.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      Peran Negara Dalam Membangun Budaya Baca

      Oleh:

      Suherman

      Pada 10 Mei 1933, di lapangan pusat Berlin terjadi pembakaran buku terbesar dalam sejarah. Perpustakaan umum dan perpustakaan pribadi dirazia. Semua buku Yahudi, sosialis, dan buku-buku perdamaian dirusak. Gobbels berpidato pada peristiwa tersebut dengan mengatakan[1]:

      “Era intelektualisme Yahudi eksrem kini telah berakhir. Terobosan dari Revolusi Jerman telah membersihkan jalan bagi Jerman.... Masa depan penduduk Jerman tidak hanya akan menjadi manusia yang memiliki karakter. Dengan akhir ini, kami ingin mendidik anda sebagai orang muda untuk siap memiliki keberanian menghadapi cahaya yang menyilaukan, rasa takut akan kematian, dan untuk mendapatkan kehormatan ketika menghadapi kematian—ini adalah tugas generasi ini. Dan, kalian telah melakukan tindakan yang baik pada pertengahan malam ini dengan membakar nafsu jahat masa lalu. Ini adalah tindakan simbolik yang kuat dan hebat—tindakan yang harus diabadikan agar dunia mengetahuinya. Di sini fondasi intelektual Revolusi November (demokrasi) ditenggelamkan ke tanah, akan tetapi dari rongsokan ini akan bangkit semangat yang akan membawa kemenangan.”

      Hitler adalah seorang intelektual yang anti intelektual dia bukan saja menghancurkan buku akan tetapi sekaligus juga menumpas para penulisnya yang kebanyakan para intelektual. Begitu pun yang terjadi pada negara fasis dan totaliter lainnya seperti di China di bawah kediktaoran Mao Zedung, Uni Soviet di bawah kediktatoran Lenin dan juga Stalin. “Ketika buku-buku dibakar, maka umat manusia sedang ditakdirkan untuk dibakar juga.” (Heinrich Heine)

      Secara historis telah terjadi relasi abadi antara kekuasaan dan pengetahuan atau antara negara dengan buku. Kuat atau lemahnya sebuah negara dan bangsa sangat ditentukan oleh kapasitas pengetahuan warga negaranya. Dan sebaliknya basis pengetahuan warga negara atau masyarakat banyak ditentukan oleh peran negaranya. Akan tetapi terkadang terjadi juga relasi yang tidak harmonis bahkan saling mematikan antara buku dengan negara yang biasanya disebabkan karena perbedaan ideologi. Maka terjadilah tragedi penghancuran buku dan pembantaian terhadap penulisnya yang tidak sehaluan atau musuh ideologi negara. Fernando Baez dalam bukunya Pengahancuran Buku Dari Masa ke Masa menggambarkan dengan lengkap peristiwa itu: “Sepanjang sejah peradaban manusia dari Sumeria kuno (4100-3300 SM) hingga zaman modern abad ke 21 sekarang ini. Baez menumukan bahwa buku-buku dihancurkan bukan oleh ketidaktahuan awam atau kurang pendidikan, melainkan justru oleh kaum terdidik dengan motif idelogis masing-masing. Baez mengatakan, “buku hancur bukan sebagai objek fisik, melainkan sebagai lautan memori, tautan pada kesadaran otak pengalaman masa lampau. Yang dihancurkan dalam sebuah buku adalah raionalitas yang dihadirkannya. Barang siapa menghancurkan sebuah buku bagus, ia sedang membunuh rasio itu sendiri.... Buku menjilid memori manusia.” (hal.13).

      Di Indonesia sendiri penghancuran dan pelarangan buku terjadi sejak masa kolonial (karena alasan politis), terutama buku-buku yang memberikan ispirasi perlawanan atau kemerdekaan seperti buku Demokrasi Kita karya Mohammad Hatta, Orde Lama (karena alasan politis dan ideologis) terutama karya-karya yang dianggap kontra-revolusi atau kapitalis., Orde Baru (karena alasan politis dan ideologis) terutama buku-buku yang berhaluan kiri atau dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila, sampai Orde Reformasi sekarang ini (sebagaian besar karena alasan etis).

      Sebuah buku dihancurkan tentu saja dengan tujuan menutup akses kepada informasi atau pengetahuan yang terkandung di dalam buku tersebut. Akan tetapi ada cara lain untuk menutup akses tersebut yaitu dengan melarangnya untuk membaca atau membiarkan masyarakat dalam keadaan buta huruf atau tidak memiliki minat untuk membaca. Pengabaian negara terhadap pembangunan budaya baca sama dengan pengabaian terhadap kemajuan kemanusiaan.

      Itulah beberapa ilustrasi historis tentang permusuhan antara negara dengan buku. Di sisi lain, dengan kekuasaan dan wewenangnya yang sangat besar, negara berpeluang besar untuk menumbuh-suburkan karya-karya intelektual dan juga dapat mengakselerasi bahkan melakukan revolusi budaya membaca secara massif dan simultan. Akan tetapi sejak Indonesia sampai hari ini seolah-olah negara kurang peduli dalam pembangunan budaya baca di tanah air. Sepanjang pengamatan penulis, tidak ada satupun pimpinan negara dan pimpinan pemerintah yang memiliki perhatian serius dalam membangun budaya membaca bangsa. Negara pun jarang hadir dalam kegiatan masyarakat atau aktivitas komunitas para pegiat baca dan literari. Negara kami bersemayam di dalam mimpi dan dambaan perasaan kami, masa depan kami bersembunyi di dalam kehangatan darah dan tetesan keringat kami sendiri.” (Emha Ainun Nadjib. Sesobek Buku Harian Indonesia, Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama, 1993, hal. 245).

      Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dinyatakan dengan jelas tentang peranan negara pada alinea keempat, yang berbunyi:

      “… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam  suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang  Maha Esa, … ”.

      Kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” mengandung arti negara berperan dalam pendidikan khususnya dalam pemberantasan buta huruf dan  membangun budaya baca. Itu semua untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia. Negara sebagai pelaku politik yang secara jelas memiliki potensial berpengaruh luas secara kausal dalam masyarakat (Anderson, 1987) sangat leluasa dalam membangun budaya baca. Negara dengan kedaulatannya menjadi alat yang kuat sehingga merupakan satu institusi penting masyarakat untuk membantu membangun budaya baca masyarakat. Negara memiliki legitimasi yang kuat dan oleh karenanya memiliki kemampuan memaksa (koersif) , melalui aparaturnya, untuk membuat berbagai keputusan yang tepat untuk membangun budaya baca.

      Dengan prepilese yang dimiliki negara, seperti memaksa, monopoli, dan mencakup semua (Budaiardjo, 2009:49), sesungguhnya kalau memiliki political will tidak akan susah dalam membangun budaya baca masyarakat. Akan tetapi sepertinya negara sedang mengidap penyakit autis dalam persoalan ini. Bahkan seolah negara sudah mati rasa dan kehilangan sensitivitasnya terhadap persoalan bangsa yang sangat urgen dan fundamental ini. Bandingkan misalanya dengan Amerika, presiden Barack Obama sepertinya menganggap persoalan budaya bangsa sama pentingnya dengan persoalan lainnya seperti ekonomi dan politik. Begitu hasil survey menunjukkan bahwa terjadi penurunan kebiasaan membaca bagi anak-anak, langsung terjun ikut menjadi inisiator program pembangunan budaya baca dengan nama Reading First dan menggelontorkan dana sebesar 4 miliar dollar untuk program ini. Indonesia bagaimana? Sampai hari ini program pembangunan budaya baca hanya salah satu sub program atau kegiatan dari Perpustakaan Nasional RI dengan dana yang tidak seberapa. Justru yang sangat mengkhawatirkan dan banyak berbuat adalah dari masyarakat dan pihak swasta.

      Sejatinya pemerintah, sebagai representasi dari negara, memiliki fungsi sebagai inisiator, regulator, eksekutor, fasilitator, dan dinamisator dalam konteks membangun budaya baca.

       

      Sebagai Regulator

      Walaupun terasa lambat dan telat negara sudah menghasilkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Undang-undang dan peraturan tersebut merupakan landasan konstitusional yang sangat kuat untuk membangun budaya baca. Semua elemen masyarakat yang harus terlibat (stakeholder) dalam pembangunan budaya baca sudah terwakili, baik dari sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hanya ada kelemahan yang membuat legislagi dan regulasi tersebut menjadi lemah adalah mengenai sanksi yang hanya berupa sanksi administratif (UU pasal 52, PP Pasal 86, 87, 88). Sanksi yang diberlakukan dirasakan terlalu lemah sehingga potensi untuk dilanggar sangat besar. Jangankan hanya sanski administratif, sanksii berat seperti pemenjaraan, bagi koruptor misalnya, tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya.

      Di tingkat lokal, baru beberapa daerah saja baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang sudah memiliki produk hukum turunannya berupa Peraturan daerah (Perda) tentang perpustakaan atau budaya baca. Daerah yang membuat Perda tersebut masih sedikit sekali. Bahkan masih banyak sekali daerah yang jangankan membuat regulasi, formasi untuk fungsional tenaga perpustakaan saja banyak yang tidak ada dalam adiminstrasi kepegawainya. Sebagai contoh, Provinsi Jawa Barat memiliki i 28 daerah kota/kabupaten , akan tetapi baru 8 daerah saja yang memiliki fungsional pustakawan.

      Di tingkat organisasi perangkat daerah, berdasarkan hasil survey, ternyata dinas-dinas pendidikan yang menaungi sekolah dan juga Kementrian Keagamaan yang ada di daerah yang menaungi madrasah dan pesantren tidak ada satu pun yang memiliki ahli perpustakaan. Kondisi ini merata di seluruh Indonesia. Ini juga adalah salah satu indikator ketidakpedulian negara dalam membangun budaya baca di Indonesia.

      Sebagai Inisiator

      Seharusnya Pemerintah berada di garda terdepan dalam mendorong dan melakukan perubahan yang diperlukan bagi kepentingan pembangunan budaya membaca. Pemerintah harus berusaha mengambil inisiatif yang positif membuat program-program yang inovaif untuk diimplementasikan bersama masyarakat. Merupakan kewajiban pemerintah pula untuk mengambil inisiatif terhadap kemungkinan terjadinya kevakuman dan kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program. Yang terjadi sekarang ini adalah justru sebaliknya, pemerintah terkesan selalu bertindak lamban dan reaksioner, tidak antisipasif, ada dulu kasusu atau peristiwan baru bertindak. Dalam hal ini masyarakat tidak terkalahkan dalam menghasilkan kegiatan yang kreatif dan inovatif.

      Sebagai Eksekutor

      Karena berperan sebagai regulator, dan dianggap yang paling mengerti dan menguasai regulasi atau kebijakan, mestinya pemerintah menjadi model dalam melaksanakan atau mengeksekusinya. Pemerintah berkewajiban untuk menjalankan segala peraturan dan perundang-undangan yang ada dengan semaksimal mungkin sehingga tercapai suatu korelasi yang positif dan nyata antara tataran kebijakan dengan realitas yang ada. Akan tetapi dalam kenyataannya terjadi kontradiksi yang sangat mengkhawatirkan, karen justru pemerintahlah yang banyak melanggar dan mengabaikan regulasi dan legislasi hasil produknya sendiri. Sebagai contoh, sampai sekarang ini hampir semua kepala perustakaan umum di tingkat daerah provinsi dan kota/kabupaten dikepalai oleh yang bukan pustakawan . Padahal, sangat jelas tertera dalam UU No. 43 tahun 2007 pasal 30 dan PP No. 24 tahun 2014 pasal 40, “perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.”

      Untuk itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mendeteksi setiap bentuk penyimpangan yang kontra produktif sehingga pada akhir merugikan masyarakat. Dalam konteks kepustakawanan dan budaya baca, negara sudah bertindak sebagai regulator yang lambat dan eksekutor yang buruk.

      Sebagai Fasilitator

      Perpustakaan umum (public library) semsestinya adalah perpustakaan milik umum. Perpustakaan merupakan tempat masyarakat berekspresi dalam bidang yang berkaitan dengan kepustakawanan secara bebas. Masyarakat pun diberi ruang untuk ikut serta dalam menggagas program perpustakaan. Akan tetapi nyatanya yang ada di Indonesia kebanyakan perpustakaan umum berperan sebagai perpustakaan pemerintah (state library). Semua program, pendanaan, dan sumber daya sudah ditanggung dan disediakan oleh pemerintah. Tidak pernah melibatkan masyarakat. Seperti bunyi stiker “motor aing kumaha aing”. Masyarakat tinggal memanfaatkannya saja. Yang akhirnya tidak ada rasa memiliki dari masyarakat terhadap perpustakaan. Dan inilah yang banyak terjadi di perpustakaan umum daerah di Indonesia, lemah dalam membangun jejaring baik dengan institusi maupun dengan masyarakat (pemustaka). Jangankan dengan institusi tingkat internasional, tingkat lokal pun masih lemah. Perpustakaan ibarat “superhero” yang berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa sendirian.

      Pemerintah jangan menganggap kelompok masyarakat atau komunitas sebagai saingan justru harus dirangkul dijadikan mitra kerja yang potensial. Pemerintah harus menjadi fasilitator yang baik untuk menumbuhsuburkan berbagai kreatitivitas dan inovasi yang ada di masyarakat. Mereka harus mendapat saluran. Perpustakaan umum betul-betul haru menjadi milik umum.

      Sebagai Dinamisator

      Pemerintah harus mampu menciptakan suatu kondisi yang dinamis di mana interaksi antar stakeholder, terutama antara industri buku dengan pembaca buku berjalan seiring dalam sistem simbiotik mutualisme. Hubungan yang energik dan dinamis harus menjadi roh utama antara perpustakaan, penulis, penerbit, dan pembaca sehingga memungkinkan terciptanya sebuah ruang yang kondusif bagi tumbuh kembangnya minat baca masyarakat.

      Memang pada kenyataannya peran-peran ideal seperti di atas masih lemah bahkan belum bisa dilakukan oleh negara atau pemerintah. Dan yang paling sering dijadikan apologi adalah SDM atau aparatur negara yang tidak berkualitas. Sehinga pada akhirnya, “ Bangunan nation-state yang diamantkan para pendiri bangsa ini belum spenuhnya berjalan di atas tujuan ideal. Fungsi dan peran negara yang sejatinya mengakomodasi kepentingan rakyat sebagai sumber legitimasi utama masih jauh dari harapan. Alih-alih berharap pada peran negara, masyarakat justru menunjukkan sikap antipati dan kehilangan kepercayaan pada lembaga tempat mereka menyerahkan kedaulatan untuk diatur dan diolah dengan baik demi kepentingan mereka sendiri.” (Fahri Hamzah. Negara, Pasar, dan Rakyat. Jakarta: Faham Indonesia, 2010, hal. 572)



      [1] Jonathan Gabay. Soul Traders. Jakarta: Ufuk Press, 2009, hal.

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

       

      Items details

      • Hits: 292 clicks
      • Average hits: 13.9 clicks / month
      • Number of words: 5306
      • Number of characters: 46136
      • Created one month and 9 months ago at Thursday, 23 February 2017 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Google+ Facebook Twitter mail SC