.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      PIKIRAN RAKYAT, 19 SEPTEMBER 2008

       

      Menyoal Pemberdayaan

       

      Oleh Iwan Setiawan

       

      Angka indeks pembangunan mannsia (IPM) 80 merapakan target indikator keberhasilan pembangunan Jawa Barat 2010. Akhir-akhir ini berkembang pesimisme akan pencapaian target tersebut. Persoalan yang beredar adalah pertama terjadi gap peningkatar IPM antara target (1,92.% per tahun) dan realisasi (1,14% per tahun) sehingga angka IPM yang seharusnya mencapai 76,60 pada tahun 2007, ternyata hanya 70,76. Kedua, rentang waktu pencapaian yang dianggap terlalu pendek (2001-2010). Ketiga, banyaknya faktor ekonomi makro (iklim investasi, inflasi, demografi, dll.) yang memengarahi proses akselerasi penca­paian. Keempat, faktor sumber daya, terutama untuk 12 (48%) kabupaten/kota yang angka IPM-nya di bawah 70,00.

      Pertanyaannya, benarkah pesimisme pencapaian IPM 80 terjadi karena faktor-faktor yang dipersoalkan tadi? Kenapa semua yang dipersoalkan itu hanya hal-hal yang bersifat nonteknis dan angka-angka? Kenapa tidak mempertanyakan proses-proses yang dilakukan untuk mencapai IPM 80? Bukankah untuk mencapai angka tersebut pemerintah daerah (provinsi dan kabupa­ten/kota) sama-sama menggunakan pendekatan pemberda­yaan? Bukankah pemerintah sudah mengucurkan miliaran rupiah untuk mendanai ribuan program pemberdayaan (eko­nomi, kesehatan, pendidikan) yang digulirkan sejak 2001? Bukankah waktu 10 tahun (2001-2010) cukup untuk menilai buah dari pemberdaya­an? Bukankah menurut UNDP, angka peningkatan hasil dari pemberdayaan (keberdayaan) itu semakin lama semakin tinggi? Jangan-jangan, sulit beranjaknya raihan angka IPM Jawa Barat itu terjadi karena ada sesuatu yang salah dengan program-program dan proses pemberdayaan yang digulirkan selama ini.

      Penulis menganalisis bahwa bagi Jawa Barat, jika proses pemberdayakan diimplementasikan secara ajek, baik segi kaidah, prinsip, subjek, dana, sumber daya manusia, waktu, maupun manajemen, sangat yakin dalam sepuluh tahun (2001-2010) angka IPM 80 optimistis akan terlampaui, bahkan yakin lebih besaf dari itu. Permasalahannya, prog­ram dan proses pemberdayaan di Jawa Barat dalam periode 2001-2008 mengalami banyak pembiasan dan distorsi.

       

      Pertama, sejak semula implementasi pemberdayaan su­dah cacat konsep. Indikasinya terdeteksi dari pembiasan substansi dan proses pemberdaya­an oleh residual rekayasa sosial, kepentingan politik dan keprojekan, klaim keberdayaan pemberdaya, dan teralienasinya modal sosial, dan penegakan hukum. Implikasinya, setiap program hampir pasti diawali dengan eksekusi atas kuantifikasi ekonomi oleh kepentingan berbagai pihak pada rantai-rantai yang bersinggungan. Akibatnya, program menjadi tidak efektif dan tidak terintegrasi. Keberhasilan pun dijabarkah dalam kuantifikasi yang kaku, diprediksi secara instan (1-2 tahun) dan keberhasilannya dihitung ketika program sedang berjalan.

      Kedua, pola pikir (mindset) para pemberdaya sulit bergerser dari metode pembangunan top-down ke pemberdayaan sehingga struktur koordinasi dan estafet pemberdayaan menjadi terputus-putus. Aki­batnya, pemberdayaan menja­di sangat sempit, temporer, ad hoc, dan parsial. Geraknya sarat dengan warna keprojekan yang dibatasi besar anggaran, waktu pelaksanaan, klaim kepentingan, dan sektor-sektor. Proses dan skenarionya menjadi tidak terintegrasi sehingga jauh dari nuansa keberlanjutan. Implikasinya, subjek pemberdayaan yang hendak merekonstruksi nasib dan pranatanya kembali terjebak pada pranata-pranata dan patologi resi­dual status quo hingga termarginalkan. Aliran informasi dan material pemberdayaan terkatup dan tereduksi oleh gangsterisme di level birokrasi yang beraliansi dengan para broker dan pemain projek. Berbagai distorsi direkayasa sehingga sulit dilacak hukum.

      Ketiga, pemberdayaan terlalu bias fisik-ekonomi, sedangkan aspek modal sosial, aspek hukum, aspek politik, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan terabaikan. Akibatnya, aktivitas-aktivitas ekonomi dan pembangunan fisik pun ti­dak berjalan efektif karena terhambat faktor-faktor yang selama ini diabaikan. Misalnya, keterbatasan sumber daya, pola usaha, ketergantungan pada satu sektor, dan semacamnya, tidak terselesaikan oleh masyarakat karena segi modal so­sial mereka tidak diberdayakan, sebut saja segi tata-nilai, trust, kerja sama, networking, keinovatifan, kreativitas dan lainnya. Begitu juga aspek teknologi, ragam produknya, peningkatan nilai tambahnya, sisi permintaannya, rantai distribusinya, dan sebagainya. Implikasi lainnya adalah kerusakan lingkungan, pencemaran, banjir, longsor, kekeringan, dan lainnya.

      Keempat, pemberdayaan masih bersifat temporal, bias perkotaan, bias sektor, bias projek, dan bias kelas sosial, senantiasa diwarnai tumpang tindih kebijakan dan peraturan (baik pusat, provinsi, maupun daerah) dan memunculkan involusi baru di dalam sistem dan tatanan sosial. Keadaan ini diperparah oleh klaim kelompok, kepentingan politik, dan aksi preman politik. Aki­batnya, hampir semua pelaku dan stakeholder pemberdaya­an terjebak ke dalam pusaran distorsi. Di sisi lain, alih-alih berdaya, kaum lemah justru semakin ketergantungan dan sebagian terjebak dalam ketegangan dan konflik horizontal. Aneh, semakin banyak prog­ram pemberdayaan digulirkan, semakin hilang partisipasi masyarakat dan semakin meningkat perilaku menyimpang (de­viant behaviour).

      Pemberdayaan

      Secara konseptual, Kartasasmita dan Sumodiningrat memaknai pemberdayaan sebagai: (i) proses menciptakan iklim atau kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, baik kultur maupun struktur; (2) proses memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat potensi sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, teknologi, alam, dll.; dan (3) proses melindungi atau mencegah agar kekuatan atau tingkat kehidupan masya­rakat yang sudah lemah tidak semakin lemah. Secara substantif, pemberdayaan tidak hanya penguatan aspek ekono­mi kaum lemah tak berdaya, tetapi juga aspek sosial, kelembagaan, hukum, dan politiknya. Secara kausalistik, ketidakberdayaan kaum lemah disebabkan kultur dan struktur. Dalam pemberdayaan, keduanya perlu dikuatkan secara seirama ke arah yang lebih positif, produktif, dan prestatif se­hingga kuasa (power), baik secara personal, organisasi, dan komunitas kaum lemah tak berdaya menguat ke arah yang lebih baik, berderajat, adil, dan berkelanjutan. Secara praksis, pemberdayaan merupakari proses pengu­atan sisi.-sisi kelemahan dan menjaga atau meningkatkan sisi-sisi kekuatan (positif) semua pelaku pembangunan, baik komunitas masyarakat, organisasi, birokrat, eksekutif, legislatif, maupun lembaga hukum yang dilakukan secara adil, sistematis, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan. Memang sebagian ada yang mengkhususkan bahwa pemberdayaan    merupakan proses penguatan kuasa kaum yang lemah tak berdaya dalam berbagai relasi (kultur dan struktur), seperti kaum miskin, kaum tani, kaum perempuan, dan korban-korban pembangunan lainnya. Namun, itu tidak cukup. Sebagai makhluk sosial, kaum lemah pasti dipengaruhi berbagai re­lasi yang melingkupinya. Oleh karena itu, pemberdayaan perlu dilakukan kepada semua pelaku pembangunan yang nyatanya memiliki sisi kelemahan dan turut melemahkan, baik di tataran mikro, mezzo, maupun makro. Tentu dengan ragam dan derajat metode pemberdayaan yang berbeda. Membangun keberdayaan kaum lemah tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan upaya pember­dayaan (perbaikan) pada sisi pelaku dan institusi atau stakeholder yang melingkupinya. Hal yang patut disikapi seca­ra cerdas adalah kondisi exising dan nilai kebutuhan bagi subjek pemberdayaan. Dengan demikian, akan berbeda pem­berdayaan kepada kaum miskin, kepada birokrat, kepada kaum muda, kepada masyara­kat perdesaan, kepada perempuan, dan yang lainnya. Dera­jat dan nilai kebutuhan bukan hanya memengaruhi variabel perhatian, pendekatan, waktu, dana, dan tenaga, tetapi juga variabel ketidakberdayaan yang harus dikuatkan. Perlu ditegaskan bahwa sisi ketidak­berdayaan bukan sekadar masalah power fisik ekonomi atau ekonomi politik, sebagaimaria banyak dipersepsi dan diadopsi birokrat tetapi juga menyangkut sosial budaya (tata nilai), politik, hukum, kelembagaan (modal sosial), dan lingkungan. Bagi kaum kuat kuasa yang melemahkan atau menghilangkan keberdayaan pihak lain, seperti koruptor, manipulator, dan semacamnya, apalagi kalau bukan tindakan hukum yang tepat untuk memberdayakannya.

      Pemberdayaan sejatinya merupakan proses penguatan akses informasi, kesadaran dan partisipasi, kapasitas ke­lembagaan, tanggung jawab, modal-modal sosial (tata nilai, trust, kerja sama, koordiriasi, jaringan), karsa, kreativitas, daya juang, kejujuran, kepedulian, keinovatifan, daya kritis, daya evaluasi (kontrol), dan kemandirian, baik kepada per­sonal, organisasi, komunitas, maupun institusi. Dengan de­mikian, faktor-faktor eksternal (termasuk kondisi makroekonomi, inflasi, politik, sumber daya alam, dan sebagainya), seharusnya tidak perlu dipersoalkan lagi dalam gerak pem­berdayaan, karena para pelaku yang menanganinya juga dipersiapkan (diberdayakan) un­tuk mampu mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai kelemahannya sehingga peran dan fungsinya lebih berkualitas, baik personal maupun organisasi/institusi kolektifya.

      Pertanyaan selanjutnya, siapa yang berkewajiban melakukan aksi pemberdayaan? Pem­berdayaan adalah kewajiban atau tanggung jawab semua pihak yang memiliki keberdayaan, bukan hanya kewajiban atau tanggung jawab pemerintah. Tenta saja implementasinya disesuaikan dengan kapa­sitas dan kompetensi keberdayaannya. Misalnya, para pemimpin, para pengusaha, para peneliti, para aktivis, para teknokrat, para akademisi, para sarjana, para tokoh masyara­kat, dan juga para pengelola media massa. Syaratnya tentu mereka harus memahami secara benar mainstream pemberdayaan dan kebutuhan (real and felt need) subjek pemberdayaan. Memang konsep tanggung jawab social (social responsibility), baik pada masyarakat maupun perusahaan telah digulirkan. Namun, hal itu belum cukup dan perlu didekonstruksi karena sudah banyak menyimpang ke arah rekayasa dan bahkan dijadikan sebagai area korupsi baru.

      Catatan akhir

      Sejak semula konsep dan proses pencapaian IPM 80 yang dirancang berdasarkan paradigma pembangunan partisipatif dan prinsip pemberdayaan sudah terbiaskan konsep rekayasa. Pengistilahan target dan program secara nyata mengontaminasi dan mengindikasikan kuatnya mindset residual rekayasa social (keprojekan). Penyimpangan konsep dan proses semakin menggejala ketika terimbas ekses politik multipartai dan euforia otonomi daerah. Akibatnya, implementasi pemberdayaan tidak lagi dibingkai prinsip dan tujuan, tetapi oleh visualisasi target angka-angka, kepentingan golongan, nilai nominal projek, dan kalkulasi matematis. Untung-rugi, bagi hasil, alokasi partai, balas jasa, dan kontribusi pada kelompok-kelompok kepentingan semakin pekat mewarnai program pemberdayaan. Implikasinya, pemberdayaan menjadi super efisien, sangat bias ekonomi, fisik, dan politik sehingga hampir setiap dan sepanjang implementasinya penuh dengan distorsi.

      Pemberdayaan seharusnya mentransformasi kaum lemah (termasuk perempuan) ke area-area yang lebih berderajat, justru berubah menjadi penjara baru kaum lemah tak berdaya. Kerena penguatan modal social, modal alami (termasuk lingkungan), modal manusia, politk, hukum, birokrasi dan kelembagaan terabaikan, hasilnya lebih dekat dengan kemandekan jika enggan disebut kegagalan. Oleh karena itu, meski paparan ini sangat noramtif dan terlambat, tetap masih ada waktu bagi kita berintropeksi, mengevaluasi, merekontruksi, dan meluruskan proses pemberdayaan. Agar IPM Jawa Barat meningkat secara nyata, tidak haya sekedar mengutak-atik target dan angka-angka yang bersifat semu. Sekali lagi, hukum harus ditegakkan, agar berbagai praktik penyimpangan oleh oknum pemerintah, birokrat, wakil rakyat, teknokrat, pengusaha, lembaga swadaya, organisasi sosial, peneliti, akademisi, dan pemimpin masyarakat tidak semakin akut.

      Penulis, Sekretaris Puslit Dinamika Pembangunan Lemlit Unpad dan Dosen Fakultas Pertanian Unpad.

       

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Thursday, 23 February 2012 08:52  

      Items details

      • Hits: 3864 clicks
      • Average hits: 47.7 clicks / month
      • Number of words: 4024
      • Number of characters: 34775
      • Created 6 years and 9 months ago at Thursday, 23 February 2012 by Administrator
      • Modified 6 years and 9 months ago at Thursday, 23 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 134
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091398
      DSCF8754.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC