.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      Pikiran Rakyat, 9 Oktober 2008

       

      Wujudkan Pendidikan Gratis

      Oleh Dr. H. DADANG DALLY

      Menarik sekali artikel Pjofesor H. Mohamad Surya yang dimuat harian ini Selasa (7/10) berjudul "Jangan Katakan, Pendidikan Gratis". kata beliau, sebutan, "gratis" bukan istilah pendidikan, tapi istilah dalam proses transaksi yang berbentuk pembayaran berapa uang atau bukan uang, yang biasa diLakukan dalam suatu proses "jual beli" baik barang maupun jasa. Secara konsepsional, pen­didikan bukan satu proses "transaksi" melainkan suatu proses "transformasi". Prof. Surya berargumen, yang dila­kukan pendidik kepada peserta didik melalui interaksi pendi­dikan dan dalam situasi pendi­dikan adalah suatu proses transformasi yaitu pembentukan kepribadian peserta didik ke arah yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

      Saya tidak bermaksud menyangkal pendapat Prof. Surya. Sebagai gurunya para guru, gagasan beliau tentu didorong oleh rasa tanggung jawab untuk meluruskan yang bengkok demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya setuju tidak menggunakan kata "gratis" da­lam pendidikan, jika di dalamnya bermakna transaksi seperti orang yang berdagang. Meminjam istilah ahli pendidikan besar dari Brazil, Paulo Freire, pendidikan harus dibedakan dengan melakukan transaksi di bank. Tidak bisa sebentar se­perti "mendepositkan" ilmu ke dalam kepala siswa. Oleh karena itu, pendidikan tidak sama dengan transaksi jual beli. So­crates juga mengatakan, guru yang bijaksana bertindak sebagai pembimbing, mendorong siswa agar berani, menjadi pemandu, mentoring, dan mendukung proses bejalar siswa. Ji­ka pendidikan dilakukan secara transaksional maka tindakan guru seperti itu sulit tercapai. Pendidik akan

       

       

      bertindak sebagai pedagang yang memegang prinsip dengan modal sesedikit mungkin mendapatkan keuntungan sebesar mungkin.

      Meski demikian, izinkan un­tuk sementara saya mengguna­kan kata "gratis" sebagai bahasa orang awam yang substansinya masyarakat tidak terbebani biaya dalam proses pendidikan. Sebab, pertanyaan tentang pen­didikan gratis belakangan se­perti arus besar yang menghantam daratan. Benarkah akan ada pendidikan gratis ? Jadi atau tidakkah pendidikan gratis kita ? Mana bukti bahwa pendi­dikan gratis ? Saya sekaligus ingin menjawab pernyataan Prof. Surya yang menyatakan, "Kurangi sekarang menyebutkan istilah 'gratis' tetapi buktikan bahwa pemerintah (pasat, provinsi, kabupaten / kota) tidak membebani anggota masyara­kat dari sudut biaya untuk pen­didikan anak."Saya ingin menegaskan, pendidikan gratis memang benar-benar ada. Pen­didikan yang tidak membebani masyarakat bisa terwujud, dan bukti bahwa masyarakat tidak terbebani akan benar-benar menjadi kenyataan.

      Syaratnya, pertama anggaran pendidikan pada APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupa­ten / kota harus memenuhi standar konstitusi minimal 20%. Dengan demikian, setiap rencana pembiayaan dapat dilaku­kan sesuai perhitungan pembagian kewajiban antara pusat, provinsi, dan kabupaten / kota. Kedua, gagasan Gubernur Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Dede Yusuf tentang BOS Provinsi yang segera diluncurkan akan dapat menutup setiap kekurangan anggaran di luar anggaran reguler yang menjadi kewajiban pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten / kota.

      Berbicara soal sekolah gratis adalah persoalan anggaran se­kolah, bukan anggaran Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan gratis berarti harus menyejahterakan  kolahsehingga mampu menyelenggarakan pendidikan dengan baik dan berkualitas. Agar mutu pendidikan dapat diwujudkan harus ada keinginan yang kuat dari sekolah untuk mengembangkan mutu, meskipun kemudian berdampak terhadap tingginya biaya pendidikan. Meski demikian, peningkatan ini perlu dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan mutu lulusan sebagai out­put pendidikan.

      Pemerintah dalam hal ini harus membiayai biaya investasi yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap serta membiayai biaya operasional yang meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, tunjangan lain-lain, peralatan pendidikan habis pakai, daya, air, jasa telekomunikasi, sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Sementara masyarakat termasuk orang tua siswa membayar bia­ya personal, yaitu biaya pendi­dikan untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Jika semua sumber pendanaan dikerahkan dan sekolah masih memerlukan biaya peningkatan kualitas pendidikan maka Pemprov Jawa Barat menyediakan BOS pendamping, di luar yang telah ada.

      Karena pemerintah menanggung biaya investasi dan opera­sional maka ada tiga simulasi pendanaan gratis bagi siswa miskin. Pertama, simulasi pen­danaan SD/MI, SMP/MTs. negeri/swasta didanai pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kedua, simulasi pendanaan jenjang SMP/MTs. yang didanai pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ketiga, simulasi pendanaan jenjang SD/MI didanai pemerintah pu­sat dan pemerintah kabupaten/kota.

      Pada kenyataannya, dengan dana BOS reguler, jumlah seko­lah di Jawa Barat yang telah menggratiskan biaya sekolah tingkat SD/MI/SDLB/salafiah dari 20.046 sekolah, terdapat 18.340 sekolah yang telah menggratiskan. Artinya, seko­lah yang gratis sudah 91,49%, tinggal 8,51%. Dengan demikian, BOS pendamping provinsi tinggal membayarkan sisanya untuk 1.076 sekolah. Pada ting­kat SMP/MTs./SMPLB/SMP Terbuka/salafiah, dari jumlah 3.801 sekolah, baru 609 seko­lah yang telah menggratiskan. Artinya, masih ada 72,27% yang belum gratis dan 27,73% gratis. Meski demikian, BOS pendamping provinsi masih bi­sa mengatasi masalah ini.

      Mengapa pendidikan gratis di Jawa Barat saat ini begitu urgen ? Sebab, pertama, nilai mo­dal manusia (human capital) Jawa Barat yang maju ditentukan tenaga kerja intelektual (brain intensive). Kebijakan Pendidikan Dasar 9 Tahun dapat meningkatkan mutu, dan lebih merata dengan biaya yang tidak mahal dan terjangkau.

      Kedua, pendidikan gratis su­dah menjadi program Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Ba­rat terpilih. Program ini sangat strategis karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

      Ketiga, Jawa Barat yang sejahtera ditandai dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan da­sar masyarakat termasuk di dalamnya pendidikan. Tingginya biaya pendidikan sangat dirasakan berat sehingga menjadi beban masyarakat. Jabar de­ngan jumlah penduduk 41,6 juta jiwa, 11,2 juta jiwa (27%) di antaranya penduduk miskin dengan jumlah pengangguran sekitar 4,5 juta jiwa (10,95%), sangat perlu memberlakukan kebijakan pendidikan gratis. Akhirnya, meskipun Prof Surya menyerukan untuk tidak latah menggunakan kata "gra­tis", namun jika menyangkut pembiayaan, maka kata itu kerap tidak bisa dielakkan. Saya setuju bahwa yang lebih penting, kata itu tak cukup diwacanakan, tapi lebih penting dilaksanakan. Untuk itu, rnari semua stakeholder menyatakan "Bismillahirahmanirahim" mewujudkan pendidikan bermutu yang tidak membebani masya­rakat, tanpa menutup keinginan mereka untuk ikut berpartisipasi.***

      Penulis, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

       

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Friday, 24 February 2012 07:40  

      Items details

      • Hits: 516 clicks
      • Average hits: 5.5 clicks / month
      • Number of words: 3581
      • Number of characters: 29002
      • Created 7 years and 10 months ago at Friday, 24 February 2012 by Administrator
      • Modified 7 years and 10 months ago at Friday, 24 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,798
      • Sedang Online 70
      • Anggota Terakhir ulmama vila nurruva

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9127441
      DSCF8754.jpg

      Kalender & Agenda

      December 2019
      S M T W T F S
      1 2 3 4 5 6 7
      8 9 10 11 12 13 14
      15 16 17 18 19 20 21
      22 23 24 25 26 27 28
      29 30 31 1 2 3 4

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC