.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      Pikiran Rakyat, SELASA (MANIS) 2 JUNI 2009

      8 JUMADIL AKHIR 1430 H JUMADILAKHIR 1942

       

      Kualitas Pendidikan

      Oleh NURUL HUDASA

      TANDAR Noai. Kelulusan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah Dasar (SD) dan sederajat, yang ditentukan masing-masing sekolah dalam dua tahun terakhir 2008-2009, umumnya sangat rendah. Tahun lalu, di DKI Jakarta masih sa­ngat banyak sekolah yang mematok angka tiga. Tahun ini, di DKI juga tidak sedikit yang mematok pada angka ernpat. Nilai patokan empat ini umumnya dipakai juga oleh sekolah, yang berada di perkotaan di provinsi lain. Di perdesaan di Pulau Jawa, patokan kelulusan berkisar satu angka dibawah nilai yang berada di wilayah perkotaan. Di luar Jawa lebih memprihatinkan, karena mayoritas mematok nilai dua sampai tiga.

      Kenyataan ini, mengingatkan kita pada Rembuk Nasional Pen­didikan 2009. Salah satu yang menarik adalah penyampaian Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo tentang perluasan akses pendidikan dasar sembilan tahun, yang mencapai 96,18 persen melampaui target nasional 95 persen dan mestinya baru tercapai 2010. Bambang Sudibyo menjelaskan, secara na­sional program wajar sembilan tahun tuntas 2008 dan akan dikejar sampai 98 persen pada 2009 ini.

      Apa yang disampaikan mendiknas ini, tampaknya harus dibaca secara lebih kritis. Benar bahwa secara nasional pencapaian telah berada dalam angka 96,18 persen, tetapi bila dikuliti secara detail sesungguhnya masih jauh dari kenyataan. Data detail terakhir yang dikeluarkan Depdiknas (2007) dapat dilihat bahwa terjadi ketimpangan pencapaian program wajar sembilan tahun, yang luar biasa di berbagai provinsi. Dari 33 provinsi di Indonesia yang mencapai angka 95 persen ke atas, baru tiga belas provinsi dan dua puluh provinsi lainnya masih di bawah itu.

       

      Apa yang disampaikan mendiknas tentang keberhasilan program wajar sembilan tahun, sebetulnya secara langsung maupun tidak langsung telah bahkan secara objekif-argumentatif oleh paparan Kepala Bapenas Bidang SDM dan Kebudayaan Nina Sarjunani, maupun pa­paran M. Aman Wirakartakusumah yang menyampaikan "Potret Pendidikan Saat Ini Dalam Memenuhi Komitmen Global".

      Mendaras program

      Program wajib belajar sembi­lan tahun oleh Orde Baru dimulai 1994 dengan target sepuluh tahun. Pemerintah lalu merevisi program ini, dengan target pencapaian minimal tiga tahun berikutnya akan selesai pada 2007. Kegagalan terus-menerus ini menurut Indra Jati Sidi (mantan Dirjen Dikdasmen), karena pe-merintah tidak memiliki polititcal will untuk menuntaskan, sehingga sampai 2010 pun masih tanda tanya besar program wajib belajar sembilan tahun ini akan tercapai.

      Optimisme wajar sembilan ta­hun, sebetulnya tampak pada empat tahun pertama ketika program ini diluncurkan (1994-1997), di mana angka partisipasi mencapai angka 37,50 juta (1994), pada 1997 mencapai 39,01 juta, tapi sejak krisis 1998 angka ini terus merosot tajam. Data ini sejalan dengan terus menurunnya angka purus seko­lah, dari 855,8 ribu (SD) dan 454 ribu siswa (SMP) pada 1994, menjadi 833,4 ribu siswa (SD) dan 365,7 pada 1997. Sejak krisis 1998, angka putus sekolah membengkak menjadi 919,4 ribu sis­wa (SD) dan 643,4 nbu siswa (SMP).

      Kegagalan ini baru pada tataran paling sederhana, yaitu angka-angka partisipasi statistik (kuantitatif). Kegagalan lain akan tampak pada aspek proses dan hasil pendidikan, yang sampai saat ini ukurannya masih pada hasil melalui ujian nasional (atau apa pun istilahnya) yang dijadikan penentu kelulusan. Kebijakan seperti ini mengesampingkan dinamika dan dialektika, pada proses pembelajaran.

      Fakta ini menunjukiian betapa ada soal serius, menyangkut manajemen pengelolaan dan mentasi kebijakan pendidikan nasional, terutama problem da­sar tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program. Sebab, program wa­jib belajar sembilan tahun ber­ada pada jarak rentang yang begitu jauh antara target dengan pencapaian. Pengelolaan prog­ram pendidikan seperti ini, menunjukkan ada malpraktik yang tidak sederhana.

      Wajar sembilan tahun semakin tampak belong, bila ukuran-ukuran kebermaknaan pendidik­an (literacy) dalam hidup nyata diajukan. Sebab, bila mengabaikan hakikat dan kebermaknaan ini, maka pendidikan hanya menjadi program formalitas belaka.

      Seseorang yang berpendidikan tidak cukup hanya mampu membaca, menulis, dan berhitung tanpa memberikan makna dari ketiga ranah kemelekan tersebut. Alfabetisasi, demikian Pa­ulo Freire menyebutnya bukanlah langkah mekanis, tetapi yang mampu mengubah kesadaran individu dari kenaifan ke kekritisan. Individu dikatakan telah terbebas dari buta aksara, manakala mampu menjadi good man yaitu melakukan analisis kritis terhadap segala informasi yang menjebak dan mengolahnya pada aspek kebudayaan, ketimpangan, dan ketidakadilan. Da­lam bahasa Peter Berger, indivi­du yang terdidik adalah mampu membaca secara kritis "piramida kurban manusia" untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan.

      Menyiapkan masyarakat

      Kasat mata, pemerintah berusaha untuk segera menyelesaikan target wajar sembilan tahun melalui berbagai macam cara. Memperluas daya tampung se­kolah, menyediakan guru yang lebih ideal, pengadaan buku, mendorong sekolah swasta, dan memperbesar anggaran adalah beberapa langkah umum yang sering kali diinformasikan kepada masyarakat luas.

      Tentu saja, pemerintah masih harus mengemban tugas yang tidak ringan, selain secara kuantitatif program ini masih jauh dari harapan. Secara kualitatif, jauh lebih berat lagi menyiapkan masyarakat untuk dapat bersaing di era multikompleks ke depan. Sebab, secara formal wajar sembilan  tahun  sebetulnya  hanya mampu menyiapkan persaingan pada pilihan hidup yang pahit, yaitu pekerja kasar dengan imbalan paling rendah. Tentu saja martabat bangsa tidak akan terbangun, bila orientasi wajar sembilan tahun tidak segera diubah baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

      Bagi Mendiknas, menuntaskan wajib belajar sembilan tahun di tiga belas provinsi telah dianggap sebagai keberhasilan. Akan tetapi, di dua puluh provinsi lainnya terlunta, dalam program wa­jib belajar sembilan tahun merupakan kegagalan yang haras dikatakan. Selain itu, angka kelulusan SD yang sangat rendah 2-4 memmjukkan kualitas itulah yang nyata.

      Penvdis, anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Gratis Provinsi DI Yogyakarta dan staf pengajar Fakultas Tarbiyah In-stitut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon Jawa Barat.

       

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Monday, 27 February 2012 07:18  

      Items details

      • Hits: 993 clicks
      • Average hits: 10.6 clicks / month
      • Number of words: 4002
      • Number of characters: 33715
      • Created 7 years and 10 months ago at Monday, 27 February 2012 by Administrator
      • Modified 7 years and 10 months ago at Monday, 27 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,798
      • Sedang Online 89
      • Anggota Terakhir ulmama vila nurruva

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9127153
      Jantung_Sekolah1.jpg

      Kalender & Agenda

      December 2019
      S M T W T F S
      1 2 3 4 5 6 7
      8 9 10 11 12 13 14
      15 16 17 18 19 20 21
      22 23 24 25 26 27 28
      29 30 31 1 2 3 4

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC