Kesembilan, masalah perpustakaan. Sebenarnya pemerintah melalui proyek Inpres sejak tahun 1975 telah mengadakan pembelian buku bacaan untuk tingkat SD/SLTP/SLTA. Untuk tingkat SD dalam rangka menggalakan Perpustakaan Sekolah yang berjumlah 165.000 sekolah itu, setiap tahun membeli 200 judul buku. Sehingga kalaulah benar dikelola dengan baik, tentu saat ini masing-­masing SD sudah mempunyai koleksi sebanyak 6.000 judul. Pertanyaan timbul, jangankan setiap sekolah punya koleksi 6.000 judul, punya Perpustakaan saja di sekolahnya masih jadi pertanyaan besar. Karena fakta di lapangan, ribuan sekolah yang tidak memiliki Perpustakaan.

Banyak yang menyalahkan karena tidak ada yang mengelola perpustakaan sekolah. Ada pula yang mengatakan murid-murid malas untuk membaca buku-buku yang sudah "kuno" dan dekil. Atau juga tidak ada sarana yang baik, tidak ada bangku atau lemari buku, sehingga buku sering hanya terletak dalam dos atau di rumah kepala sekolahnya saja.

 Perpustakaan umum hanya dimiliki satu di propinsi dan belum tentu ada di tingkat kabupaten/kota. Dapat dibayangkan jauhnya letak perpustakaan dari lingkungan masyarakat, sehingga pengunjung perpustakaan dapat dihitung dengan jari?

Kita mengetahui di Indonesia ada 600.000 mesjid, mushola, dan langgar. Padahal kalaulah Departemen Agama bertekad menjadikan mesjid bukan hanya sebagai tempat "beribadah" semata, tapi juga menjadi "tempat menambah ilmu", maka kehadiran perpustakaan mesjid dapat diwujudkan. Kita juga mengetahui bahwa Departemen Agama setiap tahun mempunyai "uang lebih" dari adanya peserta jemaah haji. Mengapa tidak "sisa uang" itu sebagian besar jadikan untuk perpustakaan mesjid.

Kesepuluh,  permasalahan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Prasarana TBM banyak yang tidak layak/memadai dan ditata secara tidak baik pula, koleksinya tidak ada yang menarik (buku-buku terbitan lama), sehingga berdampak pada rendahnya keinginan masyarakat untuk memanfaatkan TBM sebagai tempat menambah ilmu.

Tidak adanya pengelola TBM Mereka diminta untuk cuma-cuma tidak dibayar. Letak TBM jauh dari jangkauan masyarakat (rumah penduduk).

Pemerintah daerah, belum sepenuhnya menggalakan TBM. Disamping masyarakat belum diajak serta berpartisipasi atau mereka tidak hirau, dengan alasan memikirkan untuk keluarganya saja sudah susah, bagaimana mungkin memikirkan untuk orang lain.

Kesebelas, permasalahan masyarakat. Masyarakat masih disibuki dengan mengurus kebutuhan hidup keluarganya, sehingga seluruh potensi keluarga lebih difokuskan kepada mencari sesuap nasi, daripada belajar di TBM.

 Belum adanya Tutor/Penyuluh/Pengelola TBM, disamping masyarakat tidak mengerti bagaimana harus melaksanakan program TBM tersebut.

Belum terpanggilnya nurani masyarakat tentang pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Begitu juga kehadiran BUMN di daerahnya belum dapat dioptimalkan kepeduliannya terhadap pendidikan masyarakat di sekitarnya.

Keduabelas, perhatian Pemerintah Pusat dan Daerah. Perhatian Kepala Daerah baik yang di propinsi maupun kabupaten/kota terasakan belum memadai, seakan-akan suksesnya seorang bupati atau kepala daerah lebih sering diartikan dengan pembangunan fisik (hadirnya jalan raya,dan pembangunan pasar, kantor dan lain-lain), sehingga pembangunan mental dan spiritual dan menggali potensi masyarakatnya ternomor duakan.

Pemerintah Pusat dikarenakan anggaran yang kurang (-20%)  sehingga urusan "buku" atau "baca" seakan dijadikan nomor dua saja. Padahal sebenarnya kalau saja ada political will dari Pemerintah, sebenarnya masalah Minat Baca, Perpustakaan, perbukuan bisa diatasi secara bersama-sama dengan masyarakat. Artinya Pemerintah menjadi katalisator untuk memajukan dunia pendidikan (dalam hal ini minat baca, buku dan perpustakaan ). 

Membaca masalah minat baca dan masyarakat perbukuan, seperti yang kami sampaikan diatas tampak bagaikan "benang kusut". Dan kalau ada kehendaik untuk memperbaiki- nya, timbul pertanyaan "Dari mana hendak memulainya?", atau bagaikan "Telur dan Ayam?".