.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      Pikiran Rakyat 17 September 2008

       

      Menyambut Lonceng Kematian LPTK

      Oleh UK NURULPAIK

      UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara moral telah memberikan harapan dan kebanggaan kepada masyarakat profesi kependi­dikan (khususnya guru). UU tersebut telah mendorong lahirnya spirit bam untuk terns meningkatkan kualitas diri, dan martabat profesinya. Terjadi pu-la tren apresiasi dan minat masyarakat yang semakin baik untuk membidik profesi ini. UU tersebut menggariskan bahwa profesi gura minimal berpendidikan S-1 atau D-4, baik kependidikan maupun nonkependidikan. Keputusan politik ini mengisyaratkan bahwa pro­fesi guru merupakan profesi yang bersifat terbuka, bukan hanya bagi lulus-an dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), melainkan pula dari non-LPTK.

      Lalu apa urgensi eksistensi LPTK kalau profesi guru itu pun secara yuridis dan akademik berhak dimasuki oleh mereka yang tidak dipersiapkan di LPTK. Mereka yang berlatar pendi­dikan dari non-LPTK/non kependidikan untuk menjadi guru cukup mengikuti pendidikan sertifikasi profesi gu­ru. Kalau demikian, LPTK cukup difungsikan sebagai lembaga sertifikasi profesi guru saja setelah menempuh sarjana bidang ilmu (subject matter) yang relevan. Mengacu pada UU ter­sebut, lulusan LPTK pun harus mengikuti pendidikan sertifikasi profesi un­tuk memperoleh sertifikat sebagai pendidik/guru profesional. Kualifikasi profesional melalui perolehan pen­didikan akta mengajar (akta IV selama ini) tidak lagi diakui sebagai lisensi profesional gura. Dalam UU itu digariskan, guru wajib memiliki dua hal. Pertama, kualifikasi akademiknya mi­nimal sarjana atau diploma IV setara S-1. Kedua, kompetensi sebagai guru1 profesional hanya dapat diperoleh melalui pendidikan profesi. Artinya, dapat dikatakan pula bahwa guru yang belum lulus pendidikan profesi adalah guru amatiran. Begitukah?

       

      Sepintas UU tersebut sepertinya memperkuat posisi LPTK, tetapi justru kalau dicermati malah semakin mengaburkan posisi kelembagaan LP­TK; Selain itu, bentuk kelembagaan LPTK juga semakin tidak jelas. Pasca IKIP dikonversi menjadi universitas dengan model wider mandate, pengembangan universitas eks IKIP se­makin tidak jelas arahnya. Masing-masing universitas eks IKIP mencari-cari model dan arah pengembangan sendiri-sendiri. Tidak ada kesepahaman pengembangan universitas eks IKIP akan bagaimana, akan seperti apa. Seiuruh IKIP (kecuali IKIP Ban­dung) mengganti nomenklatur fakultas tidak lagi menggunakan "fakultas pendidikan", melainkan mengarah pada nomenklatur "fakultas murni" dalam kelembagaan universitas pada umumnya (seperti FPIPS menjadi FIS/Fakultas Ilmu Sosial, FPMIPAja-di FMIPA, FPTKjadi FT, bahkan di-kembangkan FE, dst.). Sementara posisi jumsan/prodi kependidikan/keguruan menjadi bagian dari fakultas murni (nonkependidikan, kecuali di UPI). Dari sisi nomenklatur saja sudah tidak ada kesepahaman. Artinya jelas bahwa arah pengembangan LP­TK ini tidak jelas. Bagaimana pula po­sisi kelembagaan LPTK lainnya yang masih berbentuk STKIP dan FKIP di universitas. Bahkan, kecenderungan ke depan semua universitas eks IKIP hanya akan mengembangkan fakultas murni/jurusan nonkependidikan karena mengacu pada UU guru dan dosen, untuk menjadi guru tidak harus dari LPTK/jurusan kependidikan, dan itu dibenarkan oleh UU. Bahkan ben­tuk kelembagaan LPTK tidak mesti STKIP, FKIP, atau universitas eks IKIP. LPTK ke depan dapat/akan ber­bentuk kelembagaan semacam lem­baga sertifikasi profesi guru saja, input nya adalah sarjana-sarjana non­kependidikan. Kalau hal ini teriadi, kita ucapkan selamat datang model baru pendidikan profesi guru.

      Selama ini dikenal dua model penyelenggaraan pendidikan guru. Per­tama, concurrent model (model seiring), di mana penyiapan calon guru dilakukan dalam satu napas, satu fase, antara penguasaan bidang studinya (subject matter) dengan kompetensi pedagogi (ilmu pendidikan). Model inilah yang dipakai selama lebih dari 50 tahun dalam penyelenggaraan pendidikan guru di Indonesia. PTPG, FKIP, IKIP, SGB, SGA, SPG, SGO, PGA, sehagai bentuk LPTK yang pernah ada di Indonesia menggunakan model ini. Model ini mengasumsikan bahwa seorang calon guru sejak awal sudah mulai memasuki iklim, menji-wai, menyadari akan dunia profesi-nya. Seorang guru tidak hanya ditun-tut menguasai bidang studi yang akan diajarkannya, melainkan jug? kompe-tensi pedagogi, sosial, akademik, dan kepribadian sebagai pendidik. Kom-petensi tersebut bukan sesuatu yang terpisah,   melainkan jadi   ramuan komposisi yang khas yang dijiwainya. Kalau gum diasumsikan sebagai petii-gas profesional, harus disiapkan seca-ra profesional, secara sengaja untuk jadi guru, juga di lembaga yang senga­ja dibuat dan dipersiapkan untuk mendidik calon guru. Kritik terhadap model ini, penguasan subject matter (bidang ilmu) dianggap lemah karena perolehan kemampuan bidang ilmu yang diajarkannya dianggap kurang dari sarjana bidang ilmu (murni). Ini dianggap kelemahan dan dinisbahkan sebagai salah satu faktoryang menye-babkan rendahnya kompentensi guru yang selama ini dipersipkan di LPTK.

      Model kedua, consecutive model (pendekatan berlapis). Asumsi yang dipakai dalam model ini menghendaki penyiapan guru dilakukan dalam napas atau rangkaian yang berbeda. Artinya, calon guru sebelumnya tidak dididik dalam setting LPTK. Mereka adalah para sarjana bidang ilmu, kemudian setelah itu menempuh pendi-dikan lanjutan di LPTK untuk memperoleh akta kependidikan yang sela­ma ini diposisikan sebagai lisensi profesi guru. Model ini menghendaki sar­jana dulu di bidangnya kemudian mengikuti pendidikan akta kependi­dikan sebagai sertifikasi profesi ke­pendidikan. Keimggulan model ini di­anggap memiliki penguasaan bidang studi lebih baik unggul, tetapi lemah dari aspek kompetensi ilmu pendidik­an (pedagogis), sosial, dan kepribadi­an sebagai calon gum. Dalam pola ini penyiapan subject matter dengan kompetensi pedagogi, sosial, dan ke­pribadian adalah hal yang berbeda, bukan desain pendidikan profesional yang terpadu. Melihat semangat UU Guru yang dijadikan rujukan dewasa ini tampaknya consecutive model akan menjadi arah baru model pendi­dikan guru di Indonesia. Implikasinya LFITK hanya akaa difungsikan sebagai lembaga sertifikasi dan universitas eks IKIP (temiasuk UPI) harus secara to­tal berubah menjadi universitas biasa, tidak lagi menjadi universitas Yang diperluas fungsinya (wider mandate') dengan basis ke-LPTK-an.

      Mana yang lebih baik, concurrent atau consecutive. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan. Bila tafsirnya bahwa profesi gum adalah profe­si tertutup, concurrent model yang di­jadikan acuannya dengan memberi-kan penguatan lebih dalam pada pe­nguasaan bidang ilmu (subject mat­ter). Artinya, perguruan tinggi yang berperan sebagai LPTK harus sema-kin diperkuat dan didorong untuk le­bih bagus lagi. Pemerintah pun wajib memberikan perhatian yang tinggi terhadap penyelenggaraan pendidik­an guru di LPTK. Sejalan dengan se­makin bergengsinya profesi guru maka LPTK akan semakin menjadi per­hatian publik dan minat menjadi guru akan semakin kompetitif. Sementara, jika tafsirnya baliwa guru adalah pro­fesi terbuka, terjadi kecenderungan tereduksinya keberadaan LPTK hanya sebagai lembaga sertifikasi profesi gu­ru semakin mendekati kenyataan. Un­tuk menjadi guru, tidak perlu studi di LPTK. Berlatar belakang perguruan tinggi apa pun (sepanjang bidang stu-dinya relevan) bila akan jadi gum cu-kup mengikuti pendidikan sertifikasi profesi guru yang diselenggarakan oleh pemerintah di LPTK. Di sinilah keharusan redefinisi dan refungsi ke-lembagaan LPTK. Yang diperlukan adalah keputusan yang jelas dan tegas dari pemerintah dalam menetapkan model mana yang akan dipilih dalam penyelenggaraan pendidikan guru.

      Apakah sosok guru profesional yang memiliki kompetensi pedagogis, sosial, kepribadian, akademik yang andal. Lantas dimana kompetensi tersebut bisa diperoleh, bisa dibentuk, bisa dikembangkan secara profesional. Dalam setting kelembagaan bagaimanakah, apakah di LPTK model IKIP dulu, ataukah dalam model universitas yang dikembangkan dari IKIP (seperti UPI?), apakah dalam setting kelemba­gaan STKIP ataukah FKIP dalam uni­versitas. Ataukah melalui consecutive model sebagaimana semangat yang terkandung dalam UU guru dewasa ini. Kemudian apa saja syarat-syarat menjadi guru yang diharapkan tadi. Apakah bisa dicapai melalui model concurrent ataukah consecutive. Apakah universi­tas eks IKIP masih layak di sebut LP­TK. Melihat fenomena kelembagaan UPI (sebagai LPTK?) kelembagaan fa-kultasnya masih menggunakan nomenklatur kependidikan, sedangkan universitas eks IKIP lainnya lebih tegas mengubah kelembagaan fakultasnya dengan fakultas murni/norikependi-dikan. Lain halnya jikalau "Universitas Pendidikan Indonesia" hanyalah se-buah nama dari sebuah PT, bukan mencerminkan misi kelembagaan dan fakultas di dalamnva adalah "fakultas mumi" maka tidak akan dipandang rancu jika UPI menghasilkan sarjana nonkependidikan. Apakah dibenarkan jika LPTK menghasilkan sarjana non kependidikan?

      Kebijakan pemerintah yang mene­tapkan profesi guru bisa diikuti oleh sarjana nonkependidikan di satu sisi dan masih dipersiapkannya sarjana kependidikan di LPTK (di samping bentuk kelembagaan LTPK juga tidak jelas) memperlihatkan ambivalensi dan sangat tidak jelasnya penyelengga­raan pendidikan profesi guru. Peme­rintah tidak memiliki model pendidik­an guru yang jelas untuk mempersiap-kan calon guru profesional sebagaima­na yang diharapkannya. Demikian pu-la reformulasi model pendidikan guru tidak jelas arahnya, restrukturisasi ke­lembagaan LPTK bersifat parsial kare­na hanya fokus pada kelembagaan IKIP tidak menyentuh STKIP dan FKIP, juga konversi IKIP menjadi uni­versitas tidak jelas arahnya. Kalau Wta bertanya, model LPTK yang mana yang benar/yang diharapkan? Apakah model yang dikembangkan seperti UPI (LPTK bukan, universitas murni bukan). Ataukah mengarah dikem­bangkan jadi "universitas murni" di mana pengembangan fungsi ke-LPTK-an di bawah kendali fakultas nonke­pendidikan. Ataukah perguruan tinggi yang secara khusus mempersiapkan sarjana pendidikan tidak lagi diperlu­kan. Cukup saja dibangun lembaga sertifikasi profesi guru bagi para sarja­na apapun yang hendak menjadi guru. Belum jelas jawabnya. Mari kita sam-but lonceng kematian LPTK!***

      Penulis, dosen/peneliti di Lemlit Universitas Pendidikan Indonesia.

       

       

      Comments
      prima gusti yanti   |2012-03-09 19:41:41
      permbahasan masalah banyak yang saya perlukan
      prima gusti yanti   |2012-03-09 19:42:40
      Artikel bagus!
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Thursday, 30 May 2013 17:32  

      Items details

      • Hits: 2849 clicks
      • Average hits: 35.2 clicks / month
      • Number of words: 1871
      • Number of characters: 14651
      • Created 6 years and 9 months ago at Friday, 24 February 2012 by Administrator
      • Modified 5 years and 6 months ago at Thursday, 30 May 2013 by Suherman

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 135
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091493
      DSCF8761.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC