.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Politik
E-mail

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

KORAN TEMPO

SELASA, 29 SEPTEMBER 2009

Tantangan Sektor Pendidikan bagi Kabinet Baru

Sunarto ANGGOTA LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH 2005-2008 DAN DOSEN FK Ull, YOGYAKARTA

Harapan rakyat terhadap kabinet baru harus menjadi perhatian yang serius bagi SBY-Boediono. Kunci utama mewujudkan kesejahteraan adalah kecukupan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dampak program bantuan langsung tunai, Jamkesmas, hingga pendidikan gratis masih jauh menjadi bukti terwujudnya kesejahteraan. Ketiganya baru terasa efektif, menarik simpati publik di saat untuk mendukung terpilihnya kembali pemerintah SBY. Pada sisi kualitas, program-program di atas seharusnya segera ditinjau kembali. Dampak program belum menyentuh pada substansi keadilan dan pemerataan. Pada situasi ajaran baru, masih terlihat berbagai fakta atas keluhan masyarakat terhadap akses pendidikan.

Pendidikan gratis, yang gencar dipromosikan setiap saat di minggu-minggu lalu, dianggap masyarakat masih sebatas iklan yang kurang masuk akal. Bagaimana mungkin anak seorang loper koran menja­di wartawan dengan menempuh pendidik­an gratis hingga tingkat SMP Apakah cukup dengan pendidikan SMP menjadi war­tawan. Faktanya, masih banyak sekolah yang menarik biaya lain dengan alasan tertentu. Rasanya masih terlalu berat penghasilan rata-rata setingkat loper ko­ran membiayai anak bersekolah, apalagi di sekolah favorit. Kejanggalan lainnya ada­lah bagaimana mungkin anak seorang sopir angkot menjadi pilot. Adakah pendi­dikan pilot sampai tingkat SMP? Belum ada komitmen riil pemerintah mengantarkan mereka ke tingkat perguruan tinggi. Secara logis dan wajar, untuk menjadi wartawan dan pilot, mereka harus menem­puh pendidikan tinggi. Bagaimana tanggung jawab isi iklan tersebut? Bukankah hanya menciptakan mimpi kosong, yang berujung pada keputusasaan masyarakat, ketika berjuang mencapai cita-cita itu?

Last Updated on Thursday, 30 May 2013 17:24 Read more...
 
E-mail

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

KOMPAS, SELASA, 28 JULI 2009

"Pembunuhan" Sekolah Swasta

Oleh KI SUPRIYOKO

Bertempat di ruang sidang PP Muham­madiyah, Jakarta, pada 14 Juli 2009, dilakukan diskusi tentang peran pendidikan swasta di Indonesia.

Diskusi terbatas yang dibuka oleh mantan Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin ini menarik karena diikuti para pakar, pejabat, mantan pejabat, dan pengambil keputusan negeri ini.

Diskusi itu antara lain dihadiri mantan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Indrajati Sidhi, mantan Dirjen Pen­didikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga (Diklusepora) Soedijarto, mantan Dirjen Pendidik­an Agama Islam Departemen Agama (Pendais Depag) Yahya Umar, mantan Direktur Profesi Pendidik Zamroni, Direktur SMA Soengkowo, Rektor UIN Malang Imam Suprayogo, dan saya.

Diskusi menghangat saat membicarakan sekolah swasta dalam situasi dan kondisi pemerintah yang memberlakukan kebijakan sekolah gratis. Kebi­jakan itu cepat diserap masyarakat karena gencar disosialisasikan Depdiknas melalui iklan di televisi.

Last Updated on Thursday, 30 May 2013 17:23 Read more...
 
E-mail

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

KORAN TEMPO KAMIS, 6 AGUSTUS 2009

Mendialogkan Kinerja Menteri Pendidikan


Darmaningtyas, PENGAMAT PENDIDIKAN Dl JAKARTA

Tulisan saya di Koran Tempo halaman A10, Kamis, 16 Juli 2009, yang menyoroti kinerja Menteri Pendidikan Nasional, telah memperoleh tanggapan langsung dari M. Muhadjir, Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Nasional (Koran Tempo, 24 dan 25 Juli 2009, Surat Pembaca).

Pertama-tama, saya patut mengucapkan terima kasih atas tanggapan tersebut. Tapi izinkan pada kesempatan ini saya memberikan tanggapan balik guna menjernihkan permasalahan. Mengingat ini bukan masalah personal saya dengan Pak Muhadjir, tapi Pak Muhadjir adalah representasi dari Departemen Pendidikan Nasional, maka saya perlu memberikan tanggapan balik melalui forum yang sama, karena ini menyangkut soal kredibilitas sebagai seorang penulis maupun pengamat.

Last Updated on Thursday, 30 May 2013 17:26 Read more...
 
E-mail

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

KORAN TEMPO KAMIS, 16 JULI 2009

Memelototi Kinerja Menteri Pendidikan Nasional

Darmaningtyas, pengamat pendidikan di jakarta

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) pada periode 2004-2009 termasuk menteri yang banyak disorot oleh publik. Ada beberapa hal yang membuatnya jadi sorotan. Pertama, bebe­rapa kebijakannya memang kontroversial, seperti misalnya ngototnya untuk mempertahankan ujian nasional sebagai penentu kelulusan, pengadaan buku elektronik, pengesahan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, dan yang terakhir iklan sekolah gratis yang ternyata bohong belaka. Di sisi lain, dampak kebijakan Mendiknas itu dirasakan oleh sekitar 30 juta anak yang bersekolah dari TK sampai SMTA, dan tidak terelakkan dirasakan pula oleh mahasiswa di perguruan tinggi (PT). Orang tua wali murid juga harus turut merasakan dampak langsung kebijakan Mendiknas, karena orang tualah yang memikul beban ekonomi dari seluruh biaya pendidikan itu.

Tapi, budaya masyarakat kita yang dikenal bisu, sering menyebabkan orang tua Jidak mampu berkutik menghadapi kebi­jakan Mendiknas, termasuk yang memberatkan. Paling mereka mengeluh saja di belakang. Tapi, bila diajak bersatu menentang kebijakan tersebut, mereka menolak dengan berbagai alasan, terutama yang se­ring dijadikan alasan adalah tidak ingin menjadikan anaknya sebagai korban. Takut akan bayang-bayang terhadap sanksi itulah yang membuat masyarakat sering menyerah kepada keadaan yang tidak menyenangkan. Kondisi yang sama dialami oleh guru. Meski kenyataannya sering diperlakukan tidak adil, umumnya guru hanya berani menggerutu di belakang.

Selama lima tahun terakhir dalam Kabinet Indonesia Bersatu, khususnya dalam bidang pendidikan, dapat disebutkan banyak muncul inovasi untuk perbaikan pelayanan pendidikan, seperti misalnya penerapan ke­bijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemberlakuan batasan buku pelajaran untuk lima tahun yang kemudian dilanjutkan dalam bentuk buku elektronik (E-book), pengangkatan guru bantu menjadi guru pegawai negeri sipil, sertifikasi guru, dan yang terakhir adalah iklan pendidikan gratis. Sayang, inovasi-inovasi tersebut sekaligus disertai dengan kegagalannya. Tidak semua kebijakan akan dibahas dalam kesempatan kali ini, melainkan beberapa kebi­jakan saja yang dapat dibahas, mengingat keterbatasan ruang yang tersedia tapi sudah dapat menggambarkan secara utuh kinerja Mendiknas selama lima tahun terakhir.

Last Updated on Thursday, 30 May 2013 17:26 Read more...
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 11

Selamat Datang Sahabat ^_^
Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

Kemiskinan

Literasi Sains & Teknologi

Artikel Pilihan


Artikel Utama

Statistik Anggota

  • Total Anggota 10,788
  • Sedang Online 131
  • Anggota Terakhir Robertrab

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_counterTotal9091398
bacalah.jpg

Kalender & Agenda

November 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Contoh Proposal

Contoh Proposal

Google+ Facebook Twitter mail SC