.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      REPUBLIKA 13 MARET 2007

       

      Quo Vadis,

      RUU Perpustakaan?

       

      Romi Febriyanto Saputro

      PNS pada UPTD Perpustakaan Kabupaten Sragen

      Rapat Paripurna DPR di Gedung DPK/MPR Jakarta, Selasa, 23 Januari 2007, di-pimpin oleh Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, menyetujui RUU tentang Perpustakaan seba­gai inisiatif DPR untuk diajukan pa-da Pemerintah guna disahkan men-jadi Undang-Undang (UU). Fraksi-fraksi di DPR menyampaikan pemandangan aldiir terkait pengesahan RUU tersebut. Seluruh fraksi menyetujui RUU tentang Perpusta­kaan ditetapkan menjadi UU sehingga rapat paripurna berjalan mulus (Media Indonesia, 24 Januari 2007)

      RUU Perpustakaan dilatarbelakangi oleh keprihatinan yang mendalam tentang kondisi perpustakaan di Tanah Air. Pengabaian terhadap perpustakaan terjadi hampir di se-mua bidang kehidupan. Pendidikan kita telah lama meninggalkan peran perpustakaan. Pembelajaran di sekolah dibiarkan berjalan tanpa dukungan perpustakaan yang mema-dai. Perpustakaan sering diibaratkan sebagai 'jantungnya pendidikan'.

       

      Ironisnya, telah puluhan tahun dunia pendidikan nasional berjalan tanpa 'jantung'. Akibatnya, pendi­dikan kita lebih berfungsi sebagai pabrik ijazah. Pendidikan kita telah gagal merangsang tumbuhnya kegemaran membaca dan belajar pada ' anak didik. Otonomi daerah yang di-gulirkan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di daerah, mengakibatkan tidak jelasnya kewenangan pusat dan daerah di bidang perpustakaan.

      Keberagaman tafsir perpustakaan oleh pemerintah daerah telah mengganggu upaya pemberdayaan per­pustakaan di daerah. Otonomi dae­rah membuat posisi perpustakaan umum kian terpinggirkan. RUU Perpustakaan yang terdiri dari 25 bab dan 57 pasal ini memiliki tujuan untuk memberikan payung hukum yang jelas bagi pembangunan dan pengembangan perpustakaan di Ta­nah Air.

      Selama belum diatur dengan undang-undang tersendiri, keberadaan perpustakaan hanya akan dihukumi dengan 'sunah' belaka. RUU Perpus­takaan diharapkan dapat membuat pemerintah lebih serius membangun dunia perpustakaan setara dengan pembangunan bidang lain.

      Terlalu datar

      Secara garis besar, RUU ini memang telah memberi jawaban terha­dap aneka masalah di seputar per­pustakaan. Namun setelah isi RUU ini terasa kurang menggigit dan terlalu datar, juga menyentuh akar permasalahan secara mendasar. Penulis menangkap beberapa kelemahan seperti pertama dalam aspek kelembagaan/organisasi. RUU ini hanya 1 mengatur kelembagaan perpusta-kaan secara normatif. Selama ini aspek kelembagaan perpustakaan be­lum jelas dan menumpang pada peraturan perundangan lain. Agar lebih 'bergigi', RUU ini perlu ; secara tegas menentukan .status eselon bagi masing-masing jenis per­pustakaan. Misalnya, perpustakaan umum provinsi berbentuk badan (eselon II A), perpustakaan umum kabupaten/kota berbentuk kantor (eselon III A), perpustakaan umum kecamatan berbentuk UPTD (eselon TVA), perpustakaan desa dan sekolah (eselon IV B). Dengan aturan semacam ini perpustakaan akan lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah.

      Kedua, anggaran. RUU ini hanya mengatur alokasi anggaran untuk perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi. Untuk kedua jenis perpus­takaan ini ditetapkan sebesar 5 persen dari anggaran sekolah/perguruan tinggi. RUU ini lupa mengatur alokasi anggaran untuk perpustaka­an daerah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Agar perpustakaan daerah dapat berbuat banyak, ang­garan untuk perpustakaan daerah juga perlu ditetapkan minimal 5 persen dari APBD.

      Ketiga, sumber daya manusia. Pasal 37 menyebutkan bahwa tenaga perpustakaan terdiri dari tenaga pustakawan dan nonpustakawan yang terkait dengan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Lagi-lagi, RUU ini lupa menyentuh hakikat suatu masalah. Saat ini yang menjadi masalah adalah pemerintah daerah tidak punya niat baik untuk membuka formasi pustakawan bagi per­pustakaan umum kabupaten, kecamatan, desa, dan sekolah.

      Untuk itu, RUU tersebut mesti menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib mengangkat tenaga pustakawan bagi seluruh perpusta­kaan milik pemerintah daerah. Selain itu, perlu ditetapkan pula komposisi tenaga pustakawan dan non­pustakawan sebesar 70:30 persen. Saat ini jumlah pustakawan masih cukup langka, bahkan banyak per­pustakaan yang tidak memiliki te­naga khusus pustakawan.

      Keempat, koleksi. Saat ini jumlah koleksi perpustakaan di Tanah Air rata-rata belum sebanding dengan misinya untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Perpustakaan umum kabupaten/kota dengan jum­lah penduduk 700 ribu sampai 900 ribu jiwa, rata-rata hanya memiliki. koleksi di bawah angka 100 ribu buku dengan jumlah penambahan buku per tahun kurang dari 10 ribu buku.

      Pasal 13 RUU ini terlalu datar ka-rena sekadar mewajibkan pemerin­tah mendukung program pengembangan koleksi perpustakaan. Kalau hanya menyediakan koleksi, peme­rintah sudah lama melakukannya. Yang menjadi masalah adalah jumlah koleksi yang dianggarkan pemerin­tah itu sangat tidak memadai untuk meningkatkan minat baca masya­rakat.

      RUU Perpustakaan mestinya mengatur berapa jumlah koleksi yang ideal bagi sebuah perpustaka­an. Misalnya, untuk perpustakaan umum kabupaten/kota, jumlah ko­leksi minimal adalah sepertiga jum­lah penduduk dengan penambahan koleksi per tahun sepersepuluh dari jumlah penduduk. Untuk perpusta­kaan sekolah, jumlah koleksi mini­mal adalah sepuluh kali jumlah sis-wa, dengan penambahan koleksi baru per tahun sepersepuluh dari jum­lah siswa.

      Tanpa ketentuan semacam ini, RUU tersebut hanya akan menjadi macan kertas. Selain itu, jumlah ko­leksi yang tidak memadai juga akan menyulitkan pustakawan dalam mengumpulkan angka kreditnya. Efek domino bukan?

      RUU Perpustakaan mestinya dibuat dengan bahasa yang tegas dan lebih 'bergigi'. Karena, kalau terlalu normatif dan umum, akan menimbulkan celah-celah hukum bagi pe­merintah daerah guna menghindari' kewajiban untuk memajukan dunia perpustakaan. Sungguh sayang, jika Perpustakaan Nasional RI menyia-nyiakan kesempatan emas untuk melahirkan RUU Perpustakaan yang powerful.

       

       

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Tuesday, 21 February 2012 09:12  

      Items details

      • Hits: 276 clicks
      • Average hits: 3 clicks / month
      • Number of words: 1135
      • Number of characters: 9156
      • Created 7 years and 9 months ago at Tuesday, 21 February 2012 by Administrator
      • Modified 7 years and 9 months ago at Tuesday, 21 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,797
      • Sedang Online 121
      • Anggota Terakhir Suwardi

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9124676
      DSCF8798.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2019
      S M T W T F S
      27 28 29 30 31 1 2
      3 4 5 6 7 8 9
      10 11 12 13 14 15 16
      17 18 19 20 21 22 23
      24 25 26 27 28 29 30

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC