.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      MEDIA INDONESIA

      Makelar Gelar

      Oleh

      Ahmad Baedowi

      Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta

      ISTILAH makelar kasus (markus) sangat ramai menjadi bahan perbincangan publik, apalagi setelah terbongkarnya rekaman pembicaraan Anggodo dengan beberapa pejabat di lingkungan kepolisian dan kejaksaan. Istilah makelar bisa jadi berkonotasi positif jika kata yang digunakan sesudahnya adalah tanah (kata benda), seperti makelar tanah, bukan kasus (kata sifat). Makelar tanah memasang tarif secara terbuka terhadap siapa saja orang yang akan menjual atau membeli tanah. Berbeda dengan makelar tanah, makelar kasus tak memasang tarif secara terbuka tetapi se­cara sembunyi-sembunyi. Bagaimana dengan makelar gelar? Ini merupakan isu lama dalam dunia pendidikan kita, tetapi marak kembali menjadi pembi­caraan publik akhir-akhir ini karena terungkapnya beberapa kasus penjualan gelar yang dilakukan beberapa perguruan tinggi.

       

      Makelar gelar berkeliaran di kantor-kantor bertingkat, di perrguruan tinggi, bahkan di dinas-dinas. Bentuknya bisa bermacam-macam. Ada universitas atau perguruan tinggi dengan nama aneh dan tak jelas yang menawarkan program sarjana dengan jalan singkat dan padat. Hanya beberapa kali mengikuti kuliah, maka ijazahnya pun diperoleh. Ada juga para makelar yang berdomisili di dinas-dinas dan kantor Kandepag yang menawarkan jasa kepada para guru untuk memperoleh sertifikat dalam rangka menunjang perolehan gelar sertifikasi program guru dilakukan dengan cara balas jasa, yakni jika proses sertifikasi dipenuhi, si guru harus bersedia dipotong dana sertifikasinya sesuai dengan persentase yang disepakati. Makelar gelar pun berlangsung di sekolah-sekolah, terutama ketika musim ujian nasional berlangsung. Tidak terhitung makelar-makelar gelar lain yang berbentuk joki masuk perguruan tinggi, joki untuk mencari kerja, hingga makelar dana 'bos {bantuan operasional sekolah). Semua bentuk dan praktik permakelaran dalam dunia pendidikan tentu saja identik dengan tindakan korupsi. Secara definitif, korupsi pendidikan adalah bentuk lain dari penyalahgunaan wewenang otoritas pendidikan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri (Kalnins, 2001). Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, laporan Bank Dunia tahun 2005 bahkan menyebutkan bahwa tingkat kebocoran anggaran bidang pendidikan di negara-negara berkembang mencapai 80%. Masalah yang rentan dirasuki isu korupsi di lingkungan pendidikan di antaranya adalah suap atau imbalan dalam proses rekrutmen guru dan promosi jabatan kepala sekolah, serta pembayaran tidak sah untuk pintu masuk sekolah yang kesemuanya berdampak pada rendahnya mutu pelayanan pendidikan dan berbiaya tinggi (Halak & Poisson, 2005). Karena itu, isu korupsi dalam dunia pendidik­an sebenarnya bukanlah isu sederhana yang bisa diselesaikan dengan persoalan kurikulum, rnelainkan yang ikut perubahan sistem secara keseluruhan.

      Sebagai praktik koruptif, makelar gelar di lingkungan pendidikan kita harus dimusnahkan. Dari mana memulainya? Buatlah proteksi di sekolah masing-masing, dengan cara membangun kesadaran peradaban dan budaya sekolah yang sehat, jujur, dan bersih. Syaratnya sangat sederhana, yaitu adanya kesediaan dari komunitas seko­lah untuk mau dikritik, bersikap ter­buka, dan transparan. Jika komitmen terhadap tiga hal ini bisa disepakati, barulah dibuat program aksi yang dapat mengikat proses kesadaran komunitas sekolah seperti kesediaan untuk tidak melakukan praktik mencurangi sekolah (no cheating), melarang berkelahi (no fighting), dan sebagainya.

      Kebutuhan untuk membentuk budaya sekolah (school culture) yang sehat dan dapat dijadikan sebagai com­mon platform bersama dalam mengagendakan pendidikan antikorupsi jauh, dengan demikian akan rnenjadi lebih baik dan murah. Jika budaya kita “definisikan sebagai seperangkat nor­ma, nilai, kepercayaan, dan tradisi yang berlangsung dari waktu ke waktu, budaya sekolah adalah satu set ekspektasi dan asumsi dari norma, nilai, dan tradisi yang secara diam-diam mengarahkan seluruh aktivitas personel sekolah (Peterson, 1998). Karena budaya sekolah bukan suatu entitas statis, maka proses pembentukan norma, nilai, dan tradisi sekolah akan terus berlangsung melalui interaksi dan refleksi terhadap kehidupan dan dunia secara umum (Finnan, 2000). Dalam bahasa Hollins (1996), sebagai agen perubahan, sekolah dibentuk oleh praktik dan nilai bu­daya serta merefleksikan norma-norma dari masyarakat tempat mereka masih sedang dikembangkan. Atau seperti hidrogen yang merupakan elemen utama air, maka nilai-nilai dalam masyarakat juga merupakan bagian dari budaya sekolah.

       

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Thursday, 30 May 2013 17:31  

      Items details

      • Hits: 955 clicks
      • Average hits: 11.8 clicks / month
      • Number of words: 1741
      • Number of characters: 13826
      • Created 6 years and 9 months ago at Monday, 27 February 2012 by Administrator
      • Modified 5 years and 6 months ago at Thursday, 30 May 2013 by Suherman

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 144
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091492
      DSCF8754.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC