.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kurikulum
E-mail

 

SENIN, 18 JANUARI2010 I   MEDIA INDONESIA

Ujian Nasional Pasca penolakan Kasasi Pemerintah

Oleh Elin Driana

Mendalami Bidang Riset dan Evaluasi Pendidikan, Salah Seorang Koordinator Education Forum

AKHIRNYA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun berbicara tentang kebijakan ujian nasional (UN). Sikap presiden terhadap UN sebenarnya telah lama ditunggu, terlebih karena Presiden RI merupakan tergugat I dalam gugatan warga negara perihal penyelenggaraan UN yang telah sampai pada tahap penolakan terhadap kasasi yang diajukan pemerintah.

Gugatan terhadap kebijakan UN ini merupa­kan yang pertama kalinya dilakukan di Indone­sia dengan puncaknya penolakan kasasi peme­rintah. Oleh karena itu, tidak berlebihan unruk menjadikan putusan pengadilan sebagai momen­tum unruk mengevaluasi secara total kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Namun, penyikapan presiden tampaknya masih terbatas pada aspek-aspek teknis pelaksanaan UN melalui dua opsi yang diajukan. Pertama, melaksanakan UN dengan memberlakukan ujian ulangan. Kedua, menggunakan model evaluasi belajar tahap akhir nasional (ebtanas) yang pernah diberlakukan di tahun-tahun sebelumnya.

Last Updated on Wednesday, 22 February 2012 08:11 Read more...
 
E-mail

KOMPAS 26 NOVEMBER 2009

 

Tinjau ulang ujian nasional

 

Oleh ANITA LIE

Mahkamah Agung kemba-li memenangkan gugat-an masyarakat lewat ci­tizen law suit terkait penyeleng-garaan ujian nasional.Kasasi yang diajukan pemerintah yang menolak putusan pengadilan tinggi soal kemenangan masyarakat atas gugatan uji­an nasional dinyatakan ditolak MA (Kom-pas, 25/11/2009). Keputusan MA ini me-nunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang esensi pendidikan daripada yang ditunjukkan Depdiknas yang bersikukuh melaksanakan ujian nasional.

Berbagai argumentasi sudah dikemu-kakan para pakar, pemerhati, praktisi pen­didikan, orangtua, dan siswa sendiri untuk menggugat kebijakan ujian nasional. Se-mentara pemerintah masih akan kembali melakukan upaya hukum terakhir, yakni pengajuan peninjauan kembali. Sebaiknya semua pihak yang terlibat proses hukum ini bersikap arif dan mempertimbangkan realitas penyelenggaraan ujian nasional dan prinsip-prinsip evaluasi pendidikan.

Last Updated on Wednesday, 22 February 2012 08:05 Read more...
 
E-mail

 

KOMPAS, KAMIS, 30 APRIL 2009

 

Soal Ujian Nasional

 

secara logis, bila segi-segi yang diukur UN berupa aspek-aspek materi mata pelajaran, itu seolah "sama" dengan pelaksanaan penilaian sumatif. Tujuan sumatif untuk mengukur sejauh mana tujuan kurikuler (tujuan mata pelajaran) telah tercapai. Segi-segi yang diukur sumatif adalah tujuan-tujuan kurikuler mata pelajaran. Alat ukur-nya menggunakan (biasanya) soal-soal tes tertulis. Pelaksanaannya dilakukan pada akhir unit pendi-dikantertentu.

Oleh karena itu, dengan sumatif menunjukkan data/informasi me-ngenai tingkat ketercapaian tujuan kurikuler. Data/informasi sumatif menggambarkan indikator tingkat mutu kurikuler (mata pelajaran). Bukankah pelaksanaan UN untuk mengukur sejauh mana ketercapaian indikator tingkat mutu pendidikan, baik secara nasional, maupun lokal dan sekolah? Sehubungan dengan itu, UN yang dilaksanakan saat ini mesti mengubah segi-segi yang diukurnya. Ke depan, UN semestinya mengukur segi-segi yang tersirat pada tujuar (lembaga) pendidikan (sekolah).

Last Updated on Wednesday, 22 February 2012 07:43 Read more...
 
E-mail

Media Indonesia 20 november 2009

 

Derita UN

HARUSKAH sebuah kesadaran sosial selalu bermula dari sebuah kontroversi yuridis? Jika ya, bukankah ini berarti suatu bentuk kejanggalan dari produk dan proses pendidikan kita, saat seharusnya sebuah kesadaran moral harusnya ber­mula dan tumbuh? Atau jangan-jangan akan ada lagi gelombang protes dari masyarakat yang menolak ujian nasional (UN) seperti penolakan terhadap kriminalisasi KPK?Para punggawa pendidikan di kementerian pendidikan harus mau diuji, dikritik, sekaligus dievaluasi bahwa keluarnya putusan Mahkamah Agung yang melarang pelaksanaan ujian na­sional (UN) merupakan bentuk peniegasan legal bahwa sistem evaluasi akhir pendidikan di In­donesia masih banyak masalah. Untuk memperbaikinya, perlu dilakukan evaluasi total terhadap model dan sistem pelaksanaan UN. Tidak bisa diragukan, bahwa angka kelulusan siswa secara nasional yang pertahunnya di atas 90% tidak serta-merta mengindikasikan kesuksesan pemerintah. Karena, praktik UN sendi ri banyak sekali terjadi kecurangan berjemaah dilakukan, baik oleh birokrat yang ingin daerah nya diang-gap paling tinggi angka kelulusannya, para guru yang tidak ingin disalahkan karena kompetensinya rendah, hingga orang tua yang tidak ingin anaknya tidak lulus. Bagi orang tua, ketidaklulusan anaknya dapat mengganggu ekonomi keluarga, selain rasa malu.

Last Updated on Wednesday, 22 February 2012 07:20 Read more...
 


Page 3 of 3

Selamat Datang Sahabat ^_^
Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

Kemiskinan

Literasi Sains & Teknologi

Artikel Pilihan


Artikel Utama

Statistik Anggota

  • Total Anggota 10,797
  • Sedang Online 115
  • Anggota Terakhir Suwardi

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_counterTotal9124678
Dialog_Peradaban.jpg

Kalender & Agenda

November 2019
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Contoh Proposal

Contoh Proposal

Google+ Facebook Twitter mail SC