.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

      KORAN TEMPO JUMAT, 31 JULI 2009

      Rapor Pendidikan dan Menteri Pendidikan Baru

      Ade Irawan, aktivis indonesia corruption watch dan koalisi pendidikan

      Kontroversi mewarnai penunjukan Bambang Sudibyo sebagai Mente­ri Pendidikan Nasional periode 2004-2009. Latar belakang seba­gai mantan Menteri Keuangan dan ekonom membuat kemampuannya dalam mengurus pendidikan diragukan sekaligus memperlihatkan bahwa kompromi politik mengalahkan kepentingan pendi­dikan.

      Walau tidak langsung mengganti kurikulum, Bambang Sudibyo membuat rangkaian "blunder" dalam beberapa bulan menjadi Menteri Pendidikan. Mulai bantahan telah menyatakan akan menghapus ujian akhir nasional ketika bertemu dengan Koalisi Pendidikan, mengusulkan sekolah berdasarkan status sosial dan kemampuan akademis, serta me­nyatakan penyebar draf rencana strategis pendidikan sebagai pembocor rahasia negara.

      Secara umum, kinerja lima tahun Bambang Sudibyo bersama Departemen Pendidik­an Nasional dapat diukur berdasarkan pencapaian atas tiga prioritas kebijakan yang ditetapkan dalam rencana strategis pendidikan 2005-2009. Pertama, pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Kedua, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan. Ketiga, peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pen­didikan.

       

      Program Depdiknas yang paling menonjol berkaitan dengan pemerataan dan per­luasan akses adalah bantuan operasional sekolah. Kebijakan itu muncul akibat kenaikan harga bahan bakar minyak pada Maret dan Oktober 2005 dengan tujuan menggratiskan sekolah, terutama pada tingkat Sekolah dasar serta sekolah menengah pertama dan sederajat.

      Sudah hampir lima tahun program ban­tuan operasional sekolah digulirkan, tapi sekolah gratis tak kunjung terwujud. Setiap tahuh sekolah terus membebani orang tua murid dengan beragam biaya. Penyebab utama kegagalan Depdiknas merealisasi sekolah gratis adalah kombinasi antara alokasi anggaran yang minim dan korupsi sistemik, terutama pada sekolah dan dinas pendidikan.

      Pada sisi lain, Depdiknas malah menjadikan sekolah gratis sebagai komoditas politik. Walau mengetahui anggaran yang disediakan sangat tidak memadai dan suburnya praktek korupsi di sekolah, menjelang pemilihan anggota legislatif dan presiden justru ia mengklaim berhasil meng­gratiskan sekolah melalui iklan besar-besaran di berbagai media massa.

      Sedangkan berkaitan dengan peningkat­an mutu pendidikan, Depdiknas menggulirkan beberapa program, baik berkaitan dengan guru dan peserta didik maupun penyediaan sarana belajar-mengajar. Prog­ram yang paling menonjol dan terus memunculkan kontroversi adalah uiian nasional.

      Ujian nasional merupakan program warisan era pemerintahan Megawati Soekarno putri, yang bertujuan membuat pemetaan dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan meresentralisasi penentuan kelulusan peserta didik. Depdiknas menganggap, jika kelulusan diserahkan kepada se­kolah, guru dan peserta didik tidak akan serius dalam menjalankan aktivitas bela­jar-mengajar.

      Setiap tahun patokan minimal kelulusan dinaikkan. Pada tahun ajaran 2004/2005 hanya 4,25, dan meningkat menjadi 5,5 pada tahun ajaran 2008/2009. Depdiknas menganggap bahwa kenaikan patokan mi­nimal kelulusan berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas pendidikan nasional.

      Dalam prakteknya, hasil penyelenggaraan ujian nasional, yang menghabiskan begitu banyak uang negara dan masyarakat, ternyata mengecewakan. Depdiknas hanya mampu mengumumkan jumlah peserta ujian yang lulus dan mengklaim secara persentase meningkat setiap tahun. Pada sisi lain, mutu pendidikan tak kunjung membaik dan kecurangan sistematis yang merusak mental guru dan peserta didik makin marak.

      Berkaitan dengan peningkatan tata kelola dan akuntabilitas, rapor Depdiknas lebih buruk. Di bawah Bambang Sudibyo, yang sebelumnya menjabat Menteri Keuangan, opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Depdiknas jelalu disclaimer. Hal tersebut paling tidak memperlihatkan indikasi bahwa ada masalah dalam pengelolaah keuangan di Depdik­nas.

      Beberapa kasus yang memperlihatkan buruknya pengelolaan keuangan antara lain voucher pendidikan. Depdiknas membagikan voucher senilai Rp 50 juta sampai Rp 200 juta kepada sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI. Walau mendapat banyak kritik, belum ada upaya serius untuk melakukan perbaikan. Depdiknas lebih senang beriklan untuk mempromosikan "keberhasilan-keberhasilan"nya daripada membuka akses informasi dan ruang partisipasi bagi masyarakat.

      Profesional atau partai politik

      departemen penerima alokasi anggaran terbesar, Depdiknas akan menjadi incaran banyak orang. Malah, sebelum pemilihan presiden dimulai, beberapa par­tai politik dikabarkan meminta kursi Men­teri Pendidikan sebagai ganti atas dukungan kepada calon presiden dan wakil presi­den.

      Selain diragukan kemampuannya dalam mengurus pendidikan, Menteri Pendidikan yang berasal dari partai politik tidak independen dan terikat oleh banyak kepentingan. Akibatnya, pendidikan kembali akan menjadi komoditas politik. Alokasi 20 persen anggaran pendidikan yang susah payah diperjuangkan oleh banyak kalangan bukan tidak mungkin dibajak untuk kepentingan partai.

      Pendidikan merupakan kunci bagi Indonesia dalam memajukan peradaban dan mewujudkan kesejahteraan masyara­kat, sehingga terlalu penting untuk dikorbankan bagi kepentingan politik. Siapa pun presiden dan wakil presiden yang nanti terpilih mesti me­miliki komitmen serius un­tuk membenahi kondisi pen­didikan riasional, yang kini tengah terpuruk dan kehi langan arah.

      Langkah awalnya adalah tidak lagi memilih Menteri Pendidikan atas dasar kompromi politik atau menjadikan sebagai "hadiah" bagi partai pendukung. Depdiknas merupakan departemen yang mengurus sektor strategis. Karena itu, menteri yang akan memimpinnya pun mesti independen, profesional, serta memahami masalah dan kebijakan pendidikan.

      Selain itu, sebagai pemimpin departe­men yang mendapat porsi anggaran paling besar, calon Menteri Pendidikan tidak hanya memiliki visi yang jelas mengenai pen­didikan, tapi juga harus bebas korupsi dan memiliki komitmen untuk melawan ko­rupsi. Bersedia membuka ruang bagi publik untuk turut terlibat dalam proses penyusunan kebijakan dan anggaran, transparan, serta akuntabel dalam proses implementasinya. •

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Thursday, 30 May 2013 17:21  

      Items details

      • Hits: 1289 clicks
      • Average hits: 16.1 clicks / month
      • Number of words: 1172
      • Number of characters: 9955
      • Created 6 years and 8 months ago at Saturday, 03 March 2012 by Administrator
      • Modified 5 years and 6 months ago at Thursday, 30 May 2013 by Suherman

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 126
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091494
      DSCF8798.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC