.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kurikulum
E-mail

 

KORAN TEMPO, SELASA, 5 JANUARI 2010

Jiwa Kewirausahaan dan Peluang Kurikulumnya


Rumtini Swamiksan,

Masih hangat dalam ingatan kita sebuah wacana yang dilontarkan oleh Presiden beberapa waktu yang lalu sebagai pesan kepada Menteri Pendidikan Nasional yang baru agar jiwa kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi ditumbuhkembangkan pada anak didik. Respons cepat berdatangan, baik dari masyarakat praktisi pendidikan maupun dari Departemen Pendidikan Nasional sendiri. Bahkan Departemen Pendi­dikan menyatakan akan mengeluarkan kurikulum tahun ajaran 2010/2011. Belajar dari pengalaman merupakan hal yang ba­ik, bahkan keharusan. Hanya sekadar mengingat ke belakang, tepatnya kepada pemikiran yang pernah dilontarkan oleh Menteri Malik Fajar tentang life skill. Kenapa sekarang seakan tenggelam?

Penulis berpendapat, suramnya suatu program begitu penggagasnya pergi kurang lebih me­rupakan akibat dari kurang kuatnya lapisan-lapisan konkret yang dipilih sebagai artikulasi dari sebuah konstruk. Juga ditambah dengan kebiasaan pengalokasian muatan ke dalam ruang-ruang yang telah padat. Ruang di sini terutama pada muat­an kurikulum, yang harus ditransfer guru ke anak didik. Pada kurikulum, hal itu bisa dipaksakan karena bersifat dokumen. Tetapi tidak demikian de­ngan guru dan anak didik, mengingat adanya keterbatasan kapasitas, yang jika telah penuh justru akan tumpah. Kembali pada pesan kewirausahaan, tulisan ini bertujuan, pertama, mengkaji kompleksitas kewira­usahaan sebagai variabel laten; kedua, bersikap kritis terhadap content kurikulum standar yang menurut penulis sangat tepat dan terkadang tumpang-tindih, untuk memberikan ruang bagi penanaman jiwa kewirausa­haan pada anak didik.

Last Updated on Monday, 27 February 2012 06:40 Read more...
 
E-mail

 

MEDIA INDONESIA, 1 SEPTEMBER 2008

 

Syarat Masuk Perguruan Tinggi Negeri

Oleh Syamsir Alam

Tim Pendidikan Yayasan Sukma

Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas, Fasli Jalal, mengusulkan supaya hasil ujian nasional siswa dapat dijadikan bahan pertimbangan akademik untuk dapat diterima pada perguruan tinggi negeri (PTN). Menurut Fasli Jalal, tes kompetensi jangan sampai diulang dua kali. Kalau memang dipandang perlu memberikan tes tambahan, bisa ditambah dengan tes bakat/skolastik. Usulan Fasli Jalal ini perlu dipikirkan dan dipertimbangkan dengan lebih serius karena usulan itu mengandung dua pesan berupa keingi­nan pemerintah untuk melembagakan uji­an nasional dan mengubah substansi selek­si masuk PTN. Pertama, usulan itu merupakan sebuah sinyal bahwa kebijakan pe­merintah tentang ujian nasional akan tetap sama dengan sebelumnya, yaitu sebagai penentu kelulusan siswa sebagaimana tersirat dari keinginan pemerintah untuk menggunakan hasil UN SMA sebagai persyaratan masuk PTN. Sebelumnya, skor UN SMA hanya digunakan sebagai penen­tu kelulusan. UN masih dipandang peme­rintah sebagai cara yang paling murah, mudah, dan efektif untuk mendorong dan meningkatkan mutu pendidikan.

UN sudah dianggap sebagai the magic one, yang dapat dengan mudah menyelesaikan berbagai persoalan ketimpangan yang terjadi pada dunia pendidikan saat ini. Pemerintah merasa lebih berhak dan memiliki kewenangan sehingga dapat dengan mudahnya mengabaikan aspirasi dan keinginan untuk mengkaji ulang penggunaan hasil UN yang sudah banyak disuarakan masyarakat baik melalui para pandit bidang pendidikan maupun masyarakat yang peduli pendi­dikan selama ini. Jangankan membuka ruang dialog dengan pihak-pihak yang berseberangan, pemerintah malah berencana akan memperluas penggunaan hasil UN SMA sebagai syarat masuk PTN. Kedua, keinginan pemerintah untuk mengubah/menambah substansi seleksi masuk PTN dengan tes skolastik sangat positif karena soal tes seleksi masuk PTN yang diguna­kan selama ini masih sangat terkait dengan kurikulum, sehingga potensi biasnya terhadap kandidat dari keluarga yang mampu (economically advantaged family) diduga akan sangat tinggi. Oleh karena itu, soal tes seleksi masuk PTN yang selama ini di­gunakan memang selayaknya diubah agar dapat lebih memberikan rasa keadilan bagi semua kandidat tanpa membedakan status ekonomi dan sosial mereka.

Last Updated on Friday, 24 February 2012 07:20 Read more...
 
E-mail

 

SEPUTAR INDONESIA, 17 JULI 2008

 

Sastra yang Mencerdaskan

Oleh Aprinus Salam,

Dosen Fakultas llmu Budaya UGM Yogyakarta

Beberapa tahun lalu Taufiq Ismail pernah mengeluhkan rendahnya minat baca para pelajar terhadap karya sastra. Bahkan, beliau mensinyalir, minat baca pelajar Jakarta terhadap karya sastra nyaris nol. Temuan Taufiq Ismail itu seperti melaporkan rendahnya peradaban nasional yang melanda bangsa Indonesia.

Itulah sebabnya, kemudian beliau menggalakan sastra masuk sekolah. Walaupun masih prematur, barangkali program penggalakan yang dikerjakan Taufiq Ismail dan ka-wankawan itu sudah perlu ditinjau kembali seberapa jauh hasil dan pengaruhnya.

Saya mendukung sepenuhnya program itu sejauh dimaksudkan bahwa para pelajar perlu dan penting membaca karya-karya sastra yang memberi pengetahuan dan cerita berbagai kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan perkembangan bu­daya teknologi di Indonesia.

Karya sastra yang mencerdaskan adalah karya yang memberi informasi, mengayakan pengalaman, memberikan pemahaman-pemahaman baru, memperbaiki kesadaran yang tidak benar (kesadaran palsu), dan secara keseluruhan mampu mengeksplorasi persoalan kemanusiaan.

Last Updated on Thursday, 30 May 2013 17:39 Read more...
 
E-mail

 

KOMPAS, JUMAT, 29 MEI 2009

 

UN, Bendungan Terakhir

 

Sejauh ini, ujian nasional merupakan satusatunya kebijakan tersisa yang menahan jebolnya bendungan keindonesiaan. Pada tahun-tahun terakhir ini, ruang publik terlalu hiruk pikuk oleh implementasi teknis kebijakan (ujian nasional/UN, serti-fikasi guru, dan wacana komersialisasi badan hukum pendidikan BHP). Kita telah mengabaikan arah besar politik pendidikan yang sedang berlangsung.

Beberapa kebijakan dan undang-undang kian jelas menunjukkan benang merah ancaman disintegrasi dan politik primordial atas nama desentralisasi pen¬didikan. Kenyataan ini mengentak kesadaran. Kita perlu berhenti sejenak dan melihat aneka kebijakan itu dalam satu rangkaian untuk menemukan titik-titik tergerasnya bendungan kebersamaan sebagai bangsa! Tanpa maksud membela UN yang substansi dan mekanisme-nya harus dirombak, tulisan ini mau menegaskan betapa sentral konsepsi UN bagi cita-cita keindonesiaan. Bersama kebijakan kurikulum, manajemen sekolah, pendanaan, dan guru, UN memberikan makna "nasionalnya" pendidikan yang tidak sekadar admmistratif-politis.

Last Updated on Wednesday, 22 February 2012 08:13 Read more...
 


Page 2 of 3

Selamat Datang Sahabat ^_^
Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

Kemiskinan

Literasi Sains & Teknologi

Artikel Pilihan


Artikel Utama

Statistik Anggota

  • Total Anggota 10,797
  • Sedang Online 123
  • Anggota Terakhir Suwardi

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_counterTotal9124534
DSCF8794.jpg

Kalender & Agenda

November 2019
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Contoh Proposal

Contoh Proposal

Google+ Facebook Twitter mail SC