.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      Jangan Menyebarkan Kemiskinan


      Kompas 20 September 2011

      Salah satu tujuan transmigrasi sejak awal adalah mengurangi jumlah orang miskin dengan menambah akses lahan bagi transmigran. Namun, program yang oleh agronom perancis, Patrice Levang, inilai sebagai pemindahan manusia terbesar di bumi yang diupayakan pemerintah tersebut jagan sampai justru meyebabkan tersebarnya kemiskinan.


      Dalam diskusi panel "Masih Relevankah Program Transmigrasi di Indonesia?" di Redaksi kompas, Jakarta, 12 Agustus 2011, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar memaparkan sejarah bahwa politik etis Pemerintah Kolonial Belanda ingin mengurangi jumlah angka miskin. Tujuan mengurangi orang miskin itu terus berlanjut hingga masa pra-pembangunan lima tahun (pelita), zaman pelita, hingga zaman otonomi daerah sekarang. Kontribusi transmigrasi terhadap pengurangan jumlah orang miskin tersebut sejauh ini hanya merupakan angka statistik perkiraan. Di lapangan, memang ada sejumlah transmigran dan keturunan yang tidak miskin lagi. Mereka tampil dalam diskusi tersebut.

      I Ketut Pasek, seorang pengusaha transportasi di Lampung, in Sugeng P Harianto, Rektor universitas Lampung, adalah totoh generasi kedua transmigran yang tidak miskin. Namun, ada pula Suriansyah 6) di Desa Sukakarya, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Bao Selatan, Kalimantan Tengah, yang masih bergulat dengan kemiskinan. Dari 330 keluarga yang tempatkan di lokasi transmigrasi tersebut tahun 1997-1998, karang tinggal 56 keluarga. Tidak ada jumlah pasti berapa transmigran yang saat ini masih miskin. Data resmi yang tersedia adalah jumlah orang miskin versi Badan Pusat Statistik (EPS). Data terakhir, Maret 2011, jumlah orang miskin 30,2 juta orang berkurang 1 juta orang dibandingkan dengan Maret 2010. Jumlah orang miskin terbesar masih di Pulau Jawa, yaitu 16,7 juta orang, dengan 9,2 juta di antaranya berada di desa.

      Tantangan

      Tentu saja tidak serta-merta dapat dikatakan, berkurangnya jumlah orang miskin antara lain karena program transmigrasi setahun terakhir. Namun, masih tingginya jumlah orang miskin di Jawa juga tetap menjadi tantangan pemerintah untuk menguranginya, antara lain melalui program transmigrasi.

      Salah satu panelis menekankan, tantangan utama kemiskinan adalah bagaimana meningkatkan pendapatan petani. Hal itu karena masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan 60 persennya adalah pe­tani. Jika menggunakan hasil penghitungan BPS Maret 2011, jumlahnya mencapai sekitar 18,2 juta petani.

      Pemiskinan petani makin cepat karena luas lahan pengusa-haan petani makin sempit. Sensus pertanian tahun 2003 mem-perlihatkan, jumlah petani gurem, yaitu petani yang menguasai lahan kurang dari 0,2 hektar per keluarga, dan buruh tani, yaitu petani tanpa lahan, meningkat signifikan. Jika tahun 1993 jum­lah petani gurem di Indonesia 10,9 juta keluarga, tahun 2003 menjadi 13,7 juta orang. Jumlah ini diperkirakan bertambah.

      Padahal, skala ekonomi adalah rumus penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi, memperluas lahan pertanian adalah kunci untuk meningkatkan daya saing petani, termasuk petani yang menjadi transmi­gran. Siswono Yudo Husodo, mantan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, memberikan ilustrasi, di Belanda, sebelum Perang Dunia II, setiap petani mengolah lahan 14 hektar, saat ini setiap petani di Belanda mengolah rata-rata 88 hektar.

      Di seluruh Indonesia, saat ini lahan potensial 54 juta hektar di seluruh Indonesia, dengan 36 ju­ta hektar cocok untuk perkebunan, 15 juta hektar untuk sawah, dan 3 juta hektar untuk peternakan. Potensi lahan terluas itu ada di Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Riau. Untuk itu, Siswono mengusulkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang antara lain memastikan akses lahan untuk petani minimal dua hektar per petani.

      Dengan demikian corak trans­migrasi ke depan adalah perluasan lahan pengusahaan per petani. "Transmigrasi tidak memindahkan penduduk, .tetapi menyediakan tanah untuk petani," ujar Siswono.

      Penyediaan lahan pertanian ti­dak dapat lagi bersifat dari atas seperti zaman Orde Baru. Pelibatan pemerintah daerah, ter­masuk masyarakat setempat, ju­ga menjadi penting. "Dalam pembangunan transmigrasi, hendaklah tidak melibatkan keduanya, baik daerah yang dituju maupun daerah asal," kata Bupati Kapuas HM Mawardi.

      Kerja sama

      Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, seperti dikemukakan Muhaimin, selama ini telah menjadi fasilitator kerja sama antara daerah yang hendak mengirim transmigran dan menerima transmigran. Tercatat 204 pemerintah kabupaten/kota menandatangani kerja sama antardaerah untuk melaksanakan transmigrasi. Terdapat 30 peme­rintah provinsi yang telah menandatangani nota kesepahaman penyelenggaraan transmigrasi.

      Di luar itu, terdapat 21 badan usaha yang telah mengembangkan investasi terintegrasi dengan pembangunan kawasan transmi­grasi dengan total nilai rencana investasi Rp 20,3 triliun. Selain itu, terdapat 61 badan usaha yang telah berminat dan mendaftarkan izin pelaksanaan transmigrasi

      Target Muhaimin untuk tahun ,2012 pun jelas, yaitu membangun kawasan transmigrasi di 58 lo­kasi. Selain itu, juga pemberdayaan masyarakat dan kawasan transmigrasi melalui upaya peningkatan produksi pangan 22.327 ton, pemenuhan kebutuhan dasar untuk 204.140 orang, lapangan kerj a baru untuk 40.968 orang, serta pelestarian lingkungan di 34 permukiman transmi­grasi. Sekarang, tinggal membuktikannya.

      Keberlanjutan

      Ketika hams memberikan penilaian apakah suatu transmi­grasi berhasil atau gagal, perlu ada ukurannya Salah satu ukuran hams bisa dipertimbangkan dan bisa dilakukan dengan teori pembangunan untuk keberlanjutan kehidupan (sustainable li­velihood development).

      Program transmigrasi sebagai bagian dari pembangunan tak mestinya mengangkat yang lain dan mengorbankan pihak lainnya. Dengan teori tersebut, yang dilihat adalah yang terjadi pada masyarakat transmigran dan sekaligus juga apa yang terjadi pada masyarakat lokal.

      "Dengan demikian, kita akan tahu apa yang dilakukan masya­rakat lokal sehingga dia bisa eksis di daerah itu dan juga mengapa transmigrasi ada yang gagal dan ada yang sukses?"

      Pada sejumlah kasus, justru masyarakat lokal tertinggal dari masyarakat transmigran. Pemba­ngunan dilakukan untuk menyiapkan transmigran agar mereka mampu bertahan.

      Sebaliknya, sumber daya ma­nusia masyarakat lokal justru ter­tinggal dari masyarakat transmi­gran karena tak disiapkan. Jadi, terciptalah kesenjangan. Masya­rakat lokal di sejumlah kasus hanya menjadi penonton dari kemajuan masyarakat transmigran.


       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

       

      Items details

      • Hits: 691 clicks
      • Average hits: 8.7 clicks / month
      • Number of words: 3205
      • Number of characters: 26783
      • Created 6 years and 7 months ago at Tuesday, 10 April 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 128
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091491
      DSCF8761.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC