.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      MEDIA INDONESIA » SENIN, 16 JUNI 2008

      Masalah Otoritas Guru

      Oleh Ahmad Baedowi

      Direktur Pendidikan YAYASAN SUKMA Jakarta

      PALING tidak ada dua pendekatanbagi para guru di Indone­sia untukmenunjukkan jatidiri mereka sebagai 'pendekar pendidikan' nasional. Pertama, secara politis dapat memperkuat lembaga-lembaga yang menaungi profesi guru seperti PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), sedangkan kedua mereka dapat membenruk wadah-wadah baru yang secara khusus dibuat oleh para guru untuk dan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalitas guru secara berkesinambungan. Kedua cara ini pada akhirnya nanti diharapkan akan mampu memperkuat arah otonomisasi pendidikan kita, dengan memperkuat komunitas sekolah sebagai basis analisis seluruh persoalan pendi­dikan.

       

      Secara politis-historis, peran PGRI dalam mewadahi kaum guru dalam upaya mewujudkan hak-hak asasi guru sebagai pribadi, warga negara, dan pengemban pro­fesi memang cukup baik, paling tidak selama periode Orde Baru. Namun setelah itu lembaga ini dipertanyakan banyak pihak mengingat perannya yang kurang sentral dalam mengatasi persoalan otoritas guru secara nasional. Seperti mengalami delegitimasi secara sosial danpolitik, peran PGRI kurang kuat dalam melakukan advokasi dan pendampingan secara langsung terhadap proses peningkatan mutu guru di Indonesia. Karena itu perlu dipikirkan sebuahbentukkelembagaanbarubagi para guru untuk meningkatkan otoritas dan ka­pasitas guru secara menyeluruh. Artinya, jika secara politis guru tak memiliki otoritas yang dapat meningkatkan peran mereka secara langsung dalam meningkatkan mutu pendidikan, guru harus menciptakan otoritas profesional mereka secarabersama dan berkesinambungan.

      Otoritas profesional

      Otoritas profesional berasumsi bahwa proses pembelajaran merupakan suatu di-siplin intelektual yang memerlukan p-ngembangan dalam suatu wadah yang ba­ik. Dengan kata lain, jika guru mempunyai otoritas, guru akan mudah dikenali secara cepat dan mudah, baik oleh anak didiknya maupun praktisi pendidikan lainnya. Disamping itu, otoritas profesional dapat menunjukkan jati diri guru, yaitu selain sebagai pembaca buku, juga sekaligus pembelajar bagi anak didiknya. Ketiadaan otoritas bagiseorang guru dapat diibaratkan seperti seorang dokter yang melakukan diagnosis tanpa pengetahuan tentang teori dan cara mendiagnosis pasien.

      Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk menumbuhkan otoritas profesional guru adalahbagaimana memahami untukkemudian meninggalkan paradigma lama dalam melakukan pola pembelajaran. Lebih dari 15 tahun para guru di seluruh dunia terbuai dengan teori behaviorisme yang selalu ber-usaha mencoba mengubah tingkah laku. Secara interinsik, proses belajar-mengajar dalam behaviorisme terlalu terpaku pada masalah-masalah yang kompleks dan tak terpecahkan. Asumsi stimulus-respons ter­lalu menyederhanakan masalah pembela­jaran yang semakin spesifik. Pendekatan behavioristik juga sangat kurang menghargai kreativitas siswa karena model menghafal dan mengopi masalah menjadi ciri lainnya dari model ini. Dalam dunia pendi­dikan yang sudah berkembangs edemikian pesat sekarang ini, otoritas guru yang didasarkan pada teori behaviorisme hams segera diubah ke dalam pendektan functional-learning, sebuah pendekatan yang lebih menghargai kapasitas akademis guru dan siswa secara bersamaan.

      Teori fungsional (functioning theory) berkembang dalam 20 tahun terakhir. Model ini mensyaratkan otoritas guru tergantung pada siapa yang mengajar. Dalam bahasa Jerome Bruner, model teori ini seperti fungsi seorang ibu y ang berinteraksi dengan anak-nya melalui akuisisi bahasa (Bruner, Le­arning the Mother Tongue, Human Nature, September 1978). Artinya, teori ini melihat bahasa sebagai hasil dari interaksi seorang ibu atau guru ketika menggunakan bahasa sesuai dengan rasa bahasa yang berkem­bang dalam diri seorang anak. Di dalam kelas, guru harus melihat penugasan dalam penulisan bukan sebagai tiruan tegas, melainkan sebagai situasi ketika penulisan mempunyai satu peran fungsional terhadap daya nalar dan daya tangkap seorang anak. Karena itu, dalam melakukan penilaian, seorang guru harus mengandalkan otoritas pikir dan rasa yang dimilikinya.

      Seorang guru dalam teori ini tak bisa sekehendak hati dan membabi buta hanya mengikuti aturan penilaian sepihak, tanpa mendiagnosis respons yang mencerminkan pengalaman siswa ketika mengerjakan suatu tugas. Tetapi selama program pe-ngembangan staf memperlakukan guru seolah-olah mereka adalah orang sakit yang memerlukan penanganan, guru akan ber­tindak seperti orang sakit. Selama guru diperlakukan sebagai orang yang tidak memiliki pikir, rasa, dan kepekaan sosial, mereka akan masuk ke kelas dan bertindak seolah-olah mereka tidak mengetahui apa pun.

      Oleh karena itu, jika satu model fungsional dalam pola pembelajaran digunakan sebagai suatu pendekatan yang digunakan para guru di dalam kelas, guru dapat me-nunjukkan otoritasnya sebagai fasilitator sekaligus mediator pembelajaran yang bermutu. Masalahnya, bagaimana guru dapat mengidentifikasi bahwa mereka memiliki otoritas fungsional dalam mengajar? Kerja sama guru dan perguruan tinggi

      Kelemahan mendasar proses peningkat-an kapasitas dan kemampuan kompetensi guru kita selama ini lebih karena tiadanya keseriusan kerja sama antara para peneliti di perguruan tinggi dan otoritas pendi-dikan. Guru selama ini hanya menjadi objek pelatihan dan program yang dikembang-kan otoritas pendidikan tanpa riset dan assessment tentang kebutuhan akademis guru itu sendiri. Karena itu, kebutuhan akan wadah yang secara tegas ingin mem-perjuangkan profesionalitas guru secara maksimal menjadi penting. Wadah baru ini haruslah didasari oleh adanya kesadar-an tentang kebutuhan kita untuk meme-takan kemampuan maksimal guru dalam hal pikir dan rasa.

      Dapat dibayangkan, jika para peneliti masuk ke ruang proses belajar-mengajar, dua keuntungan sekaligus akan dicapai, melakukan observasi kelas sekaligus me-metakan kebutuhan daya jelajah berpikir seorang guru. Efek dari proses ini pasti akan positif terhadap kompetensi guru. Dia diobservasi oleh seorang ahli yang dapat dijadikannya sebagai seorang teman dalam merekonstruksi pembelajaran yang baik. Selain itu fungsi supervisor atau pengawas juga dapat terbantu dalam rangka meningkatkan keterampilan teknis para pe­ngawas kita yang rata-rata memiliki ke­mampuan sangat minim tentang proses be­lajar-mengajar dan psikologikependidikan. Eleanor Duckworth (1972) menggambarkan bahwa relasi guru-supervisor/ pengawas yang setara dapat menyebabkan efek negatif terhadap performansi guru. Untuk kasus di Indonesia, dalam beberapa kasus, tidak jarang dijumpai seorang pengawas lebih lemah penguasaan aspek-aspek kependidikannya daripada seorang guru. Tetapi jika peran seorang pengawas diperkuat atau posisi dan peranan super­visor / pengawas dilakukan oleh seorang pe­neliti dari perguruan tinggi, pasti efeknya lebih positif. Guru merasa memiliki sparing partner yang mampu memberinya evaluasi di tempat (on the spot evaluation) yang ber-manfaat bagi proses penumbuhan otoritas akademis dan kemampuan mengajar guru. Tinggal lagi kebijakan yang mengatur ten­tang relasi guru-pengawas yang selama ini berlaku dalam sistem pendidikan kita harus didaur ulang dan disesuaikan dengan ke­butuhan guru. Selama ini pemerintah seperti kurang menaruh perhatian pada aspek pe-rekrutan pengawas. Bahkan, dalam bebera­pa hal, praktik perekrutan tersebut berlang-sung sangat buruk. Kebanyakan pengawas kita adalah para birokrat yang 'memper-panjang' masa pengabdian mereka sebagai pegawai pemerintah (PNS) setelah masa pensiun datang, tanpa melakukan tes yang memenuhi standar kualifikasi seorang pengawas secara seharusnya.

      Harus disadari bersama bahwa kedudukan sekolah bagi masyarakat Indonesia sangat strategis, sebagai tempat penyemaian bakat siswa sekaligus kemampuan guru dalam mengajar. Fungsi dan kedudukan mereka seharusnya mendapat dukungan akademis secara maksimal dari kalangan perguruan tinggi secara berkesinambungan. Alangkah idealnya jika posisi para penga­was yang ada saat ini diambil alih oleh para peneliti dari perguruan tinggi yang peduli terhadap mutu pendidikan. Adalah tugas perguruan tinggi untuk melakukan kerja sama secara langsung dengan sekolah, atau paling tidak membuat cluster-duster binaan, sehingga proses penjaminan mutu pendi­dikan dapat dikawal secara baik dan berkesinambungan. Karena itu harus disadari, suka atau tidak suka, bahwa input mahasiswa di perguruan tinggi akan baik jika sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi siswa dan guru untuk meningkatkan kemampuan. Perguruan tinggi adalah kata kunti yang signifikan untuk mendukung harapan peningkatan otoritas akademis guru.

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Friday, 24 February 2012 10:11  

      Items details

      • Hits: 452 clicks
      • Average hits: 4.8 clicks / month
      • Number of words: 1944
      • Number of characters: 15956
      • Created 7 years and 10 months ago at Friday, 24 February 2012 by Administrator
      • Modified 7 years and 10 months ago at Friday, 24 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,798
      • Sedang Online 101
      • Anggota Terakhir ulmama vila nurruva

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9127261
      Dialog_Peradaban.jpg

      Kalender & Agenda

      December 2019
      S M T W T F S
      1 2 3 4 5 6 7
      8 9 10 11 12 13 14
      15 16 17 18 19 20 21
      22 23 24 25 26 27 28
      29 30 31 1 2 3 4

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC