.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      PIKIRAN RAKYAT, 12 SEPTEMBER 2008

       

      Runtuhnya Daya Saing Bangsa

      Oleh Yaya M. Abdul Aziz

      Tidak berlebihan jika Diknas dalam visinya ke depan menetapkan persoalan daya saing bangsa sebagai fokus utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan persoalan pendidikan di Indonesia. Mengingat dalam banyak aspek, kualitas daya bangsa kita sangat rendah. Upaya ini sekarang mendapat dukungan yang signifikan dari aspek anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN yang berarti sekitar Rp 244 triliun seandainya ditunjang oleh konsep dan program pendidikan yang tepat oleh jajaran Diknas. Hal ini belum termasuk anggaran dari masing-masing APBD di daerah.

      Berbagai fakta menunjukkan bah­wa tingkat daya saing Indonesia dalam banyak bidang cenderung ren­dah, kecuali korupsi yang cukup tinggi. Bahkan, dalam Olimpiade kemarin di Cina, sebagai salah satu negara terbesar di dunia, kita hanya mampu mendapatkan 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Olahraga, tentu saja tidak dapat dijadikan ukuran absolut kemajuan suatu bangsa, tetapi kemajuan di dunia olahraga dapat menjadi indikator penting bagaimana suatu pemerintahan dapat mengurus atau me-manage olahraganya dengan baik.

       

      Jika jargon seperti globaliasi, persaingan dunia, dan era pasar bebas telah menjadi kesadaran dan tantangan Indonesia ke depan. Akan tetapi persoalannya, sejauh mana kita mempunyai kesadaran dan kesiapan untuk menghadapinya. Beberapa fak­ta menunjukkan bahwa kita sesungguhnya belum mempunyai kesiapan memasuki era pasar bebas dan persaingan global itu seperti AFTA maupun APEC. Data dari berbagai survei menunjukkan bahwa kemampuan daya saing kita dalam beberapa bidang cenderung terus terpuruk.

      Daya saing rendah

      Misalnya dalam Human Develop­ment Index (HDI) tahun 2007, In­donesia berada dalam urutan 108, dengan nilai indeks sebesar 0,728. Meskipun Indonesia berada pada ranking yang sama tetapi angka indeksnya mengalami kenaikan dari 0,711 pada tahun 2006. Akan tetapi, ranking Indonesia ini jauh di bawah beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura yang berada pada urutan ke-25 (0,916), Malaysia ke-61 (0,805), Thailand ke-74 (0,784), Filipina ke-84 (0,763), dan Brunei Darrusalam ke-34 (0,871). Bahkan, tiga negara anggota Asean yaitu Singapura, Malaysia, dan Brunei telah termasuk dalam kategori negara yang memiliki HDI tinggi. Menurut laporan "A Future Within Reach" maupun laporan MDGs Asia Pasifik tahun 2006, Indonesia terma­suk dalam kategori terbawah bersama Bangladesh, Laos, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, dan Filipina (Hartiningsih, 2007).

      Posisi Indonesia yang berada pada ranking seperti itu terkait dengan be­berapa realita. Di bidang pendidikan, persoalan yang masih harus diselesaikan adalah rendahnya rata-rata lama studi dan disparitas angka partisipasi sekolah. Kemudian pada bidang kesehatan, realita yang cukup urgent untuk mendapatkan perhatian adalah angka kematian ibu dan anak, gizi buruk, dan penyakit menular.

      Dalam bidang teknologi, Global In­formation Technology Rank 2008 yang dilansir baru-baru ini oleh World Economic Forum, derajat penguasaan teknologi informasi di Indonesia tergolong rendah. Indonesia berada di peringkat ke-76. Peringkat tersebut masih kalah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnnya seperti Signapura (5), Malaysia (26), Thailand (40), dan Vietnam (73). Rendahnya tingkat penguasaan teknologi berdampak pada lemahnya daya saing ekonomi Indonesia. Masih mengacu pada data World Economic Forum, daya saing ekonomi Indonesia yang dicirikan melalui indikator pertumbuhan, institusi publik, dan teknologi masih di bawah rata-rata. Indonesia masih bercokol di peringkat ke-54, jauh di bawah negeri jiran, Malaysia dan Thailand.

      Sudah menjadi rahasia umum jika perhatian pemerintah terhadap dunia riset dan teknologi sangat rendah. Menurut Menegristek Kusmayanto Kadiman, rendahnya daya saing teknologi disebabkan minimnya anggaran penelitian berbasis iptek di Indonesia. Menegristek juga mengeluhkan minimnya peneliti asal In­donesia yang bereputasi interasional. Dia mencontohkan dari 300 peneliti di dunia, hanya 6 yang berasal dari Indoensia. Senada dengan itu, survei Times Higher Education (THE) yang dilakukan pada 2007 juga menunjukkan rendahnya kuantitas dan kualitas riset ilmiah di tanah air.

      Berdasarkan survei tersebut, posisi universitas asal Indonesia masih menduduki nomor buncit. Dalam publikasi jurnal maupun hasil penelitian bereputasi internasional, institusi pendidikan tinggi di Indone­sia tak mampu bersaing dengan uni­versitas terkemuka dari negara lain. Pada level Asia Tenggara, Indonesia bahkan masih kalah dari Singapura, Thailand, dan Malaysia. Padahal, uni­versitas merupakan tulang punggung pengembangan riset dan teknologi. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap dunia iptek semakin jelas dengan alokasi belanja sektor riset dan teknologi yang minim, yakni tidak pernah beranjak dari angka 0,1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya, anggaran yang dikucurkan pemerintah setiap tahunnya hanya rata-rata Rp 400 miliar. Meski kelihatan besar, jika dibandingkan den­gan Jepang yang mengucurkan lebih dari Rp 500 triliun per tahun, angkat tersebut tergolong kecil.

      Dilihat dari bidang pertumbuhan, Global Competitiveness Report 2003-2004 menempatkan Indonesia pada peringkat bawah untuk ranking indeks daya saing pertumbuhan, yakni 72 dari 102 negara atau jatuh dari tangga ke-66 (2062 - 2003) dan ranking indeks daya saing bisnis berada pada ranking 60 atau turun dari tahun sebelumnya di posisi 62. Ko­rupsi hanyalah salah satu indikator lemahnya daya saing pertumbuhan. Ada lingkungan makro, yakni stabilitas makro dan peringkat kredit yang masuk sebagai komponen utama.

      Untuk lingkungan makro, kedudukan Indonesia justru paling rendah di semua negara ASEAN yang berada pada peringkat 64 diband­ingkan dengan Malaysia (11), Singa­pura (2), Thailand (26), dan Vietnam (45). Dalam stabilitas makro, posisi Indonesia tetap di bawah rata-rata, yakni di ranking 69 sedangkan per­ingkat kredit malah melorot hingga ranking 80. Lembaga publik, yang menjadi indikator bagi daya saing pertumbuhan tidak berbeda jauh dengan indikator lain. Masih di bawah negara Asia Tenggara, yakni di peringkat 76. Apalagi mengharapkan teknologi akan mendongkrak pamor Indonesia, masih jauh dari harapan. Jika dalam bidang lain Indonesia menduduki ranking terendah, tetapi ironisnya dalam kasus korupsi justru Indonesia menduduki urutan teratas seperti hasil survei Political Econom­ic dan Risk Consultancy (PERC) yang berkedudukan di Hong Kong. Survei itu menempatkan Indonesia di posisi teratas sebagai negara paling korup di Asia. Merajalelanya korupsi mengikis daya saing bangsa ini secara drastis. Bahkan, Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN), Sofyan Wanandi menegaskan, korupsi meru­pakan sumber high cost bagi dunia usaha. Perihal korupsi ini juga sudah mendapat perhatian dari Bank Dunia yang menilai Indonesia berada pada titik kritis memerangi korupsi.

      Mendongkrak daya saing

      Sulit berharap daya saing Indone­sia bisa ditingkatkan dalam tingkat global. Kualitas lingkungan dunia us­aha nasional sangat tidak mendukung meningkatnya daya saing. Pihak yang paling berperan untuk memperbaiki daya saing itu harus dari pemerintah sendiri karena faktor yang memperburuk berasal dari eksternal dunia usaha, seperti tingkat pajak yang tinggi, suku bunga, transportasi, upah buruh, penegakan hukum, pungutan liar, serta korupsi. Dalam soal harga, kualitas dan pelayanan, Indonesia kalah diband­ingkan dengan negara-negara eksportir lain seperti Vietnam, Thai­land, Cina, Filipina, Malaysia.

      Segala upaya untuk itu sudah di­lakukan dan tinggal peran pemerin­tah untuk memperbaikinya. Dalam daya saing terkecil, seperti barang, Indonesia sudah tidak kompetitif. Soal harga, misalnya, produk dari In­donesia bisa lebih mahal dari negara produsen lain karena tingginya biaya produksi. Pelaku usaha harus memperhirungkan suku bunga perbankan serta tingkat pajak yang tinggi. Biaya transportasi di pelabuhan seperti handling charge dan freight yang melonjak dari nilai seharusnya.

      Masalah penegakan hukum, pengurusan dokumen yang berbelit-belit dan panjang, serta berbagai pungutan dari pemerintah daerah turut membebani pengusaha. Pemda dengan otonomi daerah, banyak mengeluarkan kebijakan yang tidak menciptakan iklim kondusif bagi dunia usa­ha termasuk community develop­ment. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu menciptakan lingkungan yang mendukung pembaharuan di tingkat lokal untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan serta program pembangunan. Akuntabilitas publik yang lemah selama ini disinyalir sebagai akar masalah dan modus praktik korupsi pada berbagai sektor dan proses.

      Lingkungan yang kondusif, infrastruktur ekonomi yang baik, serta kepastian hukum adalah kondisi yang patut diperhitungkan untuk keunggulan daya saing industri kita. Tetapi, hal itu tidak cukup karena harus juga ditunjang dengan keunggulan SDM yang berkualitas dari perguruan ting­gi yang dapat menguasai iptek serta riset dan pengembangan untuk mendorong keberlanjutan industri serta kemandirian ekonomi. Perpaduan dan sinergitas itu semua akan memunculkan kemampuan bahkan keung­gulan daya bangsa kita di hadapan bangsa lain di dunia ini.

      Dengan demikian, untuk meningkatkan daya saing Indonesia di berbagai bidang, tidak cukup semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, meskipun tentu saja pe­merintah harus menjadi motor dalam upaya ini. Sesuai dengan konsep good governance, setidaknya ada dua pilar lain yang harus terlibat dalam upaya ini yaitu swasta dan civil socie­ty. Bahkan, lebih jauh upaya meningkatkan daya saing bangsa ini merupakan tugas dan tanggung jawab semua komponen anak bangsa ini. Upaya peningkatan daya saing bangsa ini penting bukan semata-mata untuk meningkatkan peringkat atau martabat kita dalam pergaulan internasional, melainkan juga untuk mengemban amanah memakmurkan negeri dengan cara mengelola semua potensi bangsa ini secara optimal yang pada akhirnya diabdikan bagi kesejahteraan seluruh tumpah darah negeri ini.***

      Penulis, dosen FISIP Unpas

      dan mahasiswa Program S-3 Unpad.

       

       

      Comments
      Mafrukhi  - Runtuhnya Daya saing Bangsa     |2012-04-23 08:00:24
      Informasi ini bagi saya sangat penting. Karena perkenankan saya copy.
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Friday, 24 February 2012 06:55  

      Items details

      • Hits: 2006 clicks
      • Average hits: 24.8 clicks / month
      • Number of words: 2806
      • Number of characters: 23072
      • Created 6 years and 9 months ago at Friday, 24 February 2012 by Administrator
      • Modified 6 years and 9 months ago at Friday, 24 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 128
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091400
      DSCF8790.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC