.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

      800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

      SENIN, 7 SEPTEMBER 2009 MEDIA INDONESIA


      Intoleransi Agama dan Pendidikan Agama terhadap Korupsi

      Oleh Fuad Fachruddin

      Direktur Eksekutif INSEP, Jakarta

      AKHIR-AKHIR ini, ada dua hal penting yang terkait dengan topik ini, tapi terkesan tidak mendapatkan perhatian publik secara serius, yaitu RUU Tipikor dan politik uang. Umat khususnya organisasi Islam dan partai Islam terkesan tidak agresif atau 'adem ayem' merespons perjalanan RUU Tipikor dan juga praktik korupsi. Misalnya, upaya menekan pihak-pihak yang terkait dengan pengesahan RUU Tipikor, intensifikasi gerakan atau upa­ya pencegahan dan penindakan segala bentuk atau praktik korupsi (grand and petty corruption serta red tip atau grey area) dalam berbagai dimensi kehidupan sebagai manifestasi amar maruf nahyi munkar tidak tampak kuat. Ada kesan yang berbeda ketika publik khususnya organisasi Islam dan atau partai Islam menyikapi RUU Pornografi dan Pornoaksi. Upa­ya menekan pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU tersebut sangat kuat. Pasal-pasal yang dipandang sensitif mendapat respons khusus, misalnya, pengerahan massa besar-besaran (demonstrasi).

      Sikap 'adem ayem' juga terpantul dalam menyikapi praktik politik uang yang hampir tidak menjadi rahasia lagi dalam praktik for­mal politik di Indonesia. Reaksi kolektif umat . seperti organisasi Islam dan partai Islam nyaris tidak terdengar dalam media apalagi dalam pengerahan massa (demonstrasi). Prak­tik politik uang secara jorjoran untuk memenuhi syahwat kekuasaan terkesan dibiarkan. Bahkan, masa-masa kampanye pemilihan umum, pilkada dan pilkades acap kali dimanfaatkan sekelompok orang untuk menangguk infak sukarela yang hipokratik. Juga kita be-lum mendengar MUI mengeluarkan fatwanya secara tegas mengharamkan 'money politics atau sumbangan yang diberikan pada masa kampanye pada kelompok yang memiliki basis umat.'

       

      Dari sudut pandang pendidikan moral (akhlak), apa yang sedang terjadi ini sangat konyol. Ibarat madu dan racun diaduk men­jadi satu lantas menjadi minuman kita sehari-hari. Dua contoh isu tersebut cukuplah men­jadi dasar bagi para pendidik untuk melakukan refleksi sebagai berikut: "Apakah pornoaksi dan pornografi lebih berbahaya ketimbang korupsi atau sama-sama dapat mertimbulkan petaka? Mengapa umat (khususnya organisasi Islam dan partai Islam) lebih responsif menanggapi isu pornografi dan pornoaksi ketimbang RUU Tipikor dan praktik korupsi? Mengapa demonstrasi besar-besaran digelar dalam merespons RUU Pornografi dan Pornoaksi? Sementara itu, demonstrasi besar-besaran tidak terdengar untuk menekan penegak hukum menumpas segala praktik korupsi secara adil? Mengapa Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat atau bangsa agamais ternyata tingkat atau praktik korupsinya tinggi? Apakah atau sudahkan pendidikan agama dalam jalur formal (sekolah) dan ma­syarakat memainkan peran efektif dalam menumbuhkan intoleransi terhadap segala macam praktik korupsi sebagai perwujudan 'iman dan ihsan'? Masih banyak pertanyaan yang dapat diungkap sebagai bahan refleksi kita untuk menemukan model-model penyadaran dan tindakan (praksis) melawan praktik-praktik korupsi.

      Ajaran agama tentang korupsi

      Tidak hanya para cendikiawan agama memberi perhatian khusus terhadap isu korupsi dan pendidikan agama. Tidak sedikit pula para cendikiawan Barat menaruh perhatian dan harapan serupa terhadap peran pendidikan agama dalam konteks pemberantasan korup­si. Agama-agama, sebagaimana diungkapkan North & Gwin (2006), memiliki ajaran yang mengatur tata kehidupan termasuk ajaran yang tidak menoleransi praktik-praktik ko­rupsi dalam pelbagai dimensi. Oleh sebab itu, pendidikan agama mempunyai peran yang sahgat penting dalam pemberantasan korup-si. Bukankah jika pendidikan agama sudah benar akan membuat seseorang memiliki rasa kebersamaan yang lebih baik dan jauh dari praktik ingin merugikan orang lain? Praktik beragama dari pendidikan agama yang baik dan benar sesungguhnya akan menumbuhkan perasaan saling memiliki, dan dalam dimensi sosial yang lebih besar juga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi praktik korupsi (Flavin & Ledet, 2008).

      Dalam khasanah Islam, misalnya, terdapat istilah atau kata yang mengandung pengertian sepadan dengan korupsi. Rasya (menyuap) yang kemudian berkembang menjadi risywah berarti batil (suapan atau uang sogok). Perbuatan itu dinilai terkutuk sebagaimana sabda Rasulullah SAW "Laknat Allah (ditimpakan) kepada penyuap dan penerima suap (alkhamsah)". Risywah memiliki pengertian pengubahan sesuatu yang baik menjadi buruk; penyelewengan, penggelapan, kelumpuhan, kelapukan, dan kebusukan moral sebagai akibat dari bercampurnya yang murni dengan yang kotor (Hasan, 2004).

      Selain kata-kata tadi dalam kitab suci kaum muslimin (Alquran) terdapat kata kunci yang secara konseptual memiliki pengertian sepadan atau lebih dengan korupsi, yaitu al-baahil, dakhal, ghalla, al-ghulul, al-khabits, jasad dan fasiq. Al-bathil digunakan untuk menunjuk tin-dakan yang bertentangan dengan norma (ajaran) yaitu mengambil hak orang lain, atau kesengajaan seseorang mencampuradukan hak orang lain dengan hak dirinya, lalu memakan hak orang lain dengan cara tidak baik atau munkar (lihat firman Allah An-nisa: 29-30; Al-Baqarah: 188).

      Dakhal mengandung pengertian sumpah atau perjanjian antara beberapa pihak yang saling me-nipu (Lihat An-Nahl: 92). Selain itu, Ghulul mimiliki pengertian pengkhianatan atau tindakan curang seperti dalam pembagian pampasan perang (lihat AH Imran: 161). Dalam Islam, kata al-ghulul ber­arti mengambil upah melebihi hak sebenarnya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Barang siapa yang kami anggap menjadi pegawai untuk mengerjakan sesuatu (tugas) dan kami memberikan upah menurut semestinya, apa yang ia ambil me­lebihi upah yang sebenarnya adalah perbuatan khianat (korupsi)" (Abu Dawud). Kata lainnya yang mengandung pengertian sepa­dan dengan korupsi adalah adz-dzillah dan fasiq. Adz-dzillah berarti proses atau upaya pengubahan dari sesuatu yang baik menjadi buruk, kemuliaan menjadi kehinaan (lihat Amnl: 34). Sementara itu, fasiq dapat berarti kedurhakaan suatu bangsa (Al-lsra: 16).

      Berdasarkan uraian tersebut, sebagaimana agama-agama lainnya, Islam memandang korupsi sebagai kemungkaran, yaitu perbuatan buruk yang diwujudkan dalam bentuk penyuapan, penggelapan, penguasaan sesuatu secara batil, menetapkan kebijakan secara sepihak, ketertutupan (tidak transparan), penyelewengan hak dan penyalahgunaan kedudukan, wewenang atau jabatan yang dilakukan untuk mengutamakan kepentingan dan keuntungan pribadi, penyalahgunaan (khianat) terhadap amanah rakyat dan bangsa; memperturutkan hawa nafsu, serakah, untuk memperkaya diri dan mengabaikan serta merugikan kepentingan umum (Hasan,
      2004) dan mengubah sesuatu dari kepentingan public menjadi pemilikan pribadi.

      Pemahaman ter­hadap konsep-konsep tersebut pada faktanya tidak se­cara serius ditubuhkan ke dalam praktik pendidikan keseharian kita, baik di rumah maupun di sekolah. Padahal kita semua sadar bahwa efek dari korupsi sangat sublimatif, jauh menusuk ke rongga dan akar kehidupan manusia untuk berprilaku tak jujur. Alih-alih ada penajaman visi kejujuran dalam praktik pendidikan kita, ujian nasional (UN), misalnya, malah menjadi kontra produktif de­ngan upaya penegakan nilai-nilai moral yang bersih dan bertanggung jawab, dengan praktik manipulasi secara masif masih terus berlangsung hingga saat di sekolah-sekolah kita.

      Kita perlu meneliti secara lebih lanjut untuk mendapat jawaban, seberapa besar tanggung jawab para pendidik, para politikus, dan para ulama dalam mengawal UU Tipikor. Seberapa serius para pendidik, politikus, dan ulama berkolaborasi, dan menggagas strategi jangka panjang nilai-nilai ke­jujuran di sekolah secara aplikatif, terutama dalam sebuah bangunan pengembangan kurikulum pendidikan agama yang rasional dan berpihak pada kondisi sosial yang ada. Kita harus menyadari bahwa praktik-praktik korupsi yang berlangsung hampir di seluruh aspek kegiatan masyarakat sangat merugikan dunia pendidikan. Secara cermat dan kritis kita harus memperbaiki proses penanam nilai

      melalui pendidikan agama di sekolah.

      Model, pendekatan, dan metode yang digunakan dalam praktik belajar mengajar agama di ruang-ruang kelas harus berorientasi pada penumbuhan perilaku positif dan jujur, termasuk di antaranya membangun budaya sekolah yang sehat sebagai bentuk hidden curriculum. Selain itu, peran serta masyarakat harus terlihat sedari semula dalam mengawal sekolah ketika menyusun RAPBS yang terindikasi penuh dengan budaya koruptif dan manipulatif. Jika kedua hal itu dapat berjalan beriringan, kita patut berharap bahwa upaya menumbuhkan sikap dan kesadaran setiap individu dan kelompok terhadap tindakan koruptif akan tumbuh di jalur yang benar, yaitu pendidikan. Inilah salah satu pekerjaan rumah terbesar dari Mendiknas dan Menag ke depan.

      Comments
      ARIS   |2012-04-23 05:12:41
      like
      ARIS   |2012-04-23 05:13:44
      LIKE
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Thursday, 30 May 2013 17:28  

      Items details

      • Hits: 6313 clicks
      • Average hits: 78.9 clicks / month
      • Number of words: 1584
      • Number of characters: 12687
      • Created 6 years and 8 months ago at Friday, 02 March 2012 by Administrator
      • Modified 5 years and 6 months ago at Thursday, 30 May 2013 by Suherman

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 146
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091311
      DSCF8768.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC