Permasalahan KTSP Belum Tuntas, Iringi Kurikulum 2013

oleh

Ridza Gandara

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam substansi kebijakannya memiliki standar isi, standar proses dan standar kompetensi lulusan. Hanya saja tidak ada standar penilaian praktis yang khusus mengarahkan guru untuk membuat sistem penilaian dalam pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan pelaksanaannya, kecuali pada tanggal 20 Juni 2007, barulah terbit sebuah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 20 yang mengatur tentang standar penilaian secara umum. Sangat terlambat.

Dalam runutan publikasi kebijakan kurikulum nasional, digulirkannya KTSP pada tahun 2006 dimulai dari penetapan Permendiknas Nomor 22 tentang Standar Isi pada tanggal 23 Mei 2006. Apa yang dimaksud standar isi adalah muatan kurikulum pendidikan nasional yang diperintahkan oleh pemerintah pusat agar dijalankan oleh masyarakat pada sekolah dan madrasah. Hanya saja mayoritas pejabat pemerintah dan para perumus KTSP menyatakan, bahwa masyarakat dibebaskan membuat muatan kurikulum masing-masing dengan syarat, ikuti standar isi yang dibuat oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan).

Ketika KTSP digulirkan tanggal 23 Mei 2006, ramai pula pewajiban mengikuti seminar bagi para guru yang tengah berlomba mengikuti sertifikasi guru dengan jalur portofolio. Seketika itu banyak seminar diadakan oleh banyak LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) seperti Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta, dan kampus eks-IKIP lainnya. Bahkan banyak pula organisasi kemasyarakatan yang berubah menjadi event organizer untuk mengadakan seminar tentang KTSP agar para peserta mendapat isi seminar dan sertifikatnya. Namun semua seminar yang muncul tidak berdampak maksimal, apalagi untuk menyelesaikan masalah keseharian para guru yang selalu bertanya, "bagaimana cara membuat KTSP untuk kelas..."

Tanggal 23 Mei 2006 menuju bulan Juli 2006, dimana bulan Juli adalah bulan dimana semua sekolah dan madrasah di Indonesia memulai tahun ajaran/pelajaran baru bagi para siswanya, ini adalah waktu yang sangat singkat. Bayangkan saja, bagaimana akan membuat kurikulum yang dipatok harus sesuai KTSP dalam waktu sesingkat itu, dari 23 Mei ke bulan Juli. Sekira 40 hari, guru diharuskan membuat kurikulum yang sesuai dengan KTSP. Namun isu yang terus berhembus di kalangan masyarakat adalah bahwa KTSP bukan kurikulum sentralistik, melainkan semua warga pendidikan dibebaskan membuat kurikulum masing-masing. Ada yang kurikulumnya masih memakai kurikulum 1994, 2003, 2004, dan lainnya itu tinggal disesuaikan saja dengan Permendiknas yang mengatur tentang Standar Isi.

Rupanya pemerintah dan BSNP masih gamang dengan kebijakan kurikulum nasional yang baru saja dibuat dan dipublikasikannya. Di satu sisi secara hukum ada dua Permendiknas yang ditetapkan, namun di sisi lain mereka tidak siap mengahadapi konflik perubahan yang muncul karena masyarakat sangat kritis terhadap masalah perubahan kurikulum. Maklum saja ada istilah, "ganti menteri, ganti kurikulum" yang sering dikatakan beriringan dengan keluhan para guru yang bingung dengan kebijakan pemerintahnya.

Tanggal 23 Mei 2006, bukan hanya materi atau muatan kurikulum yang diatur, tapi ada juga aturan tentang kompetensi siswa setelah lulus dari setiap jenjang pendidikan. Permendiknas Nomor 23 ditetapkan pada 23 Mei 2006 untuk mengarahkan guru agar menghantarkan siswa memenuhi kompetensi-kompetensi yang diatur pemerintah, sehingga apabila kompetensi itu semua telah dipenuhi siswa, maka siswa berhak untuk lulus. Sehingga muncul polemik berkepanjangan terkait Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dipaksakan oleh pemerintah dalam bentuk Ujian Nasional (UN). Dengan UN ini semua siswa boleh lulus apabila memenuhi SKL dan tentunya secara kuantitatif harus mencapai rata-rata nilai hasil UN yang juga ditetapkan sepihak oleh pemerintah dan BSNP.

Terlepas dari polemik UN, khusus untuk masalah KTSP masih belum tuntas hingga hari ini. Produksi aturan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo saat itu tergolong tidak tepat waktunya. Faktanya aturan tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan ditetapkan tanggal 23 Mei 2006, lalu disusul dengan sangat telat oleh aturan tentang standar penilaian yang baru ditetapkan tanggal 20 Juni 2007.

Bilakah kita kembali mengingat teori kurikulum, komponennya adalah; 1) tujuan; 2) muatan; 3) kegiatan belajar-mengajar dan; 4) penilaian.

Bayangkan muatan diatur tanggal 23 Mei 2006, lalu aturan penilaiannya baru muncul tanggal 20 Juni 2007. Kurikulum nasional seperti apa yang hadir di tengah-tengah warga negara Indonesia saat ini? Rasanya KTSP layak disebut sebagai kurikulum yang belum tuntas-tuntas. Ketika aturan telat datang, sosialisasi pun ikut telat, sementara para guru yang sedang belajar memahami standar isi dan standar kompetensi lulusan, tiba-tiba didatangi standar baru bernama standar penilaian.

Ibarat seorang guru disuguhi cangkir kosong. Lalu guru itu berusaha memahami apa maksud cangkir kosong itu. Namun setelah guru berusaha memahami cangkir itu selama setahun, datanglah pelayan mengucurkan air kopi hitam pekat ke dalam cangkir itu. Jadi cangkir kosong baru diisi dengan air kopi hitam setelah guru memahami cangkir selama satu tahun. Bayangkanlah betapa lamanya untuk minum secangkir kopi.

Ironisnya, dalam KTSP setelah Juni 2007 disusul dengan standar proses yang ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 41 dengan tanggal penetapan 23 November 2007.

Ibarat guru tadi yang sudah dapat cangkir dituang air kopi hitam pekat, setelah dicicipi rasanya pahit tanpa gula, tiba-tiba pelayan datang mengantar gula tanggal 23 November 2007. Bayangkan dari tanggal 20 Juni 2007 sang guru berusaha menyicipi kopi pahit dalam cangkir, lalu didatangkan gula tanggal 23 November 2007. Ia baru bisa merasakan kopi hitam yang manis setelah dapat gula yang waktu kedatangannya harus ditunggu kurang lebih enam bulan.

KTSP baru bisa dirasa lengkap aturannya setelah tanggal 23 November 2007 dengan adanya standar isi, standar kompetensi lulusan, standar penilaian dan standar proses yang penetapannya tidak serempak.

Apakah masalah KTSP sudah tuntas setelah tanggal 23 November 2007? Rasanya tidak. Mengingat banyak guru masih bingung dengan cara membuat RPP. Ditambah membuat Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), analisis butir soal, laporan perkembangan belajar siswa dan tagihan tugas administratif lainnya.

Ketika tahun 2008 dilakukan proses sertifikasi guru melalui jalan selain portofolio, maka hal ini berdampak pada penurunan motivasi guru untuk mengikuti seminar tentang KTSP, bahkan penurunan minat mengikuti pelatihan tentang KTSP. Kemudian bimbingan teknis (bimtek) untuk guru tentang KTSP sudah sangat jarang dijumpai lagi di kalangan guru sekolah/madarasah negeri dan swasta. Sehingga hanya kepala sekolah dan madrasah yang peduli untuk memahami KTSP bersama guru-gurunya saja yang masih bersemangat mengadakan pelatihan internal seputar pembuatan RPP, KKM, analisis butir soal dan kelengkapan KTSP lainnya.

Dalam kurun waktu lima tahun sejak 2008, hingga saat ini tidak terdengar lagi gaung suara KTSP dan pembelajaran tentangnya. Tragisnya banyak satuan pendidikan membuat dokumen KTSP dari hasil beli buku "KTSP abal-abal" buatan penerbit terkenal. Apabila diteliti isi "KTSP abal-abal" itu ada banyak kesalahan di dalamnya, seperti ada satu buku "KTSP Sekolah Dasar" yang diterbitkan penerbit tertentu, isi semua pelajaran untuk kelas I sampai kelas IV adalah tematik. Bayangkan betapa jelas salah tulis dan salah terbitnya, ketika isi buku berjudul "KTSP Sekolah Dasar" di dalamnya ada semacam tema "Aku dan Lingkunganku" untuk kelas I sampai kelas VI. Padahal kelas VI sampai kelas VI tidak belajar secara tematik lagi, dan tidak menggunakan tema seperti kelas I.

Tidak hanya masalah pemakaian buku "KTSP abal-abal" di sekolah, tapi ada masalah lain yang memasyarakat di kalangan guru, yaitu copy paste dokumen KTSP oleh sekolah satu dari sekolah lainnya. Beruntung jika yang ditiru isi dokumennya benar, tapi ketika isi dokumennya salah, maka kesalahan sudah ter-copy paste, menular dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Lebih parah lagi, bila dokumen itu diloloskan dalam proses akreditasi oleh assesor BAN S/M yang tidak paham juga tentang KTSP seperti apa seharusnya.

Permasalahan tentang KTSP belum tuntas. Kemudian pada tanggal 29 November 2012 diluncurkanlah Uji Publik Kurikulum 2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohamad Nuh. Muncul lah polemik baru bernama "kurikulum 2013" dengan berbagai permasalahan yang merebak lewat pemberitaan media massa, dan lewat pembicaraan di antara masyarakat, termasuk di kalangan guru yang sudah mengetahui isi materi uji publik tersebut. Namun tetap saja, permasalahan KTSP belum tuntas.

Peran serta aktif masyarakat di kalangan guru sebaiknya dalam menyikapi Bahan Uji Publik Kurikulum 2013 tidak sampai pusing memikirkannya. Sayang waktu dan tenaga, apalagi tugas sebagai guru sangat banyak dan berat, perlu keseimbangan antara sikap dan kemampuan diri dalam mengikuti permasalahan Kurikulum 2013 yang belum jadi. Sebaiknya guru di perkotaan dan pedesaan, yang akses informasinya banyak, lebih memfokuskan diri pada kehidupan diri dan keluarga, serta fokus pada pembelajaran di sekolah/madrasahnya untuk para siswa agar siswa mampu menjadi pelajar mulia yang beiman dan bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa. Betapa pun ramainya isu di facebook, twitter, situs berita online, bahkan di televisi tentang Kurikulum 2013, ketahuilah itu semua masih berupa rancangan. Kurikulum 2013 belum ada, dan yang ada hanya gagasan perubahan kurikulum untuk tahun 2013. Masih bisa ditawar-tawar.