.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Literasi Media
E-mail

Sesat Pikir Kepemilikan Media


Artikel Sabam Leo Batubara berjudul "Menyikapi Kepe­milikan Media" (Kompas, 26 Desember 2011) me-nyatakan, pemusatan kepemilikan media penyiaran swasta tidak melanggar undang-undang. Leo juga mengambil contoh sistem Amerika dan Australia, di mana kepemilikan media penyiaran swasta berpusat pada beberapa kelompok bisnis saja.

Ada beberapa catatan mendasar untuk merespons artikel itu. Pertama, regulasi media pe­nyiaran berbeda dengan regulasi media cetak. Artikel Leo meng­ambil preseden bisnis media ce­tak di Indonesia dengan oplah tinggi (Kompas, 500.000 ekseniplar). Berangkat dari contoh ter-sebut dia berargumen bahwa pe­nyiaran swasta juga bisa melakukan dominasi penyiaran.

Meminjam milik publik

Pembandingan ini jelas me-nyesatkan, apalagi dalam teori regulasi media tidak bersifat ap­ple to apple, perbandingan yang dapat disetarakan. Secara bisnis, media cetak swasta boleh me-lakukan penetrasi pasar sekuat-kuatnya sepanjang diterima pembaca karena modus distribusi informasinya tidak memakai saluran frekuensi milik publik

Berbeda .dengan media penyi­aran swasta yang hanya bisa beroperasi karena dipinjami fre­kuensi, sebagaimana disinggung paragraf kedua artikel Leo. Pembatasan terhadap media penyi­aran swasta juga perlu dilakukan karena prinsip kelangkaan fre­kuensi (scarcity theory) dan per­vasiveness, yaitu kemampuan media penyiaran masuk ke ranah domestik tanpa diundang.

Read more...
 
E-mail

Upaya Dongkrak Budaya Ilmiah

SUKRON MA'MUN

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) mengeluarkan kebijakan yang cukup mengejutkan bagi dunia akademik perguruan   tinggi,   yaitu   adanya   Surat Edaran Nomor 152/E/T/2012 tentang Syarat Kelulusan Menulis Kaiya Ilmiah pada Jurnal Bagi Program Sarjana, Magister, dan Doktoral. Surat edaran tersebut menyatakan kewajiban memublikasi karya pada jurnal   ilmiah sebagai syarat kelulusan sarjana, jurnal nasional terakreditasi bagi mahasiswa program magister, dan jurnal interna-sional bagi program doktoral.

Kemendikbud memastikan bahwa surat edaran tersebut akan berlaku mulai Agustus tahun ini. Sontak beragam tanggapan mencuat sebagai protes atas kebijakan tersebut. Berbagai kalangan menilai, kebijakan terse­but terlalu dipaksakan dan perlu ditinjau ulang. Kebijakan ini juga dinilai akan menimbulkan problem, terutama terkait dengan semakin lambatnya mahasiswa menyelesaikan studi se­bagai akibat sulitnya memublikasikan karyanya.

.       Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTSI) yang juga rektor UII Yogyakarta Prof Edy Suandi Hamid menyatakan keberatan atas ke­bijakan tersebut, Meskipun kebijakan tersebut memiliki tujuan yang baik untuk peningkatan mutu indeks aka­demik di Indonesia, tapi perlu pengaturan yang tepat untuk mewujudkannya (Republika, 14/2). Senada dengan itu, beberapa akademisi juga menyatakan kekurangsepahamannya dengan Ke­mendikbud.

Terlecut indeks publikasi

Keluarnya kebijakan tersebut di-sinyalir merupakan keprihatinan Kemendikbud atas prestasi ilmiah dunia akademik perguruan tinggi di Indone­sia. Ribuan perguruan tinggi dari universitas, institut, sekolah tinggi, dan akademi yang ada sejauh ini tidak mampu memberikan kontribusi yang memadai dalam publikasi karya ilmiah atau riset. Kenyataannya, ratusan ribu lulusan perguruan tinggi tersebut sa-ngat minim mendapatkan publikasi il­miah.

Menurut data yang dilansir oleh Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI) hingga Mei 2011, tidak kurang 7000 jurnal ilmiah terdaftar. tapi hanya 4,000 yang aktif terbit. Dari sekian ribu jurnal, hanya 406 jurnal ilmiah yang terakreditasi dan 250 jur­nal PT yang terakreditasi. Sementara, yang terakreditasi oleh Ditjen Pen­didikan Tinggi hanya berjumlah 121 buah jurnal.

Jumlah tersebut bagi Kemendikbud tentu sangat memprihatinkan, mengingat negara-negara lain memiliki jum-lah yang lebih tinggi. Data yang dirilis oleh Scomagojr, Journal, and Country Rank pada 2011 menunjukkan fakta dalam hal ini. Indonesia menempati posisi ke-64 dari 236 negara yang di-rang-king. Sepanjang 1996-2010, Indonesia memiliki 13.037 buah jurnal ilmiah, jauh tertinggal dari Malaysia yang me­miliki 55.211 jurnal dan Thailand se-banyak 58.931 jurnal.

Read more...
 
E-mail

Sesat Pikir Kepemilikan Media


Artikel Sabam Leo Batubara berjudul "Menyikapi Kepe­milikan Media" (Kompas, 26 Desember 2011) me-nyatakan, pemusatan kepemilikan media penyiaran swasta tidak melanggar undang-undang. Leo juga mengambil contoh sistem Amerika dan Australia, di mana kepemilikan media penyiaran swasta berpusat pada beberapa kelompok bisnis saja.

Ada beberapa catatan mendasar untuk merespons artikel itu. Pertama, regulasi media pe­nyiaran berbeda dengan regulasi media cetak. Artikel Leo meng­ambil preseden bisnis media ce­tak di Indonesia dengan oplah tinggi (Kompas, 500.000 ekseniplar). Berangkat dari contoh ter-sebut dia berargumen bahwa pe­nyiaran swasta juga bisa melakukan dominasi penyiaran.

Meminjam milik publik

Pembandingan ini jelas me-nyesatkan, apalagi dalam teori regulasi media tidak bersifat ap­ple to apple, perbandingan yang dapat disetarakan. Secara bisnis, media cetak swasta boleh me-lakukan penetrasi pasar sekuat-kuatnya sepanjang diterima pembaca karena modus distribusi informasinya tidak memakai saluran frekuensi milik publik

Berbeda .dengan media penyi­aran swasta yang hanya bisa beroperasi karena dipinjami fre­kuensi, sebagaimana disinggung paragraf kedua artikel Leo. Pembatasan terhadap media penyi­aran swasta juga perlu dilakukan karena prinsip kelangkaan fre­kuensi (scarcity theory) dan per­vasiveness, yaitu kemampuan media penyiaran masuk ke ranah domestik tanpa diundang.

Read more...
 
E-mail

Sebelum Publikasi di Jurnal Ilmiah

GINUS PARTADIREDJA

Staf Pengajar Program Studi S2 llmu Kedokteran Dasar dan Biomedis, Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta


Baru-baru ini, Ditjen Dikti Kemendiknas mengeluarkan surat edaran (No 152/E/T/2012) yang mewajibkan publikasi skripsi. SI, tesis S2, dan disertasi S3 pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Sebagai sebuah langkah untuk memacu publikasi ilmiah, kebijakan ini patut diparesiasi. Hanya saja, ada banyak catatan yang perlu diperhatikan sebelum kebijakan ini di-implementasikan.

Beberapa di antaranya sudah disuarakan oleh kalangan akademisi, seperti terbatasnya jumlah jurnal ilmiah di In­donesia untuk menampung semua produk karya ilmiah perguruan tinggi (PT). Selain itu, juga soal waktu tunggu penerbitan yang bisa lebih dari satu tahun sejak makalah dikirim, di-review, diper-baiki, diserahkan kembali, dinyatakan diterima, hingga dipublikasikan dalam sebuah jurnal ilmiah. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi penghambat kelulusan mahasiswa.

Titik lemah

Sebenarnya, sebuah publikasi ilmiah hanyalah merupakan ujung produk dari proses panjang sebuah penelitian. Siasalah publikasi dalam jurnal hanya merupakan masalah hilir dari serangkaian masalah hulu dunia penelitian di pergijruan tinggi (PT). Apabila pemerintah berkomitmen untuk membenahi masalah publikasi ilmiah di PT, seharusnya tidak memecahkan masalah tersebut secara parsial di muaranya sa­ja, tetapi juga berupaya mengurai masalah secara komprehensif mulai dari pangkalnya.

Read more...
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 36

Selamat Datang Sahabat ^_^
Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

Kemiskinan

Literasi Sains & Teknologi

Artikel Pilihan


Artikel Utama

Statistik Anggota

  • Total Anggota 10,788
  • Sedang Online 140
  • Anggota Terakhir Robertrab

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_counterTotal9091309
DSCF8790.jpg

Kalender & Agenda

November 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Contoh Proposal

Contoh Proposal

Google+ Facebook Twitter mail SC