.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      Republika 27 Oktober 2011

       

      Mengulas UU Fakir Miskin

      Oleh : KH Bukhori Yusuf MA (Anggota Fraksi DPR RI)


      Rancangan Undang-Undang (RUU) ten­tang Penanganan Fa­kir Miskin yang telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) No 13/2001 tertanggal 21 Juli 2011 lalu memang kurang mendapatkan perhatian media massa. Hal ini berbeda dengan pembahasan RUU Badan Jaminan Sosial (BPJS) Na­sional atau RUU Penyelenggaraan Pernilu yang lebih 'seksi' karena dianggap sarat kepentingan.

      Padahal, UU tersebut merupakan instrumen penting dan landasan Pemerintah, khususnya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk bekerja mengurangi jumlah fakir miskin di Indonesia. Dengan demikian, di akhir KIB II Pemerintah diharapkan mampu menyejahterakan dan meningkatkan taraf hidup fakir miskin. Sebuah 'prestasi yang sangat ditunggu oleh seluruh kalangan.

      Landasan filosofis dari UU ini adalah bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara yuridis, negara juga harus bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Untuk melaksanakan tanggung jawab negara itu" diperlukan kebijakan Pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

      Hanya, dalam perjalanannya. proses pengesahan undang-undang ini tidak berlangsimg mulus. Ada sejumlah persoalan yang cukup alot dan menimbulkan perdebatan antara DPR dan Pemerin­tah. Yaitu, terkait dengan masalah pendataan, pendanaan, dan kelembagaan.

       

      Terkait dengan pendataan akhirnya disepakati bahwa Ke­menterian Sosial yang berhak menetapkan kriteria fakir miskin berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Selanjutnya, dengan kriteria fakir miskin yang. telah ditetapkan oleh menteri so­sial tersebut dilakukanlah penda­taan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik (Badan Pusat Statistik).

      Dari sana akan diperoleh unif ikasi data makro jumlah fakir miskin. Lalu, dari data makro tersebut, Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi sehingga mendapatkan data fakir miskin lengkap dengan nama dan alamat-nya. Hal ini sangat penting karena dapat digunakan oleh kementerian atau lembaga yang menangani fakir miskin. Di samping itu ia juga dapat diakses oleh. masyarakat yang membutuhkan.

      Mengenai sumber pendanaan, Panja Komisi VIII DPR dan Panja Pemerintah sepakat untuk tidak mencantumkan besarnya persentase. Akan tetapi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mem­punyai tanggung jawab untuk mengalokasikan dana yang memadai, mencukupi, dan berkeadilan dalam APBN APBD untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

      Selanjutnya terkait dengan kelembagaan, semula ada beberapa fraksi yang memandang perlunya lembaga baru dalam pena­nganan fakir miskin, Namun, de­ngan pertimbangan bahwa keber­adaan lembaga baru hanya akan menambah beban anggaran yang besar, sementara fungsinya belum tentu efektif dan efisien, akhirnya disepakati untuk memperkuat lembaga yang telah ada. Lembaga yang dimaksud dalam hal ini adalah Kementerian Sosial. Men­teri Sosial sebagai leading sector dalarn penanganan fakir miskin

      Tangtangan

      Setelah dua bulan disahkan, sampai saat ini belum ada dobrakan yang dilakukan Kementerian Sosial. Hal tersebut dapat dimaklumi karena berbicara mengenai penanganan fakir miskin maka UU ini tidak berdiri sendiri. Ada UU lain yang bersinggungan dengannnya, yakni UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Presiden (Perpres) No 15/ 2010 tentang Percepatan Penang­gulangan Kemiskinan. Sampai saat ini perhatian Pemerintah, termasuk Menteri Sosial difokuskan pada pembahasan RUU BPJS.

      Sebagai leading sector, Menteri Sosial harus segera memperkuat fungsi koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas sumber d.aya manusia (SDM). menguatkan program, serta mening­katkan anggaran.

      Sebagai langkah awal sebelum akhir tahun 2011, Menteri Sosial harus mulai meriyinergikan semua program penanganan fakir miskin yang ada di kementerian atau lembaga dengan melakukan sebuah pertemuan. Hal tersebut menjadi sangat penting karena sampai saat ini secara de facto Presiden belum mempercayakan penanganan fakir miskin kepada Menteri Sosial dan lebih mem­percayakan Wakil Presiden de­ngan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

      Pascadisahkannya UU Fakir Miskin, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar daya laku dan daya ikat Perpres 15/2010? Dalam UU Fakir Miskin disebutkan, "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur penanganan fakir miskin dinyatakan masih tetap ber­laku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."

      Klausul ini secara tersurat menyatakan bahwa Perpres Perce­patan Penanggulangan Kemiskin­an masih berlaku. Padahal, jelas kedudukan UU lebih tinggi.Apabila mengacu pada substansinya, Perpres 15/2010 sebetulnya merupakan dasar hukum keberadaan TNP2K.

      Berdasarkan kajian dan penga-matan kami, perpres ini merupakan perpres yang tidak mendapat­kan mandat secara langsung (gi­ven) dari UU, yang lebih dikenal dengan peipres yang 'mandiri'. Sebab, tidak ada ketentuan dalam UU 40/2004 yang memerintahkan untuk membuat Perpres tentang Percepatan Penanggulangan Ke­miskinan.

      Lahiniya perpres tersebut dapat dimengerti sepanjang hal itu dilakukan atas dasar diskresi kepala pemerintahan dan hal ini diakui dalam hukum Indonesia. Hanya. diskresi tersebut bukan berarti dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi tetap dila­kukan dalam kerangka kepastian hukurn. Sebab, negara Indonesia adalah negara hukum. Bila dibahdingkan dengan negara lain, maka penerapan prinsip kepastian hukum im sudah umum dan sama.

      Berdasarkan hal tersebut, Per­pres Nomor 15 Tahun 2010 yang jnemuatdasar keberadaan TNP2K yang dipimpin oleh Wakil Presiden sudah tidak mempunyai daya laku dan daya ikat karena bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahi 2011. Artinya, Wakil Presiden bi kan lagi sebagai leading sech untuk menangani fakir miski karena koordinasi penanganan fakir miskin berdasarkan U tersebut saat ini beralih ke tangs menteri sosial (sebagai leadir, sector).' Termasuk dalam hal ini juga perihal program yang tenga dijalankan oleh Kementerian Sosial, yaitu Program Bantuan tunai Bersyarat/Program Keluarga he rapan (PKH).

      Saatnya percaya diri

      Keberadaan TNP2K dirasaka menggerus tugas dan fungsi Kementerian Sosial. Sebagai sebuah kementerian yang sempat dibubarkan, Kementerian Sosial saat ini harus diakui sebagai sebuah kementerian yang "kurang pecaya diri". asalnya, ada banya tugas dan persoalan yang penanganannya diambil alih oleh kementerian dan lembaga lain. Misalnya, masalah penanganan kemiskinan yang tugasnya diambalih TNP2K, masalah perlindungan anak yang saat ini menjadi tugas Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masalah penanggulangan bencana pun kini menjadi tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

      Beruntung, euforia efisiens anggaran dan perampingan bi rokrasi mulai menjadi perhatiaj DPR sehingga kementerian in selamat dari kehilangan sala] satu tugas dan fungsinya. Palirij tidak, semua mata saat ini menan tikan gebrakan apa yang akai dilakukan Kementerian Sosial. Dengan berbekal UU Fakir Miskin, Kementerian Sosial seharusnya lebih percaya diri untuk menyinergikan program penanganan fakir miskin yang tercapai di 19 kementerian/lembaga mengoordinasikan perencanaan kebijakan penanganan fakir miskin secara integral, mengoordinasikan pengelolaan pembiayaan mengoordinasikan pencapaian tar­get sasaran, serta melakukan monitoring dan evalu'asi terhadap penanganan fakir miskin. Karena ini merupakan masalah, tentu saja pelaksanaannya harus dilakukan dengan menggandeng kementerian PPN/Bappenas dan kementerian keuangan.

       

      Comments
      ranet  - Mengulas UU Fakir MIskin     |2012-05-21 21:35:11
      Di gunakan dalam memenuhi tugas/laporan mata kuliah Analisis Masalah Sosial...
      ranet  - Mengulas UU Fakir MIskin     |2012-05-21 21:36:54
      Di gunakan dalam memenuhi tugas/laporan mata kuliah Analisis Masalah Sosial...
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Wednesday, 04 April 2012 08:40  

      Items details

      • Hits: 3156 clicks
      • Average hits: 39.9 clicks / month
      • Number of words: 3827
      • Number of characters: 33068
      • Created 6 years and 7 months ago at Wednesday, 04 April 2012 by Administrator
      • Modified 6 years and 7 months ago at Wednesday, 04 April 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 136
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091307
      bacalah.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC