.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail
      Article Index
      Kepala Perpustakaan Inkonstitusional
      Page 2
      Page 3
      All Pages

      Kepala Perpustakaan Inkonstitusional

      Oleh:

      Suherman

      Perwakilan Pustakawan Indonesia untuk CONSAL

      (Congress of Southeast Librarians) Outstanding Librarian Award 2012

      Satu lagi sikap konsisten dalam menjalankan inkonsistensi terhadap amanah undang-undang sedang terjadi di Indonesia. Kali ini terjadi dalam bidang perpustakaan. Undang-undang No. 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan sedang dilanggar bahkan dilecehkan secara beramai-ramai oleh pemerintah sendiri, terutama oleh sejumlah kepala daerah baik itu gubernur maupun bupati atau walikota, dan hampir merata di seluruh Indonesia. Pameo yang berbunyi “undang-undang dibuat hanya untuk dilanggar” yang sering kita dengar, nampaknya bukan hanya isapan jempol.

      Dalam UU Bab VIII, Pasal 30 ditulis bahwa “Perpustakaan nasional, perpustakaan umum pemerintah, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan”. Siapakah yang dimaksud dengan pustakawan? Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 32/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya dalam Bab I Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa “pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.”

      Akan tetapi pada kenyataannya hampir semua kepala perpustakaan umum tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia bukan diduduki oleh pustakawan atau ahli perpustakaan. Jabatan ini biasa di duduki oleh siapa saja yang dikehendaki oleh kepala daerah tanpa mempertimbangkan amanah undang-undang. Bahkan mungkin tanpa melalui mekanisme fit and proper test untuk mendapatkan orang yang kompeten dalam bidangnya. Sudah tidak aneh apabila banyak yang berkata bahwa kepala perpustakaan biasanya dipegang oleh orang–orang yang digeser atau digusur oleh kepala daerah. Itu semua sangat mungkin terjadi karena mengangkat kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah hak prerogratif kepala daerah, yang biasanya lebih mempertimbangkan kepentingan politik daripada profesionalisme. Pelanggaran terhadap undang-undangan ini tentu saja menjadi sebuah tragedi bagi dunia kepustakawanan dan juga bagi masyarakat luas.

      Bukan Tanpa Alasan

      Kepala perpusakaan harus dipegang oleh pustakawan atau ahlinya, sebagaimana amanah undang-undang, tentu saja agar pengelolaan perpustakaan dilakukan dengan profesional. Pada saat ini masih banyak kepala perpustakaan yang tidak memahami pekerjaan-pekerjaan elementer keperpustakaan, seperti katalogisasi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, dan lain-lain. Apalagi tentang nomenklatur dan anatonomi perpustakaan dan kepustakawanan. Dengan demikian dapat dimaklumi apabila tidak dapat membuat perencanaan atau strategi pengembangan perpustakaan. Memang bisa saja menggunakan jasa konsultan atau staf ahli, akan tetapi sejarah mengatakan bahwa orang yang tidak tahu detail atau hal-hal teknis akan mudah ditipu. Profesionalisme dalam bidang perpustakaan, dalam arti menguasai aspek teknis, kebijakan, dan filosofis (nilai) tidak dapat dibangun secara singkat atau instant. Malah menurut B.J. Habibie (2010) dalam buku Jejak Pemikiran B.J. Habibie: Peraban Teknologi Untuk Kemandirian Bangsa, proses membangun profesionalisme ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berhenti pada saat seseorang secara mental dan fisik tidak sanggup lagi belajar atau meniadakan hal-hal yang telah pernah dipelajaraninya. (halaman 73)


      Di sisi lain, undang-undang tentang perpustakaan juga merupakan perlindungan hukum untuk karir pustakawan, dan lebih jauh sebagai bentuk jaminan kontinuitas perkembangan ilmu perpustakaan, informasi, dan dokumentasi. Dapat dibayangkan apabila seorang pustakawan yang meniti karir dengan berdarah-darah dari awal dikemudian hari tidak dapat meraih karir puncak yang ditekuninya karena didepak dengan sangat mudah oleh kekuasaan (eksekutif). Ini akan membuat persaaan pesimis bagi para pustakawan karena tidak ada jaminan karir. Undang-undang ini juga merupakan salah satu bentuk perjuangan supaya pustakawan disejajarkan dengan bidang lain. Karena masih ada kesan bahwa bidang perpustakaan, dokumentasi, dan arsip masih dianggap tempat pembuangan, selain tidak mendukung karir juga tidak cukup seksi secara finansial atu sering disebut juga bidang yang kering.

      Sesungguhnya apabila perpustakaan dikelola secara profesional, institusi ini dapat berperan sebagai fasilitator dan dinamisator bagi institusi yang menaunginya maupun masyarakt luas. Dalam sejarah peradaban manusia, peran perpustakaan selalu menjadi institusi yang vital sebagai memori sekaligus peta ilmu pengtahuan bangsa. Perpustakaan menjadi awal dan akhir dari siklus proses penciptaan  dan pengembangan sains dan teknologi. Dalam konteks penelitian dan pengembangan (Litbang), apabila para peneliti  atau lembaga-lembaga penelitian menjadi kreator maka perpustakaan adalah sebagai fasilitator dan juga dinamisatornya. Dengan peran seperti itu, perpustakaan yang sekarang ini  terkesan statis dan pasif harus merestorasi diri menjadi sebuah lembaga yang dinamis dalam merespon perubahan lingkungan yang semakin akseleratif. Dan proaktif dan antisipatif dalam melayani kebutuhan informasi para pemustaka (user). Itu semua bisa tercapai apabila perpustakaan dikelola oleh seorang profesional.

      Mengelola perpustakaan umum tidak cukup hanya berbekal pada kepemimpinan, seperti yang sekarang ini banyak dijadikan dalih. Tanpa dilandasi dengan kompetensi atau kapasitas internal yang mumpuni dalam bidang perpustakaan, tidak mungkin kinerja yang dibangun juga akan bagus. Bagaiman kita melihat kepemimpinan Bill Gates, CEO Microsoft, dan Steve Jobs, CEO Apple, misalnya. Mereka berdua menjadi pemimpin yang sukses karena sangat menjiwai apa yang mereka kerjakan. Mereka bekerja pada kompetensi inti mereka. Mereka sangat faham dengan detail, hal-hal teknis sekecil apapun, masalah desin, pemasaran, bahkan sampai kepada hal-hal yang bersifat filosofis atau nilai dalam bidangnya. Sebagai analogi, bagaimana sebuah rumah sakit bisa ditangani secara profesional apabila kepalanya tidak memiliki latar belakang kedokteran dan farmasi? Apa jadinya apabila Badan Tenaga Atom Nasional dikepalai oleh seorang advokat? Tetapi sialnya hal tersebut terjadi dalam bidang perpustakaan.


      Esensi UU No. 43 tahun 2007

      Kepala perpustakaan juga hendaknya adalah orang yang memahami strategi membangun budaya baca. Kandungan undang-undang tentang perpustakaan pada hakikanya adalah undang-undang tentang membangun budaya baca. UU No. 43 Tahun. 2007 memiliki satu bab khusus untuk Budaya Baca ( BAB XIII dengan 4 pasal dan 11 Ayat). Dapat dikatakan bahwa bab yang lain sebenarnya hanyalah bab penunjang. Hal ini ditegaskan dari awal pembahsan bahwa tujuan perpustakaan adalah meningkatkan kegemaran membaca (BAB I, Pasal 4).

      Menurut penulis membangun budaya baca adalah proyek pembangunan yang sangat penting bagi suatu bangsa sebelum membangun bidang lain. Hal ini didasarkan pada sebuah kenyataan bahwa kebiasaan atau budaya membaca merupakan fondasi kemajuan sebuah bangsa. Negara maju adalah negara yang memilki kebiasaan membaca yang tinggi. Dan sebaliknya, negara terbelakang adalah negara yang memiliki kebiasaan membaca yang rendah.

      Menarik membaca hasil penelitian John Naisbitt, seorang futuris paling terkemuka di era modern. Ia sangat mempercayai bahwa kemunduran Amerika sebagai negara adidaya diakibatkan oleh lemahnya minat baca masyarakatnya. Dengan mengutip hasil penelitian dari Dan Gioia, ketua lembaga penelitian National Endownment for the Arts, Naisbitt mengatakan, “Dari tahun 1982 hingga 2002, tingkat baca di kalangan kaum kulit putih, Afro-Amerika, dan Hispanik menglami penurunan. Penurunan terbesar terjadi di kalangan Hispanik Amerika, sebesar 10%. Berdasarkan usia, penurunan paling tajam terjadi di kalangan tiga kelompok termuda. Tingkat penurunan di kalangan orang dewasa termuda, yaitu mereka yang berusia 18-24 tahun, mencapai 55% lebih besar daripada tingkat penurunan di seluruh populasi orang dewasa. Selanjutnya dia menyimpulkan hasil penelitian tersebut dengan sebuah perkataan yang sungguh dapat dijadikan sebuah cermin bagi para pemimpin, “Amerika tidak lagi dapat beranggapan bahwa mereka dapat meluangkan waktu dan aktif membaca kapan saja. Saat semakin banyak orang Amerika tidak dapat meluangkan waktu dan aktif membaca, Amerika menjadi negara yang kurang berpengetahuan, kurang inovatif, dan berpikiran kurang independen. (www.nea.com).

      Negara maju lainnya yang membangun negaranya dengan terlebih dahulu membangun budaya baca yang kokoh adalah Jepang. Amartya Sen, peraih nobel bidang ekonomi 1998, dalam tulisannya Beyond the Crisis: Developmnet Strategies in Asia (1999), mengatakan bahwa pada masa restorasi Meiji di pertengahan abad kesembilan belas, Jepang telah memiliki tingkat keberaksaran yang lebih tinggi daripada Eropa, meskipun Jepang masih belum memulai industrialisasi apa pun atau pembangunan ekonmi modern, yang telah dialami Eropa selama satu abad. Pada 1913, meski Jepang secara ekonomi masih belum berkembang, negara ini telah menjadi salah satu produsen buku terbesar di dunia—menerbitkan lebih banyak buku disbanding Inggris dan bahkan dua kali lebih banyak daripada Amerika Serikat. (Kutipan dari Carol Gluck. Japan’s Modern Myths: Idelogy in the Late Meiji Period (1985). Ini sebuah fakta bahwa pembangunan manusia melalui pendidikan, lebih khususnya melalui pembangunan budaya baca masyarakat, merupakan sebuah strategi Jepang dalam membangun negaranya menjadi maju. Sen pun membandingkan antara India dengan China yang segera akan menjadi negara maju. Mengapa China dapat melesat mengalahkan India? Sen mengatakan, “sementara Cina nyaris mendekati keberaksaraan universal, khususnya di kalangan muda, India masih sangat jauh dari itu, dan ini barangkali merupakan satu-satunya penghambat terbesar bagi partisipasi India dalam ekonomi global”. Sen sangat meyakini betul bahwa salah satu strategi pengembangan yang jitu menuju kejayaan suatu negara adalah dengan membangun mudaya baca.

      Pentingnya membangun budaya baca ini sudah sering diingatkan oleh para tokoh dari berbagai kalangan di tanah air. Para tokoh yang pernah menulis tentang masalah budaya baca, yang sempat penulis dokumentasikan di antaranya adalah : Budayawan: Taufiq Ismail, Ajip Rosidi, Moh Sobari, Ahmad Tohari; Intelektual/akademisi: Azyumardi Azra, Jalaluddin Rakhmat, Ki Supriyoko, Moh Baidowi, Arif Rahman, Yudi Latif, Anies Baswedan, Firmanzah; Politisi: A.M. Fatwa, Anis Matta; Birokrat: Fasli Jalal; Ulama: Quraish Shihab. Kepedulian dan kekhawatiran mereka semua bisa sangat difahami karena begitu pentingnya masalah budaya baca ini. Melakukan pembangunan dalam bidang apa pun tidak akan berhasil apabila budaya baca belum tumbuh di masyarakat, karena pembangunan memerlukan partisipasi. Dan partisipasi bisa tumbuh bila masyarakatnya terpelajar. Kita tidak pernah berhasil dalam membangun politik (demokrasi), ekonomi, pendikan, kesehatan, dan bidang strategis lainnya (menurut kriteria MDGs), karena semua itu tidak dilandasi dengan budaya baca masyarakat. Sekali lagi budaya baca adalah fondasi pembangunan. Tanpa budaya baca yang baik, pembangunan bangsa bagaikan membangun rumah tanpa fondasi yang akan cepat roboh disapu angin yang sepoy atau hempasan riak gelombang.

      Penutup

      Penulis tidak meragukan sedikit pun bahwa dibuatnya undang-undang tentang perpustakaan tentu saja suapaya pembangunan budayan membaca menjadi proyek bersama yang memiliki legalitas dan juga prioritas. Penulis pun melihat bahwa dengan dibuatnya undang-undang tersebut merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam membangun budaya baca. Akan tetapi, apa jadinya apabila konstitusi yang sudah dibuat dan disepakati bersama itu kemudian dilanggar secara tersus-menerus dan massif? Yang pasti tentu saja undang-undang tersebut akan kehilangan wibawanya, yang akhirnya hanya berupa macan kertas yang tidak ada gunanya sama sekali. Semua upaya yang melibatkan tenaga, pikiran, dan juga uang rakyat yang miliaran rupiah untuk membuat undang-undang tersebut akan terbuang dengan percuma. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab?

      Comments
      MAIL   |2012-04-16 21:38:21
      iiii
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Wednesday, 04 January 2012 14:07  

      Items details

      • Hits: 2314 clicks
      • Average hits: 24.9 clicks / month
      • Number of words: 2580
      • Number of characters: 21462
      • Created 7 years and 9 months ago at Wednesday, 04 January 2012 by Suherman
      • Modified 7 years and 9 months ago at Wednesday, 04 January 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,796
      • Sedang Online 89
      • Anggota Terakhir Dr. Ahmad Syawqi, S.Ag, S.IPI, M.Pd.I

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9122029
      bacalah.jpg

      Kalender & Agenda

      October 2019
      S M T W T F S
      29 30 1 2 3 4 5
      6 7 8 9 10 11 12
      13 14 15 16 17 18 19
      20 21 22 23 24 25 26
      27 28 29 30 31 1 2

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC