.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Politik
E-mail

 

MEDIA INDONESIA, SENIN, 26 OKTOBER 2009

Membangun Kebijakan Pendidikan Propublik

Oleh Ahmad Baedowi

Direktur Pendidikan Yayasan Sukma-Jakarta

KABINET Indonesia Bersatu II telah terbentuk, dan Profesor Dr Mu­hammad Nuh ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas). Dengan latar belakang sebagai mantan Rektor ITS serta Menkominfo, kemampuan manajerial Mendiknas baru diharapkan mampu membawa angin segar bagi arah kebijakan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan. Tendensi kebijakan pendidikan lima tahun ke depan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, yang dalam bahasa kebijakan SBY disebut sebagai usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat proses demokratisasi, serta berkeadilan. Penting dan pastilah tidak mudah untuk dirumuskan visi pendidikan yang mengacu pada tiga kebutuhan tersebut, di mana antara fokus dan lokus ketiganya dalam praktik kebijakan pendidikan sering kali kabur dan dikaburkan oleh birokrasi.

Sinyalemen kebijakan yang diterakan SBY perlu secara kreatif dituangkan dalam program-program pendidikan yang propublik, untuk dan dalam rangka menjadikan pendidi­kan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan modal Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pen­didikan Nasional, sudah seharusnya pendidikan kita telah sejak lama mampu menetakkan landasan operasional yang jelas bagi sebuah sistem pelayanan pendidikan yang terpadu dan komprehensif bagi masyarakat. Namun hingg lebih dari 60 tahuh merdeka, pembangunan pendidikan seperti jalan ditempat, bahkan seperti kehilangan akar dan rohnya. Se­bagai sektor yang melibatkan begitu banyak kepentingan politik dan budaya di dalamnya, maka sudah sewajarnya jika kritik dan konflik antarnegara dan masyarakat akan terus terjadi (Hill etal 2000). Karena itu sebuah kebi­jakan pendidikan yang baik dan benar merupakan syarat utama yang harus dikedepankan.

Last Updated on Monday, 27 February 2012 07:30 Read more...
 
E-mail

 

MEDIA INDONESIA

Makelar Gelar

Oleh

Ahmad Baedowi

Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta

ISTILAH makelar kasus (markus) sangat ramai menjadi bahan perbincangan publik, apalagi setelah terbongkarnya rekaman pembicaraan Anggodo dengan beberapa pejabat di lingkungan kepolisian dan kejaksaan. Istilah makelar bisa jadi berkonotasi positif jika kata yang digunakan sesudahnya adalah tanah (kata benda), seperti makelar tanah, bukan kasus (kata sifat). Makelar tanah memasang tarif secara terbuka terhadap siapa saja orang yang akan menjual atau membeli tanah. Berbeda dengan makelar tanah, makelar kasus tak memasang tarif secara terbuka tetapi se­cara sembunyi-sembunyi. Bagaimana dengan makelar gelar? Ini merupakan isu lama dalam dunia pendidikan kita, tetapi marak kembali menjadi pembi­caraan publik akhir-akhir ini karena terungkapnya beberapa kasus penjualan gelar yang dilakukan beberapa perguruan tinggi.

Last Updated on Thursday, 30 May 2013 17:31 Read more...
 
E-mail

 

MEDIA INDONESIA, 14 DESEMBER 2009

 

Kurikulum Prita

SIAPAKAH Prita Mulyasari? Dia adalah suara azan dari setiap surau dan masjid di seluruh penjuru Tanah Air yang menggema lima kali sehari. Dia adalah "lonceng gereja pengingat suara hati jemaat. Prita juga perlambang langgam dan tembang para pedanda serta gumaman syahdu para biksu yang senantiasa membuka relung hati rakyat kecil yang berusaha mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Suara-suara tersebut merupakan representasi dari hati rakyat kecil yang tak pernah tertulis dalam lembar kurikulum dan lesson plan dan dipelajari para siswa di sekolah.

Goenawan Mohamad (GM) menulis kesan soal Prita dalam status Facebook-nya: "Prita adalah pengalaman Indo­nesia: ada peradilan yang absurd, ada ketakadilan yang tanpa malu, tapi ada perlawanan bersama yang bersahaja." Dalam skema lesson plan yang paling, sederhana, peradilan yang absurd adalah masalah yang harus dipecahkan, ketakadilan tanpa malu adalah akibat kognitif yang belum bisa diurai dalam skema pembelajaran masya-rakat, dan perlawanan bersama adalah kehendak (will) untuk tersebut.

Last Updated on Thursday, 30 May 2013 17:33 Read more...
 
E-mail

 

KOMPAS, 3-09-2009

 

Kritik Pendidikan

Oleh AGUS SUWIGNYO

Meski mewarisi sistem kolonial, pendidikan kita dibangun dan dibesarkan dalam tradisi kritik nasionalis. Pendiri Sarekat Islam, Taman Siswa, Muhammadiyah, dan sekolah-sekolah yang dikategorikan "liar" oleh pemerintah ko­lonial menyandarkan keberhasilan perjuangan politik pada ketangguhan kritik yang dibangun. Kritik menjadi kekuatan perlawanan atas sistem pendidikan yang hegemonik, diskriminatif, dan hanya terpaku pada misi reproduksi kelas sosial.

Tradisi kritik yang tangguh itu kini luntur atau bahkan lenyap. Indikasinya, semakin deras kritik dilontarkan atas suatu kebijakan pendidikan, semakin keukeuh ke­bijakan dipertahankan. Indikasi ini memiliki dua dimensi. Sikap pembuat kebijakan yang amat kenyal semakin sulit ditembus karena pisau kritik yang tumpul.

Kunci efektivitas kritik adalah campuran verbalitas, frekuensi kritik, dan rasionalitas substansi. Selain itu perlu disadari, ranah sepublik pendidikan adalah ekosistem aneka kepentingan. Implikasinya, tiap kebijakan dan praktik pendidikan pasti bermuatan politis. Kritik pendidikan yang efektif mengandaikan terbukanya ruang kompromi. Sudahkah ini terperhatikan?

Last Updated on Monday, 27 February 2012 07:17 Read more...
 


Page 4 of 11

Selamat Datang Sahabat ^_^
Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

Kemiskinan

Literasi Sains & Teknologi

Artikel Pilihan


Artikel Utama

Statistik Anggota

  • Total Anggota 10,798
  • Sedang Online 121
  • Anggota Terakhir ulmama vila nurruva

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_counterTotal9125280
DSCF8798.jpg

Kalender & Agenda

November 2019
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Contoh Proposal

Contoh Proposal

Google+ Facebook Twitter mail SC