.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ideologi & Konsep
E-mail

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

SENIN,13 JULI 2009 MEDIA INDONESIA

Global School dalam Timbangan Teori Globalisasi Pendidikan


Oleh Fuad Fachruddin

Direktur Indonesian Institute for Society Empowerment (Insep) - Jakarta

AKHIR-AKHIR ini sekolah global atau berstandar internasional bermunculan. Sebagian seko­lah berlabel seperti itu menggunakan konsep dan sistem yang memenuhi syarat standar internasional. Se­bagian lainnya baru memenuhi tampilan fisik, sedangkan unsur-unsur substansial yang menunjuk mutu internasional masih belum terpenuhi Kita tidak tahu apakah pemahaman terhadap konsep global sama dengan pendidikan global. Kita juga tidak tahu apakah konsep dan strategi pembelajaran yang dipergunakan untuk mencapai predikat sekolah berstandar internasional atau sekolah global tersebut sudah tecermin dalam budaya akademik. Otoritas pendidik­an kita juga rajin dalam mengampanyekan dan menargetkan berdirinya ratusan sekolah atau madrasah berstandar internasional. Ada kesan gamang di tingkat Otoritas untuk mewujudkan sekolah berstandar internasio­nal. Hal ini dapat ditelusuri dari praktiknya yang dominan diwarnai dengan label atau nama dan orientasi formalitas. Untuk itu, kita perlu mengkaji secara cermat substansi sekolah global atau sekolah berstandar internasional.

Pendidikan global dan sekolah global

Apakah SBI/sekolah global sama dengan pendidikan global? Pendidikan global muncul sebagai upaya mempersiapkan generasi muda agar mereka siap menghadapi kehidupan dunia yang sarat dengan persoalan dan ada saling keterkaitan satu bangsa de­ngan bangsa lain, satu dimensi kehidupan dengan dimensi lainnya. Sekolah atau insti­tusi pendidikan menyiapkan generasi muda untuk dapat hidup kreatif dan bekerja sama dalam menghadapi problematika global. Interkoneksi kehidupan membuat dunia seakan kampung global, sebagai implikasi dari pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi komunikasi. Pada sisi lain, kondisi global ini telah mendorong perkembangan disiplin ilmu yang memberi kekuatan untuk keluar dari pakem menuju pema­haman sistem dan dinamika global (Gau­delli, 2003).

Last Updated on Thursday, 30 May 2013 17:27 Read more...
 
E-mail

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

SENIN, 23 NOVEMBER 2009 MEDIA INDONESIA

Desentralisasi Pendidikan Setengah Hati?


Oleh Mohammad Zen

Dosen Universitas Mathlaiul Anwar (UNMA), Pandeglang, Banten

Muhammad Arif Hadiwinata

Peneliti Pustaka LP3ES, Jakarta

Decentralization as a reform is dearly political its stated intention is to alter the political status quo transferring authority from level of government and one set of actors to others. (Fiske, 1996)

DALAM pengertiannya yang paling sederhana, 'desentralisasi' merupakan seperangkat proses yang bertujuan untuk menyerahkan tanggung jawab dan wewenang pengambilan keputusan terhadap beberapa fungsi spesifik, dari level tertinggi hingga level terendah, baik dalam konteks pemerintahan maupun organisasi lain (Paqueo and Lammert, 2000). Dalam dimensi pendidikan, desentralisasi bermakna sebagai seperangkat proses, yang bersifat kompleks, berhubungan dengan perubahan dalam sistem pengambilan keputusan di level satuan pendidikan, pendapatan dan pengeluaran biaya pendidikan, pengembangan kapasitas guru, rancangan kurikulum, hingga pengelolaan sekolah (Fiske, 1996). Penelitian mutakhir menyatakan bahwa fenomena desentralisasi pendidikan sejatinya telah menjadi tren dalam perkembangan dunia pendidikan di seluruh dunia sejak 20 tahun terakhir (UNESCO, 2005). Fenomena sedemikian rupa seolah hendak menegaskan satuhal, bahwa praksis desentralisasi pendidi­kan dapat berupa proses yang dapat diadopsi dan diadaptasi oleh berbagai negara sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kerangka skala prioritas pembangunan pendidikan di negara masing-masing.

Last Updated on Thursday, 30 May 2013 17:27 Read more...
 
E-mail

PIKIRAN RAKYAT, 2 MEI 2009

Agenda Besar Pendidikan yang Terlupakan


Oleh AHMAD KUSAERI

DALAM Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab II ayat i dijelaskan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Un­dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam pasal berikutnya ditegaskan, pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.

Namun, jika Mta lihat kenyataannya, realisasi dari tujuan tersebut masih jauh dari harapan. Betapa tidak, deretan tindakan "amoral" hampir setiap hari kita dengar bahkan kita saksikan, dari mulai wakil rakyat atau pejabat yang korupsi, tawuran antar kampung, pencurian. Bah­kan, pada kalangan pelajar, kini marak terjadi berbagai tindakan yang membuat dada berdebar-debar, seperti anak menghardik orang tua (bahkan membunuh orang tua), siswa mengeroyok guru, kenakalan remaja, tawuran antar pelajar, pergaulan bebas, narkoba, geng motor, pengeroyokan, pemalakan, dan lain sebagainya.      

Read more...
 
E-mail

 

MEDIA INDONESIA, SENIN, 1 FEBRUARI 2010

Pentingnya Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia

Oleh Benni Setiawan

Penulis Buku Agenda Pendidikan Nasional tinggal di Yogyakarta

ISU hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mulai mendapat tanggapan yang beragani dari masyarakat pasca jatuhnya HM Soeharto dari kursi kepresidenan. Perbincangan mengenai HAM sering kali dikaitkan dengan rezim Orde Baru yang otoriter. Kasus-kasus yang dahulu menjadi 'agenda keberhasilan' dalam menumpas gerakan separatis beriibah menjadi persoalan serius di tengah masyarakat. Artinya, setiap penumpasan gerakan separatis selalu nienyisakan persoalan pembunuhan, pembantaian, dan seterusnya yang sangat erat hubungannya dengan isu-isu HAM.

Ambil contoh, kasus Tanjung Priok, Tragedi Lampung, Malapetaka Januari (Malari) 15 Januari 1974, penembakan aktivis di Trisakti dan Semanggi 1998, dan akhir-akhir ini pembunuhan aktivis HAM Munir. Ketika kasus-kasus tersebut di proses secara hukum, banyak kalangan yang berpendapat bahwa sidang itu hanya formalitas. Aktor intelektual di balik aksi-aksi tersebut tetap dapat bernapas lega. Sebaliknya, eksekutor aksi meringkuk di balik jeruji besi.

Tulisan ini tidak akan membahas panjang lebar hal tersebut, tetapi hanya akan mengulas sedikit tentang pentingnya pendidikan berbasis HAM bagi bangsa Indonesia. Kebutuhan terhadap hal itu adalah meridesak mengingat implikasi pelanggaran HAM akan merambah kesegala aspek kehidupan sosial, politik, hukum, hingga ekonomi sebuah bangsa.

Last Updated on Monday, 27 February 2012 09:15 Read more...
 


Page 6 of 18

Selamat Datang Sahabat ^_^
Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

Kemiskinan

Literasi Sains & Teknologi

Artikel Pilihan


Artikel Utama

Statistik Anggota

  • Total Anggota 10,797
  • Sedang Online 80
  • Anggota Terakhir Suwardi

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_counterTotal9124514
DSCF8798.jpg

Kalender & Agenda

November 2019
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Contoh Proposal

Contoh Proposal

Google+ Facebook Twitter mail SC