.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      KOMPAS, 22 MEI 2009

      Guru Honorer, Siapa Peduli?


      Oleh ST KARTONO

      Nasib sekitar 922.000 guru ho­norer atau wiyata bakti di sekolah negeri maupun swasta masih belum jelas. Hal itu disebabkan sebagian besar sekolah swasta dan negeri tidak sanggup menaikkan pendapatan mereka, sedangkan bantuan dari pemerintah amat terbatas (Kompas, 15/5). Siapa dapat mengubah nasib guru honorer?

      Bayaran seminggu

      Keberadaan guru honorer di sekolah negeri maupun swasta seperti dianggap siluman, antara ada dan tiada. Jika terkait peker­jaan, mereka mengambil porsi jam pelajaran sama dengan guru tetap. Namun, jika menghitung-hitung pemberian kesejah­teraan finansial, mereka diabaikan hak-hak kemanusiaannya.

      Honor mereka dibayar berdasarkan jam mengajar selama satu minggu. Jika honor tiap jam se­besar Rp 20.000 dan sepekan mengajar 20 jam, honorarium sebulan sebesar Rp 400.000. Itulah yang terjadi pada guru hono­rer, mengajar satu bulan dengan bayaran satu minggu.

       

      Ujang Miharja, pengajar di SMPN 1 Jatisari, Karawang, sela­ma 15 tahun menjadi guru ho­norer. Untuk satu jam pelajaran dia mendapatkan honorarium Rp 15.000. Honor yang diterima Ujang untuk satu bulan, jika di-tugasi mengajar 20 jam, sejumlah Rp 300.000. (Kompas, 20/1). Myda Purnama, guru honorer di Jakarta, mengajar 30 jam di seko­lah negeri dengan honor setiap jam Rp 21.000 dan 20 jam di sekolah swasta dengan honor Rp 14.000 per jam. Honor yang diterimanya dalam satu bulan Rp 910.000, di bawah upah minimun regional Jakarta (14/5).

      Ujang Miharja dan Myda Pur­nama hanya bagian dari ribuan guru yang berstatus sama, meski dengan sebutan berbeda, entah guru wiyata bakti atau hohorer. Mereka dibayar secara eceran.


      Penulis tidak menyebut bayaran bagi mereka sebagai gaji karena gaji memuat berbagai tunjangan dan hanya diberikan kepada guru tetap, baik dalam dinas yayasan swasta maupun pemerintah.

      Istilah pembayaran eceran untuk mereka bisa dimaknai dibayar semampunya, seadanya, atau semau sekolah tempat mereka bekerja. Ada yang dibayar berdasar kemampuan komite sekolah, berdasar belas kasih orangtua siswa, berdasar keuangan yayas­an, berdasar feeling kepala se­kolah, berdasar hitungan jumlah jam mengajar, atau berdasar upah minimum provinsi layaknya standar untuk buruh.

      Tidak adil

      Secara nasional, keberadaan 922.000 guru honorer berarti mengampu 1.844.000 jam pela­jaran, seandainya tiap guru mengajar 20 jam pelajaran. Jum­lah jam pelajaran itu seharusnya diampu sekitar 70.000 guru tetap. Hitung-hitungan pemerintah atau yayasan swasta tampaknya lebih murah membayar guru ho­norer dibandingkan mengangkat guru tetap atau PNS berikut aneka tunjangan hingga pensiun.

      Ada ratusan ribu jam pelajaran yang tidak terlayani oleh guru . tetap. Ironisnya, yang jamak terjadi di lapangan, para guru tetap, entah negeri maupun swasta, ingin mengajar sesedikit mungkin. Guru tetap tidak dimanfaatkan sepenuhnya, sementara guru honorer dipenuhkan kewajiban mengajarnya. Ini sebentuk pemborosan keuangan negara!

      Dengan membiarkan begitu banyak para guru berstatus ho­norer dan sejenisnya, pemerintah atau yayasan swasta bertindak tidak adil. Maunya mengeluarkan biaya sekecil mungkin, tetapi pekerjaan semua terlayani. Keberadaan para guru honorer amat membantu dan dibutuhkan sekolah untuk tetap melangsungkan kegiatan pendidikan. Tidak jarang mereka mengajar penuh dan masih ditambah tugas-tugas mendampingi siswa dalam sejumlah kegiatan. Bahkan, mereka acap kali harus siap setiap saat jika ada guru tetap yang berhalangan, entah karena penataran berhari-hari, rapat, melayat, atau sekadar malas bekerja.

      Kenaikan gaji guru PNS berulang kali terjadi dan pemberian tunjangan profesi sebesar gaji pokok diberikan kepada para guru yang lolos sertifikasi. Jika situasi ini diklaim sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan guru, yang terjadi di lapangan adalah kesenjangan kian lebar antara guru tetap dan guru honorer. Pemerintah baru menyejahtera-kan sebagian guru, terutama guru PNS, sedangkan guru swasta dan honorer terabaikan.

      Mereka menjadi bagian penting jagat pendidikan dasar dan menengah negeri ini, tetapi ha­nya diingat saat akan ada perekrutan pegawai negeri. Itu pun sebatas harapan agar mereka diprioritaskan. Namun, sebagian besar dari mereka tetap tersaruk-saruk di posisinya sampai melewati batas usia penerimaan pegawai negeri, lebih dari 20 tahun sebagai guru honorer. Meski sudah teruji mengajar puluhan tahun, toh banyak dari mereka tidak diloloskan untuk menyandang status pegawai negeri atau guru tetap.

      ST KARTONO Guru SMA Kolese De Britto, , Yogyakarta

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Friday, 02 March 2012 05:41  

      Items details

      • Hits: 4088 clicks
      • Average hits: 44.4 clicks / month
      • Number of words: 2889
      • Number of characters: 25614
      • Created 7 years and 8 months ago at Friday, 02 March 2012 by Administrator
      • Modified 7 years and 8 months ago at Friday, 02 March 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,797
      • Sedang Online 128
      • Anggota Terakhir Suwardi

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9124369
      DSCF8803.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2019
      S M T W T F S
      27 28 29 30 31 1 2
      3 4 5 6 7 8 9
      10 11 12 13 14 15 16
      17 18 19 20 21 22 23
      24 25 26 27 28 29 30

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC