.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kurikulum
E-mail

Permasalahan KTSP Belum Tuntas, Iringi Kurikulum 2013

oleh

Ridza Gandara

tired_at_work-resized-600.jpg

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam substansi kebijakannya memiliki standar isi, standar proses dan standar kompetensi lulusan. Hanya saja tidak ada standar penilaian praktis yang khusus mengarahkan guru untuk membuat sistem penilaian dalam pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan pelaksanaannya, kecuali pada tanggal 20 Juni 2007, barulah terbit sebuah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 20 yang mengatur tentang standar penilaian secara umum. Sangat terlambat.

Dalam runutan publikasi kebijakan kurikulum nasional, digulirkannya KTSP pada tahun 2006 dimulai dari penetapan Permendiknas Nomor 22 tentang Standar Isi pada tanggal 23 Mei 2006. Apa yang dimaksud standar isi adalah muatan kurikulum pendidikan nasional yang diperintahkan oleh pemerintah pusat agar dijalankan oleh masyarakat pada sekolah dan madrasah. Hanya saja mayoritas pejabat pemerintah dan para perumus KTSP menyatakan, bahwa masyarakat dibebaskan membuat muatan kurikulum masing-masing dengan syarat, ikuti standar isi yang dibuat oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan).

Ketika KTSP digulirkan tanggal 23 Mei 2006, ramai pula pewajiban mengikuti seminar bagi para guru yang tengah berlomba mengikuti sertifikasi guru dengan jalur portofolio. Seketika itu banyak seminar diadakan oleh banyak LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) seperti Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta, dan kampus eks-IKIP lainnya. Bahkan banyak pula organisasi kemasyarakatan yang berubah menjadi event organizer untuk mengadakan seminar tentang KTSP agar para peserta mendapat isi seminar dan sertifikatnya. Namun semua seminar yang muncul tidak berdampak maksimal, apalagi untuk menyelesaikan masalah keseharian para guru yang selalu bertanya, "bagaimana cara membuat KTSP untuk kelas..."

Tanggal 23 Mei 2006 menuju bulan Juli 2006, dimana bulan Juli adalah bulan dimana semua sekolah dan madrasah di Indonesia memulai tahun ajaran/pelajaran baru bagi para siswanya, ini adalah waktu yang sangat singkat. Bayangkan saja, bagaimana akan membuat kurikulum yang dipatok harus sesuai KTSP dalam waktu sesingkat itu, dari 23 Mei ke bulan Juli. Sekira 40 hari, guru diharuskan membuat kurikulum yang sesuai dengan KTSP. Namun isu yang terus berhembus di kalangan masyarakat adalah bahwa KTSP bukan kurikulum sentralistik, melainkan semua warga pendidikan dibebaskan membuat kurikulum masing-masing. Ada yang kurikulumnya masih memakai kurikulum 1994, 2003, 2004, dan lainnya itu tinggal disesuaikan saja dengan Permendiknas yang mengatur tentang Standar Isi.

Rupanya pemerintah dan BSNP masih gamang dengan kebijakan kurikulum nasional yang baru saja dibuat dan dipublikasikannya. Di satu sisi secara hukum ada dua Permendiknas yang ditetapkan, namun di sisi lain mereka tidak siap mengahadapi konflik perubahan yang muncul karena masyarakat sangat kritis terhadap masalah perubahan kurikulum. Maklum saja ada istilah, "ganti menteri, ganti kurikulum" yang sering dikatakan beriringan dengan keluhan para guru yang bingung dengan kebijakan pemerintahnya.

Tanggal 23 Mei 2006, bukan hanya materi atau muatan kurikulum yang diatur, tapi ada juga aturan tentang kompetensi siswa setelah lulus dari setiap jenjang pendidikan. Permendiknas Nomor 23 ditetapkan pada 23 Mei 2006 untuk mengarahkan guru agar menghantarkan siswa memenuhi kompetensi-kompetensi yang diatur pemerintah, sehingga apabila kompetensi itu semua telah dipenuhi siswa, maka siswa berhak untuk lulus. Sehingga muncul polemik berkepanjangan terkait Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dipaksakan oleh pemerintah dalam bentuk Ujian Nasional (UN). Dengan UN ini semua siswa boleh lulus apabila memenuhi SKL dan tentunya secara kuantitatif harus mencapai rata-rata nilai hasil UN yang juga ditetapkan sepihak oleh pemerintah dan BSNP.

Terlepas dari polemik UN, khusus untuk masalah KTSP masih belum tuntas hingga hari ini. Produksi aturan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo saat itu tergolong tidak tepat waktunya. Faktanya aturan tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan ditetapkan tanggal 23 Mei 2006, lalu disusul dengan sangat telat oleh aturan tentang standar penilaian yang baru ditetapkan tanggal 20 Juni 2007.

Bilakah kita kembali mengingat teori kurikulum, komponennya adalah; 1) tujuan; 2) muatan; 3) kegiatan belajar-mengajar dan; 4) penilaian.

Bayangkan muatan diatur tanggal 23 Mei 2006, lalu aturan penilaiannya baru muncul tanggal 20 Juni 2007. Kurikulum nasional seperti apa yang hadir di tengah-tengah warga negara Indonesia saat ini? Rasanya KTSP layak disebut sebagai kurikulum yang belum tuntas-tuntas. Ketika aturan telat datang, sosialisasi pun ikut telat, sementara para guru yang sedang belajar memahami standar isi dan standar kompetensi lulusan, tiba-tiba didatangi standar baru bernama standar penilaian.

Ibarat seorang guru disuguhi cangkir kosong. Lalu guru itu berusaha memahami apa maksud cangkir kosong itu. Namun setelah guru berusaha memahami cangkir itu selama setahun, datanglah pelayan mengucurkan air kopi hitam pekat ke dalam cangkir itu. Jadi cangkir kosong baru diisi dengan air kopi hitam setelah guru memahami cangkir selama satu tahun. Bayangkanlah betapa lamanya untuk minum secangkir kopi.

Ironisnya, dalam KTSP setelah Juni 2007 disusul dengan standar proses yang ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 41 dengan tanggal penetapan 23 November 2007.

Ibarat guru tadi yang sudah dapat cangkir dituang air kopi hitam pekat, setelah dicicipi rasanya pahit tanpa gula, tiba-tiba pelayan datang mengantar gula tanggal 23 November 2007. Bayangkan dari tanggal 20 Juni 2007 sang guru berusaha menyicipi kopi pahit dalam cangkir, lalu didatangkan gula tanggal 23 November 2007. Ia baru bisa merasakan kopi hitam yang manis setelah dapat gula yang waktu kedatangannya harus ditunggu kurang lebih enam bulan.

KTSP baru bisa dirasa lengkap aturannya setelah tanggal 23 November 2007 dengan adanya standar isi, standar kompetensi lulusan, standar penilaian dan standar proses yang penetapannya tidak serempak.

Apakah masalah KTSP sudah tuntas setelah tanggal 23 November 2007? Rasanya tidak. Mengingat banyak guru masih bingung dengan cara membuat RPP. Ditambah membuat Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), analisis butir soal, laporan perkembangan belajar siswa dan tagihan tugas administratif lainnya.

Ketika tahun 2008 dilakukan proses sertifikasi guru melalui jalan selain portofolio, maka hal ini berdampak pada penurunan motivasi guru untuk mengikuti seminar tentang KTSP, bahkan penurunan minat mengikuti pelatihan tentang KTSP. Kemudian bimbingan teknis (bimtek) untuk guru tentang KTSP sudah sangat jarang dijumpai lagi di kalangan guru sekolah/madarasah negeri dan swasta. Sehingga hanya kepala sekolah dan madrasah yang peduli untuk memahami KTSP bersama guru-gurunya saja yang masih bersemangat mengadakan pelatihan internal seputar pembuatan RPP, KKM, analisis butir soal dan kelengkapan KTSP lainnya.

Dalam kurun waktu lima tahun sejak 2008, hingga saat ini tidak terdengar lagi gaung suara KTSP dan pembelajaran tentangnya. Tragisnya banyak satuan pendidikan membuat dokumen KTSP dari hasil beli buku "KTSP abal-abal" buatan penerbit terkenal. Apabila diteliti isi "KTSP abal-abal" itu ada banyak kesalahan di dalamnya, seperti ada satu buku "KTSP Sekolah Dasar" yang diterbitkan penerbit tertentu, isi semua pelajaran untuk kelas I sampai kelas IV adalah tematik. Bayangkan betapa jelas salah tulis dan salah terbitnya, ketika isi buku berjudul "KTSP Sekolah Dasar" di dalamnya ada semacam tema "Aku dan Lingkunganku" untuk kelas I sampai kelas VI. Padahal kelas VI sampai kelas VI tidak belajar secara tematik lagi, dan tidak menggunakan tema seperti kelas I.

Tidak hanya masalah pemakaian buku "KTSP abal-abal" di sekolah, tapi ada masalah lain yang memasyarakat di kalangan guru, yaitu copy paste dokumen KTSP oleh sekolah satu dari sekolah lainnya. Beruntung jika yang ditiru isi dokumennya benar, tapi ketika isi dokumennya salah, maka kesalahan sudah ter-copy paste, menular dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Lebih parah lagi, bila dokumen itu diloloskan dalam proses akreditasi oleh assesor BAN S/M yang tidak paham juga tentang KTSP seperti apa seharusnya.

Permasalahan tentang KTSP belum tuntas. Kemudian pada tanggal 29 November 2012 diluncurkanlah Uji Publik Kurikulum 2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohamad Nuh. Muncul lah polemik baru bernama "kurikulum 2013" dengan berbagai permasalahan yang merebak lewat pemberitaan media massa, dan lewat pembicaraan di antara masyarakat, termasuk di kalangan guru yang sudah mengetahui isi materi uji publik tersebut. Namun tetap saja, permasalahan KTSP belum tuntas.

Peran serta aktif masyarakat di kalangan guru sebaiknya dalam menyikapi Bahan Uji Publik Kurikulum 2013 tidak sampai pusing memikirkannya. Sayang waktu dan tenaga, apalagi tugas sebagai guru sangat banyak dan berat, perlu keseimbangan antara sikap dan kemampuan diri dalam mengikuti permasalahan Kurikulum 2013 yang belum jadi. Sebaiknya guru di perkotaan dan pedesaan, yang akses informasinya banyak, lebih memfokuskan diri pada kehidupan diri dan keluarga, serta fokus pada pembelajaran di sekolah/madrasahnya untuk para siswa agar siswa mampu menjadi pelajar mulia yang beiman dan bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa. Betapa pun ramainya isu di facebook, twitter, situs berita online, bahkan di televisi tentang Kurikulum 2013, ketahuilah itu semua masih berupa rancangan. Kurikulum 2013 belum ada, dan yang ada hanya gagasan perubahan kurikulum untuk tahun 2013. Masih bisa ditawar-tawar.

 

 

 
E-mail

TIMSS: Matematika Turki, Palestina, Malaysia dan Indonesia

oleh

Ridza Gandara

MILLI EGITIM BAKANI OMER DINCER

Capaian hasil tes dalam mata pelajaran Matematika berdasarkan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) yang dirilis tahun 2012 atas pengujian terhadap para siswa kelas 4 dan kelas 8 di tahun sebelumnya telah menunjukkan hasil signifikan. Capaian hasil tes 2011 yang lebih baik dari tahun 2007 ditunjukkan oleh Palestina, Italia, Rusia dan Ukraina. Sementara negara lainnya mendapat hasil sebaliknya, seperti Hungaria, Jordania, Malaysia, Swedia, Suriah, dan Thailand.

Kemampuan dalam ber-matematika pada siswa kelas 4 dan kelas 8 diukur oleh lembaga bernama International Association of the Evaluation of Educational Assesment, disingkat IEA. Lembaga yang bermarkas di Belanda ini mengukur dua aspek, yakni muatan yang dipelajari dan proses belajar siswa dalam mempelajari muatan tersebut.

Berdasarkan keterangan dalam buku TIMSS 2011, berikut adalah kerangka pemetaan mata pelajaran Matematika dalam aspek muatan dan prosesnya,

Kelas 4

Kelas 8

Aspek Muatan

Bilangan (50%)

Bilangan (30%)

Bentuk Geometri dan Pengukuran (35%)

Aljabar (30%)

Penyajian Data (15%)

Geometri (20%)

Data dan Peluang (20%)

Aspek Proses

Pengenalan (Kelas 4: 40% dan Kelas 8: 35%)

Penerapan (40%)

Perancangan (Kelas 4: 20% dan Kelas 8: 25%)

 

TIMSS sendiri dibuat dengan hasil analisis dari data yang dikumpulkan dari hasil tes yang distandarisasi dan hasil wawancara yang dilengkapi dengan observasi terhadap siswa, guru, sekolah dan lingkungannya.

Tes berstandar internasional ala IEA untuk TIMSS berupa soal pilihan ganda dan isian. Di antaranya seperti berikut,

New Picture (6)New Picture (5)

 

New Picture (4)New Picture (7)

 

Setelah dilakukan pemetaan terhadap 600.000 siswa dari 63 negara di dunia, maka disajikanlah hasilnya pada tahun 2012. Dalam publikasi TIMSS diperoleh hasil pemetaan prestatsi mata pelajaran Matematika untuk Turki (kelas 4 skornya = 469, kelas 8 skornya = 452) lebih tinggi daripada Malaysia (kelas 4 tidak ikut, kelas 8 skornya = 440); Palestina (kelas 4 tidak ikut, kelas 8 skornya = 404) dan; Indonesia (kelas 4 tidak ikut, kelas 8 skornya = 386). Posisi Turki masih di atas Malaysia, Palestina dan Indonesia.

Sementara di luar empat negara tersebut ada beberapa negara tetangga Indonesia yang berhasil meraih nilai tertinggi untuk TIMSS, yakni Singapura (kelas 4=606, kelas 8 =611) dan ; Korea Selatan (kelas 4=605, kelas 8=613).

Dalam konteks Turki, Palestina, Malaysia dan Indonesia, bahwa faktor pendidikan guru yang mengajar mata pelajaran Matematika pun dipetakan dalam analisis TIMSS. Di antaranya diketahui bahwa untuk pelajaran Matematika kelas 8, para siswa di Turki dipimpin oleh guru berijazah setara strata satu (sarjana) yang jumlahnya lebih sedikit daripada Malaysia, Palestina dan Indonesia. Dengan kondisi ini siswa Turki bisa melesatkan prestasi di bidang Matematikanya ke atas Malaysia, Palestina dan Indonesia.

Sementara untuk kelas 4, data guru mata pelajaran Matematika di Malaysia, palestina dan Indonesia tidak diketahui dalam TIMSS 2011 karena tidak diikutsertakan untuk pemetaan.

Adapun Turki di kelas 4 memiliki guru berijazah paska sarjana yang mendidik 4% siswa; guru berijazah setara sarjana mendidik 81% siswa; dan ada guru berijazah tamatan pendidikan menengah atas yang mendidik 15% siswa. Kenyataan ini lebih menarik, ketika ditemukan bahwa mayoritas siswa dipimpin oleh guru yang ahli matematika sesuai latar belakang ijazah pendidikan guru dari jurusan/departemen matematika.

Demikian pula di kelas 8, mayoritas guru ahli matematika memimpin siswanya belajar matematika, dan para guru tersebut berasal dari latar belakang pendidikan universitas khusus pendidikan matematika.

Untuk kelas 8 di Malaysia 31% siswanya dipimpin oleh guru ahli berijazah pendidikan matematika. Palestina 17% siswanya dipimpin guru ahli berijazah pendidikan matematika--lebih sedikit dari prosentase siswa Malaysia. Lalu Indonesia 23% siswanya dipimpin oleh guru ahli berijazah pendidikan matematika.

Khusus untuk kelas 8, dapat dibandingkan, bahwa Turki memiliki keunggulan dalam mempersiapkan sumber daya manusia di bidang matematika untuk mengajar 55% siswanya, jauh lebih banyak daripada Malaysia, Palestina dan Indonesia. Sehingga Turki mampu meraih posisi skor tinggi dari ketiga negara tersebut.

Hanya saja untuk segmen kelas 8 matematika, kenapa Indonesia dengan 23% siswanya yang diajar oleh guru ahli pendidikan matematika mendapatkan skor TIMSS lebih rendah daripada Palestina. Padahal Palestina lebih sedikit punya guru ahli dari pendidikan matematika. Sehingga baik pula jika Indonesia berusaha belajar dari sistem pendidikan matematika di Palestina. Dan lebih dekat lagi belajar pada Singapura.

 
E-mail

Amerika Serikat: Darurat Nasional, Rakyat Boikot Tes Multiple Choice

oleh

Ridza Gandara

about me

Kebijakan tes yang distandarisasi secara nasional dan membuat beban keuangan negara semakin berat, ditambah beban pembelajaran tanpa arti bagi siswa, guru dan orangtua menjadi alasan bagi para guru di Seattle, Amerika Serikat (AS) untuk memboikot Measures of Academic Progress (MAP) yang berisi tes dalam bentuk pertanyaan dan jawaban multiple choice.

Pemboikotan yang dilakukan ribuan demonstran yang terdiri atas guru, siswa dan orangtua di Seattle merupakan kelanjutan dari demonstrasi besar yang sepanjang bulan Februari telah dilakukan aksi boikot di Portland, Oregon terhadap tes berstandar nasional dengan bentuk pilihan ganda yang sama sekali tidak mencerminkan kualitas pendidikan siswa, bahkan kualitas kerja guru sekalipun. Penggunaan tes dengan bentuk pilihan ganda setiap tahun hanya memboroskan uang rakyat, dimana mayoritas penerimaan keuangan negara bagian dan pemerintah gedung putih berasal dari pajak yang diambil dari uang rakyat AS.

Persiapan untuk tes berstandar nasional, setiap tahunnya terlampau menyita waktu pembelajaran di sekolah dan itu merugikan waktu belajar terhadap materi penting di sekolah. Kebijakan tes tersebut dimulai oleh Presiden Bush sejak tahun 2002, tapi tidak memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan masyarakat AS hingga saat ini. Bahkan posisi AS dalam TIMSS jauh dibawah Singapura dan Korea Selatan.

Posisi siswa yang berada di sekolah menengah lebih leluasa untuk melancarkan gerakan demonstrasi bersama orangtua mereka. Dalam dua bulan terakhir sudah terjadi beberapa kali demonstrasi besar yang diorganisasi oleh para siswa sekolah dengan istilah Opt Out untuk menghentikan upaya pemerintah terus-menerus menggunakan tes berstandar nasional berbentuk multiple choice.

Para orangtua, siswa sekolah, tokoh pendidikan, guru, dan masyarakat yang peduli pada pendidikan sudah menjadwalkan agenda demonstrasi secara terbuka sepanjang Februari, Maret dan April. Bahkan dalam rilis organisasi nasional United Opt Out National yang berada di 50 negara bagian dan 4 daerah khusus di AS sedang bersiap diri melakukan pendudukan gedung putih pada tanggal 4-7 april 2013 dengan jumlah massa yang banyak.

rally

Boston Teacher Union, organisasi profesi guru di Boston memboikot tes berstandar nasional yang dilakukan dua kali dalam setahun oleh pemerintah federal dan negara bagian. Mereka tidak mau sekolah menjadi lembaga persiapan tes yang kerjanya melatih siswa menjawab soal pilihan ganda. Bahkan mereka prihatin dengan kondisi di seluruh negara bagian yang berlomba-lomba mengejar nilai tes bertandar nasional berupa pilihan ganda tersebut, sebagai contohnya disebutkan sekolah-sekolah di North Carolina yang berencana mengadakan 52 kali tes berstandar nasional untuk semua distrik pada bulan Maret 2013.

Chicago Teacher Union memboikot tes berstandar nasional karena dua alasan, yakni: tes berstandar nasional itu tidak mendidik dan tes tersebut ditunggangi kepentingan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pengadaan soal, lembar jawaban, alat kelengkapan tes, termasuk lembaga bimbingan tes yang orientasinya meraih laba. Sehingga CTU berusaha menjauhkan diri dari tes berstandar nasional yang selama 10 tahun digelar tanpa hasil solutif terhadap pendidikan rakyat AS. Dan para siswa di Chicago pun melakukan protes anti tes nasional yang sudah menyita waktu belajar mereka.

Perusahaan swasta yang terlibat dalam proyek tes berstandar nasional di AS yang diketahui publik adalah, Harcourt, CTB McGraw-Hill, NCS Pearson dan Riverside Publishing. Empat perusahaan ini ditengarai meraup keuntungan dari kebijakan industri tes era Bush yang masih dijalankan pula oleh pemerintahan Obama.

Texas, negara bagian AS yang pernah menyatakan diri ingin berpisah dari Federasi AS, ia mengalami situasi yang sama dalam masalah tes berstandar nasional. Sekira 10.000 demonstran yang terdiri dari guru, siswa, orangtua dan masyarakat peduli pendidikan bergabung dalam gerakan Save Texas School memadati kota Austin untuk menyatakan sikap mereka dalam usaha penyelamatan sekolah dari industri tes pilihan ganda yang terus-menerus digelar pemerintah di sekolah negeri. Maret ini, mereka akan menghadapi pemerintah dan parlemen agar tidak memboroskan uang rakyat senilai $8.8 miliar untuk proyek tes berstandar nasional. Bisa dibayangkan uang sekira 8.8 miliar dollar AS dikonversi ke rupiah, lebih baik dipakai untuk meningkatkan proses pendidikan dari pada membiayai proyek tes multiple choice.

 

 

Last Updated on Friday, 08 March 2013 05:13
 
E-mail

SENIN, 24 AGUSTUS 2009 MEDIA INDONESIA

Keragaman Budaya dan Etnik dalam Muatan Kurikulum Pendidikan


Oleh Ahmad Baedowi

Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta

DALAM buku Politics, Language, and Culture: A Critical Look at School Reform, Joseph Check (2004) meng-ajukan pertanyaan menarik ten-tang muatan kurikulum dalam sebuah sistem pendidikan. 'Dapatkah sistem pendidikan sebuah negara melalui muatan kurikulumnya menghindari pertanyaan tentang isu RAS, bahasa dan budaya, serta dapat mencapai prestasi yang diharapkan?' Pertanyaan sangat serius ini mengundang kita untuk menjawab bahwa tidak mungkin rasanya kita menghin­dari isu-isu tersebut sejauh persoalan pemerataan (equity) pendidikan masih tetap tinggi, akses (access) dan kualitas (quality) pendidikan juga masih rendah. Untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan itu salah satunya dengan membuat atau memasukkan agenda keragaman budaya dan etnik dalam kuriku­lum pendidikan nasional. Menurut Ronal Eerguson (2002), respons dan pendekatan budaya sangat besar pengaruhnya terhadap prestasi anak di sekolah, terutama menyangkut sikap dan perilaku siswa dalam memandang perbedaan.

Selain kebutuhan instingtif dari siswa dalam memandang perbedaan, kebutuhan muatan budaya dan etnisitas dalam kurikulum juga akan meminimalisasi pemahaman siswa terhadap monopoli kebenaran dalam beragama. Selain itu alasan lainnya mengapa kita membutuhkan muatan keragaman budaya dan etnik dalam kurikulum adalah untuk mengubah dan menambah respons pedagogis guru dalam mengajar. Jika guru memiliki kepekaan budaya dan etnik yang kuat, respons pedagogis guru akan meningkat dengan sendirinya. Mela­lui pendekatan muatan kurikulum berbasis budaya, res­pons pedagogis para guru terha­dap siswa juga akan berbeda, dan hal tersebut dengan sendirinya akan membantu siswa dalam mengaksentuasinya kera­gaman budaya di lingkungan sekolah (Gordy & Pritchard, 1995).

Last Updated on Friday, 02 March 2012 06:13 Read more...
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 3

Selamat Datang Sahabat ^_^
Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

Kemiskinan

Literasi Sains & Teknologi

Artikel Pilihan


Artikel Utama

Statistik Anggota

  • Total Anggota 10,788
  • Sedang Online 117
  • Anggota Terakhir Robertrab

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_counterTotal9091239
DSCF8768.jpg

Kalender & Agenda

November 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Contoh Proposal

Contoh Proposal

Google+ Facebook Twitter mail SC