.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      SENIN, 31 AGUSTUS 2009 MEDIA INDONESIA

      Ironi-lroni Pendidikan Kita


      Oleh Marwan Saridjo

      Pengasuh Pesantren dan Madrasah AI-Manar, Bogor

      BERTEPATAN dengari peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, terbit sebuah buku berjudul Pendi­dikan Untuk Pembangunan Nasional, Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi yang ditulis Mohammad Ali, guru besar Universitas Pendidikan Indo­nesia (UPI) Bandung yang saat ini menjabat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama. Buku tersebut mengupas, me-maparkan, dan menganalisis sejumlah tajuk dengan topik yang berkaitan dengan isu ke-sinambungan pendidikan nasional, jalur pembangunan sumber daya manusia yang seharusnya ditempuh, isu tentang pertumbuhan ekonomi dan kaitannya dengan pendidikan serta pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan berkualitas.

      Pandangan Mohammad Ali tentang pendi­dikan nasional terlihat cukup komprehensif, terutama dalam usaha memetakan tantangan pendidikan nasional saat ini. Selain itu, wawasan, pemikiran, dan analisis yang digunakannya tentang apa, mengapa, dan bagaimana seharusnya kita melakukan komitmen untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana utama menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi melalui program-program pembangunan nasional juga layak untuk direspons secara positif.

       

      Kemauan politik

      Kemauan politik (political will) bangsa Indo­nesia untuk memajukan pendidikan terlihat dari produksi keputusan-keputusan politik, seperti amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain menetapkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD. Dalam Undang-Undang No 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 ayat 1 tertulis bahwa 'dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada sektor pendidikan, dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.'

      Selain itu, sebagai langkah untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah telah merilis Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang-Un­dang tentang Badan Hukum Pendidikan. Meskipun undang-undang yang terakhir ini memicu kontroversi di tengah masyarakat, dari aspek kebutuhan legalitas, tentang pentingnya berbagi perantara pemerintah dan masyarakat dalam penanganan pendidikan, patut diacungi jempol.

      Pemerintah, setidaknya di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berketetapan hati untuk memberikan komitmen bagi terlaksananya keputusan-keputusan politik tersebut. Komitmen itu dapat kita lihat dari besarnya perhatian pemerintah akan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan nasib para pen­didik (guru dan dosen), memberikan bantuan beasiswa untuk para siswa, terutama siswa yang mengikuti program wajib belajar, pengembangan fasilitas dan sarana belajar seperti ruang kelas, perpustakaan, komputer dan lain-lain. Peme­rintah dan masyarakat yang sadar tentang pentingnya pendidikan pasti akan terus meneguhkan komitmennya terhadap usaha perbaikan dunia pendidikan kita.

      Ironi kualitas pendidikan

      Memacu pembangunan pendidikan nasio­nal untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara lain memang tidak mudah. Apalagi membangun pendidikan dengan mutu yang bisa berdaya saing tinggi. Terlalu banyak permasalahan pelik dan kendala yang dihadapi. Sejumlah isu utama dan permasalahan yang mempengaruhi pendidikan seperti dampak globalisasi, pelaksanaan wajib belajar, standar nasional pendidikan, desentralisasi, dan kurikulum, merupakan pernak-pernik dari ironi pendidikan kita.

      Di balik isu-isu utama itu, terdapat juga segudang permasalahan dan kendala seperti lemahnya sistem kerja komponen input pen­didikan yang secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan (Mohammad Ali, 2009). Kelemahan-kelemahan fundamental tersebut antara lain ada pada (1) minimnya kualitas guru dan dosen; (2) prasarana dan sarana belajar; (3) pendanaan pendidikan serta (4) proses pembelajaran yang belum memadai alias masih di bawah stan­dar.

      Kita memahami bahwa guru berkualitas akan sangat menentukan kualitas pendidikan. Mohammad Ali menyebutkan bahwa kualitas guru dapat dilihat dari tiga latar, yaitu (1) latar belakang pendidikan; (2) pemanfaatan dalam melaksanakan tugas; dan (3) pengembangan diri karena pengalaman dan pelatihan.

      Saya ingin menggarisbawahi tentang latar belakang pendidikan formal tenaga pengajar yang bernama guru. Di Indonesia tugas menyelenggarakan pendidikan formal bagi calon guru dilakukan IKIP yang sekarang namanya telah berubah menjadi universitas. IKIP atau apa pun namanya, selain menyiapkan calon yang /memiliki kompetensi, kemampuan ilmiah dan macam-macam metode, harus mampu menggali potensi kejiwaan seseorang agar 'berdarah guru'. Tanpa memiliki 'darah guru', jangan diharap dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, efisien dan efektif .

      'Darah Guru' merupakan gambaran situasi guru pada 60-an, saat guru sangat mencintai, profesinya, mencintai muridnya dengan kesa-| baran luar biasa meski gaji tidak cukup. Men-ij jadi guru bukan sekadar pelarian dan kebu-? tuhan bekerja semata, tapi lebih jauh daripada^ itu (AMalik Fadjar, 2006). Masyarakat dan kita semua tentu mengharapkan IKIP-IKIP, baik negeri maupun swasta yang sekarang berubah menjadi universitas, untuk tetap taat asas dalam menyiapkan tenaga pendidik yang 'berdarah guru'.

      Dewasa ini di samping IKIP/Universitas, kita dapati pula sejumlah lembaga pendidik­an guru dari swasta yang menyelenggarakan pendidikan formal bagi calon guru. Kehadiran lembaga swasta yang menyelenggarakan pendidikan calon guru untuk menjadi sarjana memang menolong sebagian kalangan guru dalam meningkatkan kapasitasnya. Namun, dengan segala permasalahannya, pendidikan yang diselenggarakan lembaga-lembaga swasta itu tidak muhgkin dapat menyiapkan calon guru yang berkualitas dan memiliki 'darah guru'. Betapa tidak, para mahasiswa masuk kuliah hanya sekali dalam seminggu. Kondisi seperti ini tentu merupakan ironi bagi dunia pendidikan kita.

      Tentang ironi proses pembelajaran, lain lagi ceritanya. Peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran di bawah bimbingan seorang pendidik 'berdarah guru' merupakan suatu kenikmatan. Dewasa ini, kenikmatan dalam proses pembelajaran seperti itu tidak dirasakan lagi atau makin berkurang, lebih-lebih setelah dicanangkan program mengikuti ujian nasional (UN) dengan beberapamata pelajaran tertentu.

      Para siswa dari jauh-jauh hari hanya memusatkan perhatian pada mata pelajaran yang di UN-kan. Para siswa dari kalangan yang mampu akan mengikuti les, dengan guru privat dan tarif mahal, di rumah atau di tempat-tempat khusus. Sementara itu, bagi anak-anak yang kurang mampu membayar kursus, mereka sangat tergantung dari guru mereka di sekolah. Kebijakan soal UN lagi-lagi melengkapi ironi pendidikan kita yang selalu salah dalam mengambil keputusan politik karena setiap kebijakan sering kali dilakukan tanpa assessment yang me­madai.

      Ironi lain justru sedang terjadi di wilayah kerja Departemen Agama. Persis karena madrasah saat ini sudah satu perahu dengan Diknas, maka sesuai dengan tuntutan undang-undang, setiap daerah harus memilikinya Sedikitnya sekolah / madrasah bertaraf internasional. Orientasi madrasah pasca-UUSPN sama persis dengan sekolah pada umumnya, bahkan cenderung lebih besar beban dan muatan kurikulumnya karena pembagian 70% mempelajari mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama.

      Pertanyaan penting perlu kita ajukan . kepada Dirjen Pendidikan Agama Islam saat ini, terutama dengan rencana pendirian madrasah-madrasah bertaraf internasional. Apakah orientasi madrasah akan dibawa ke Barat atau ke Timur? Akan mengadopsi kurikulum versi al-Azhar di Mesir atau Harvard dan Cambridge? Kejelasan itu menjadi penting bagi masyarakat pencinta madrasah, agar madrasah tidak diperlakukan dengan salah kaprah. Jika alternatif kedua yang menjadi pilihan, pertanyaan selanjutnya adalah perlukah Departemen Agama memobilisasi dana dan sumber daya lain yang sedemikian besar, sekadar untuk ikut-ikutan kompetisi membangun sekolah bertaraf internasional yang bersifat 'sekuler', dan hasilnya hanya dilihat dari perspektif tugas pokok Departemen Agama? Padahal dalam sejarahnya madrasah sejak lama hidup dari masyarakat dan untuk masyarakat.

      Saya masih ingat suatu ketika mantanMenteri Agama Munawir Sjadzali berseloroh dengan para ulama tentang peran utama Depar-temen Agama saat akan mencanangkan MAPK (Madrasah Aliah Program Khusus), di kampus Pondok Pesantren Darrussalam, Ciamis, pada 90-an. Beliau mengatakan bahwa jika suatu ketika Indonesia kekurangan banyak kader ulama, khatib, dan guru agama yang ikhlas dan setia pada profesinya dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pembangunan di bidang agama, yang akan digugat masyarakat adalah Departemen Agama.

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Friday, 02 March 2012 05:48  

      Items details

      • Hits: 4178 clicks
      • Average hits: 45.4 clicks / month
      • Number of words: 3459
      • Number of characters: 30549
      • Created 7 years and 8 months ago at Friday, 02 March 2012 by Administrator
      • Modified 7 years and 8 months ago at Friday, 02 March 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,797
      • Sedang Online 124
      • Anggota Terakhir Suwardi

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9124339
      bacalah.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2019
      S M T W T F S
      27 28 29 30 31 1 2
      3 4 5 6 7 8 9
      10 11 12 13 14 15 16
      17 18 19 20 21 22 23
      24 25 26 27 28 29 30

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC