.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      PIKIRAN RAKYAT, 7 Oktober 2008

       

      Jangan Katakan, "Pendidikan Gratis"

      Oleh H. MOHAMAD SURYA

       

      Dalam hiruk pikuk kampanye pemilu atau pilkada, bahkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, pendidikan senantiasa menjadi "komoditas" kampanye  yang  paling  banyak ditampilkan. Para kontestan, baik calonnya langsung  maupun  melalui  juru kampanyenya, dengan fasih menyampaikan visi dan misinya melalui pendidikan. Tidak tanggung-tanggung ada yang menjanjikan pendidikan gratis, bebas SPP, menaikkan  gaji guru, menaikkan anggaran pendidik­an, memberikan beasiswa, dan berbagai janji lainnya mengenai pendidikan untuk menarik para pemilih. Jargon itu sangat manis dan enak didengar serta biasanya disambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah. Karena pendidikan menyangkut kebutuhan setiap warga negara, tentunya boleh-boleh saja dan sah-sah saja menyampaikan sesuatu untuk menarik para pemilih.

      Akan tetapi, apakah mungkin yang dijanjikan itu akan dipenuhi nanti ? Ya, semoga saja demikian karena itulah kebutuhan nyata dan setiap warga negara. Namun, kalau dikaji lebih jauh, mungkin janji itu sangat mudah dan fasih disampaikan, apalagi dalam situasi besarnya motivasi untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Bagi mereka yang memahami benar makna pendidikan, rasanya janji itu lebih banyak emosional ketimbang konsepsional. Janji itu lebih banyak berbasis penasaran ketimbang penalaran, lebih banyak kulit permukaan ke­timbang makna isinya. Para calon, baik langsung atau melalui tim suksesnya, cukup gigih menawarkan "pendidikan" sebagai salah satu komoditas kampanye. Semua pasti mengharapkan apa yang mereka tawarkan mampu diwujudkan demi  perbaikan masa depan bangsa.

       

      Sesuai dengan judul di atas, dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 tersurat dan tersirat secara jelas bahwa salah satu tujuan nasional yang dirumuskan para pendiri negeri ini adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Makna fundamen­tal yang terkandung dalam pesan tersebut ialah bahwa kekuatan dan kemajuan suatu bangsa terletak dalam kualitas sumber daya manusianya. Kata kunci pengembangan sumber daya manusia ialah "pendidikan" bagi seluruh warga negara yang berlangsung sepanjang hayat sejak dari dalam keluarga, di sekolah, dan di dalam kehidupan se­cara keseluruhan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang telah menikmati kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyamya ada­lah bangsa yang memulai pembangunannya melalui pendidik­an meskipun meraka tidak memiliki sumber daya alam. De­ngan sumber daya manusia yang berkualitas serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi me­reka dapat menikmati kemakmuran bangsanya. Sebagai contoh adalah Jepang, Taiwan, Ko­rea Selatan, Cina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dsb.

      Pendidikan merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh war­ga negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam proses keseluruhan pernbangunan nasional yang dilaksanakan secara merata, adil, dan berkesinambungan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah mungkin pendidikan gratis? Sebutan "gratis" bukan istilah pendidikan, tetapi istilah dalam suatu proses transaksi yang berbentuk pembayaran bempa uang atau bukan uang, yang biasa dilakukan dalam suatu proses "jual-beli" baik barang maupun jasa. Secara konsepsional, pendidikan bukan satu proses "transaksi" melainkan suatu proses "transformasi". Dalam proses pen­didikan, tidak terjadi suani bentuk pemberian atau pembayaran sebagai imbalan dan yang diberikan dan yang diterima layaknya antara penjual dan pembeli.

      Hal-hal yang dilakukan pendidik kepada peserta didik melalui interaksi pendidikan dan dalam situasi pendidikan adalah suatu proses transformasi yaitu pembentukan kepribadian pe­serta didik ke arah yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Satuan pendidikan (sekolah) khususnya guru bukan penjual atau pemberi jasa dan murid atau orang tuanya bukan pembeli atau pengguna jasa. Dalam keseluruhan prosesnya, tidak terja­di satu transaksi material atau finansial, tetapi terjadi proses transformasi pendidikan.

      Guru dan tenaga kependidikan lainnya melaksanakan tugas profesional sebagai pendidik dan peserta didik, dan pemegang kepentingan lainnya adalah mewujudkan haknya. Oleh karena itu, secara konsepsional, sangat tidak tepat kalau ada istilah "gratis", seolah-olah pendidikan itu komoditas atau barang dagangan. Secara konstitusional, pen­didikan itu merupakah pelayanan publik atau public service yang harus diberikan kepada semua warga negara se­bagai hak asasi, tanpa membedakan kaya atau miskin.

      Dalam penyelenggaraannya, untuk berlangsungnya suatu pendidikan yang berproses se­cara baik dan menghasilkan keluaran yang bermutu memerlukan dukungan sarana dan biaya yang besar. Jadi, pendidikan itu memerlukan biaya yang besar untuk menunjang seluruh pros­es pendidikan seperti bangunan, sarana pendidikan, alat bantu belajar, buku, laboratorium, gu­ru, manajemen, proses pembela-jaran, dsb.

      Menurut Renstra Depdiknas unit cost fektual, satuan biaya per tahun per siswa ialah untuk SD negeri Rp 8.079.000,00, untuk SD swasta Rp 8.724.000,00, un­tuk SMP negeri Rp 10.199.000,-oo dan SMP swasta Rp 9.828.-000,00, untuk SMA negeri Rp 13.220.000,00 dan SMA swasta Rp 11.505.000,00, untuk SMK negeri Rp 11.154.000.00 dan SMK swasta Rp 10.348.000,00. Biaya untuk madrasah ibtidaiah Rp 10.198.000,00 (negeri), dan Rp 6.682.000,00 (swasta), mad­rasah tsanawiah Rp 12.003.000,00 (negeri), dan Rp 9.828.000,00 (swasta). Biaya untuk madrasah aliah Rp 13.203.000,00 (negeri), dan Rp 10.348.000,00 (swasta).

      Dengan demikian jelas bahwa biaya pendidikan itu sangat be­sar atau tidak mungkin murah apalagi gratis, terutama untuk pendidikan bermutu. Masalahnya ialah siapa yang membiayai pendidikan itu? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Pertanyaan se-laniutnya ialah bagaimana mekanismenya dalam kenyataan bahwa sebagian besar warga negara dalam kondisi ku-rang mampu secara ekonomis? Apabila diterapkan prinsip pendidikan sebagai komoditas dengan proses transaksi, bagi kalangan kurang mampu, pendidikan dirasakan sangat mahal karena berada di luar jangkauan kemampuan ekonominya. Dalam situasi seperti ini, pendidikan harus mampu menjangkau seluruh warga negara sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing pemegang kepentingan (stake­holder) yaitu peserta didik, orang tua, dan masyarakat pada umumnya.

      Kita maklum bahwa menyebutkan "pendidikan gratis" atau "sekolah gratis" dengan niat yang amat baik yaitu agar masyarakat tidak dibebani dengari biaya pen­didikan alias tidak usah membayar laksana belanja di pasar. Akan tetapi, hal itu tidak mendidik karena yang namanya "gratis" selalu menjadi udagan oleh siapa pun termasuk pen­didikan. Padahal, mendidikanak itu hukumnya "wajib" baik bagi orang tua, maupun masyarakat dan terutama pemerintah.

      Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana agar pendidikan dapat menjangkau semua pemegang kepentingan tersebut ? Di sinilah letak permasalahannya, di satu pihak pendidikan bermutu memerlukan biaya yang besar, tetapi di pihak lain rendahnya kemampuan orang tua dan ma­syarakat membayar biaya pendi­dikan itu. Jawabannya ialah pe­merintah sebagai pengemban amanat rakyat harus bertanggung jawab menyediakan dana pendidikan agar mereka yang tidak mampu secara ekonomis memperoleh haknya mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara harus merasakan bahwa pendidikan sebagai hak dan kevvajiban dapat mereka peroleh tanpa ada beban biaya, sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Namun, di samping itu, setiap pemegang kepentingan juga harus ikut serta berkontribusi secara proporsional demi pen­didikan bermutu. Kewajiban pe­merintah bukan sekadar menye­diakan dana, tetapi lebih mendasar adalah mendidik anggota masyarakat untuk menyadari kewajibannya mendidik anak se­bagai amanah Allah, Tuhan Yang Mahaesa.

      Pendidikan sebagai hak asasi manusia tersirat dan tersurat dalam The Universal Declara­tion of Human Rights sebagai berikut, "Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stage. Ele­mentary education shall be com­pulsory. Technical and profes­sional education shall be made generally available and high ed­ucation shall be equally accessi­ble to all on the basis of merit". Sementara itu, pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa pemerintah mengupayakan tersedianya dana pen­didikan sekurang-kurangnya 20% APBN dan APBD.

      Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (i) menyatakan bahwa, "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kini, pe­merintah akan melaksanakan amanat konstitusi tersebut meskipun sudah amat terlambat bila dibandingkan dengan bangsa lain atau tantangan yang berkembang dalam era reformasi. Namun, terlambat tetap lebih baik daripada tidak sama sekali..

      Pendidikan merupakan public service atau pelayanan publik ba­gi semua warga negara dalam memperoleh hak asasinya secara adil tanpa memandang berbagai keragaman latar belakangnya. Jadi, sangatlah tidak tepat meman­dang pendidikan dijadikan komoditas atau barang dagangan dengan   pelayanan   pola-pola pasar lembaga pelayanan publik yaitu pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan menyediakan segala penunjang yang diperlukan seperti biaya, sarana, personel, manaje-men, dsb. Pendidikan publik harus menjadi tanggung jawab pemegang kewenangan publik yaitu pemerintah baik pusat maupun daerah bekerja sama dengan swasta dan masyarakat. Pelayanan pendidikan yang sekarang berlangsung harus mengalami perubahan yang lebih mementingkan kepenlingan seluruh warga masyarakat selaku subjek

      Sesuai dengan amanat UU, pemerintah hams konsekuen menyediakan anggaran pendidikan secara signifikan agar tidak terlalu memberatkan orang tua dan masyarakat keseluruhan. Namun, semua unsur pemegang kepentingan pun harus ikut serta memberikan kontribusi bagi terselenggaranya pendidikan. Untuk itu, ha­rus ada satu upaya mendinamiskan sumber-sumber dana dari masyarakat melalui kebijakan fiskal yang tepat, misalnya, ketentuan pemndang-undangan yang mengatur masuknya pajak dari semua wajib pajak dan ketentuan penggunaan dana pajak untuk kepentingan pendidikan. Dengan begitu, pendidikan mendapat dukungan dana secara signifik­an sehingga pendidikan dapat terlaksana dengan baik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kesalahan manajemen pengelolaan dana yang tidakefektif harus dibenahi se­cara profesional dan segala ben­tuk kompsi harus diberantas.

      Dari uraian tersebut dapat disimpulkan  bahwa  pendidikan memerlukan biaya yang besar, jadi tidak bisa murah apalagi gratis, tetapi harus tetap dilaksanakan ? sesuai dengan tanggung jawab pemerintah yang didukung se­mu pemegang kepentingan dalam penyelenggaraannya. Peran serta masyarakat tidak harus dalam bentuk pembayaran langsung dalam bentuk transaksi layaknya pembayaran komoditas baik berupa barang atau jasa. Peran seita itu harus diwujudkan dalam bentuk kontribusi setiap warga negara kepada negara yang dibentuk untuk melindungi seluruh warganya. Pemerintah baik pusat nuuipun daerah sebagai pemegang amanat rakyat harus ada kemauan dan komitmen politik untuk menempafkan pendidikan sebagai kebutuhan sehingga ditempatkan sebagai prioritas dalam keseluruhan pembangunan bangsa dengan segala konsekuensinya termasuk pendanaan pendidikan.

      Kurangi sekarang menyebutkan istilah "gratis" tetapi buktikan bahwa pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten / kota) tidak membebani anggota masyarakat dari sudut biaya untuk pendi­dikan anak. Berikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, melalui mekanisme yang tidak tergolong bentuk "transaksi", tetapi secara tidak langsung misalnya melalui kebijakan mekanisme fiskal. Dana BOS yang sekarang merupakan terobosan dapat dikembangkan secara lebih sistematis, konsep-sional, dan legal oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/­kota secara sinergis. Bila hal itu dapat diwujudkan, besar harapan bahwa apa yang dijanjikan dalam kampanye dapat dinikmati lang­sung oleh seluruh rakyat selaku pemilih dan pemilik tanpa iming-iming sebutan "gratis" .

      Penulis, anggota DPD RI, Guru Besar UPI dan Unpas Bandung, mantan Ketua Umum PB PGRI

       

       

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Thursday, 23 February 2012 06:56  

      Items details

      • Hits: 779 clicks
      • Average hits: 8.3 clicks / month
      • Number of words: 8291
      • Number of characters: 69063
      • Created 7 years and 10 months ago at Thursday, 23 February 2012 by Administrator
      • Modified 7 years and 10 months ago at Thursday, 23 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,798
      • Sedang Online 139
      • Anggota Terakhir ulmama vila nurruva

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9127560
      DSCF8803.jpg

      Kalender & Agenda

      December 2019
      S M T W T F S
      1 2 3 4 5 6 7
      8 9 10 11 12 13 14
      15 16 17 18 19 20 21
      22 23 24 25 26 27 28
      29 30 31 1 2 3 4

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC