.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      Republika 16 mei 1998

       

      Perpustakaan Nasional dalam Era Globalisasi

      Mirwansyah Karyawan Perpustakaan Nasional RI

       

       

      Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) meru­pakan penggabungan dan beberapa perpus-takaan, antara lain Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial, Perpustakaan Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, dan Bidang Bibliografi Pusat Pembinaan Perpustakaan Depdikbud. Penggabungan keempat perpustakaan yang dilaksanakan pada 1980 ini dapat dijadikan bukti besarnya perhatian pemerintah .terhadap perpus­takaan. Ditindak lanjuti dengan lahirnya Keppres No 11/1989, maka Perpustakaan Nasional RI Depdik­bud berintegrasi dengan Pusat Pembinaan Perpusta­kaan Depdikbud menjadi Perpustakaan Nasional RI, yaitu suatu Lembaga Pemerintahan Nondepartemen.

      Sejak peleburannya pada 1980, maka pada 17 Mei 1998 Perpusnas berusia 18 tahun. Di usia Perpusnas masih mendapat perhatian dari pemerintah dengan revisi Keppres No 11/1989 menjadi Keppres No 507-1997 tepatnya tanggal 29 Desember 1997. Revisi Keppres ini merupakan tuntutan terhadap pentingnya eksistensi perpustakaan di era informasi saat ini. Sebenarnya usia Keppres No 11/1989 hanya sembilan ta­hun. Perpustakaan dalam menjalankan Keppres itu selalu mendapat hambatan yang cukup berarti. Namun kita sadari, betapa pun suatu program yang berorientasi pada layanan masyarakat (public service) dan nirlaba, masa sewindu belumlah dapat memberikan hasil yang optimal seperti yang diharapkan. Beda de­ngan perusahaan komersial misalnya, yang dalam li­ma tahun sudah mendapat break even point karena perusahaan berorientasi pada keuntungan.

       

      Dengan keluarnya Keppres No 50/1997, Perpus­nas dituntut bekerja ekstra karena karena wewenang dan tanggung jawabnya semakin besar. Kalangan Perpusnas umumnya boleh bersyukur dengan kelu­arnya keppres baru, akan tetapi di balik itu Perpusnas mendapat tantangan berat mengingat jumlah penduduk Indonesia yang banyak, kondisi perpustakaan belum menggembirakan, ditambah minat dan kemampuan membaca masyarakat yang masih rendah.

      Studi tentang kemampuan baca untuk para peserta didik usia pendidikan dasar di 32 negara, termasuk Indonesia,, (IEA, 1992), menunjukkan Finlandia menduduki peringkat teratas. Ini diikuti AS dan beberapa negara Eropa Barat lainnya sampai per­ingkat sembilan, kemudian Hongkong dan Singapura pada peringkat 10 dan 11. Sedangkan Indonesia ha­nya menduduki peringkat ke-28. Menurut studi ini, kemampuan baca (reading literacy) dipengaruhi be­berapa faktor, di antaranya keterbatasan koleksi buku di perpustakaan.

      Bagi bangsa Indonesia, perpustakaan pengemban dua peran. Pertama, sebagai "abdi masyarakat", perpustakaan merupakan wahana layanan informasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat untuk dapat mengembangkan kehidupan yang lebih cerdas. Kedua, sebagai "agen pembangunan", perpustakaan merupakan bagian dari sumberdaya infor­masi yang diperlukan bagi pembangunan dan proses modemisasi (Wardiman Djojonegoro, Kongres IPI VII, Jakarta 20-23 November 1995).

      Disadari bahwa kondisi perpustakaan saat ini sangat memprihatinkan, baik SDM, sarana, dan prasarananya. Walaupun beberapa universitas telah memiliki jurusan ilmu perpustakaan, namun kuantitasnya masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan. "Kebutuhan pustakawan dibanding jumlah penduduk Indonesia jauh masih kurang. Indonesia memerlukan lebih dari 3.600 S-l bidang Perpusta­kaan dan 10.800 D-2 atau D-3"(Mastini Hardjo-prakoso, MLS, kepala Perpustakaan Nasional RI, 1995). Kenyataan ini rasanya cukup berat, sehubung-an, dengan fungsi dan tugas Perpusnas.. Lebih dari sepuluh tahun Perpusnas telah berusaha memenuhi kebutuhan pustakawan tersebut, yaitu melalui Diklat Tenaga Teknis Pustakawan/Asisten Pustakawan tetapi masih jauh dari cukup.

      Tantangan lain yang dihadapi Perpusnas yaitu penyebaran informasi. Kita ketahui bahwa Perpusnas beda dengan Arsip Nasional. Tugas Perpusnas lebih kepada pencarian, menyimpan, dan wajib menyebarluaskan informasi. Produk informasi yang disebarkan oleh Perpusnas dalam kegiatan ini sudah merupakan (berbentuk) industri informasi. Kegiatan ini sangat berat bagi Perpusnas mengingat penduduk Indonesia sangat banyak serta distribusinya menyebar dari satu pulau ke pulau lain yang menyebabkan penyebaran informasi menggunakan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit.

      Para birokrat perpustakaan dituntut mampu menyusun program yang menyentuh substansi perpus­takaan secara keseluruhan sesuai dengan Keppres No 50/1997. Karena dalam waktu lima tahun ke depan, kalau Perpusnas mampu memberikan hasil sesuai dengan tugas dan fungsinya, bukan tidak mungkin ia akan melakukan pembinaan langsung  di Dati II sebagai perpanjangan tangan Perpusnas. Hal ini juga akan membuka peluang dibertuknya kantor menteri yang mengurus perpustakaan, sebagaimana yang terjadi pada program keluarga beren-cana sebelumnya. Dengan pikiran yang jernih dan pandangan ke depan betapa perlunya peran perpus­takaan dalam meningkatkan budaya baca masyarakat seperti diuraikan di atas.

      Tantangan dalam perkembangan teknologi

      Berbicara tentang peipuslakaan kita teringat de­ngan buku, katalog, gedung, atau pustakawan. Tetapi kita diharuskan membuka mata lebih jauh dengan perkembangan teknologi saat ini. Perpustakaan saat ini telah memasuki dunia era globalisasi. Karena negara maju sudah beranjak dari era industrialisasi ke era baru yang menuntut perubahan drastis dengan laju semakin dipercepat, sedangkan kita sibuk menata diri memasuki era industrialisasi dalam bebera­pa pelita terakhir.

      Kalau kita menoleh ke belakang, beberapa puluh tahun yang lalu dapat dikatakan bahwa fungsi seorang pustakawan cukup sederhana, yaitu melengkapi perpustakaannya dengan penerbitan mutakhir. menata letak buku dan majalah agar mudah ditemukan " kembali, melayani para pengunjung perpustakaan, baik dalam menemukan apa yang dicari, maupun dalam peminjaman (A Amiruddin. Kongres IPIVII, Jakarta 20 November 1995).

      Terhadap suatu pekerjaan rutin yang dilakukan pada tempat dan waktu yang terbatas itu, kini diperlukan adanya penyesuaian. Perkembangan media informasi menuntut bukan saja jenis media yang dikelola harus berubah, tetapi juga cara penataan dan pengelolaan perlu disesuaikan. Misalnya dengan komputerisasi pengelolaan media informasi.

      Beberapa tahun terakhir ini telah dikembangkan CD-ROM (Computer Disc Rend Only Memory). Buku tidak saja dalam bentuk teks, tetapi juga dapat dilengkapi dengan gambar, klip video, bahkan juga film dan dapat pula diiringi dengan suara musik. In­ternet tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, walaupun baru dimiliki oleh masyarakat golongan menengah keatas. Dengan pemanfaatan fasilitas ini diperpustakaan, orang tidak lagi perlu beranjak dari

      tempat duduknya untuk mencari informasi dari pelbagai pusat infonnasi dalam dan luar negeri. Pertanyaan bagaimana dengan Perpusnas, apakah ia sudah mempersiapkan kesemuanya itu?

      Tantangan pustakawan

      Kita sadari bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tak cukup hanya ditumpukan kepada pustakawan. Tetapi pustakawan dapat meningkatkan citra perpustakaan serta perannya dalam pembangunan dan peningkatan kemampuan SDM Indonesia menghadapi tantangan tahun 2000. Di satu sisi perkembangan era globalisasi menuntut pustakawan harus menguasai serta mengikuti perkembangan teknologi, di sisi lain pustakawan itu sepertinya belum siap dengan profesinya.

      Perhatian pemerintah terhadap pustakawan sudah nyata yaitu dengan dikeluarkannya SK Menpan No 18/1988 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan. Hasil Temu Karya Pembinaan Pustakawan di Lingkungan Perpusnas memperkirakan banyak pustaka­wan yang kurang mampu dalam menjalankan pro­fesinya sehingga mereka sering mengalami keter-lambatan dalam pengumpulan angka kredit. Hal ini disebabkan oleh pertama, mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan Perpustakaan, Dokumentasi, dan Informasi (Pustokinfo). Kedua, mereka be­lum memiliki program kegiatan pengumpulan angka kredit. Ketiga, rendahnya pengetahuan dalam pengajuan daftar usul kenaikan pangkat (Dupak). Keempat, pola dan sistem kerja antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional belum saling menguntungkan. Di samping faktor penyebab itu, faktor lain adalah kurangnya tunjangan fungsional pustakawan jika di bandingkan dengan profesi lain.

      Penulis yakin apabila pustakawan dapat menunjukkan perannya di tengah-tengah masyarakat lentang tugas seita fungsinya dengan cepat tunjangan tersebut dapat disesuaikan. Semua itu tentunya kembali kepada pustakawan itu sendiri karena yang dapat mengembangkan dan mempromosikan pustakawan tentunya pustakawan.

      Dirgahayu Perpusnas.

       


       

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Tuesday, 21 February 2012 08:46  

      Items details

      • Hits: 2370 clicks
      • Average hits: 25.5 clicks / month
      • Number of words: 1566
      • Number of characters: 13003
      • Created 7 years and 9 months ago at Tuesday, 21 February 2012 by Administrator
      • Modified 7 years and 9 months ago at Tuesday, 21 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,797
      • Sedang Online 121
      • Anggota Terakhir Suwardi

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9124539
      DSCF8790.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2019
      S M T W T F S
      27 28 29 30 31 1 2
      3 4 5 6 7 8 9
      10 11 12 13 14 15 16
      17 18 19 20 21 22 23
      24 25 26 27 28 29 30

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC