.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      SABTU 23 JANUARI 2010

      Ironi Pembangunan Manusia


      UniversitasAiriangga, Surabaya

      Bagi masyarakat Indonesia, problem membaca buku merupakan salah satu kendala dalam rangka pembangunan pendidikan masyarakatnya. Be-tapa tidak, di tengah gencarnya pemerintah melaksanakan pemberantasan buta huruf sekaligus dalam rangka pencapaian target kedua Millennium Development Goals (MDGs), ternyata masih didapati penduduk yang masih tidak dapatmembaca (butahuruf).

      Berdasarkan laporan Human Development Report (HDR) 2008, di Indonesia terdapat sekitar 90,4% penduduk dewasa yang tergolong melek huruf. Dengan kata lain masih terdapat sekitar 9,6% yang masih buta huruf. Bahkan masih didapati tidak kurang dari 702.000 penduduk usia SDM (7-12 tahun) yang mengalami drop-out yang dikhawatirkan akan berdampak pada tingkat literasi golongan umur ter-sebut. Keadaan ini perlu mendapatkan perhatian mengingat hal ini berkaitan dengan target kedua dari MDGs, yakni "memastikan pada 2015 semua anak dimana pun, laki-laki maupun perempuan,dapat menyelesaikan pendidikan dasar". Tingkat literasi (pendidikan) merupakan salah satu dari tiga variabel Indeks Pembangunan Ma­nusia (IPM) di samping usia harapan hidup (kesehatan) dan daya beli (ekonomi).IPMIndonesiamenem-pati peringkat ke-107 dari sekitar 177 negara hasil perhitungan UNDP (2009). Di kawasan ASEAN, hasil yang dicapai indonesia ini masih di bawah IPM Singapura (pe­ringkat ke-25), Brunei Darussalam(30), Malaysia (63), Thailand (78), Filipina (90), dan Vietnam (105). Namun keadaan ini lebih baik dibandingkan Laos (133), Kamboja (131),Myanmar (132), dan Timor Leste(lSO).

      Berbagai studi di segenap belahan dunia telah membuktikan bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap promosi pertumbuhan ekonomi. Lalu, pertumbuhan ekonomi memungkinkan penduduknya semakin me-ningkatkan pengeluaran untuk pendidikan guna peningkatan kualitas tenaga kerja.Tersedianya tenaga kerja terdidik dan terampil ini merupakan syarat penting berlangsungnya pembangunan eko­nomi secara berkesinambungan. Pengalaman pembangunan ekono­mi negara-negara macan Asia (Korea Selatan, Singapura,Taiwan, Hong Kong) lebih banyak ditentukan oleh investasi modal manusia (lewat proses pendidikan) dibandingkan investasi modal/prasarana fisiknya.

      Pengeluaran untuk pendidikan dan Kemiskinan

      Kondisi ekonomi keluarga sangat dominan peranannya dalam menumbuhkan minat baca anak. Pemberantasan buta huruf tidak akanberhasil tanpa dukungan dari orang tua sebagai ujung tombak pendidik anak dalam keluarga. Pada keluarga miskin, belanja untuk keperluan pendidikan (buku pelajaran, koran, dan sejenisnya) biasanya hanya sebatas pelengkap atau bahkan sama sekali tidak ada.

      Pada saat ada peningkatan pendapatan, umumnya tidak diiringi dengan peningkatan secara proporsional konsumsi terhadap buku pelajaran, majalah, dan sejenisnya atau pengeluaran lain seperti kursus pelajaran untuk tujuan meningkatkan ilmu pengetahuan. Ber­dasarkan National Human Development Report, konsultan keluarga di Surabaya untuk keperluan pendi­dikan tidak lebih dari 4,60 %. Penge­luaran keluarga untuk pendidikan di kota Surabaya ini masih di bawah pengeluaran sejenis.pada keluarga di Makassar (5,12%), Bandung (5,20%),Semarang(5,49%),Sleman (7,18%), Salatiga (7,31%), dan Yogyakarta(ll,52%).

      Lebih menyedihkan lagi, rendahnya pengeluaran untuk "barang pendidikan" tersebut sering dikalahkan oleh belanja rutin demi untuk meningkatkan gengsi "status sosial" mereka, yakni konsumsi/iuran bulanan untuk saluran televisi khusus. Mereka juga tidak segan-segan merogoh saku untuk belanja pulsa isi ulang yang harga-nya sepadanatau bahkan lebih mahal dari harga buku wajib sekolah anak-anak mereka. Adapun penge­luaran untuk buku pelajaran yang " sifatnya "wajib" terpaksa harus di-nomor duakan.

      Di tingkat negara, berdasarkan laporan HDR, rasio pengeluaran Pemerintah Indonesia untuk pen­didikan hanya sebesar 0,9% dari PDB. Dari pengeluaran untuk pen­didikan di kawasan ASEAN, Indonesia masih berada dibawah Malaysia (8%), ThailamP\ (4,2%), Filipina  (3,2%), Laos(2,3%),dan Kamboja(2,0%).

      Dari berbagai penelitian ba­nyak dibuktikan bahwa tingkat literasi yang rendah erat kaifannya'' dengan tingginya tingkat drop-out sekolah, tingkat kemiskinan, dan pengangguran yang tinggi. Hubungan kausalitas ini cukup logis. Penduduk dengan tingkat literasi yang tinggi hanya didapati pada penduduk dengan angka partisipasi sekolah (APS) yang tinggi. Se-mentara APS yang tinggi memungkinkan untuk lebih berpartisipasi dalam pasar kerja (APK) yang tinggi pula. APK yang tinggi dapat mendorong produktivitas (earning power) tenaga kerja Berdasarkaran studi, setiap 1% peningkatan rata-rata tahun sekolah atau "lama bersekolah" akan menaikkan output pertenaga kerja sekitar 0,16 %.

      Peningkatan APK ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mereduksi angka pengangguran dan bermuara turunnya ang­ka kemiskinan. Karenanya dapat kita tarik benang merah fenomena diatas.Minat baca yang rendah merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya angka partisipasi , sekolah sekaligus berpengaruh terhadap pencapaian pendidikan tertinggi oleh masyarakat. Ren­dahnya jenjang pendidikan ter­tinggi ini berpengaruh terhadap kurangnya minat masyarakat untuk memasuki pasar kerja sektor formal. Dalam realitas, lebih banyak ditemukan angkatan kerja dengan jenjang pendidikan rendah (SMP ke bawah) yang bekerja pada sektor informal.

      Anggaran Pendidikan dan CSR Dunia Usaha

      Dari simpul mana untuk mengurai benang kusut problem sosial ekonomi ini? Siapa saja yang harus terlibat untuk mengentaskan ma­syarakat dari keterpurukan ini? Sulit dielakkan bahwa peranan pemerintah pusat maupun daerah sebagai agent development dalam program pembangunan pendidikan demikian penting.Meski begitu, keikutsertaan pihak swasta untuk terlibat di dalamnya dalam masa-masa sekarang tidak perlu diragukan.

      Komitmen pemerintah terha­dap politik anggaran (APBN) un­tuk pendidikan memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan minat baca masyarakat sehingga hal ini sangat penting. Besarnya pengeluaran rutin belanja aparat sebesar 65-70 % serta pengeluaran seremonial yang tidak bersentuhan langsung pada manfaat masya­rakat hendaknya lebih diperketat. Di lain pihak, proporsi pengeluar­an dalam APBN untuk bidang layanan publik (termasuk pendidikan masyarakat/ nonformal) hendaknya lebih diprioritaskan. Lebih-lebih pengeluaran itu berdampak langsung bagi penurunan angka buta huruf.

      Begitu juga untuk mendorong minat baca pada masyarakat luas, pengeluaran untuk program ma­syarakat lebih banyak dialokasikan untuk menciptakan sarana-prasarana penunjang. Perpustakaan umum hendaknya tidak terletak hanya pada satu lokasi. Namun di setiap kecamatan atau lokasi strategisyang banyak dikunjungi masyarakat sebaiknya juga didirikan perpustakaan umum. Demikian juga dengan perpustakaan (mobil) keliling perlu mendapatkan tambahan armada, termasuk tambahan waktu atau jam keliling di masyarakat. Bila mobil dinas yang mewah untuk anggota DPR atau birokrat bisa dianggarkan dan urgen, mengapa un­tuk program yang jelas-jelas akan mencerdaskan bangsa tidak segera dibahas dan direalisasi? Ironisnya justru inilah yang kurang tersentuh dan tidak menjadi prioritas kebijakan pem­bangunan.

      Keterlibatan swasta kini tidak dapat disepelekan di tengah dana anggaran pemerintah kota yang relatif terbatas, Program pendi­dikan masyarakat lewat program Paket Kelompok Belajar(Kejar)A, B, dan C yang dulunya murni dibiayai pemerintah sudah saatnya di-share dengan pihak swasta (baca: CSR). Program Kejar ini dapat digabungkan dengan program Kejar Usaha yang saling menguntungkan.

      Program Paket Kejar dan Paket Usaha ini selain ditujukan untuk mengeliminasi buta huruf dan menanamkan minat baca masyarakat, juga untuk menumbuhkan keterampilan maupun jiwa wirausaha dalam rangka memperoleh penghasilan (income generating pro­gram). Di samping itu, keringanan bahkan pembebasan pajak atau pemberian subsidi bagi lembaga penerbit buku perlu dilakukan untuk mengurangi harga jual buku sehingga bisa lebih terjangkau oleh masyarakat. Namun penerbit hendaknya diharapkan memiliki idealisme yang tinggi dalam mencerdaskan masyarakat, tidak berpikir prooriented semata-mata.

      Dengan demikian upaya pe­ningkatan minat baca pada masyarakat tak lain juga merupakan peningkatan output pendidikan se­kaligus output perekonomian yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan memutuskan lingkaran perangkap kemiskinan (vicious circle of poverty). Anggaran, manajemen, serta fasilitas pendidikan hanyalah beberapa syarat di antara pranata lain yang perlu diupayakan agar sektor pendidikan lebih berdaya. Namun perbaikan kua­litas SDMsebagai sub j ek dan obj ek pembangunan dengan tidak menomorduakan pendidikan setelah pembangunan fisik merupakanhal yang lebih diutamakan.(*)

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

       

      Items details

      • Hits: 836 clicks
      • Average hits: 10.6 clicks / month
      • Number of words: 3925
      • Number of characters: 34074
      • Created 6 years and 7 months ago at Monday, 16 April 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 142
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091491
      DSCF8794.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC