.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      MEDIA INDONESIA, 16 NOVEMBER 2009

      Janji

      HEBOH soal cecak dan buaya seakan melupakan kewajiban kita untuk tetap kritis terhadap rencana kerja kementerian pendidikan nasional. Baik dalam bungkusan program kerja 100 hari, satu tahun, hingga lima tahun ke depan, perencanaan program yang dirancang oleh Mendiknas harus dikritik secara terbuka oleh semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Kritik dan keterbukaan adalah dua kata kunci untuk mengukur kemampuan Mendiknas sebagai manajer pengelolaan pendidikan di Tanah Air. Selain itu, kritik dan keterbukaan juga harus menjadi alat penyemangat bagi jajaran Depdiknas dalam mengelola persoalan pendidi­kan lima tahun ke depan, terutama dalam merealisasi janji-janji yang sudah diterakan dalam bentuk program.

      Edu teringat petuah Peter Brougham tentang pendidikan, "Education makes a people easy to lead, but difficult to drive: easy to govern, but impossible to enslave." Peringatan ini perlu terus didengungkan kepada Mendiknas dan jajarannya, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga ter­hadap kementerian agama yang juga memiliki kendali langsung terhadap jenis dan jenjang pendidikan agama dan keagamaan di Tanah Air. Pentingnya mengingatkan mereka soal janji-janji adalah karena pada banyak kasus, janji hanya diucapkan oleh menteri, tetapi jajarannya tak cukup kuat untuk merealisasi janji-janji tersebut. Hal itu antara lain disebabkan oleh malasnya jajaran melakukan assessment ter­hadap rencana program yang ingin dilakukannya.

       

      Jika kita masukkan janji ke kategori utang (al-wa'du dainun), Mendiknas tidak saja secara teologis telah melakukan ikatan batin jual beli dengan Tuhan secara pribadi, tetapi juga ikatan jual beli dengan seluruh stakeholders pendidikan. Kegagalan dalam memenuhi janji akan berakibat fatal, tidak saja terhadap diri pribadi men­teri, tetapi juga terhadap institusi. Kita sangat amat berharap bahwa Mendiknas saat ini tak terikat janji dengan partai politik tertentu sehingga ikatan jual beli janjinya hanya sebatas terhadap presiden yang memilihnya dan masyarakat secara luas sebagai pengguna jasa pendidikan.

      Yang juga penting diingat oleh Mendiknas kita saat ini adalah bahwa janji dalam program 100 hari dan lima tahun ke depan memiliki dampak sangat luas terhadap pola perilaku guru, siswa, dan orang tua di sekolah. Karena itu, ketegasan dan keterbukaan dengan semua pihak sangat dibutuhkan oleh Mendiknas, terutama dalam menjaga determinasi jajaran insti­tusi diknas dalam merealisasi janji-janji program. Kesadaran bahwa janji menteri juga merupakan janji institusi perlu diturunkan ke­pada seluruh jajaran birokrasi pendidikan kita, agar kesalahan dapat diminimalkan.

      Jika janji dipenuhi, berarti komitmen dan konsensus bersama seluruh stakeholders pen­didikan akan membuahkan hasil. Harus kita ketahui, bahwa hampir di seluruh belahan dunia terjadi ketidaksalingcocokan antara para politikus, terutama politikus dengan birokrasi, tentang ke mana sebenarnya arah pendidikan sebuah negara akan digerakkan. Meskipun banyak dihasilkan peraturan dan perundangan mengenai pendidikan, dalam praktiknya terjadi banyak overlaping dan kesalahan dalam implementasi program-program pendidikan (Gary K Clabaugh dan Edward G Rozyki: 2006).

      Jangan-jangan inilah yang sedang dan akan terjadi dengan Indonesia lima tahun ke depan, jika dari sekarang baik para politikus maupun birokrat tidak memiliki konsensus ke mana tujuan pendidikan akan diarahkan.

      Pembaruan pendidikan melalui konsensus semua pihak dalam rangka realisasi janji-janji politik menteri tampaknya diperlukan dari sekarang. Itu harus dijadikan bingkai dialog secara terbuka antar-stakeholders pendidikan dalam mencermati dan membuat rancangan program pembaruan pendidikan ke depan. Kebutuhan akar konsensus antara menteri dan seluruh stakeholders adalah keniscayaan karena tanpa adanya konsensus, dikhawatirkan pen­didikan kita akan terjebak lagi pada logika serbakurang. Konsensus akan menjadikan skema dan rencana pembangunan pendidikan Indonesia menjadi lebih terang dan jelas karena begitu konsensus terjadi, seluruh stakeholders tak akan lagi berhitung siapa menterinya, tapi bagaimana caranya meningkatkan derajat kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik melalui peningkatan mutu pendidikan.

      Semoga janji Mendiknas dan jajarannya tidak hanya sampai di rencana program, tanpa ada kesungguhan untuk memperbaiki apa yang salah dan kurang dari pengelolaan pendidikan kita lima tahun ke belakang. Ahmad Baedowi

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Monday, 27 February 2012 06:37  

      Items details

      • Hits: 671 clicks
      • Average hits: 8.3 clicks / month
      • Number of words: 2114
      • Number of characters: 16796
      • Created 6 years and 9 months ago at Monday, 27 February 2012 by Administrator
      • Modified 6 years and 9 months ago at Monday, 27 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 115
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091239
      DSCF8790.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC