.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

      KORAN TEMPO KAMIS, 16 JULI 2009

      Memelototi Kinerja Menteri Pendidikan Nasional

      Darmaningtyas, pengamat pendidikan di jakarta

      Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) pada periode 2004-2009 termasuk menteri yang banyak disorot oleh publik. Ada beberapa hal yang membuatnya jadi sorotan. Pertama, bebe­rapa kebijakannya memang kontroversial, seperti misalnya ngototnya untuk mempertahankan ujian nasional sebagai penentu kelulusan, pengadaan buku elektronik, pengesahan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, dan yang terakhir iklan sekolah gratis yang ternyata bohong belaka. Di sisi lain, dampak kebijakan Mendiknas itu dirasakan oleh sekitar 30 juta anak yang bersekolah dari TK sampai SMTA, dan tidak terelakkan dirasakan pula oleh mahasiswa di perguruan tinggi (PT). Orang tua wali murid juga harus turut merasakan dampak langsung kebijakan Mendiknas, karena orang tualah yang memikul beban ekonomi dari seluruh biaya pendidikan itu.

      Tapi, budaya masyarakat kita yang dikenal bisu, sering menyebabkan orang tua Jidak mampu berkutik menghadapi kebi­jakan Mendiknas, termasuk yang memberatkan. Paling mereka mengeluh saja di belakang. Tapi, bila diajak bersatu menentang kebijakan tersebut, mereka menolak dengan berbagai alasan, terutama yang se­ring dijadikan alasan adalah tidak ingin menjadikan anaknya sebagai korban. Takut akan bayang-bayang terhadap sanksi itulah yang membuat masyarakat sering menyerah kepada keadaan yang tidak menyenangkan. Kondisi yang sama dialami oleh guru. Meski kenyataannya sering diperlakukan tidak adil, umumnya guru hanya berani menggerutu di belakang.

      Selama lima tahun terakhir dalam Kabinet Indonesia Bersatu, khususnya dalam bidang pendidikan, dapat disebutkan banyak muncul inovasi untuk perbaikan pelayanan pendidikan, seperti misalnya penerapan ke­bijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemberlakuan batasan buku pelajaran untuk lima tahun yang kemudian dilanjutkan dalam bentuk buku elektronik (E-book), pengangkatan guru bantu menjadi guru pegawai negeri sipil, sertifikasi guru, dan yang terakhir adalah iklan pendidikan gratis. Sayang, inovasi-inovasi tersebut sekaligus disertai dengan kegagalannya. Tidak semua kebijakan akan dibahas dalam kesempatan kali ini, melainkan beberapa kebi­jakan saja yang dapat dibahas, mengingat keterbatasan ruang yang tersedia tapi sudah dapat menggambarkan secara utuh kinerja Mendiknas selama lima tahun terakhir.

       

      Pengangkatan guru baru

      Pengangkatan guru honorer yang berstatus guru bantu menjadi guru PNS merupakan langkah maju dibandingkan de­ngan kebijakan presiden sebelumnya. Pe­ngangkatan guru bantu itu dimaksudkan menjawab dua hal, yaitu mencukupi kebutuhan guru yang masih kurang dan sekaligus menyiapkan pengganti para guru yang akan mengalami puncak pensiun pada 2010-2011; sekaligus juga memenuhi janji kampanye SBY-JK yang akan mengangkat para guru bantu menjadi guru PNS. Kebi­jakan ini secara obyektif telah menolong lebih dari 200 ribu guru honorer yang sudah mengajar lebih dari sepuluh tahun dan berstatus guru bantu untuk menjadi guru PNS, sehingga disyukuri oleh para guru yang terangkat menjadi guru PNS.

      Hanya, ini yang Mta sayangkan, dari segi peningkatan kualitas pendidikan, kebi­jakan ini kontraproduktif, mengingat tidak semua guru bantu itu berkualitas. Banyak di antara mereka sebetulnya sudah berkali-kali ikut tes menjadi guru PNS tapi tidak lolos. Jadi mereka diangkat menjadi guru PNS dengan kualitas koretan, sehingga ti­dak dapat diharapkan menjadi guru yang berkualitas, kecuali memenuhi kuota saja.

      Kebijakan pengangkatan guru bantu menjadi guru PNS juga merugikan sekolah-sekolah swasta tempat guru bantu itu mengajar sebelum diangkat menjadi PNS. Surat keputusan (SK) mereka sebagai guru PNS ternyata tidak jatuh ke sekolah asal (sekolah swasta), tapi jatuh ke sekolah-sekolah negeri. Akibatnya, sekolah-sekolah swasta tem­pat asal mengajar kehilangan guru yang berpengalaman. Mendiknas kelihatan tidak memiliki kepekaan terhadap masalah ini, sehingga mempersilakan sekolah-sekolah swasta berjuang sendiri mendapatkan guru baru. Mendiknas tidak punya kepekaan bahwa yang bersekolah di sekolah-sekolah swasta itu juga membayar pajak.

      Sertifikasi guru

      Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bagi guru-guru yang dalam tugas dilakukan dengan cara memberikan tunjangan profesional bagi mereka yang sudah lolos ikut sertifikasi. Sertifikasi guru itu sendiri merupakan amanat dari UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sayang, anggaran pemerintah yang terbatas membuat proses sertifikasi itu dilakukan secara bertahap, setahun hanya sekitar 200 ribu guru. Padahal jumlah guru kita, baik negeri maupun swasta, sekitar 2,7 juta. Dengan demikian, mungkin baru sepuluh tahun kemudian proses sertifikasi itu akan selesai. Sistem kuota inilah yang menimbulkan ketidak adilan antara guru yang sudah mengikuti sertifikasi dan yang belum.

      Celakanya, mereka yang sudah lolos program sertifikasi pun sanipai sekarang belum menerima tunjangan profesional. Tidak jelas di mana letak permasalahannya, karena yang muncul ke media massa adalah saling lempar tanggung jawab an­tara Departemen Pendidikan Nasional dan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Orang daerah mengatakan dana belum turun, sedangkan orang pusat me­ngatakan dana sudah didrop ke daerah. Belakangan muncul inf ormasi di media massa bahwa tunjangan profesional belum dibayarkan, karena Menteri Keuangan ti­dak punya landasan hukum yang kuat un­tuk mengeluarkannya dan menanti kepu­tusan presiden. Konon keputusan yang dimaksudkan sudah keluar, tapi tunjangan profesional belum dibayarkan pula. Akhirnya sampai sekarang baru sebagian kecil (kurang dari 10 persen) guru yang sudah menerima tunjangan profesional secara rutin. Selebihnya baru menikmati janji peningkatan kesejahteraan guru.

      Kebijakan perbukuan

      Kebijakan perbukuan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dimaksudkan untuk merespons keluhan masyarakat tentang kecenderungan ganti buku setiap semester. Kebijakan pertama melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 11 Tahun 2005 yang mengatur masa berlaku buku pelajaran lima tahun. Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), yang anggota-anggotanya selama itu memasok buku-buku pelajaran, dapat menerima Permendiknas ini. Tapi sayang, Permendiknas itu belum dilaksanakan secara penuh, sudah muncul Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2008 me-ngenai buku elektronik, di mana pemerin­tah membeli hak cipta sebuah naskah pendidikan dan masyarakat dapat mengunduh maupun memperbanyak dari Internet, atau yang dikenal dengan kebijakan buku elek­tronik (E-book). Kebijakan ini dinilai mencederai para penerbit buku pelajaran yang sudah telanjur bekerja berdasarkan Per­mendiknas No. 11 Tahun 2005.

      Selain itu, kebijakan E-book menimbul­kan kelangkaan buku pelajaran di daerah-daerah, terutama di luar Jawa, yang belum dapat mengakses Internet. Pada daerah yang sudah mudah mengakses Internet pun terjadi kelangkaan buku pelajaran, karena sekolah sudah telanjur tidak menyediakan buku, tapi di sisi lain mengunduh dari In­ternet untuk dicetak sendiri itu ternyata berbiaya lebih mahal daripada membeli' buku "jadi" yang dicetak oleh para pener­bit. Akhirnya, kebijakan ini pun dapat dikatakan gagal, termasuk gagal dalam mengembangkan budaya baca masyarakat.

      BOS dan sekolah gratis

      Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dirancang sebagai mekanisme untuk menggratiskan sekolah. Tapi pada tingkat implementasinya, kebijakan ini tidak mampu menggratiskan. Sebab, seperti sering diakui oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Suyanto, BOS itu hanya mampu mencakup 30 persen dari total biaya operasional sekolah menurut standar pelayanan minimum. Di desa-desa, BOS memang dapat menggratiskan biaya pendidikan murid SD-SMP. Tapi di kota, rasanya sulit BOS dapat menggratiskan biaya sekolah. Selain itu, BOS selalu datang tiga bulan di belakang sehingga sekolah mesti harus mencari uang talangan terlebih dulu.

      Bila sekarang Departemen Pendidikan Nasional gencar mengiklankan sekolah gratis, itu sebetulnya memicu konflik an­tara masyarakat dan sekolah. Di satu sisi, masyarakat tahu dari Man di media massa bahwa pendidikan gratis sekarang ada di mana-mana, sehingga ketika menyekolahkan anaknya pun maunya gratis. Di sisi lain, pihak sekolah mengalami kesulitan finansial karena uang BOS datang belakangan. Tapi, ketika sekolah akan memungut bayaran dari orang tua, pasti muncul penolakan dan mereka menuduh sekolah tidak taat aturan. Selain menimbulkan konflik horizontal antara sekolah dan masyarakat, iklan pendidikan gratis dapat menyebabkan terjadinya krisis keuangan sekolah. Karena itu, Mendiknas perlu segera menyetop iklan pendidikan gratis tersebut dan mengalihkan dananya untuk menyelenggarakan pendidikan gratis beneran, daripada mempertahankan iklan yang penuh kebohongan.

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Thursday, 30 May 2013 17:26  

      Items details

      • Hits: 1265 clicks
      • Average hits: 15.8 clicks / month
      • Number of words: 1533
      • Number of characters: 12354
      • Created 6 years and 8 months ago at Friday, 02 March 2012 by Administrator
      • Modified 5 years and 6 months ago at Thursday, 30 May 2013 by Suherman

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 171
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091491
      DSCF8768.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC