Pemberantasan Buta Aksara Dengan Hati

Oleh :

Dedi Sahputra

Aksara adalah jendela dunia, pintu bagi sebuah pendidikan. Namun Indonesia masih saja bersibuk-sibuk dengan persoalan pemberantasan buta aksara. Padahal upaya pemberantasannya sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan tahun 1945. Tapi kenapa buta aksara tak kunjung terberantas. Apa sesungguhnya masalah yang terjadi?

Peran aksara sangat krusial dan sangat besar pula sumbangannya bagi Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/ HDI) tak terbantahkan. Karena faktor ini pula pencapaian pembangunan manusia di Indonesia masih tertinggal dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Filipina. Dalam Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report 2005) yang terbaru, Indonesia berada pada tingkat menengah Pembangunan Manusia Global (Medium Human Development), dengan peringkat ke-110 dari 177 negara.

Berdasarkan data pada tahun 2004, mayoritas penduduk Indonesia atau sebanyak 90,4 persen sudah melek huruf. Artinya, masih tersisa 9,6 persen penduduk yang masih buta aksara dan itu berjumlah sekitar atau 14,8 juta orang, tersebar dari usia 15 tahun ke atas.

Pada tahun 2005, program pemberantasan buta aksara hanya berhasil mencapai 800 ribu dari 1,7 juta orang yang menjadi target. Sisa target yang belum tercapai sebanyak 900 ribu akan ditambahkan (carried over) ke target 2006 yang 1,5 juta orang.

Untuk tahun 2006, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan jumlah penduduk Indonesia yang mengalami buta aksara sebanyak 14,5 juta jiwa atau 9,55 persen dari total penduduk Indonesia.(Tempo Interaktif, Jum'at, 03 Maret 2006)

Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah menargetkan hingga tahun 2009, penduduk yang buta aksara paling banyak tinggal 5 persen saja atau sekitar 7,7 juta orang. Untuk ini Departemen Pendidikan Nasional mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1 triliun per tahun dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 175 miliar untuk tahun 2006.

Presiden juga telah mengeluarkan Inpres No. 5/2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Pemeberantasan Buta Aksara (GN-PPBA) yang di antara isinya meminta pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk pemerintah kabupaten/kota. Bagi daerah mengalokasi anggaran untuk program pemberatasan buta aksara distimuli dengan memberikan reward berupa Anugerah Aksara dari Presiden. Inpres ini juga ditujukan kepada sejumlah instansi dan kementerian, yaitu Menko Kesra, Mendiknas, Mendagri, Menkeu, Menag, Meneg Pemberdayaan Perempuan, Badan Pusat Statistik, serta para gubernur, dan bupati/wali kota.

Melalui Inpres ini semua perangkat pemerintahan dari mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, camat, lurah, sampai ke tingkat RT/RW akan diberdayakan. Akselerasi ini masih ditambah lagi dengan peran para lembaga swadaya masyarakat.