MEDIA INDONESIA, 2 JUNI 2008

Manajemen Konflik di Sekolah

Oleh Rizal Panggabean

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Praktisi Sekolah Sukma Bangsa, Aceh

Bisakah sekolah menjadi tempat siswa mempelajari bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara damai? Apakah praktik dan tradisi bertengkar, tawuran, penerapan aturan disiplin yang ketat, dan bullying dapat dihilangkan dari lingkungan pendi­dikan anak-anak Indonesia?

Sekolah adalah tempat siswa yang ber­asal dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, bertemu dan bergaul sambil me­nuntut ilmu. Selain mereka, ada guru, pe­ngurus, dan karyawan, dengan peran dan tanggungjawab masing-masing. Selain itu, bila dilihat dari sudut fisik dan interaksi sosial, sekolah juga tertanam dalam ekologi sosial yang lebih luas.

Di luar pagar sekolah, ada keluarga dan masyarakat yang semakin lama semakin majemuk dan kompleks. Pusat-pusat kegiatansehari-hari, seperti jalan raya yang sibuk, pasar, dan pertokoan sering kali hanya berjarak beberapa meter dari kom­pleks sekolah. Kantor pemerintahan, ru­mah sakit, organisasi, dan lembaga masya­rakat dengan fokus kegiatan yang berbeda juga bagian dari lingkungan sekolah selain perkampungan warga yang sering kali padat.

Dengan keadaan seperti itu, sekolah ada­lah tempat konflik sering muncul dalam berbagai bentuknya dan melibatkan berba­gai jenis pihak. Konflik bisa terjadi antara siswa dan siswa, guru dan guru, guru dan siswa, siswa dan karyawan sekolah, kar­yawan sekolah dan guru, serta seko­lah dan guru atau karyawan. Konflik antara sekolah dan masyarakat di sekitarnya juga dapat terjadi.

Tentu saja, tidak semua jenis konflik itu muncul di koran atau televisi. Sesuai de­ngan 'rukun iman' wartawan yang berbunyi, If it bleeds it leads--kalau berdarah‑darah, jadi berita utama--media massa hanya melaporkan konflik yang sudah telanjur keras dan ganas. Yang terpenting di antaranya adalah tawuran antarsiswa, baik yang berasal dari sekolah yang sama atau beberapa sekolah berbeda.

Perkelahian kelompok siswa itu tidak jarang menimbulkan korban luka bahkan tewas secara tragis. Kalau terjadi tawuran, ketenteraman masyarakat sekitar akan terganggu dan polisi akan turut campur, termasuk menangkap siswa. Yang mempri­hatinkan dari tawuran sekolah adalah kecenderungannya untuk melembaga dan terpola sehingga ada sekolah yang memiliki tradisi berkelahi dengan sekolah lain selama puluhan tahun.

Akan tetapi, ada banyak jenis konflik selain tawuran kelompok siswa yang perlu mendapat perhatian serius. Walaupun tingkat kekerasannya lebih rendah daripada perkelahian kelompok dan sering kali be­rupa antarpribadi. Konflik di sekolah dapat mengganggu pihak yang berkonflik dan mempengaruhi suasana sekolah sebagai tempat belajar yang aman.

Supaya konflik tidak mengganggu siswa secara fisik maupun psikologis, konflik tersebut harus dikelola dengan tepat dan baik. Manajemen konflik berbasis sekolah (MKBS) adalah satu pendekatan yang perlu dilakukan di sekolah.

MKBS sudah digunakan di banyak nega­ra. Di Indonesia, beberapa sekolah pun su­dah mulai menerapkannya. Contohnya adalah sekolah Budi Mulia di Yogyakarta dan Sekolah Sukma Bangsa di Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu, walaupun ti­dak secara formal disebut manajemen kon­flik berbasis sekolah, ada banyak sekolah yang menggunakan proses belajar-meng­ajar yang inovatif. Inovasi tersebut menca­kup metode pembelajaran yang kolaboratif dan manajemen kelas yang melibatkan siswa.

MKBS sangat relevan dan berhubungan langsung dengan unsur penting pendidikan anak yaitu keterampilan sosial (social skills) dan keterampilan hidup (life skills). Salah satu tujuan penting MKBS adalah supaya setiap siswa secara fisik dan psikologis merasa bebas dari ancaman dan bahaya. Ling­kungan pendidikan yang aman akan me­mungkinkan siswa belajar dan bekerja sama mewujudkan tujuan bersama.

Tujuan lain manajemen konflik di sekolah adalah dalam rangka menghargai bahkan bila perlu merayakan kemajemukan dan perbedaan di sekolah. Apabila konflik dapat dikelola dengan baik sehingga tidak me­ningkat menjadi kekerasan terbuka, perbe­daan di kalangan siswa yang bersumber dari kemajemukan latar belakang mereka justru menjadi bagian dari pengalaman belajar dan tumbuh.

Tentu saja, supaya sekolah bisa mene­rapkan MKBS, beberapa hal perlu dipertimbangkan siswa, guru, dan kepala se­kolah. Salah satu di antaranya adalah bagai­mana merancang proses belajar-mengajar yang tidak terpaku pada keterampilan akademis saja, dalam rangka mengejar tar­get materi ajar. Komponen penting kuri­kulum pendidikan anak yang lain, khusus­nya keterampilan sosial dan keterampilan hidup perlu menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah.

Pertimbangan di atas merupakan salah satu nilai lebih dari pendekatan MKBS. Keterampitan sosial dan keterampilan hi­dup adalah komponen pokok kemampuan menghadapi masalah dan mengelola kon­flik. Itu mencakup kemampuan siswa me­ngelola konflik secara konstruktif, meme­cahkan masalah dalam hubungan antar­pribadi, dan membangun dialog serta ko­munikasi dengan orang lain.

Beberapa penelitian menunjukkan ke­terampilanitu, apabila ditanamkan kepada siswa, lebih memberdayakan mereka baik secara kognitif maupun emosional. Siswa menjadi mandiri, memiliki kepemimpinan yang kuat, dan bertanggungjawab ketika dihadapkan kepada masalah. Sebaliknya, praktik-praktik tradisional yang menggu­nakan pendekatan represi dan kekuasaan untuk menyelesaikan masalah, tidak baik untuk kognisi maupun emosi siswa.

Pertimbangan lainnya adalah bagaimana memperkenalkan MKBS dilingkungan sekolah. Bila dilihat dari pengalaman sekolah, baik di Indonesia ma pun di negara lain, ada beberapa cara yang dapat dilakukan.

Salah satu di antaranya adalah dengan memberikan waktu khusus untuk menga­jarkan kemampuan dasar dan prinsip pe­mecahan masalah sebagai mata pelajaran tersendiri yang diajarkan selama satu se­mester. Cara lainnya, tidak melalui mata pelajaran terpisah, tetapi melalui serang­kaian pertemuan lokakarya atau lokakarya di luar jam belajar. Prinsip dan keteram­pilan manajemen konflik juga dapat dima­sukkan ke rencana pembelajaran dan ke dalam serangkaian kegiatan terstruktur, seperti simulasi, permainan peran, diskusi, dan kegiatan belajar bersama. Semua cara itu termasuk pendekatan melalui proses kurikulum.

Cara yang lain adalah dengan memba­ngun kelas yang damai (peaceable classroom). Maksudnya, guru mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan manajemen konflik ke dalam suasana dan kegiatan kelas. Siswa, melalui kegiatan kelas, dilatih meme­cahkan masalah, menyelesaikan konflik antarsiswa, dan belajar melalui metode belajar bersama dan diskusi ilmiah. Guru, dengan kata lain, menciptakan suasana yang memungkinkan siswa mengernbangkan perilaku sosial yang positif, bekerja sama, komunikasi yang efektif, pengungkapan emosi dan perasaan, apresiasi terhadap perbedaan, dan resolusi konflik.

Akhirnya, sekolah juga dapat memper­kenalkan program mediasi. Mediasi, dalam pengertian sederhana, adalah proses menye­lesaikan konflik melalui bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini, sejumlah siswa dilatih di bidang prinsip dan kemampuan dasar di bidang proses mediasi. Dalam sejarah pendidikan modern, mediasi di lingkungan sekolah adalah salah satu pendekatan alternalif terhadap praktik-praktik tradisio­nal seperti skorsing dan hukuman fisik bagi siswa yang dihadapkan kepada masalah dan konflik.

Mediasi sejawat atau peer mediation adalah bagian dari penerapan mediasi di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, baik yang terlibat konflik maupun penengah atau mediatomya adalah siswa. Sebagai contoh, dua siswa yang terlibat konflik membicarakan penyelesaian terhadap konflik mereka dengan bantuan satu atau dua siswa lain sebagai penengah. Kesepakatan yang mereka capai melalui proses tersebut dapat ditulis. Tentu saja,siswa pertu mendapatkan latihan singkat bagaimana menjadi mediator tersebut.

Beberapa cara di atas dapat digunakan, baik secara terpisah maupun dikombina­sikan. Proses penerapan MKBS juga bisa bertahap dan tidak harus serta-merta, seragam, dan memerlukan surat keputusan menteri atau yang semacamnya.

Modal awal yang paling strategis adalah daya cipta guru dan siswa. Sumbernya ada­lah kesadaran tentang meningkatnya keke­rasan di sekolah dan masyarakat kita, perlunya siswa tumbuh sebagai warga yang memiliki keterampilan hidup, akademis, dan sosial. Sumber lain yang tidak kalah pentingnya, tetapi sering dilupakan adalah otonomi guru sebagai pihak yang paling bertanggung jawab menciptakan suasana yang aman dan hidup bagi siswa-siswanya.