.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      Kompas 28 Januari 2011

      Inflasi, Pangan dan Kemiskinan

      Inflasi yang tinggi membuat pemerintah seperti orang kebakan jenggot. Pemerintah di tuding tak mampu mengendalikan inflasi, lantas mbuat kebijakan panik . ini tecermin dari beleid Pembebasan bea masuk impor beras, gandum, dan bahan pakan ternak (kompas,18/1). Pemerintah yakin pembebasan bea masuk akan nurunkan harga komoditas pangan dan menjinakkan inflasi yang dipicu oleh meroketnya ga pangan.

      Jntuk kesekian kali kita melihat pemerintah disibukkan agenda rutin dan rnenguras energi yang tak perlu. Instabilitas harga kebutuhan pokok masih jadi agenda rutin tahunan yang jauh dari tuntas karena sampai saat ini nerintah belum juga menyusun instrumen dan kelembagaan stabilitas yang kredibel, terukur, dan komprehensif. Respons pemerintah selalu reaktif dan adhoc tak lebih dari pemadam kebakaran. Bagi rakyat, terutama warga miskin, instabilitas harga kebutuhan pokok merentankan ekonomi mereka. Warga miskin yang 60-75 persen pendapatanya untuk pangan dipaksa merealokasikan anggaran dengan menekan pos nonpangan guna Mengamankan perut.

      Pertama, dana pendidikan dan kesehatan dipangkas. Kedua, jumlah dan frekuensi makan dikurangi. Jenis pangan inferior menjadi pilihan. Dampaknya, konsumsi energi dan protein menurun. Bagi orang dewasa, ini berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan kesehatan. Buat ibu hamil/menyusui dan anak balita akan berdampak buruk pada perkembangan kecerdasan anak. Terbayang SDM yang tak bisa bersaing pada masa datang.

       

      Pangan Belanja Utama

      Menurut Badan Pusat Statistik, mayoritas pengeluaran penduduk Indonesia masih untuk pangan. Pada 2009, rata-rata pe­ngeluaran pangan mencapai 50,62 persen. Bahkan, bagi penduduk miskin, 73,5 persen pe­ngeluaran keluarga untuk pa­ngan. Sedikit saja ada lonjakan harga, daya beli mereka anjlok. Kemiskinan membengkak. Itu sebabnya inflasi sering disebut perampok uang rakyat.

      Inflasi di Indonesia tergolong tinggi, rata-rata di atas 5 persen. Memang inflasi pada 2009 hanya ,78 persen, tetapi pada tahun yang sama banyak negara mengalami deflasi karena krisis ekonomi global. Dibandingkan negara lain, target inflasi tahun 2011 (5,3 persen) masih tergolong tinggi. Inflasi di Malaysia dan Thailand biasanya lebih kecildari 5 persen.

      Inflasi di Singapura, Korea Selatan, Hongkong, dan Taiwan di bawah 3 persen. Bahkan, Jepang sering deflasi. Ini semua karena kebijakan yang komprehensif. Ketika di Indonesia harga kebutuhan pokok gonjang-ganjing, Malaysia tak mengalaminya. Ini karena Malaysia punya undang-undang The Price Control Act untuk mengontrol harga barang yang kebanyakan makanan sejak 1946. Juga ada The Control of Supplies Act yang mulai berlaku 1961. UU ini mengatur keluar masuknya barang di perbatasan, seperti gandum. Dalam UU tersebut, harga 225 kebutuhan sehari-hari dan 25 komoditas dikontrol saat hari besar.

      Pada 2008 dibentuk Majlis Harga Negara untuk memonitor harga barang, menerima keluhan masyarakat, dan mendukung cadangan pangan nasional. Pada tahun-tahun saat harga minyak tinggi, inflasi di Malaysia bisa ditekan di bawah 5 persen. Bandingkan di Indonesia pada 2005 yang 17,11 persen dan 2008 men­capai 11,06 persen. Malaysia cukup berhasil menjaga stabilitas harga, apa pun yang terjadi di pasar internasional sehingga in­flasi rendah (Adiningsih, 2010).

      Oleh karena itu, langkah BI menekan inflasi dengan menstabilkan nilai tukar tak banyak artinya tanpa didukung upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok

      Stabilkan Harga Pangan

      Tahun ini ancaman instabili­tas harga kebutuhan pokok ma­sih terjadi. Anomali iklim mem­buat produksi pangan serba tidak pasti. Jauh-jauh hari Vietnam dan Thailand memperketat ekspor beras karena diperkirakan harga beras naik dua kali lipat tahun ini. Jika itu terjadi, plus kegagalan produksi beras domestik, inflasi bakal meroket.

      Pada masa lalu, negeri ini pernah gemilang menjaga harga ke­butuhan pokok lewat Bulog. Karena itu, wacana untuk mengembalikan fungsi-fungsi strategis Bulog bisa dilakukan. Namun, itu tidak banyak artinya tanpa pendanaan dan instrumen yang komprehensif. Pertama, segera tentukan komoditas kebutuhan pokok yang berpengaruh besar pada pengeluaran rumah tangga. Jumlahnya bisa 4-5 komoditas sebagai opsi sjabilisasi.

      Kedua, instrumen hams komplet, mulai dari harga patokan (ceiling/floor price), jumlah cadangan, dana murah, pengendalian ekspor-impor, hingga prog­ram jaminan sosial dalam bentuk pangan bersubsidi. Ketiga, peme­rintah harus menjamin kelancaran distribusi dan tak ada pelaku dominan yang bisa mengeksploitasi keadaan.

      KHUDORI

      Anggota Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Wednesday, 04 April 2012 08:43  

      Items details

      • Hits: 944 clicks
      • Average hits: 11.9 clicks / month
      • Number of words: 2250
      • Number of characters: 18656
      • Created 6 years and 7 months ago at Wednesday, 04 April 2012 by Administrator
      • Modified 6 years and 7 months ago at Wednesday, 04 April 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,788
      • Sedang Online 120
      • Anggota Terakhir Robertrab

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9091239
      DSCF8803.jpg

      Kalender & Agenda

      November 2018
      S M T W T F S
      28 29 30 31 1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC