Mengembangkan minat dan kebiasaan membaca memang cakupannya sangat luas, karena mencakup aspek individual dalam keluarga, masyarakat, komunitas tertentu sampai dengan unsur pemerintah. Dalam konteks ini, peran pemerintah secara umum adalah menentukan kebijakan dan strategi termasuk mengupayakan penyediaan anggaran. Selanjutnya, pemerintah bersama-sama masyarakat, perseorangan, swasta dan Dunia usaha serta LSM, perlu mengoptimalkan dahulu konsep perpustakaan umum yang ada. Kalau konsep yang ada saja belum dioptimalkan, nampaknya akan sia-sia menyusun konsep­konsep yang baru untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

Untuk hal itu, diharapkan agar setiap Perpustakaan Umum Kecamatan yang ada hendaknya dapat dikoordinasikan oleh Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota dengan cara membentuk jaringan informasi perpustaka-an yang berbasis teknologi informasi, seperti jaringan internet dan sebagainya. Dengan konsep jaringan Perpustakaan Umum Kecamatan ini, berarti perpustakaan telah memasuki medan kerja yang sebenarnya. Langkah ini sekaligus untuk menjawab masalah rendahnya minat baca masyarakat yang sebagian besar berada di desa-­desa yang jauh dari kawasan perkotaan, karena masyarakat di pelosok perdesaan sulit untuk mengakses fungsi perpustakaan yang selama ini relatif hanya berjalan di ibu kota kabupaten/jkota saja.

Minat membaca masyarakat harus ditumbuhkan melalui berbagai informasi yang muncul di sekitar kita. Apalagi di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, sumber-sumber informasi dengan mudah dapat diperoleh masyarakat melalui berita-berita dari televisi dan radio, atau antar mereka sendiri melalui jaringan telepon, dan sebagainya. Tetapi sumber-sumber informasi lainnya tetap diperlukan, seperti dari buku, majalah, surat kabar dan berbagai informasi media cetak lainnya. Informasi yang terdokumentasikan dan dapat disajikan dalam fungsi pelayanan perpustakaan, harus menjadi strategi utama dalam meningkatkan minat baca dan budaya baca masyarakat.

Dalam kaitan minat membaca di perpustakaan inilah, perpustakaan di Indonesia seharusnya dapat menjadi wahana bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan sumber bacaan untuk pembelajar-an seumur hidup. Meskipun demikian, janganlah perpustakaan dijadikan seperti lembaga pendidikan formal lainnya. Berikanlah kesempatan yang luas bagi para pemakai jasa perpustakaan untuk menentukan sendiri cara, tahapan, dan kecepatan belajar secara mandiri maupun terstruktur.

Atas dasar hal itu, Departemen Dalam Negeri akan mendorong dan mengadvokasi PEMDA untuk melakukan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, akan didorong untuk mampu menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan melalui layanan perpustakaan;

2. Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota akan dikondisi-kan untuk mendorong keberlangsungan penyelenggaraan Perpustaka-an Daerah sebagai wadah penyedia akses informasi dan ilmu pengetahuan;

3. Pemerintah Propinsi akan didorong agar memiliki dan memfungsikan Perpustakaan Daerah Propinsi yang pada gilirannya dapat melakukan fungsi pembinaan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perpustaka-an Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peran pembinaan yang dimungkinkan;

4. Melalui fungsi Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota, perlu didorong tumbuhnya Perpustakaan Umum Kecamatan yang dibina langsung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam spirit otonomi yang bertanggung jawab;

5. Selanjutnya melalui fungsi Perpustakaan Umum Kecamatan, akan didorong tumbuh dan berkembangnya Perpustakaan Desa, Perpustakaan sekolah dan berbagai Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing daerah untuk mendorong minat baca masyarakat pedesaan;

6. Pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama perlu mendorong optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya perpustakaan sebagai agen pembaharuan;

7. Memanfaatkan perkembangan don kemajuan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.