.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      SEPUTAR INDONESIA, 11 MEI 2009

      Menggagas Peningkatan Mutu Pendidikan


      DR Syahril Chaniago

      Staf Departemen Pendidikan Nasional

      Perkembangan kebijakan pendidikan di Indonesia tidak lepas dari sejarah berdirinya pendidikan di Indonesia. Pada 1607 VOC mendirikan sekolah pertama di Ambon dan pada 1940 jumlah anak pribumi yang memasuki sekolah mencapai 2.200.000 orang. Namun, saat pemerintahan Jepang memegang kendali, jumlah anak Indonesia yang berusia sekolah, kemudian mengikuti pendidikan kiansedikit. Ditambah lagi mutu pendidikan yang tersedia juga makin merosot. Tentu, pada zaman kemerdekaan semangat pemerintah dan rakyat masih sangat tinggi untuk membangun pendidikan, namun potensi dan kemampuan terbatas, sehingga pendidikan dilaksanakan tanpa komitmen mutu. Pada gilirannya, hal ini terlihat pada prog­ram Wajib Belajar 6 Tahun dan Wa­jib Belajar 9 Tahun yang masih mengabaikan mutu pendidikan karena masih menitik beratkan pada pertumbuhan kuantitatif.

      Setelah sukses melaksanakan program Wajib Belajar 6 Tahun dengan pencapaian angka partisipasi kasar (APK) yang tinggi, pen­capaian APK untuk SLIP yang sudah mencapai angkat 74% terpaksa melorot, demikian juga dalam hal mutu yang makin melorot. Mu­tu pendidikan di Indonesia sangat tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, bahkanThailand.

       

      Lahirnya Undang-Undang (UU) No 20Tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan, merupakan tonggak baru penyelenggaraan pendidikan. Dengan undang-undang ini kebijak­an pendidikan berubah, yang tadinya otoritas penyelenggaraan pendi­dikan berada di tangan pemerintah pusat, sekarang otoritas tersebut berada di tangan pemerintah daerah.

      Namun, penyerahan wewenang pengelolaan pendidikan ke daerah belum menjawab tuntutan peningkatan mutu pendidikan. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), indikator HDI dapat menjadi patokan, yaitu lo­ngevity (kesehatan, tingkat harapan hidup), knowledge (pendi­dikan, melek huruf orang dewasa dan perbandingan penerimaan siswa), dan decent standard of living (pendapatan per kapita) dan pada ketiga indikator itu Indonesia ma­sih jauh tertinggal.

      Menyadari rendahnya mutu pendidikan dan pentingnya upaya peningkatan mutu pendidikan, penulis tertarik membuat analisis ke­bijakan Keputusan Menteri Pendi­dikan dan Kebudayaan (Menteri Pendidikan Nasional) dan undang-undang yang mendasarinya pada rentangwaktu 1988-2004.

      Permasalahan pendidikan yang dihadapi Pemerintah Indonesia memang sangat kompleks. Selain menyediakan pendidikan bagi penduduk usia bela jar yang jumlahnya begitu besar, kita menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu deras, yang tidak diimbangi pening­katan mutu sumber daya pembelajaran, termasuk dalam hal pe­ningkatan mutu guru, kurikulum, alat pembelajaran, dan lainnya. Ketertinggalan dalam hal mutu sum­ber daya pembelajaran ini tidak le­pas dari kebij akan pemerintah.

      Melihat kompleksnya isu pen­didikan yang dihadapi pada Abad 21 ini dan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, diperlukan kajian terhadap sistem pendidikan di Indonesia beserta kebijakan yang mendukungnya. Kebijakan pemerintah yang perlu dikaji adalah kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan peme­rintah, keputusan menteri, serta keputusan direktur jenderal. Banyak permasalahan pendidikan yang dapat diidentifikasi dari masalah yang disebabkan oleh kebijakan pendidikan yang ada, termasuk isu-isu pendidikan yang berkembang.

      Kelemahan peningkatan pen­didikan yang telah dilaksanakan pada periode 1988-2004 terletak dari sudut pandang pengelolaan pendidikan. Pendidikan membutuhkan proses yang panjang, bukan hanya target-target instan yang tak akan bertahan dalam jangka panjang.Tujuan pendidikan yang terdapat dalam undang-undang ti­dak dapat dilaksanakan dengan su­dut pandang pragmatis atau realistis. Mutu pendidikan di Indonesia tidak akan dapat melampaui mutu pendidikan negara lain, atau tujuan pendidikan nasional tidak akan dapat dicapai tanpa perencanaan jangka panjang dan jangka menengah yang berkesinambungan.

      Tujuan pendidikan yang demi­kian ideal selama ini tidak pernah dengan sungguh-sungguh diterjemahkan secara operasional. Kuriku­lum yang dirancang dan dilaksa­nakan secara relevan, efisien, dan efektif akan mampu mendukung terlaksananya fungsi pendidikan nasional untuk mencerdaskan bangsa dan memajukan budaya nasional. Peningkatan mutu pendidikan dari segi pelayanan pembelajaran belum disentuh. Pergantian era kepemimpinan menteri pendidikan tidak mampu membawa peningkatan pelayanan pendidikan yang bermuara pada peningkatan mutu. Rasio siswa dalam satu kelas tidak pernah menurun. Rasio siswa dari jenjang SD hingga SMA masih di atas 25 orang, bahkan di tingkat SMP dan SMA berada pada kisaran 40 orang. Angka ini masih jauh dari tuntutan penyediaan pendidikan yang berkualitas. Sekalipun pemerintah telah lama melakukan perluasan pendidikan, ternyata tidak berhasil menaikkan rasio siswa dalam satu kelas.

      Peningkatan mutu pendidikan dari segi input siswa. Tanpa kesehatan, nutrisi yang cukup, ketekunan, kehadiran yang tetap, dan dukungan rumah, kegiatan pembelajaran di kelas tidak akan efektif. Siswa harus mampu bertahan mengikuti pembelajaran selama jam pelajaran, sehingga harus didukung oleh nutrisi yang cukup.

      Dari segi proses, peningkatan mutu pendidikan belum berjalan baik karena para guru dan tenaga pengajar lain masih lebih banyak berpendidikan di bawah S-l. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan selama ini masih dalam taraf meningkatkan kompetensi guru hingga D-2. Hal ini terjadi khususnya di jenjang pendi­dikan dasar dan menengah.

      Dari segi mutu output pendidikan didapati bahwa selama ini tidak ada kriteria kelulusan berdasarkan hasil ujian, sehingga hamper semua peserta ujian memperoleh predikat tamat dan dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan mengambil batas nilai 5,5 (asumsi) sebagai kriteria minimal kelulusan, berarti hanya 36,79% siswa SLIP yang lulus, sisanya memperoleh predi­kat tamat belajar. Dari paparan akademis, tingkat penguasaan materi pada umumnya sangat memprihatinkan.

      Pada 2003 telah lahir UU No 20/2003 tentang Pendidikan Nasional. Undang-undang ini memang telah lebih komprehensif dan jelas menyatakan tentang standardisasi pendidikan dan peningkatan mutu. Namun karena operasionalisasi undang-undang ini memerlukan peraturan pemerintah, dan peraturan itu hingga 2004 belum selesai dibuat, maka keputusan menteri pendidikan nasional belum mengacu kepada undang-undang tersebut.

      Dengan demikian, tuntutan peningkatan mutu pendidikan dan penerapan standar mutu penyelenggaraan pendidikan yang dinyatakan oleh UU tersebut belum dapat direalisasikan pada periode 1999-2004.

      Dalam kata lain, periode 1988-2004, relevansi content peningkatan mutu pendidikan dalam kebijakan pendidikan dalam bentuk keputus­an menteri pendidikan dan kebudayaan (1988-1999) dan keputusan menteri pendidikannasional(1999-2004) tergolong rendah.

      Dalam hal ini kebijakan pendi­dikan yang ada belum mampu me­ningkatkan mutu pendidikan menembus pencapaian jangka pendek (output pendidikan) dan pen­capaian jangka panjang (outcome pendidikan), apalagi mengungguli pencapaian mutu pendidikan negaratetangga.

      Peningkatan mutu pendidikan selama ini masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Rendahnya mutu pendidikan ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain mutu dan distribusi guru yang masih belum memadai, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum yang kurang sesuai, lingkungan belajar disekolah maupun dalam keluarga dan ma-\syarakat belum mendukung.

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Monday, 27 February 2012 07:49  

      Items details

      • Hits: 955 clicks
      • Average hits: 10.1 clicks / month
      • Number of words: 3419
      • Number of characters: 28234
      • Created 7 years and 1 ago at Monday, 27 February 2012 by Administrator
      • Modified 7 years and 1 ago at Monday, 27 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,798
      • Sedang Online 86
      • Anggota Terakhir ulmama vila nurruva

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9131329
      Jantung_Sekolah1.jpg

      Kalender & Agenda

      January 2020
      S M T W T F S
      29 30 31 1 2 3 4
      5 6 7 8 9 10 11
      12 13 14 15 16 17 18
      19 20 21 22 23 24 25
      26 27 28 29 30 31 1

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC