.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      Masihkah Ada Asa bagi Masyarakat Miskin?


      Republika 17 Januari 2012

      Oleh : Makmun Syadullah (Peneliti Utama Badan Kebijakan Fiksikal kementrian keuangan)

      Masalah kemis­kinan bukan hanya monopoli Indone­sia, namun menjadi masalah fenomenal di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang. Begitu kompleksnya masalah kemiskinan ini karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan juga tidak dapat dipisahkan dari pengangguran, bahkan dua hal ini tidak dapat dipisahkan, setiap ada pengangguran pasti ada kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan. Tinggal bagaimana negara menyiasatinya agar pengangguran dan kemiskin­an dapat ditekan seminimal mungkin karena berdampak untuk kemajuan dan perkembangan suatu negara.

      Memberi Kail

      Ada pepatah yang menyebutkan, "bila ingin membantu si miskin jangan berikan ikannya, tapi cukup berikan kailnya". Bagi pemerintah, pepatah ini tampaknya belum cukup. Hal ini dibuktikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pemerintah bukan saja memberikan kail, pemerintah bahkan telah memberikan ikan, kail, jala, perahu, sampai mengajari cara memancingnya.

      Kail, jala, dan perahu diberikan dalam bentuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), baik untuk pelaku usaha mikro, kecil, maupun menengah. Ikan diberikan dalam bentuk bantuan operational siswa (BOS), beasiswa untuk siswa miskin, Jaminan Kesehatan Masyara­kat, program keluarga harapan, dan beras untuk masyarakat miskin (raskin).

      Pemerintah mengajari cara memancing melalui berbagai prog­ram PNPM, seperti PNPM perdesaan, PNPM perkotaan, PNPM infrastruktur perdesaan, PNPM daerah tertinggal dan khusus, serta PNPM infrastruktur sosial ekonomi wilayah.

      Besarnya perhatian pemerintah pada masalah kemiskinan tercermin pada alokasi anggaran untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada 2005, pemerintah mengalokasikan Rp 23,4 triliun dan pada 2012 meningkat menjadi sekitar Rp 99 triliun. Besarnya alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan ini sejalan dengan janji pemerintah yang akan membuat APBN semakin prokemiskinan (pro poor).

      Penanggulangan kemiskinan juga ditempuh pemerintah melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Alokasi anggaran pemerintah un­tuk penciptaan lapangan kerja, khususnya melalui pembangunan infrastruktur dan pertanian pada 2005 mencapai Rp 40,3 triliun. Dan pada 2012, meningkat men­jadi Rp 240,8 triliun. Alokasi ang­garan ini juga sejalan dengan keinginan pemerintah yang: mem­buat APBN semakin propenciptaan lapangan kerja (pro job).

      Efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan menuai pro dan kontra. Pemerintah mengklaim telah membuahkan hasil yang dibuktikan dari rasio jumlah penduduk miskin yang te­rus menurun dari tahun ke tahun. Pada 2005, jumlah penduduk miskin mencapai 16 persen dari jum­lah penduduk dan pada 2011 diperkirakan tinggal antara 11,5 sampai 12,5 persen. Penurunan rasio penduduk miskin ini merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan peningkatan kesejahteraan nasional.

      EPS mencatat per September 2011, jumlah penduduk yang masuk kategori sangat miskin sebanyak 10,09 juta orang (4,17 per­sen), sedangkan yang miskin 19.79 juta (8,19 persen). Sementara, yang hampir miskin mencapai 27,82 juta (11,5 persen). Selama Periode Maret 2011-September 2011 penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,09 juta orang (dari 11,05 juta orang pada Maret 2011 menjadi 10,95 juta orang pada September 2011), sementara di daerah perdesaan ber­kurang 0,04 juta orang (dari 18,97 juta orang pada Maret 2011 men­jadi 18,94 juta orang pada September 2011).

      Terlepas dari pro dan kontra, efektivitas program penanggu­langan kemiskinan, Presiden Susilo Bambang Yudoyono pernah mengingatkan bahwa kemiskinan tidak bisa diatasi hanya dengan memasang iklan, seminar, atau memasang poster. Pernyataan Pre­siden ini jelas merupakan kritikan kepada kementerian terkait yang mengani masalah kemiskinan. Faktanya, masih sering dijumpai berbagai seminar dan workshop di hotel mewah dengan AC yang dingin membahas masalah pe­ngentasan kemiskinan.

      Budaya seminar, pasang iklan dan poster untuk program penang­gulangan kemiskinan menunjuk­kan bahwa program yang disusun kementerian terkait belum tepat sasaran. Untuk itu ke depan, prog­ram-program seperti ini harus dikurangi melalui pembatasan alo­kasi anggaran.

      Peningkatan efektivitas penang­gulangan kemiskinan sudah sepantasnya. menjadi prioritas. Ber­bagai program dan kegiatan pe­nanggulangan kemiskinan yang tersebar pada berbagai kementeri­an harus lebih disinergikan agar benar-benar optimal dan efektif dalam pelaksanaannya. Program juga harus difokuskan pada ke­giatan yang mempunyai manfaat nyata bagi masyarakat miskin da: dapat menjangkau lokasi ata daerah miskin yang mempunyai jumlah masyarakat miskin yan besar.

      Penanggulangan kemiskina: juga tidak dapat dilepaskan dai kemampuan pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Menurt Suryamin, Pelaksana Tugas (PI' Kepala BPS, bahwa dari tahu ke tahun terjadi penurunan kemiskinan, akan tetapi penurunannya tidak terlalu drastis. Hal ini disebabkan penduduk miskin berhu bungan erat dengan inflasi. He ini dibuktikan selama period Maret-September 2011, beberap komoditas bahan pokok, seper minyak goreng, gula pasir, cabai rawit, dan cabai merah mengalan penurunan harga ecerannya masing-masing sebesar 0,35 persei 2,72 persen, 61,28 persen, da 30,51 persen. Penurunan tingkat inflasi ini searah dengan turunya jumlah penduduk miskin pada periode tersebut.

      Besarnya alokasi APBN untu penanggulangan kemiskinan tida akan memberikan asa bagi si miskin, sepanjang program-program yang ditawarkan tidak tepat sasaran. Untuk itu pengelola program pengentasan kemiskina harus menyasar dengan tepat pada masyarakat miskin yang memang selayaknya dibantu sehingga angka kemiskinan bisa ditekan dengan lebih cepat.

      Pengentasan kemiskinan juga harus menggunakan pendekatan menjadikan si miskin sebagai subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. Pola pikir yang menjadikan si miskin sebagai objek pembangunan tidak akan pernah membuahkan hasil. penkatan seperti ini hanya memakskan program pemerintah kepada masyarakat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Sudah saatnya si miskin dilibatkan dala perencanaan penanggulan kemiskinan sehingga program akan menjadi lebih efektif.




      Comments
      boem   |2012-07-12 03:45:24
      filenya lum lngkap,,,
      boem  - ADA   |2012-07-12 03:51:25
      thankz, uda membantu dlam menyusun tugas saya
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

       

      Items details

      • Hits: 1910 clicks
      • Average hits: 24.2 clicks / month
      • Number of words: 3017
      • Number of characters: 25202
      • Created 6 years and 7 months ago at Tuesday, 10 April 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 156
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091399
      Dialog_Peradaban.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC