.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      Relasi Kuasa di Balik Aksara

      Keaksaraan bisa diandaikan pupuk yang dibutuhkan bagi pembangunan manusia dan demokrasi supaya akarnya lebih kuat tertancap dan bertumbuh. la merupakan resep nyata dalam setiap strategi penanggulangan kemiskinan.

      Oleh NINUK MAKDIANA dan MARIA HARTININGSIH

      Ironisnya, demokrasi tidak menyentuh persoalan aksara, ini karena keaksaraan lebih l.banyak dipahami sebagai keaksaraan huruf Latin.

      Direktur Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan Nasional Sudjarwo menyatakan, strategi percepatan pemberantasan buta huruf perlu memperhitungkan kondisi sosial budaya  komunitas adat yang merupakan bagian dari sekitar 15 juta penduduk Indonesia di atas usia 10 tahun yang masih buta aksara. (Kompas, 7/01). Sudjarwo mengatakan komunitas adat lebih tepat disentuh dengan pendidikan nonformal, termasuk keaksaraan, dan harus dikemas tersendiri. Namun, ia tak menjelaskan buta aksara apa yang dimaksud. Mungkin tidak terlalu disadari bahwa banyak anggota masyarakat di Indonesia yang menggunakan aksara non-Latin atau setidaknya tanda-tanda khas yang fungsinya dapat disetarakan dengan aksara untuk komunikasi tulisan.

       

      Persoalan aksara Latin dan non-Latin barangkali tak terlalu menjadi soal apabila upaya-upaya penghapusan buta aksara dilakukan secara demokratis, ti­dak berlebihan, dan diikuti sukarela.

      Namun, karena selalu ada tar­get angka—target Tujuan Pem­bangunan Milenium (MDGs) menetapkan target pengurangan buta aksara usia dewasa tinggal 5 persen dari sekitar 15 juta ter-sebut pada tahun 2009—upaya-upaya percepatan penghapusan buta aksara mulai dilakukan berlebihan, bahkan melalui peraturan yang represif di beberapa daerah.

      Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Melek Huruf, misalnya, memuat ketentuan pidana (Bab XIII). Isi Pasal 22 di bab itu antara lain mengandung ancaman kurungan enam bulan atau denda maksimum Rp 50 juta bagi mereka yang menolak serta tidak memberi kesempatan kepada anggota keluarga untuk mengikuti pro­gram percepatan peningkatan pendidikan melek huruf. Ancamannya hukuman bagi yang tidak mau melaksanakannya adalah kurungan maksmium enam bulan, minimum tiga bulan.

      Buta Aksara

      Usia 10 tahun ke atas yang buta aksara berjumlah 15.533.271 orang, terdiri dari 10.643.823 perempuan atau 67,9 persen dan sisanya laki-laki 32,1 persen. Di pedesaan, perempuan yang buta aksara 19,20 persen, laki-laki 9,63 per­sen. (EPS, 2003) Penduduk pe­rempuan usia 20 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah sekolah jumlahnya dua kali lipat penduduk Iaki-laki (11,56 persen dibandingkan 5,43 per­sen (Susenas 2003).

      Perdebatan keaksaraan

      Koalisi Nasional untuk Keak­saraan Perempuan, suatu koalisi dari 22 organisasi nonpemerintah di seluruh Nusantara dan E-Net for Justice, dikoordinatori Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan (Kapal Perempuan) yang banyak mempromosikan multilkulturalisme, melemparkan gagasan tentang pluralisme keaksaraan dalam mengisi Kampanye Keaksaraan Perempuan Indonesia selama 16 hari antara 1 hingga 16 Desember 2005.

      "Keaksaraan perempuan ha­rus mendapat perhatian karena 75 persen penduduk yang buta aksara (Latin) itu perempuan," ujar Yanti Muhtar dari Kapal Perempuan. la melihat keaksa­raan sebagai kekuasaan yang mengandung dominasi-dominasi. Karena itu ia mendukung kebijakan publik yang multikultural dalam keaksaraan.

      Karnpanye tersebut merupa­kan bagian kampanye global yang diprakarsai Kampanye Glo­bal untuk Pendidikan (CGE), Action Aid, dan Biro Asia-Pasifik untuk Pendidikan Orang Dewasa (ASPBAE), ditandai dengan pe-luncuran buku Writing the Wrongs pada 9 November 2005.

      Berbagai diskusi berkaitan de­ngan kampanye itu memunculkan gagasan diakuinya huruf Arab gundul yang digunakan ba­nyak warga negara sebagai alat komunikasi tulisan. "Banyak pe­rempuan dewasa di desa-desa lebih mengenal huruf Arab gun­dul dibanding huruf Latin," ujar seorang peserta.

      Peserta lain mengingatkan aksara Latin yang menjadi arus utama peradaban erat berkaitan dengan modernisasi, kolonialisasi, dan sebagainya. Juga diingatkan bagaimana aksara merupa­kan problem berlapis dari per­soalan relasi kekuasaan.

      Namun, gagasan tentang penggunaan huruf Arab gundul dalam komunikasi publik ba­nyak mendapat pertanyaan. Be­berapa peserta mengingatkan gagasan itu membuka peluang melakukan Arabisasi, bahkan dapat dijadikan alat oleh kelompok-kelompok tertentu untuk  melakukan represi terhadap kelompok yang diliyankan.

      Sylvana dari Komite Internasional untuk Agama dan Perdamaian (ICRP) mengingatkan kemungkinan aksara itu diguna­kan sebagai kendaraan politik untuk mendominasi dan kemudian memunculkan politik identitas.

      Seorang peserta mengatakan, aksara yang terangkai dalam bahasa mengingatkannya pada bu­daya yang sangat patriarkhis. Peserta lainnya mengingatkan tentang "kesakraan" aksara (Arab gundul) itu karena banyak orang masih mengidentikkannya hanya dengan agama dan teks kitab suci.

      Eko Bambang Subiyantoro dari Jurnal Perempuan sependapat agar perdebatan tidak terbatas semata-mata pada aksara. Dalam Syariat Islam di Aceh, aksara Arab gundul sudah dipergunakan, tetapi isinya sangat interpretatif dan interpretasi itu didominasi oleh pihak yang berkuasa.

      "Ia menjadi alat kekuasaan baru untuk merepresi perempu­an. Yang harus kita tolak adalah (sorupsi aksara atau bahasa seba-gai alat kekuasaan," lanjut Eko.

      Seorang aktivis lain, Yuni Chusaifah mengingatkan, melek aksara sebaiknya dimaknai dengan bagaimana perempuan memahami dan menyadari situasi dirinya dan sekelilingnya, dan kemudian berani melakukan advokasi.

      Yanti Muhtar memahami kerisauan peserta diskusi. la mengatakan gagasan itu tidak dimaksud untuk menguatkan fundamentalisme agama, tetapi sebagai proses demokrasi. Gagasan menggunakan aksara non-Latin dalam kartu pemilu, misalnya, dimaksud kan untuk  memudahkan akses kelompok-kelompok dalam masyarakat yang kurang memahami aksara Latin.

      namun, ia juga menyadari bahwa politik identitas dan manidasi politik melalui aksara aksara dan mengakui sulitnya melakukan sakralisasi aksara Karena itu, snting dilakukan sosialisasi aksara sebagai medium sehingga masyarakat kian cerdas dalam menggunakan aksara Pihaknya mengharapkan agar dibuat kebijakan publik yang mencakup komunikasi dalam konteks lokal sehingga ekspresi lokal bisa diserap. la juga mengajak untuk bersama-sama mencari titik temu, tidak mendikotomikan aksara Latin non-Latin dan mencari jalan untuk kebaikan bersama dalam sebuah bangsa yang multikultur.

      Model deliberatif

      Menurut ahli filsafat politik Dr F Budi Hardiman, model kebijakan multikultural terhadap kelompok kuitural seperti di Kanada memiliki kekuatan toleransi. Akan tetapi, juga ada potensi disintegrasi sehingga terus diliputi ketegangan.

      Model ini, kata Budi Hardiman, hanya akan positif kalau disertai komunikasi yang demokratis. Kecenderungan isolasionisme kuitural "don't touch me syndrome", menurut dia harus dicermati implementasinya dalam masyarakat Indonesia yang sejak awal punya kecenderungan politik-politik aliran yang berciri etnosentris.

      la menjelaskan model itu dalam kaitan dengan posisi struktural suku bangsa dalam model-model hubungan antara negara dan masyarakat dalam negara modern. Model-model itu berada dalam konteks negara hukum demokratis dan berkaitan dengan sikap negara demokratis itu terhadap identitas kuitural. Dalam model komunitarian, negara dipahami sebagai "totalitas etnis", suatu komunitas berorientasi pada nilai-nilai tertentu dan memiliki identitas kolektif yang kurang lebih homogen. Ada kontinuitas antara suku bangsa dan negara dalam arti hukum adat dan hukum negara   adalah satu dan sama

      Kebijakan ini, kata Budi Hardiman, terdapat di beberapa negara Asia Negara-negara Islam di Arab juga demikian karena kultur dominan diambil oleh negara untuk merekatkan kohesi sosial. Kultur-kultur minoritas dimarjinalkan. Model komunitarian kurang menarik untuk Indonesia karena ketidak mampuannya merespons kompleksitas dan pluralitas.

      Di dalam model liberal negara adalah suatu "totalitas politis" yang terintegrasi melalui hukum.positif modern yang netral dari orientasi nilai suku-suku bangsa.Meski menerima pluralitas, tatanan hukum homogen dan universalistis. Model ini cenderung mencerabut individu dari akar kulturahiya demi koristruksi  "subyek hukum positif" yang 1 menyangkali realitas kuitural. I Dalam jangka panjang model ini  tidak memadai, apalagi kalau  terjadi kebangkitan etnis.  la menawarkan model deliberatif; melihat suku bangsa dalam transformasi sosial. Menurut model ini, demokrasi dalam masyarakat plural bertolak dari asumsi bahwa warga negara dan kelompok-kelompok sosial, termasuk suku bangsa, berdiri setara dalam proses komunikasi politis untuk mengambil keputusan politik.

      Hak-hak komunikasi inklusif mendapat prioritas atas hak-hak kolektif identitas kuitural. meski identitas kuitural diakui negara, suku bangsa itu harus berupaya mengatasi perspektif etno-sentrisnya agar kepentingan suku bangsa ini juga dilihat sebagai kepentingan negara sebagai keseluruhan.

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Tuesday, 28 February 2012 10:15  

      Items details

      • Hits: 1201 clicks
      • Average hits: 12.8 clicks / month
      • Number of words: 1656
      • Number of characters: 13841
      • Created 7 years and 10 months ago at Tuesday, 28 February 2012 by Administrator
      • Modified 7 years and 10 months ago at Tuesday, 28 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,798
      • Sedang Online 117
      • Anggota Terakhir ulmama vila nurruva

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9126646
      DSCF8790.jpg

      Kalender & Agenda

      December 2019
      S M T W T F S
      1 2 3 4 5 6 7
      8 9 10 11 12 13 14
      15 16 17 18 19 20 21
      22 23 24 25 26 27 28
      29 30 31 1 2 3 4

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC