.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

      KORAN TEMPO KAMIS, 6 AGUSTUS 2009

      Mendialogkan Kinerja Menteri Pendidikan


      Darmaningtyas, PENGAMAT PENDIDIKAN Dl JAKARTA

      Tulisan saya di Koran Tempo halaman A10, Kamis, 16 Juli 2009, yang menyoroti kinerja Menteri Pendidikan Nasional, telah memperoleh tanggapan langsung dari M. Muhadjir, Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Nasional (Koran Tempo, 24 dan 25 Juli 2009, Surat Pembaca).

      Pertama-tama, saya patut mengucapkan terima kasih atas tanggapan tersebut. Tapi izinkan pada kesempatan ini saya memberikan tanggapan balik guna menjernihkan permasalahan. Mengingat ini bukan masalah personal saya dengan Pak Muhadjir, tapi Pak Muhadjir adalah representasi dari Departemen Pendidikan Nasional, maka saya perlu memberikan tanggapan balik melalui forum yang sama, karena ini menyangkut soal kredibilitas sebagai seorang penulis maupun pengamat.

       

      Pertama, masalah ujian nasional (UN). Sebagai orang yang mengikuti perkembangan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), saya dapat menerima penjelasan M. Muhajir, seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pen­didikan (SNP). Hanya, yang terjadi di lapangan adalah UN tetap menjadi penentu kelulusan. Betul bahwa pada beberapa kasus, seperti di Kalimantan dan Gunungkidul, ada kepala sekolah yang berani tidak meluluskan murid meskipun nilai UN-nya bagus dengan alasan akhlaknya buruk. Ta­pi itu sifatnya kasuistik, tidak menjadi sikap umum para kepala sekolah di seluruh Indonesia.

      Selain itu, ini yang terpenting, tidak dapat dibalik: meskipun murid telah (1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (2) memperoleh nilai baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pela­jaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan ke­lompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan; serta (3) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; tapi kalau (4) dalam UN tidak lulus, sang murid tetap tidak lulus. Ini menunjukkan bukti bahwa UN tetap menjadi penentu kelulusan! UN dapat dikatakan bukan penentu kelulusan jika dan hanya jika murid yang tidak lulus UN tetap bisa lulus asalkan ketiga persyaratan lainnya terpenuhi. Tapi, kenyataannya, meskipun ketiga persyaratan lain dapat terpenuhi, kalau UN tidak lulus, murid tetap tidak lulus.

      Kedua, masalah pengangkatan guru honorer yang berstatus guru bantu menjadi guru pegawai negeri sipil (PNS), tetap saya katakan kontra produktif bila dikaitkan de­ngan upaya peningkatan kualitas guru. Ini bukan persoalan "penghinaan" (meminjam istilah M. Muhadjir), tapi fakta di lapangan mendukungnya. Sebagai orang yang sesekali berdialog dengan mereka, baik dalam forum seminar maupun personal, saya mengetahui bahwa sebagian dari mereka sebelumnya sudah berkali-kali turut tes menja­di guru PNS tapi selalu gugur. Mereka merasa diuntungkan oleh kebijakan SBY-JK yang mengangkatnya menjadi guru PNS. Kritik saya itu sudah saya sampaikan secara langsung dalam rapat interdepartemen di Depdiknas (7 Juh 2005), yang pada saat itu dipimpin oleh Dirjen PMTK Dr Fash Jalal. Jadi, keberatan saya itu sudah saya kemukakan sejak awal program tersebut. Penempatan guru-guru bantu atau honorer yang diangkat menjadi guru PNS di sekolah-sekolah negeri tidak hanya didasarkan pada kewenangan daerah, tapi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Saya percaya penuh bahwa Mendiknas beserta jajarannya membaca draf peraturan pemerintah tersebut sebelum disahkan, sehingga tahu bunyi pasal-pasal dalam PP tersebut.

      Pasal 1 ayat 1: "Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD." Pasal 1 ayat 3: "Instansi adalah in­stansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota." Se-dangkan pasal 2 menyatakan: "Pengang katan tenaga honorer menjadi CPNS berdasarkan PP ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga tertentu pada instansi pemerintah." Cetak tebal kutipan dari penulis.

      Kedua pasal itulah yang menjadi dasar bagi bupati/wali kota menempatkan guru honorer yang diangkat jadi guru PNS di sekolah-sekolah negeri, meskipun sebelumnya mereka guru di swasta, karena memang aturannya untuk memenuhi kebutuhan di instansi pemerintah. Jadi, koreksi M. Muhadjir yang menyatakan "Sebab, pada era otonomi daerah saat ini, rekrutmen, penempatan, promosi, dan pemberhentian guru PNS adalah kewenangan penuh pemerin­tah daerah" tidak seluruhnya benar. Peme­rintah kabupaten/kota mengambil tindakan tersebut karena PP nya mengamanatkan begitu. Mereka tidak berani ambil risiko, terlebih pengangkatan guru honorer menjadi guru PNS itu adalah program pemerintah pusat, daerah tinggal menerima. Dalam hal ini Depdiknas dapat dipersalahkan karena tidak memberikan pertimbangan atau koreksi terhadap bunyi PP di atas, sehingga kesannya Depdiknas membiarkan sekolah-sekolah swasta mati kehilangan gurunya.

      Ketiga, masalah tunjangan profesional yang sampai sekarang belum dapat diterima oleh semua guru yang telah lulus sertifikasi, bukan persoalan kasuistik, tapi merata di semua daerah. Problemnya macam-macam: ada guru di Kalimantan Timur, sudah lulus sertifikasi Desember 2007, tapi sampai sekarang baru menerima tunjangan selama enam bulan pada (2008), tahun 2009 belum menerima sama sekali. Sedangkan seorang guru di Yogyakarta, sudah lulus sertifikasi April 2008 tapi menerima tun­jangan profesional baru Februari-April 2009. Dua contoh ini sekadar memperlihatkan bahwa masalahnya bukan cuma masalah administrasi Sebab, kalau masalahnya pada persyaratan admimstrasi yang kurang, mereka mestinya justru sama sekali belum menerima. Ternyata sudah meneri­ma sebagian, tapi tidak ajek. Seorang guru di Jakarta juga mengatakan, "Yang lulus tahun 2008 belum dibayar."

      Masuk kategori persoalan administrasi itu adalah yang dialami seorang guru di Wates, Kulonprogo. Bersama tujuh guru lainnya, ia dinyatakan lulus sertifikasi ta­hun 2008, namun anehnya lima orang su­dah terima tunjangan profesional, dua guru belum terima. Ini mungkin persoalan administratif.

      Keempat, terkait dengan soal kebijakan perbukuan, izinkan saya kutipkan saja surat Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), 5 September 2008, yang ditujukan kepada Presiden Susilo Yudhoyono dan ditembuskan ke Mendiknas. Tiga poin yang ditekankan dalam surat tersebut: "(1) Pemerintah membeli hak cipta buku langsung dari pe­nulis, menurut kami, pemerintah telah bertindak sebagai lembaga penerbitan, se­hingga kebijakan ini mengancam kelangsungan usaha penerbit swasta yang bergerak dalam penerbitan buku pelajaran; (2) Pemerintah melarang sekolah untuk mempergunakan buku yang hak ciptanya masih dimiliki penerbit meskipun sejatinya buku tersebut telah lulus penilaian BSNP yang layak dipergunakan di sekolah dan berlaku lima tahun dari 2007 sampai 2012; (3) Pe­merintah mengizinkan pihak mana pun untuk menggandakan buku pelajaran dari naskah yang telah di-wpZood di Internet. Jika ini terjadi, akan timbul masalah tentang siapa yang akan memonitor kualitas cetakan sehingga buku dapat dipakai dalam jangka lima tahun. Hal ini kami nilai telah mencederai Peraturan Mendiknas No. 11 Tahun 2005".

      Surat Ikapi tersebut menunjukkan bah­wa kebijakan buku murah sama sekali ti­dak dikomunikasikan dengan Ikapi, yang sebelumnya telah mendukung pemberlakuan Permendiknas No. 11 Tahun 2005. Se­hingga, persoalan kelangkaan buku pela­jaran seperti yang saya sebutkan juga disinggung dalam surat Ikapi (Mm. 2). Jadi, apa yang saya kemukakan dalam tulisan terdahulu adalah berdasarkan fakta dan data, termasuk mengenai BOS (bantuan operasional sekolah) yang tidak dapat menggratiskan biaya sekolah. Jadi, saya ti­dak perlu menjelaskan lagi. Faktanya me­mang demikian, BOS hanya dapat meng­gratiskan SD-SMP di desa. Semoga tanggapan balik ini dapat menjadi ruang dialog yang lebih terbuka bagi kebijakan pendidikan nasional di masa mendatang.

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Thursday, 30 May 2013 17:26  

      Items details

      • Hits: 1088 clicks
      • Average hits: 13.6 clicks / month
      • Number of words: 1384
      • Number of characters: 11103
      • Created 6 years and 8 months ago at Friday, 02 March 2012 by Administrator
      • Modified 5 years and 6 months ago at Thursday, 30 May 2013 by Suherman

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 119
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091402
      DSCF8754.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC