.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      PIKIRAN RAKYAT, MEI  2009

      Politik Pendidikan

      Oleh CECEP DARMAWAN

      POLITIK dan pendidik­an jarang dipertautkan. Begitu pula ranah pen­didikan, seolah lepas dari persoalan politik. Meski keduanya sulit diketemukan dalam tataran empiris, tetapi tidak berarti ke­duanya beraduhadapan atau saling menafikan. Proses politik yang berkembang saat ini, hampir tidak pernah diapresiasi dalam konteks pendidikan. Fenomena politik yang ada, sering hanya dilihat dari sudiit kepentingan politik sesaat. Hal ini sangat dirasakan, ketika kita meli­hat bagaimana kasus kisruhnya DPT dalam pemilihan legislatif 9 April lalu. Berbagai pihak, khususnya suara-suara dari kalangan politisi partai yang kalah, melihat kekisruhan dalam DPT ini dari sudut teori konspirasi. Mereka melihat dan seolah berkeyakinan penuh bahwa ke­kisruhan dalam DPT adalah hasil dari konspirasi KPU dengan pemerintah atau dengan partai berkuasa. Dengan asumsi-asumsi seperti ini, elite politik partai yang kalah, kemudian mengkristalkan masalah ini menjadi satu alasan untuk me­lakukan pemboikotan atau penolakan terhadap hasil-hasil pe­milu legislatif.

      Kita sepakat, bila mengatakan bahwa ada ketidakakuratan DPT. Hal ini bukan saja mudah dibuktikan, tetapi dapat dira­sakan oleh sejumlah masyara­kat Indonesia. Hal yang akan sulit dipahami, yaitu bila kita menggunakan teori konspirasi, menganggap bahwa kekisruhan DPT ini adalah hasil konspirasi antara KPU dengan pemerin­tah, atau menyudutkan pemerintah. Sikap yang terakhir ini merupakan argumen lama un-ttik kasus baru. Disebut sebagai argumen lama, karena posisi dan tingkat tanggung jawab pe­merintah saat ini dalam pemilu (termasuk DPT), tidak sebesar kekuasaan pemerintah di zaman Orde Bam.

      Pada masa Orba, pemerintah memiliki kekuatan besar untuk melakukan manipulasi data dan mobilisasi SDM penyelenggara pemilu. Sebab, pemerintah secara de facto dan dejure berkuasa. Namun, untuk konteks pemilu saat ini, penanggung jawab operasional dan administrasi pemilu adalah KPU. Oleh karena itu, bila kita menggunakan analisis konspiratif, itu merupakan bentuk sikap politik dengan argumen lama untuk konteks baru. Dan sudah tentu, sikap ini kurang tepat secara kontekstual.

      Memperhatikan aspek seperti ini, kita bisa melihat satu pelajaran sosial politik bagi masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan teori social lear­ning secara luas, pemilu dan perilaku politik seputar pemilu, bukan saja menjadi bagian dari proses pembelajaran bagi masyarakat, tetapi menjadi bahan pelajaran bagi masyarakat In­donesia. Perilaku politik yang dipertontonkan kaum elite selama ini, merupakan pelajaran-pelajaran penting bagi rakyat Indonesia.

      Menggunakan variasi penggunaan konsep itu, ada tiga istilah penting yang dapat dikembangkan. Pertama, masalah pendidikan politik. Pemilu me­rupakan contoh nyata pendidik­an politik bagi rakyat Indonesia. Di depan TPS (tempat pemungutan suara), rakyat Indonesia belajar sabar dan merdeka dalam menentukan sikap politiknya. Secara teoritik, sesungguhnya setiap warga negara memi­liki kebebasan hakiki untuk menunjukkan sikap politik. Selepas jatuhnya kekuasaan Soeharto, rakyat tidak lagi mendapat teror dari aparat untuk menentukan sikap politik. Mereka memiliki kebebasan yang luas, untuk me­nentukan sikapnya. Inilah pela­jaran penting yang dapat dilihat dari pemilu. Sebab, pemilu ada­lah bagian penting dari proses pendidikan politik.

      Kedua, hal yang tidak kalah pentingnya adalah politik pen­didikan. Pendidikan selama ini, jarang digunakan sebagai instrumen politik dalam menen­tukan arah dan bentuk masa depan. Pendidikan lebih banyak menjadi korban politik dan bu­kan katalis politik dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan.

      Bila Francis Bacon menyebut bahwa "knowledge is power", maka turunan dari kalimat ini dapat dikatakan bahwa "educa­tion is power". Dengan kata lain, di era informasi, ilmu me­rupakan energi besar bagi kebangkitan    dan    perjuangan bangsa. Namun, kebangkitan dan perjuangan itu tidak akan muncul bila nilai-nilai kebangsaan tidak disosialisasikan (atau diajarkan). Pada bagian terakhir itulah, maka knowledge is po­wer dapat diwujudkan dalam kesadaran education is power. Implikasi nyata dari kesadar­an ini, yaitu perlunya pemberdayaan pendidikan sebagai ba­gian penting dari proses politik di Indonesia, khususnya politik karakter bangsa bagi pembangunan. Pendidikan adalah instrumen penting dalam membangun karakter bangsa dan pembangkitan kesadaran atau nasionalisme bangsa. Sayang-nya, kita belum mampu merumuskan dan atau menggunakan pendidikan sebagai katalis pembangunan, atau pendidikan se­bagai instrumen politik kebang-saan. Politik pendidikan adalah sektor penting bagi masa depan Indonesia. Sebab, dengan poli­tik pendidikan ini, Indonesia bi­sa menentukan potret hari esok dari saat ini. Terakhir, yaitu kesetaraan atau keterkaitan antara doma­in pendidikan dengan politik. Mau tidak mau, dalam pengalaman kita selama ini, pendi­dikan bisa dipengaruhi oleh dinamika politik, dan atau dinamika politik dipengaruhi oleh masalah pendidikan. Kesetaraan dan keterkaitan antara pen­didikan dan politik ini, menjadi sangat penting untuk dikaji secara seksama.

      Kajian Tilaar (2003) menjelaskan, pendidikan, kebudayaan, dan politik tidak bisa dipisahkan. Pada sisi yang lainnya, kekuasaan negara memiliki batas-batas tertentu dalam dunia pendidikan. Negara tidak bisa mencampuri urusan pribadi (privacy) masyarakat. Pendi­dikan sebagai satu proses humanisasi, perlu mengembangkan budaya pembebasan dalam proses pembelajaran, yaitu pro­ses pemberian ruang kebebasan ekspresi dan ruang memilih bagi setiap warga negara. Hal ini dilandasi oleh asumsi bahwa pendidikan merupakan hak peserta didik dan orang tua. Oleh karena itu, hegemoni negara yang berlebihan hanyalah melahirkan proses pembodohan dan penjinakan warga oleh kepentingan segelintir elite penguasa.

      Anggaran pendidikan 20%, merupakan produk politik. Namun, keberlakuan UU ini sa­ngat dipengaruhi political will dari elite politik sendiri. Pejabat publik yang memiliki kepentingan politik sektoral yang lebih besar, akan bersikap berbeda dengan pejabat publik yang memiliki kepedulian terhadap kualitas SDM Indonesia masa kini dan masa depan. Keberlan-jutan dan kelancaran program pembangunan di Indonesia sa-at ini, sangat dipengaruhi kepentingan-kepentingan politik. Bahkan, bukan hanya dalam aspek anggaran. Mulai dari kurikulum, proses, pembenahan sarana pendidikan, dan evaluasi pembelajaran.

      Kasus Ujian Nasional (UN) merupakan contoh lain menge-nai relasi kekuatan politik dan misi pendidikan, yang masih terus menuai kontroversi dan menyimpan misteri-misteri (misalnya tim sukses, kebocoran soal, dan lain-lain) yang sulit dibuktikan, tetapi sulit pula diingkari keberadaannya. Hal ini hanya memberikan indikasi bahwa pendidikan di Indo­nesia lebih banyak menjadi korban politik, daripada men­jadi mitra politik dalam memajukan masyarakat dan bangsa serta negara. Momentum Hardiknas, semestinya dijadikan upaya membenahi dua ranah kehidupan bernegara yakni po­litik dan pendidikan. Politik harus memberikan jalan dan arah bagi berkembangnya pen­didikan yang bermutu dan bermartabat. Begitu pula pendi­dikan, semestinya melahirkan generasi elite politik bangsa yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi etika poli­tik. Semoga.

      Penulis, Dosen Ilmu Politik dan Direktur pada Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Pendidika

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

       

      Items details

      • Hits: 494 clicks
      • Average hits: 5.3 clicks / month
      • Number of words: 4142
      • Number of characters: 32448
      • Created 7 years and 10 months ago at Monday, 27 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,798
      • Sedang Online 62
      • Anggota Terakhir ulmama vila nurruva

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9126533
      Jantung_Sekolah1.jpg

      Kalender & Agenda

      December 2019
      S M T W T F S
      1 2 3 4 5 6 7
      8 9 10 11 12 13 14
      15 16 17 18 19 20 21
      22 23 24 25 26 27 28
      29 30 31 1 2 3 4

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC