.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      SEPUTAR INDONESIA, 13 JULI 2008

       

      Ritual Memburu Masa Depan

      Keterbatasan anggaran dan peningkatan kualitas
      pendidikan sering kali dijadikan alasan bagi sekolah
      untuk mematok harga tinggi. Sementara negara belum
      mampu menjamin pendidikan terjangkau.

      Setiap tahun selalu terjadi ritual perburuan sekolah. Spanduk­-spanduk pendaftaran murid baru pun tersebar hampir di seluruh penjuru wilayah, baik kota maupun kabupaten. Ritual tahunan ini ber­muara pada biaya sekolah yang bisa dijangkau para orangtua siswa. Mereka berharap anak-anaknya bisa masuk di sekolah terbaik dengan biaya murah. Namun, realitasnya tidak demikian. Sekolah favorit de­ngan berbagai fasilitas menjanjikan mematok harga tinggi. Tentu saja hal ini sulit dijangkau bagi mereka yang berekonomi lemah. Entah berapa banyak uang dan energi yang di­curahkan demi memperoleh secercah harapan akan masa depan yang lebih baik dalam ritual tahunan itu.

      Terkait biaya pendidikan, konsti­tusi negara (UUD 1945) secara gam­blang memberikan amanat kepada pemerintah untuk menyediakan pen­didikan yang layak bagi masyara­katnya (Pasal 31 amendemen UUD 1945 ayat 2). Setiap warga negara ber­hak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah berkewajiban mem­biayainya. Bahkan, amanat konstitusi (hasil amendemen ke-4 UUD 1945) menyebutkan bahwa negara harus memberi­kan anggaran 20% dari Anggaran Pen­dapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan. Sayangnya, hingga kini angka itu belum terpe­nuhi, negara baru bisa menyediakan 15,6% saja.

       

      Keterbatasan anggaran ini men­jadi dilema tersendiri bagi pemerin­tah. Di tengah gejolak harga minyak mentah dunia, pemerintah kini terus berupaya menekan defisit anggaran APBN. Bahkan, pemerintah berupaya mengurangi beberapa pos anggaran. Celakanya, pos anggaran pendidikan menjadi salah satu target pemang­kasan anggaran departemen. Peme­rintah pernah mengusulkan ang­garan pendidikan dipotong 15% sebagaimana tertuang dalam Nota Ke­uangan dan Rancangan Undang‑Undang (RUU) RI tentang Perubahan Atas UU No 45/2007 tentang APBN 2008. Dalam rancangan itu dicantum­kan anggaran Departemen Pen­didikan Nasional yang semula Rp 49,70 triliun menjadi Rp 42,24. Jumlah itu lebih rendah dari ang­garan pendidikan dalam APBN 2007 senilai Rp 44,1 triliun.

      Padahal, pada pertemuan Menteri Pendidikan 9 Negara (E-9) ke-7, E-9 Ministerial Review Meeting on Edu­cation for All/EFA di Bali pertengahan tahun lalu,Wakil Presiden Jusuf Kalla saat pembukaan menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengalo­kasikan 20% anggaran untuk pening­katan pendidikan. "Semua hal me­mang penting dan kita upayakan se­cara maksimal. Infrastruktur misal­nya, memang sangat penting. Tapi, pendidikan paling penting dari yang iainnya," tegas Kalla.

      Penegasan Kalla bukan sebuah basa-basi. Seusai menghadiri pidato kenegaraan Presiden RI di Gedung DPR RI Jakarta tahun lalu, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Su­dibyo mengungkapkan, anggaran pen­didikan 2008 mengalami kenaikan. Bahkan, kenaikan tersebut yang pa­ling tinggi, yaitu sebesar Rp 14 triliun, dari sebelumnya Rp 50 triliun atau sebesar 30% dari 2007. Meski begitu, anggaran tersebut belum mencapai 20% dari APBN." Jadi, total anggaran pendidikan pada 2008 sebesar Rp 64,4 triliun atau naik sebesar Rp 14 triliun," kata Bambang.

      Dengan anggaran itu, prioritas utama yang dilakukan adalah penun­tasan wajib belajar sembilan tahun, kemudian pemberian beasiswa pada siswa miskin, dari jenjang SD sampai perguruan tinggi. Anggaran pendidikan setiap tahunnya diharap­kan selalu disempurnakan. Sebab, pembiayaan .pendidikan berperan penting dalam penyeleng­garaan pendidikan. Pembiayaan pen­didikan itu sendiri menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan orangtua siswa. Pada sekolah negeri, biaya yang ditanggung pemerintah ialah biaya untuk gaji tenaga peng­ajar dan sumber daya manusia yang menjalankan kegiatan sekolah, pembangunan dan pemeliharaan gedung, serta pengadaan perlengkapan dan bahan ajar.

      Sementara orangtua siswa me­nanggung berbagai biaya kebutuhan siswa untuk keperluan buku dan alat tulis, transportasi, akomodasi, dan konsumsi, di samping juga iuran BP3. Pada sekolah swasta, hampir semua biaya pendidikan dibebankan ke­pada orangtua meskipun di antaranya ada juga yang ditanggung yayasan, masyarakat, dan pemerintah yang berupa subsidi.

      Sejak krisis ekonomi 1997 me­landa Indonesia, kemampuan peme­rintah dan masyarakat dalam mem­biayai pendidikan menurun (Studi UNESCO dan Depdikbud, 1999). Hal ini membuat pemerintah terpaksa mengurangi porsi danarutin dan pem­bangunan, termasuk bidang pen­didikan dari APBN. Kemampuan ma­syarakat pun berkurang karena daya beli menurun.

      Setelah Orde Baru tumbang, pe­nyelenggaraan pemerintah di bidang pendidikan telah didesentralisasikan ke tingkat kabupaten/kota. Hal ini memengaruhi pola pembiayaan pendidikan. Sejak otonorni daerah dilak­sanakan, pemerintah pusat tidak lagi memberikan dana, termasuk dana operasional sekolah, melalui Kanwil dan Kantor Kabupaten Depdiknas, tetapi melalui pemerintah daerah dan ada pula yang langsung ke se­kolah. Keadaan tersebut memungkin­kan suatu kabupaten/kota meng­alokasikan dananya untuk pen­didikan dengan proporsi yang sangat kecil sehingga nilai nominal anggaran pendidikan pun kecil, apalagi untuk kabupaten/kota yang miskin.

      Akibatnya, sekolah tidak mampu memenuhi kecukupan prasarana dan sarana pendidikan yang dibutuhkan; terlebih untuk menjamin kualitas pendidikan yang layak. Kondisi ini menyebabkan turunnya kualitas pendidikan. Untuk menyiasatinya, pihak sekolah pun terkadang me­matok harga tertentu untuk pem­bayaran komponen pendidikan ter­tentu pula dalam pendaftaran murid baru. Sebuah ritual tahunan yang memusingkan kepala para orangtua.

      (abdul malik/islahuddin/faizin aslam)


       

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Friday, 24 February 2012 06:52  

      Items details

      • Hits: 763 clicks
      • Average hits: 9.4 clicks / month
      • Number of words: 1098
      • Number of characters: 8770
      • Created 6 years and 9 months ago at Friday, 24 February 2012 by Administrator
      • Modified 6 years and 9 months ago at Friday, 24 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 128
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091306
      DSCF8754.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC