.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      KOMPAS, KAMIS, 3 DESEMBER 2009

      PENDIDIKAN

      Gonjang-ganjing UN

      Persoalan dunia pendidikan negeri ini seolah-olah tak ada habisnya, dari hari ke hari malah semakin menjadi. Hal ini dapat kita lihat dari ujian nasional (UN), salah satu persoalan baru dalam dunia pendidikan, selain persoalan badan hukum milik negara dan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang baru saja disahkan akhir tahun lalu.

      I Oleh FRANS EKODHANTO


      Sebelum dan setelah penetapan UN sebagai salah satu sya­rat atau standar kelulusan, putusan ini kerap menuai protes dari masyarakat, baik siswa, guru, mahasiswa, dosen, praktisi pendi­dikan, maupun sekelompok ma­syarakat lain yang menyatakan diri peduli terhadap pendidikan. Mereka kerap melakukan aksi turun ke jalan dan berharap agar pu­tusan menetapkan UN menjadi sa­lah satu syarat kelulusan dicabut.

      Mereka berpendapat bahwa mata pelajaran yang lain juga turut menjadi pertimbangan kelulusan. Dengan kata lain, syarat kelulusan diserahkan kembali pada sekolah, dalam hal ini guru. Sebab, guru atau wali kelaslah yang mengetahui perkembangan setiap siswa dari waktu ke waktu, apakah mereka paham dengan pelajaran dan layak diluluskan atau tidak.

       

      Jika demikian, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, akankah UN tetap diselenggarakan pemerintah sebagai standardisasi atau salah satu syarat kelu­lusan dan diikutsertakan sebagai salah satu syarat bagi siswa untuk masuk ke perguruan tinggi?

      Menyempurnakan pendidikan

      Gonjang-ganjing UN adalah sa­lah satu hukum mutlak sebab Sebab, pemerintah mengeluarkan kebijakan, dan akibatnya, masyarakat menanggapi kebijak­an tersebut dengan berbagai cara, baik lisan, tulisan, maupun tindakan yang dapat mengekspresikan kekesalan; kekecewaan, dan yang paling penting keinginan untuk evaluasi serta perbaikan pendidik­an. Sebagai negara yang menjun-jung tinggi nilai-nilai demokrasi, tentu hal tersebut sah-sah saja di-lakukan.

      Bagi penulis, langkah yang di-tempuh pemerintah untuk menentapkan UN sebagai salah satu standar penilaian dan syarat kelulusan merupakan usaha untuk menyempurnakan pendidikan. Akan tetapi, cara tersebut kurang mendapatkan respons positif dari masyarakat karena dianggap memberatkan dan melemahkan mental siswa dan guru.

      Ada tiga faktor yang sebaiknya diperhatikan pemerintah sebelum menetapkan suatu kebijakan agar"" masyarakat tidak selalu merasa menj adi obyek atau korban. Faktor yang pertama adalah membaca kondisi obyektif dan subyektif ma­syarakat Indonesia saat ini. Hal itu perlu agar pendidikan tidak kehilangan fitrahnya sebagai tempat untuk menempa mencerdaskan, mendewasakan, dan mendidik generasi penerus bangsa yang siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik serta siap membangun bangsa sebagai bangsa yang maju dan sejahtera.

      Membaca kondisi obyektif ada­lah salah satu hal yang mutlak da-lam perubahan. Sebab, kondisi ob­yektif inilah yang dapat mendukung, mendorong, atau menjadi salah satu syarat mutlak terjadinya perubahan. Kondisi obyektif meli-puti fasilitas pendidikan, seperti bangunaji sekolah, buku, perpustakaan, fasilitas komputer atau in­ternet, dan guru yang berkualitas.

      Jika kita lihat kondisi obyektif-nya saat ini, fasilitas tersebut be-lum merata dan masih berbeda-beda di setiap daerah. Sebagai pertimbangan, fasilitas pendidikan di Pulau Jawa, misalnya Jakarta, Bandung, atau Yogyakarta, dan di Kalimantan sangatjauhberbeda.

      Di Pulau Jawa, guru atau layanan komputer dan internet tidak menjadi persoalan utama. Adapun di Pulau Kalimantan, guru atau fa­silitas gedung sekolah kurang me-madai. Masih banyak daerah lain yang dapat kita jadikan contoh ataupun perbandingan akan ketidakmerataan fasilitas tersebut. Kondisi subyektif adalah mentalitas siswa, guru, dan masyarakat pendidikan untuk menerima dan menciptakan suatu perubahan dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

      Mencetak buruh

      Faktor kedua, kurikulum pendi­dikan yang ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan. Bagaima-na dengan kurikulum pendidikan di negeri kita saat ini, apakah kurikulumnya sudah memanusiakan manusia (Poulo Freire) atau malah sebaliknya? Jika kita lihat kondisi kurikulum pendidikan kita saat ini, justru sebaliknya, hanya mencetak tenaga kerja murah (buruh) yang siap dipekerjakan dan diba-yar murah di perusahaan asing.Hal tersebut tecermin dari proses belEtjar-mengajar yang lebih mengedepankan, nilai dan sedikit mempertimbangkan kemampuan-kemampuan yang lain. Salah satu bukti konkretnya adalah UN sebagai salah satu syarat mutlak kelulusan siswa. Belum lagi ada gu­ru atau dosen yang antikritik. Mereka masih memelihara paradigma bahwa guru atau dosen adalah tuhan yang selalu benar,- tidak da-pat didebat ataupun dikoreksi de-mi kebaikan dan kebenaran untuk mencapai pendidikan yang ilmiah. Dengan kata lain, keilmuannya da-pat dipertanggungjawabkan dan yang paling utama bermanfaat ba-gi kehidupan berbangsa dan bernegara. Faktor ketiga adalah kerja sama antara pemerintah dan masyara-kat Indonesia. Kebijakan atau un-dang-undang seyogianya merupa-kan alat bantu untuk memudahkan kita menjalankan pendidikan. Sebelum menetapkan kebijakan atau mengesahkan undang-undang, pemerintah perlu memerha-tikan dan mempertimbangkan faktor membaca kondisi obyektif dan subyektif masyarakat Indonesia serta memerhatikan kuriku-lum pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan. Kalau itu sudah dilakukan, niscaya masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dengan baik dan be-nar dalam menciptakan pendidik­an dan perubahan yang lebih baik untuk bangsa dan negara. Semoga.

      FRANSEKODHANTO

      Kepala Departemen Pendidikan

      UKSKUPI

       

      Comments
      rusdiyantoro     |2012-06-08 18:04:52
      UN...UN..Ujian Nasional suatu bentuk proses yang menjungkir balikan sistem
      pendidikan, yang mengesampingkan proses pendidikan karena sekolah selama 3 tahun
      dengan sekian banyak mata pelajaran, nasib seorang siswa SMP hanya ditentukan
      oleh 4 mata pelajaran, kalo pemerintah gembor gembor mengikutkan nilai rapor,
      tapi kenyataan yang terjadi penerimaan siswa baru ke jenjang yang lebih tinggi
      hanya mensyaratkan nilai Unas, bahkan yang lebih ironis kelakuan siswa di
      kesampingkan....maka sdikit uneg uneg ini menggambarkan bangsa indonesia ini
      pemerintahannya semakin ke depan semakin bobrok...bobrok.. Ya Allah berikan
      petunjukmu, amppuni segala dosa dan kesalahan para pimpinan kami, sadarkanlah
      pimpinan kami bahwa rakyat kecil banyak yang menjerit jerit karena terjepit
      peraturan, banyak rakyat kecil yang bengong saja karena sulit memahami
      peraturan, banyak rakyat kecil yang kecewa karena pendidikan yang seharusnya
      membuat anak didi...
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Wednesday, 15 February 2012 08:29  

      Items details

      • Hits: 40489 clicks
      • Average hits: 454.9 clicks / month
      • Number of words: 3060
      • Number of characters: 27329
      • Created 7 years and 5 months ago at Wednesday, 15 February 2012 by Administrator
      • Modified 7 years and 5 months ago at Wednesday, 15 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,794
      • Sedang Online 94
      • Anggota Terakhir CECEP ABDUL AZIS HAKIM

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9113108
      DSCF8768.jpg

      Kalender & Agenda

      July 2019
      S M T W T F S
      30 1 2 3 4 5 6
      7 8 9 10 11 12 13
      14 15 16 17 18 19 20
      21 22 23 24 25 26 27
      28 29 30 31 1 2 3

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC