

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Friday, 24 February 2012 10:08  

      Items details

      • Hits: 780 clicks
      • Average hits: 8.3 clicks / month
      • Number of words: 1883
      • Number of characters: 15018
      • Created 7 years and 10 months ago at Friday, 24 February 2012 by Administrator
      • Modified 7 years and 10 months ago at Friday, 24 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,798
      • Sedang Online 132
      • Anggota Terakhir ulmama vila nurruva

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9126700
      DSCF8761.jpg

      Kalender & Agenda

      December 2019
      S M T W T F S
      1 2 3 4 5 6 7
      8 9 10 11 12 13 14
      15 16 17 18 19 20 21
      22 23 24 25 26 27 28
      29 30 31 1 2 3 4

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC