.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      Kompas  26  desember  2011

      Pikir Ulang Garis Kemiskinan Nasional

      Oleh CARUNIA M FIRDAUSY

       

      Harian ini beberapa waktu lalu mengangkat berita yang mempertanyakan kebenaran angka statistik kemiskinan yang menurun tahun ini jadi 30,02 juta orang atau 12,49 persen dari jumlah penduduk. Padahal, kenyataannya kemiskinan dapat ditemukan di setiap sudut In­donesia.

      Sebenarnya, Wakil Presiden Boediono sendiri telah mengungkapkan persoalan tersebut dalam perigarahannya pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, awal Desember 2010. Wapres dengan tegas telah meminta agar komitmen untuk mengurangi kemiskinan secara nasional jangan dijadikan sekadar bermain-main dengan angka statistik, tapi harus benar-benar diwujudkan dalam bentuk tercapainya kesejahteraan. Pertanyaannya, mengapa angka ke­miskinan kita berbeda antara sta­tistik dan kenyataan?

      Penjelasan tentang perbedaan antara penurunan angka statistik dan kenyataan kemiskinan bukanlah sesuatu yang sulit. Paling tidak terdapat dua argumentasi utama mengapa demikian.

      Pertama, angka statistik bukan indikator "hidup" yang mampu untuk menjelaskan potret nyata kemiskinan. Angka statistik hanya indikator pemmjuk suatu keadaan dengan batasan metode tertentu yang dipakai.

      Kedua, konsep dan definisi garis kemiskinan (GK) yang dipakai pemerintah selama ini yang bermasalah dan ketinggalan zaman. Dikatakan demikian karena, pertama, GK yang dipakai adalah GK absolut berdasarkan ukuran pengeluaran dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh Badan Pusat Statistik. Kedua, GK ter­sebut hanya merefleksikan ketidakcukupan pemenuhan kebutuhan hidup yang paling dasar manusia saja, yaitu kalori dan 52 jenis komoditas bukan makanan. Dengan pengukuran ini, kalori dapat dipenuhi dengan komponen makanan tinggi kalori tapi berharga rendah. Akibatnya, GK absolut nilainya jadi rendah.

       

       

      Ketiga, pemilihan 52 jenis ko­moditas bukan makanan nilai keabsahannya tak dapat dipertanggungjawabkan. Selain karena pemilihan tersebut arbiter, juga yang terpenting jumlah kebutuhan nonmakanan penduduk miskin tidak dapat diseragamkan. Bisa saja jumlah kebutuhannya lebih besar atau lebih sedikit dari 52 jenis komoditas non-makanan sehingga memengaruhi nilai rupiah dari GK absolut.

      Keempat, GK absolut tersebut tak memperhitungkan zat nutrisi lain seperti protein yang diperlukan penduduk miskin. Akibatnya, tak mengherankan jika angka statistik dan kenyataan kemiskinan tak pernah nyambung. Oleh karena itu, sudah saatnya GK absolut resmi pemerintah perlu dipikir ulang.

      Relatif dan subyektif

      Catatan penting dalam pemikiran ulang GK resmi tersebut sebagai berikut. GK absolut resmi pemerintah perlu diperluas atau dilengkapi dengan GK relatif dan subyektif sebagai pengukuran kemiskinan nasional. Cara pengukuran GK relatif, misalnya, menggunakan patokan besarnya rata-rata pendapatan atau pengeluaran masyarakat tempat seseorang tinggal. Sementara untuk GK sub­yektif dapat didasarkan pada nilai atau angka pendapatan/pengeluaran yang dipersepsikan seseorang terhadap dirinya sen­diri.

      Pentingnya tambahan dua GK dalam pengukuran jumlah atau proporsi penduduk miskin nasio­nal karena, dalam kenyataannya, masyarakat biasanya tak hanya membandingkan tingkat kehidupan mereka antarwaktu. Akan tetapi juga pada waktu bersamaan membandingkan tingkat hidupnya relatif terhadap lingkungan sekitar mereka.

      Selain itu, dua tambahan GK tersebut juga mampu mengakomodasi persepsi tingkat kemiskinan yang dialami penduduk miskin. Masalah persepsi inilah yang sebenarnya akar penyebab mengapa angka statistik dan kenyataan kemiskinan nasional tak . ngeklop dan  selalu diributkan. Dengan kata lain, secara statistik angka kemiskinan absolut benar turun,  tapi  masyarakat  punya persepsi bahwa tingkat kemiskinan atau kesejahteraan tidak mengalami penurunan.

      Penambah GK relatif dan sub­yektif memang dapat memperbesar angka statistik penduduk  miskin  sehingga  menimbulkan dampak negatif sosial ekonomi dan  politik.  Dampaknya  dapati berupa keengganan investor menanamkan modal, bahkan mungkin dapat juga menurunkan kredibilitas rezim yang berkuasa.

      Namun,   haras   juga   diakui adopsi garis kemiskinan yang lebih luas cakupan dimensinya memiliki banyak keuntungan. Selain memotivasi kita untuk lebih bekerja keras, juga dapat memacurumusan kebijakan pembangunan  nasional  berkualitas  secara keselurahan. Oleh karena itu, sudah saatnya GK resmi yang kita gunakan sekarang ke depan diubah dan dipikir ulang. Apalagi teriakanv nyaring kita semua untuk menjadi bangsa yang beradab, mandiri dan berdaya saing, seperti halnya bangsa-bangsa lain, sudah sangat memekakkan telinga. Kapan lagi kita haras memulai kalaus bukan sekarang.

      CARUNIA M FIRDAUSY

      Guru Besar Universitas Tarumanagara dan Profesor Riset Bidang Ekonomi Pusat Penelitian Ekonomi LIPI

       

      Comments
      bachrudin hidayatulloh   |2012-06-17 17:40:03
      infonya bagus
      bisa buat bahan tugas kuliah ni
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Monday, 09 April 2012 07:58  

      Items details

      • Hits: 1278 clicks
      • Average hits: 16.2 clicks / month
      • Number of words: 2535
      • Number of characters: 20540
      • Created 6 years and 7 months ago at Monday, 09 April 2012 by Administrator
      • Modified 6 years and 7 months ago at Monday, 09 April 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 128
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091493
      DSCF8794.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC