.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      KAMIS, 10 JUNI 2010

      Pemberantasan Buta Aksara


      Program pemberantasan buta aksara di Jawa Barat terus dipercepat. Berbagai upaya difakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar program tuntas sesuai target keberhasilan. Paling tidak, kesuksesan target pemberantasan buta aksara seiring dengan akhir periode gubernur Jabar sekarang.

      Oleh OONG KOMAR

      Mencermati percepatan pemberantasan buta ak­sara oleh pemerintah provinsi dan kota/kabupaten, berbagai upaya yang dilakukan meliputi pertama, mengonsentrasikan anak usia sekolah (7-15 tahun) agar masuk sekolah,dapat bertahan di sekolah, danberminat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kedua, menangani anak yang terpaksa tidak dapat se­kolah atau drop out (DO).

      Upaya menggenjot percepatan pemberantasan buta aksara ternyata menunjukkan selisih antara hasil upaya dan target sasaran setiap tahunnya. Kalaupun terjadi peningkatan, masih di bawah satu digit. Kondisi pencapaian target merayap larnbat. Target angka melek huruf (AMH), misalnya, 0-100 persen, tetapi pada 2008 baru mencapai 95,63 persen, atau meningkatO,51.

      Target rata-rata lama sekolah (RLS) 0-15 tahun, tetapi pada 2008 masih 7,82 tahun atau meningkat 0,08. Tampak pemberantasan buta aksara masih sarat beban. Masalah aksesibilitas pendidikan menjadi terpuruk dengan jumlah penduduk Jabar yang besar (41.183.729 jiwa tahun 2008) dengan berbagai karakteristiknya yang turut menambah kompleksitas persoalan.

       

      Berdasarkan pengamatan, ternyata penyebab utama persoalan aksesibilitas pendidikan dalam pemberantasan buta aksara menyangkut empat hal. Pertama, ada pandangan sosial budaya keluarga dan masyarakat mengenai tidak begitu pentingnya sekolah menentukan nasib anak memasuki seko­lah.

      Kedua, kemiskinan dalam arti luas, baik mengenai masalah ekonomi kewilayahan yang menyebabkan pemerintah daerah memiliki alokasi dana anggaran terbatas untuk pemberantasan buta aksara maupun sejumlah masyarakat yang mengalami kemiskinan. Kekurangberdayaan secara ekonomi suatu kabupaten/kota berpengaruh terhadap kelangsungan perce­patan pemberantasan buta aksara.

      Biasanya keterbatasan dana menjadikan pemerintah cenderung mengambil kebijakan berkelit untuk urusan pendidikan, khususnya pemberantasan buta aksa­ra.

      Anak jalanan

      Jumlah pekerja di Jabar yang bernasib buruk sekitar 575.000 (40 persen dari pekerja) dan umumnya memiliki anak DO. Jumlahnya semakin bertambah seiring beban hidup yang semakin berat. Kondisi itu berdampak bu­ruk bagi masa depan anak dan me-nimbulkan potensi kerawanan so­sial.

      Komunitas DO acap kali merupakan sasaran buta aksara, seperti pekerja kasar, pekerja musiman, pembantu, perantau mengadu na­sib, dan anggota keluarga besar. Komunitas ini memiliki problem pelik bila dilihat dari segi tempat tinggal tetap. Karena itu, lebih baik dipikirkan tools kit yang dapat digunakan keluarga untuk memberantas buta aksarabagi anggota keluarga atau bila pekerjanya masih butaaksara.

      Kemiskinan terprotret juga pada anak jalanan. Kerap kali kehadirannya dianggap sebagai biang kenakalan, kriminal, dan penyebar rasa tak aman. Menempatkan anak jalanan dalam pandangan negatif semakin mengukuhkan posisi yang terpuruk, terpojok, terasing, dan terpinggirkan sehingga belum memperoleh perhatian serius.

      Penanganan pendidikan anak jalanan sangat problematis. Pengalaman keseharian dapat membentuk otoritas dirinya. Penanganannya jangan dalam bentuk pengaturan dan paksaan untuk belajar. Bahkan, anak jalanan biasanya punya cara belajar sendiri melalui pengalaman hidupnya, apakah sebagai penyemir sepatu dan pedagang asongan, ataupun sebagai pemulung dan pemintaminta.

      Tutor anak jalanan mesti sabar atas capaian target. Upaya membujuk untuk mau berkumpul dengan menyamakan minat belajar memerlukan waktu lama. Berhasil mengumpulkan anak jalanan di suatu tempat, apakah di tempat terbuka dekat tempat tinggalnya, di bawah jembatan atau di rumah singgah dan panti asuhan, bukan tanpa persoalan. Gambaran egoisme muncul, seperti mengobrol, cerewet, bandel, dan nakal, bahkan terus bertanya dan bernyanyinyanyi yang bisa tidak menghiraukan pembelajaran.

      Anak jalanan lebih cocok dengan pendekatan pendidikan yang menjawab kebutuhan hidup dan lingkungannya. Paling tidak, pendidikan membantu anak jalanan menemukan identitas diri serta mengembangkan kemampuan dan segala kreativitasnya. Mereka diarahkan untuk mengembalikan dan memulihkan kepercayaan diri serta beradaptasi dengan norma masyarakat dan secara berangsur meninggalkan atau bebas dari budaya menggelandang.

      Karena itu, pemerintah provinsi hams dapat mengatasi kemiskinan sruktural. Dengan asumsi, untuk menjadi unggul di dalam keluarga (miskin), seseorang harus mampu memasuki sekolah bermutu/favorit. Dalam pemerataan aksesibilitas sekolah bermutu, misalnya, paling tidak, jangan sampai keluarga miskin kebingungan mencari sekolah bermutu karena biaya tidak terjangkau. Jaring pengaman sosial dan BOS acap kali tidak cukup untuk membiayai sekolah bermutu.

      Apalagi, disparitas mutu antarsekolah tidak bias dihindari.Kebijakan pemerintah provinsi sebaiknya menekan pemanfaatan tanggung jawab sosial industri/perusahaan, yaitu menarik sumbangan dari perusahaan yang mampu dan memberikan sumbangan kepada yang tidak mampu. Selain itu, menekankan pemanfaatan tanggung jawab sosial sekolah bermutu/favorit dengan mengalokasikan pembiayaan sekolah gratis bagi anak miskin.

      Partisipasi perguruan tinggi

      Ketiga, optimalisasi kapasitas pemerintah daerah meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, yaitu optimalisasi kebijakan pemerintah meningkatkan pusat perhatian pemberantasan buta aksara. Rencana strategis pendidikan pun dilampiri pedoman rinci pelaksanaan setiap jenis upaya yang harus dilakukan petugas pemberantas butaaksara.

      Lebih baik kebijakan di masa mendatang mengutamakan (1) pembentukan partisipasi perguruan tinggi sebagai pemantau pem-berantasan buta aksara tingkat kota/kabupaten, (2) pemilihan penggunaan model yang tepat untuk pemberantasan buta aksara, (3) penguatan ketenagaan, dan (4) pemberian alokasi dana anggaran yang tepat sagaran.

      Keempat, optimalisasi penyaluran bantuan tepat sasaran, yaitu mengalkulasi rasio antara besar dana dan capaian target, termasuk kualitasnya. Pengucuran dana bantuan lebih baik diukur meng-gunakan bentuk tujuan yang tangible dan harus meningggalkan ukuran pemenuhan persyaratan normatif dan administratif. Selain itu, lebih baik digalakkan pembuatan program berbasis kinerja.

      OONG KOMAR Guru Besar

      Universitas Pendidikan Indonesia

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Tuesday, 28 February 2012 10:08  

      Items details

      • Hits: 421 clicks
      • Average hits: 4.4 clicks / month
      • Number of words: 1399
      • Number of characters: 12332
      • Created 7 years and 1 ago at Tuesday, 28 February 2012 by Administrator
      • Modified 7 years and 1 ago at Tuesday, 28 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,798
      • Sedang Online 123
      • Anggota Terakhir ulmama vila nurruva

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9130915
      DSCF8761.jpg

      Kalender & Agenda

      January 2020
      S M T W T F S
      29 30 31 1 2 3 4
      5 6 7 8 9 10 11
      12 13 14 15 16 17 18
      19 20 21 22 23 24 25
      26 27 28 29 30 31 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC