.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      PIKIRAN RAKYAT, 9 SEPTEMBER 2008

       

       

      Pendidikan dan PBH

      Oleh AGUS WIBOWO

       

       

      Baru-baru ini, Majalah Time menyebut In­donesia sebagai negara yang tidak punya pengaruh atau kurang diperhitungkan sebagai kekuatan baru dalam hubungan internasional. Pemicunya, tulis Time, karena tingginya angka buta huruf di Indonesia, yang menyebabkannya tertinggal jauh tidak saja dari negara-negara Asia yang lebih dulu maju, tapi juga dari negara-negara pendatang baru seperti Vietnam, Laos, bahkan Kamboja.

      Kabar Time tentu saja menim­bulkan keprihatinan kita, khu­susnya para pemangku kebijak­an (stakeholder). Artinya, prog­ram pemberantasan buta huruf (PBH) yang dimulai sejak Presiden Seekamo sekitar 1960-an belum berperan secara efektif. Hal ini terlihat dalam data yang dikeluarkan EPS (2007), dari to­tal penduduk 211.063.000, pengidap buta huruf pada usia 15 tahun ke atas berjumlah 15,4 juta, dengan perbandingan laki-laki 5,8% dan perempuan 12,3%, de­ngan penyebaran di perkotaan 4,9%, dan perdesaan 12,2%. Da­ri jumlah itu, Pulau Jawa merupakan penyumbang terbesar de­ngan perincian Jawa Timur di peringkat pertama (10,47%), disusul Jawa Tengah (9,42%), dan peringkat terakhir Jawa Barat.

       

      Pertanyaannya kemudian, apa yang menjadi penyebab kegagalan program PBH? Lantas, apa yang harus dilakukan bang­sa ini agar keluar dari krisis bu­ta huruf, yang kenyataannya menurunkan harkat dan martabat bangsa?

      Politik dan pendidikan

      Menurut Paulo Freire (1999), persoalan buta huruf sejatinya bertalian erat dengan aspek po­litik, pendidikan, dan sistem bu­daya masyarakat. Meski demikian, aspek politik memiliki pe­ngaruh sangat kuat sekaligus se­bagai kunci utama. Itu karena politik lebih sering menjadikan problem buta huruf sebagai komoditas kampanye, yang mam­pu menarik dukungan rakyat di samping kemiskinan. Sebagai isu yang sensitif, buta huruf akan menutupi kualitas, kredibilitas, atau kubu asal calon. Singkatnya, asal mengusung isu atau tema-tema itu, rakyat sudah pasti akan mendukung.

      Fakta itu dapat kita lihat pada rekam jejak beberapa kandidat capres yang maju pada Pilpres 2009. Mereka juga menggunakan isu buta huruf dan kemiskinan sebagai kendaraan utamanya. Pada konteks pelaksanaan PBH, terlihat jelas adanya budaya ganti rezim, ganti pula kebijakan dan model perianganannya. Akibatnya, terjadi diskontinuitas yang muaranya membuat program PBH tidak efektif, dan justru menimbulkan persoalan baru.

      Kebijakan politik yang sering berubah haluan itu, berimbas pada pendidikan, khususnya pada sistem filosofi dan anggarannya. Pada aspek filosofi, pen­didikan justru tidak memberikan penyadaran, tetapi justru menjadi penindas dan "penabur kata" aspek kognitif anak didik Singkatnya, pendidikan tidak mampu menumbuhkan kesadaran bahwa buta aksara merupakan persoalan besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga persoalan bangsa.

      Sementara, anggaran pendi­dikan yang belum mencapai 20 persen masih ditambah dengan kebijakan otonomi daerah yang membebankan sepenuhnya pembiayaan pendidikan pada masing-masing sekolah. Maka, muncul fenomena yang sangat memprihatinkan, di mana ma­sing-masing sekolah saling berlomba menaikkan biaya pendi­dikan. Dampaknya, semakin banyak masyarakat miskin yang tidak mampu mengenyam pendidikan, yang muaranya memicu munculnya problem buta huruf. Pada konteks ini, buta huruf terjadi karena kesempatan pendidikan terampas oleh politik dan sistem pendidikan itu sendiri.

      Pada pidato presiden di depan anggota DPR/MPR tanggal 16 Agustus 2008, disebutkan anggaran untuk Departemen Pendidikan Nasional pada tahun anggaran 2009 ditetapkan Rp 224,4 triliun dari Rp 1.122,2 triliun total anggaran belanja RAPBN 2009. Dengan anggar­an pendidikan sebesar itu, diharapkan masing-masing komponen pendidikan mampu meraih target 50 persen bebas buta aksara pada 2010.

      Kredibilitas bangsa

      Pada peringatan hari aksara kali ini, tampaknya harus segera disusun strategi yang jitu, dalam rangka mengentaskan bangsa ini dari buta huraf. Stra­tegi ini harus bersifat holistis dan sinergis, antara aspek poli­tik, pendidikan, dan sistem kebudayaan masyarakat. Artinya, selain paralel dengan pemberdayaan masyarakat, PBH harus dilaksanakan secara sinergis dengan upaya mendorong kesadarari membangun sektor produktif, misalnya melalui gerakan pembangunan sektor riil. Tidak kalah pentingnya, ma­syarakat harus disadarkan bahwa buta aksaralah penyebab kemiskinan yang mencapai 41,1 juta jiwa, dan posisi human development index (HDI) atau indeks pembangunan manusia Indonesia yang berada di peringkat 108 dari 177 negara. Maka, menjadikan buta huruf sebagai musuh bersama, merupakan langkah jitu dalam rangka kesadaran eksistensi sebagaimana dijelaskan teori Freire sebelumnya.

      Strategi demikian, sejarinya memiliki kesesuaian dengan langkah Presiden SBY, khusus-nya dalam Inpres No. 5 Tahun 2006. Inpres ini di antaranya berisi, pemberantasan buta ak­sara dilakukan dengan mengerahkan seluruh kekuatan politik (vertikal) dan horizontal, mulai dari presiden, menteri terkait, gubernur, wall kota/bupati, camat, sampai kepala desa. Sedangkan pendekatan horizon­tal, dilakukan dengan melibatkan berbagai organisasi kebudayaan, LSM, ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, dan sebagainya.

      Pendidikan harus menjadi media PBH yang transformatif, artinya selalu melibatkan siswa pada kesadaran, kehidupan nyata, atau hubungannya de­ngan orang lain. Singkatnya, sis­wa dilatih menekuni pekerjannya sebagai sarana menemukan makna baru, sekaligus memahami karya itu sebagai objek budaya. PBH model ini justru lebih efektif, ketimbang model penyetoran kata-kata yang harus dihafal siswa, tanpa mereka ketahui maknanya.

      Tidak kalah pentingnya, perusahaan-perusahaan besar se­bagai penyedia dana di luar sis­tem, harus menyisihkan sebagian penghasilannya, misalnya tertuang dalam corporate social responsibility (CSR). Anggar­an yang terkumpul, bisa digunakan untuk kegiatan pelatihan, perekrutan relawan dan pembentukan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka inilah yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan program PBH. Selanjutnya, masing-ma­sing komponen harus selalu berkomunikasi secara transparan dan accountable, sampai sejauh mana program telah dilak­sanakan. Dengan model ini, efektivitas program PBH bisa dicermati dan terus dipantau perkembangannya. Semoga.

      Penulis, peneliti utama FKPP Pascasarjana

      Universitas Negeri Yogyakarta.


       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Thursday, 23 February 2012 09:26  

      Items details

      • Hits: 790 clicks
      • Average hits: 9.8 clicks / month
      • Number of words: 1797
      • Number of characters: 14565
      • Created 6 years and 9 months ago at Thursday, 23 February 2012 by Administrator
      • Modified 6 years and 9 months ago at Thursday, 23 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 145
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091311
      DSCF8803.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC