.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      MEDIA INDONESIA, 11 SEPTEMBER 2008

      Pendidikan Syarat Keterwakilan Perempuan

      Oleh Rizka Halida

      Litbang Media Group

      TAK ada yang menyangkal, pendidikan merupakan faktorpenting bag pembangunan bangsa. Akan tetapi,ternyata belum semua anak bangsa menerima pendidikan secara merata. Anak-anak perempuan di negeri ini masih mengalami diskriminasi di bidang pendidikan.

      Apakah itu berhubungan dengan rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen yang tengah ramai dibicarakan? Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2006 merekam perbedaan kesempatan mengenyam pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Angka pulus sekolah (APS) dengan alasan tidak ada biaya di perkotaan lebih banyak terjadi pada anak perempuan (33.%) daripada anak laki-laki (31%). Artihya, ketiadaan dana orangtua untuk menyekolahkan anak perempuan lebih menonjol daripada untuk menyekolahkan anak laki-laki. Anak perempuan lebih rentan putus sekolah karena alasan itu daripada anak laki-laki. Indikator lain adalah rata-rata lama sekolah. Bagi anak perem­puan, baik di desa maupun di kota, rata-rata lama sekolah mereka jauh lebih rendah daripada rata-jata lama, sekolah anak laki-laki. Anak perempuan di perkotaan hanya bersekolah rata-rata selama 6,7 tahun dan di perdesaan selama 5,7 tahun. Sementara itu, rata-rata anak laki-laki bisa bersekolah lebih lama yaitu 9,5 tahun di perkotaan dan 8,5 tahun di perdesaan.

      Lantas, apa akibat diskriminasi pendidikan ini bagi anak perem­puan? Pertama, angka buta huruf anak perempuan menjadi jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak laki-laki. Pada semua kelompok usia, angka buta huruf perempuan selalu lebih tinggi daripada angka buta huruf laki-laki. Kesenjangan angka buta huruf perempuan dengan laki-laki terbesar terjadi pada usia 15 tahun dan usia 45 tahun lebih. Pada usia 15 tahun, sebanyak 11,6% perempuan buta huruf, sedangkan laki-laki sebanyak 5,4%. Pada usia 45 tahun dan lebih, sebanyak 29% perempuan buta huruf, sedangkan laki-laki hanya 13%.

       

      Kedua, anak perempuan yang bisa menamatkan SLTA/sederajat dan perguruan tinggi juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan anak laki-laki. Fenomena itu terjadi di perkotaan maupun perdesaan. Hal itu terjadi karena begitu matang secara fisik, anak perempuan akan dinikahi. Akibatnya, mereka tidak bisa meneruskan sekolah alias putus se­kolah. Masih menurut Susenas 2006, jika dibandingkan anak laki-laki, jumlah anak perempuan yang menyatakan alasan mereka tidak sekolah atau putus sekolah karena menikah jauh lebih banyak. Perbandingannya bisa mencapai 1:10 di perkotaan dan 1:6 di perdesaan.

      Fakta itu tentu menjadi tantangan bagi tersedianya sumber daya perempuan yang berkualitas. Terbukti, anak perempuan lebih rentan putus sekolah de­ngan berbagai alasan.

      Akibatnya, tak seperti anak laki-laki, hanya sedikit anak pe­rempuan yang bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

      Berarti, bagi anak perempuan, kesempatan untuk bisa memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan menempati posisi yang menentukan di berbagai organisasi juga lebih kecil jika diban­dingkan dengan anak laki-laki. Termasuk untuk berkiprah di lembaga-lembaga publik, seperti parlemen.

      Keterwakilan perempuan rendah

      Kiprah perempuan di parlemen Indonesia terbukti masih rendah. Indonesia berada di peringkat 89 dari 189 negara. Dari 550 kursi DPR sekarang, perempuan hanya mengisi 61 kursi atau sekitar 11%. Sementara itu, laki-laki masih jauh lebih banyak, ada 89% atau menempati 489 kursi di DPR. Sebenarnya, jumlah perempuan di DPR sekarang sudah meningkat jika dibandingkan dengan DPR periode 1999-2004 yang hanya memiliki 9,6% perempuan (48 orang dari 500 anggota DPR). Akan tetapi, tetap saja wajah parlemen kita masih minim wakil perempuan.

      Tidak semua parpol yang berhasil meraih kursi di DPR memiliki wakil perempuan. Dari 17 parpol, hanya sembilan parpol yang bisa mengegolkan caleg perempuan. Kesembilan parpol itu adalah Partai Golkar (18 perempuan dari 128 kursi), PDI-P (12 perempuan dari 109 kursi), PKB (7 perempu­an dari 52 kursi), PAN (7 perem­puan dari 52 kursi), Partai Demokrat (6 perempuan dari 57 kursi), PPP (3 perempuan dari 58 kursi), PKS (3 perempuan dari 45 kursi), PDS (3 perempuan dari 12 kursi), dan PBR (2 perempuan dari 13 kursi). Dari data tersebut, tampak Partai Golkar dan PDI-P terbanyak mengirimkan calon perempuan ke Senayan.

      Namun bila dilihat persentasenya, jumlah tersebut sangat tidak memadai. Golkar hanya 14%, sedangkan PDI-P hanya 11% dari total wakil mereka di Se­nayan. Parpol dengan persentase jumlah perempuan terbanyak adalah PDS yaitu 25% dari total wakilnya di DPR. Sementara itu, PBB tidak menempatkan satu perempuan pun dari 11 kursi DPR yang diraihnya.

      Tindakan afirmatif

      Salah satu upaya yang masuk akal untuk meningkatkan keter­wakilan perempuan adalah melalui tindakan afirmatif yaitu diskriminasi positif yang bersifat sementara sampai kesenjangan politik antara laki-laki dan pe­rempuan teratasi. Tindakan afir­matif itu telah ada sejak Pemilu 2004 melalui ketentuan kuota 30%.

      Yang paling baru adalah UU No 10/2008 tentang Pemilu yang merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya. Di dalam Pasal 8 Ayat (1) butir (d) UU No 10 / 2008, terdapat ketentuan yang menyatakan partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Melalui peraturan tersebut, berarti parpol harus berusaha keras menarik perempuan dan memercayakan para perem­puan untuk duduk dalam kepe­ngurusan di tingkat pusat.

      Tak hanya untuk internal par­pol, perempuan harus diikutkan dalam kontestasi pemilu legislatif. Pasal 15 dan 53 mewajibkan parpol untuk mengikutsertakan sekurang-kurangnya 30% pe­rempuan di dalam daftar calegnya. Berarti, lagi-lagi mesin par­pol harus bekerja untuk menjaring perempuan untuk menjadi caleg.

      Selama ini, tindakan afirmasi untuk perempuan banyak dikritik karena tetap menyulitkan perempuan terpilih sebagai anggota legislatif. Itu karena parpol memiliki kekuasaan yang besar untuk menentukan nomor urut caleg-calegnya. Biasanya, caleg-caleg perempuan hanya digunakan sebagai 'aksesori' dengan menjadikan mereka sebagai caleg, tetapi diletakkan bukan di 'nomor jadi'. Caleg perempuan banyak yang menjadi caleg nomor sepatu. Situasi itu menyulitkan perem­puan untuk terpilih. Karena meski banyak pendukung, jika tak memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP), suara itu diambil caleg di nomor jadi.

      UU Pemilu yang baru menjawab kritik itu. Melalui Pasal 5 ayat (2), parpol diwajibkan untuk memasukkan sekurang-kurang­nya satu caleg perempuan pada setiap tiga nama caleg yang diajukan. Jadi, kesempatan perem­puan untuk terpilih semakin besar.

      Pendidikan

      Di satu sisi, tindakan afirmatif seharusnya bisa meningkatkan keterwakilan perempuan. Itu pun sudah lerbukti dari penambahan jumlah anggota DPR perempuan. Jika pada 1999 anggota DPR pe­rempuan berjumlah 44 orang, pada 2004 bertambah menjadi 61 orang. Akan tetapi, sebagaimana hakikat tindakan afirmatif, itu bersifat sementara. Yang masih harus diperjuangkan adalah meningkatkan kualitas sumber daya perempuan melalui pendidikan. Tak hanya karena memang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya, tetapi juga karena perempuan makin diperlukan di posisi-posisi penting, termasuk mewakili kaumnya di parlemen. Apalagi, ada keraguan dari banyak pihak tentang kualitas caleg perempuan sekarang. Mereka curiga parpol melakukan nepotisme atau asal comot caleg perempuan hanya untuk meme­nuhi kuota 30%.

      Untuk itu, perlu upaya yang lebih mendasar untuk terus meningkatkan keterwakilan pe­rempuan. Salah satunya melalui peningkatan pendidikan untuk anak-anak perempuan. Anak perempuan harus pula mendapat sokongan untuk meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, isu pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik perlu disosialisasikan pada anak-anak perem­puan. Jadi, tugas merekrut politisi perempuan tidak hanya berada di pundak parpol, tetapi juga men­jadi tanggung jawab masyarakat yang masih mendambakan pe­rempuan untuk menjadi wakil mereka.

       

       

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Thursday, 23 February 2012 09:40  

      Items details

      • Hits: 994 clicks
      • Average hits: 12.3 clicks / month
      • Number of words: 2916
      • Number of characters: 24578
      • Created 6 years and 9 months ago at Thursday, 23 February 2012 by Administrator
      • Modified 6 years and 9 months ago at Thursday, 23 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 137
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091307
      DSCF8798.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC