.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      KAMIS, 22 JULI2010 I   MEDIA INDONESIA

      Kemiskinan MDGs, dan Pembangunan Agroindustri


      Oleh Posman Sibuea

      Guru Besar di Jurusan llmu dan Teknologi Pangan Unika Santo Thomas,, Medan

      TARGET pencapaian pengurangan angka kemiskinan global di bawah program PBB yang disebut tujuan pembangunan milenium pada 2015 tersisa lima tahun. Namun, komitmen pemerintah untuk mencapai target yang ditetapkan dalam tujuan pembangun­an milenium (millennium development goals / MDGs) makin melorot seiring dengan lambatnya penurunan jumlah orang miskin di Indonesia, terutama di perdesaan.

      Jumlah orang miskin di Indonesia diharapkan berkurang hingga 7,5% pada 2015. Kenyataannya, meski angka kemiskinan menurun sebesar 0,82% pada 2010, penurunan itu lebih rendah daripada 2009, yang sebesar 1,27% (BPS, 2010). Penduduk miskin di Indonesia jumlahnya kini sekitar 31,02 juta orang atau 13,33%. Menurunkan angka kemiskinan menjadi 7,5% pada 2015 sesuai de­ngan tujuan pembangunan milenium (MDGs) untuk Indonesia akan sulit terealisasi.

      Minimnya percepatan kesejahteraan rakyat adalah buah ketidakseriusan pemerintah mengembangkan pembangunan pertanian ke arah agroindustri yang berdaya saing tinggi. Itu menguatkan penilaian pemerintahan SBY-Boediono yang dipercaya memimpin republik ini telah gagal melaksanakan amanat yang diberikan rakyat.

      Daya beli merosot

      Target utama MDGs untuk mengurangi setengah dari total jumlah orang miskin pada 2015 sudah pasti tidak bisa tercapai. Pemerintah belum mampu mengatrol kesejahteraan warga. Daya beli rakyat kian merosot tajam. Harga sembako yang sudah melambung tinggi telah menguras isi kantong warga yang berkategori wong cilik. Lebih daripada separuh rakyat Indonesia hidup di bawah bayang-bayang kemiskinan, dan sebagian besar mereka bermukim di perdesaan yang merupakan basis pertanian. Revitalisasi pertanian yang diproklamirkan pemerintah pada 2005 diharapkan dapat memperkokoh ketahanan ekonomi, dan membangun perdesaan untuk menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia ternyata belum menunjukkan kedahsyatannya.

      Hingga akhir 1996, Indonesia masih tercatat sebagai salah satu model pembangunan yang diakui dunia karena mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Dalam kurun waktu 1976-1996, jumlah orang miskin di Indonesia berhasil ditekan dari 54,2 juta jiwa atau sekitar 40% dari total penduduk menjadi 22,5 juta jiwa atau sekitar 11%. Keberhasilan itu adalah buah kerja keras dari seluruh komponen bangsa lewat pembangunan secara terpadu yang mencakup bidang pertanian, pendidikan, kesehatan (termasuk keluarga berencana), dan berbagai infrastruktur yang mendukung.

      Krisis moneter 1997 yang amat parah telah menyengsarakan semua warga dan mengakibatkan jumlah penduduk miskin memuai kembali. Pada 1998, jumlahnya hampir 50 juta jiwa atau sekitar 25% dari total penduduk. Program jaring pengaman sosial (JPS) yang diluncurkan saat itu karena kian parahnya kehidupan ekonomi rakyat diyakini sebagian besar masyarakat berhasil mengerem laju pertambahan kemiskinan.

      Meski dana JPS ditengarai banyak diselewengkan pejabat yang terlibat dalam proyek pemberantasan kemiskinan ini, jumlah penduduk miskin dapat menurun kembali menjadi 35,1 juta jiwa (15,97%) pada periode 1999-2004. Namun, karena pembangunan yang tidak pro-poor, pro-job, pro-growth, dan kian suburnya praktik korupsi di tengah masyarakat, jumlah penduduk miskin pada periode 2005-2006 kembali bertambah. Anggaran" pendapatan dan belanja negara ternyata masih dominan untuk belanja aparat pemerintah ketimbang digunakan untuk mendorong mesin revitalisasi pertanian.

      Sebagai negara yang berpenghasilan menengah (middle income country) di kawasan Asia Pasifik, Indonesia kelihatan tidak bersinergi dengan capaian MDGs-nya. Sekadar menyebut contoh, dalam tujuan pertama, yakni pengurangan kemiskinan, walau secara moderat bisa menekan angka kemiskinan (BPS 2010), pemerintah tetap gagal menyediakan lapangan kerja. Pengangguran pada 2010 diduga sulit diturunkan dan jumlah TKI yang akan berimigrasi ke luar negeri akan bertambah secara signifikan.

      Pun terjadi hal yang sama terhadap petani. Dalam konteks itu, dibutuhkan iklim yang kondusif agar proses pembangunan pertanian yang masih digarap secara konvensional bisa diarahkan ke pengembangan agroindustri mo­dern yang dapat memberi nilai tambah yang lebih besar bagi petani. Dengan semakin menyadari basis perekonomian adalah pertanian, upaya meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui pengembangan agroindustri perlu didorong.

      Hingga kini kendala pengembangan agro­industri belum teratasi denganbaik. Kecenderungan para pelaku agroindustri yang lebih suka mengekspor komoditi pertanian dalam bentuk bahan baku menyebabkan pengembangan ilmu dan teknologi pertanian di Indonesia mengalami perlambatan sehingga kita belurn berhasil menciptakan produk olahan pertanian yang berdaya saing tinggi. Sebagai contoh, komoditas yang pemanfaatannya belum optimal adalah produk olahan kelapa sawit seperti CPO (crude palm oil/ minyak sawit mentah).'

      Produk olahan kelapa sawit Indonesia sebagian besar masih diekspor dalam bentuk CPO, belum berupa produk turunan yang bernilai tambah tinggi. Sementara itu, Malaysia, hampir 95% eks-pornya sudah dalam bentuk turunan CPO dan produk okochemical telah menjadi hasil lanjutan CPO yang mampu menambah penerimaan de-visa Malaysia (Sibuea, 2007).

      Pemerintah patut memberi perhatian serius untuk mengembangkan agroindustri sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi kerakyatan yang pro poor, pro job, dan pro groivth. Kita harus belajar dari keberhasilan Thailand dalam pembangunan agroindustri. Berbagai hasil perta­nian seperti buah dan sayuran baik dalam bentuk segar maupun olahan telah lama diekspor 'Negeri Gajah Putih' itu untuk menambah pundi-pundi devisa negaranya. Komoditas pertanian kita se­perti jeruk berastagi; mangga samosir; salak Ball dan sidempuan; rambutan binjai; dan durian sidikalang, kini kalah bersaing dengan jeruk, mangga, salak, rambutan, dan durian thailand. Bahkan beras pun harus kita datangkan dari negara itu sekalipun lahan pertanian kita amat luas dan subur.

      Dapat diperkirakan jika pemerintah mau serius mengembangkan agroindustri, seperti halnya Malaysia yang menguasai agroindustri kelapa sawit dari hulu hingga hilir, harapan agar Indo­nesia dapat mencapai target MDGs 2015 dapat terwujud. Pengembangan agroindustri tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan kegiatar di sektor itu sendiri, tetapi sekaligus menjadi mesin penggerak lokomotif perekonomian ke-rakyatan guna mengurangi angka kemiskinan lewat peningkatan kesempatan kerja.

      Jadi kebijakan yang lebih fokus untuk pengem­bangan agroindustri amat dibutuhkan saat ini jika kita tidak mau terperangkap dalam kubangan kemiskinan vang lebih buruk.

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

       

      Items details

      • Hits: 1141 clicks
      • Average hits: 14.4 clicks / month
      • Number of words: 2770
      • Number of characters: 24436
      • Created 6 years and 7 months ago at Thursday, 19 April 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 126
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091306
      DSCF8794.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC