.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

    E-mail

       

      PIKIRAN RAKYAT, 1 DESEMBER 2009

      Kebijakan Pendidikan yang Mengindonesiakan

      Winarno Surakhmad

      PENGAMAT PENDIDIKAN

      Bahwa kepentingan politik mela­hirkan berbagai kebijakan atau suatu kebijakan merupakan indikasi dari sebuah kepentingan nasional tidak dimasalahkan dalam tulisan ini. Tetapi masalah yang disoroti sekarang adalah kepentingan politik praktis yang diungkapkan sebagai kepentingan pendidikan nasional. Karena itu, sering membingungkan karena tidak jarang dirumuskan sebagai kebijakan pendidikan.

      Ambillah pendidikan berbangsa untuk kepentingan pendidikan nasional. Kepen­tingan itu jelas harus melahirkan kebijak­an yang sesuai, yakni yang jauh lebih luas dari sekadar kebijakan sekolah, apalagi kebijakan sekolah yang terbatas dibiayai oleh negara saja. Sejak kemerdekaan sampai hari ini, yang baru saja berarti menjalani kemerdekaan mengatur diri sendiri selama 65 tahun. Sudah 35 menteri pendi­dikan yang dipercayakan melahirkan kebi­jakan pendidikan ke.masa depan. Malangnya, makin banyak di antara menteri itu yang hanya bisa melahirkan kebijakan sekolah daripada melahirkan kebijakan pendidikan.

      Kebijakan pendidikan diharapkan se-makin jelas kaitannya dan semakin bersumber dari dan termasuk segala hal yang diamanatkan oleh konstitusi. Kebijakan pendidikan semacam itu jelas lahir dari kepentingan sebuah bangsa dan bukan ha­nya kepentingan politik praktis atau perorangan. Kebijakan pendidikan dirumuskan jauh ke depan dan terintegrasi dengan pembangunan secara menyeluruh.

       

      Kondisi semacam ini memang tidak selalu terdapat di Tanah Air. Bukan hanya disebabkan oleh tiga orde yang telah dikenal sekaligus saling menghancurkan. Orde Baru bertekad menghancurkan Orde La­ma, tetapi di dalam setiap orde itu tidak terdapat kesinambungan kebijakan pendi­dikan. Di dalam rangka Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, kita sulit sekali mengenal kesinambungan kebijakan para menteri. Ini berakibat tidak adanya garis lurus yang dapat dipedomani oleh para pelaku pendidikan di lapangan.

      Kita umumnya makin tidak peka terhadap sekolah dan pendidikan sebagai yang telah diingatkan berbeda dalam konsfiri dasarnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang paling menyedihkan sekarang ialah apabila seorang menteri pendidftan menurunkan dirinya hanya sebagai mente­ri persekolahan dan menganggap bahwa kebijakan sekolah yang dihasilkannya se­kaligus adalah kebijakan pendidikan.

      Yang dibutuhkan secara nasional adalah yang berjangka lebih jauh ke masa depan dan sinkron dengan pendidikan pembangunan secara lebih luas. Tetapi justru yang terjadi banyak di antara 35 menteri itu yang lebih berfungsi sebagai menteri perse­kolahan walaupun tetap menyebutkan diri sebagai menteri pendidikan nasional.

      Di kalangan mereka yang melahirkan kebijakan pendidikan pun terdapat perbedaan dan pertentangan yang cukup besar. Itulah di antara sebab mengapa Ki Hadjar Dewantara (Menteri Pengajaran pertama, hanya 3 bulan) belum sempat mengembangkan kebijakan mengenai pendidikan kemerdekaan dan sebaliknya itulah pula mengapa seorang Dr Prijono (menteri ke-15, 8 tahun lamanya) sempat mengganti peran Pancasila dengan Pancacinta. Tetapi, pada saat yang sama, itulah sebab mengapa menteri-menteri yang datang kemudian banyak mencari jalan sendiri-sendiri dan melahirkan kebijakan yang akhirnya tidak sambung-menyambung. Akhirnya itulah pula sebabnya mengapa masyarakat pada umumnya memiliki kesan "ganti menteri, ganti kebijakan".

      Memang, beberapa pemikiran menteri tertentu dan terdahulu, walaupun hanya berdasarkan kepentingan teknis, berguna untuk ditindaklanjuti oleh menteri sesudahnya. Tetapi kesetiaan para menteri sudah tidak bisa diharapkan dalam kekacauan politik yang bersumber dari berbagai orde yang saling menghancurkan. Dalam satu orde pun bukanlah jaminan lahirnya kepentingan yang tunggal. Para pelaku di lapangan tidak mungkin lagi menemukan itu kebijakan jangka panjang yang layak untuk dipedomani. Bukankah sudah tertanam di hati para pelaku itu bahwa berganti menteri berarti berganti kepentingan, berganti kepentingan berarti berganti ke­bijakan.

      Kita semua tetap gamang bila hams menyatakan bahwa kita memerlukan insan cerdas dan kompetitif (RENSTRA Pendi­dikan Nasional, 2004-2009), karena tidak pernah jelas di kalangan siapa pun "cer­das" bagaimana dan "kompetitif" terhadap siapa, dalam bentuk apa, dan terhadap siapa.

      Sebaliknya yang menonjol ialah kebijakan yang makin terikat pada keputusan oleh berbagai pejabat masa lalu. Sesungguhnya yang mereka maksud masa depan telah banyak dirusak oleh generasi tua sendiri dan disampaikan secara politis kepada ge­nerasi muda dalam bentuknya yang abstrak. Generasi tua sering melupakan bah­wa generasi mudalah yang paling berhak terhadap masa depan. Karena itu, banyak peraturan serta UU buatan masa lalu yang sekarang menjadi semakin tidak relevan, termasuk misalnya saja UU tentang Badan Hukum Pendidikan, yang banyak dibicarakan di masyarakat dewasa ini.

      Kebijakan pendidikan yang benar-benar kita butuhkan sekarang ialah kebijakan yang paling sedikit mengutarakan tiga hal berikut ini. Pertama, pendidikan sebagai proses yang mengutamakan wujudnya nilai-nilai kehidupan seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila. De­ngan demikian, kebijakan pendidikan bukan hanya menjadi kebijakan sekolah, tetapi juga kebijakan hidup yang secara menyeluruh berarti kebijakan berbangsa setiap warga negara.

      Kedua, pendidikan sebagai proses dan sumber pembudayaan tempat sekolah mengutamakan tidak semata-mata kebudayaan kognitif, tetapi juga kebudayaan yang membudayakan. Dengan demikian, pendidikan sekaligus berarti kebijakan pembudayaan yang diperlukan oleh setiap warga negara.

      Ketiga, pendidikan yang mengutamakan semangat keindonesiaan dalam memastikan satunya Indonesia melalui desentralisasi dan otonomisasi, yang berarti mengembangkan kekuatan dalam keberagamanan.

      Hari ini kita wajib menilai apakah ber­bagai peraturan yang telah ada, termasuk yang dihasilkan oleh Orde Reformasi sekalipun, telah benar-benar berdasarkan ke­pentingan dan kebijakan pendidikan seca­ra nasional. Kesimpulan penulis sendiri ia­lah tidak demikian bukan peraturan-peraturan dan ketentuan formal yang dibutuhkan dewasa ini. Yang diperlukan adalah visi dan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kepentingan yang dihormati dan dijadikan dasar untuk membangun bangsa. Inilah kebijakan pendidikan yang mengindonesiakan.

       

       

      Comments
      Only registered users can write comments!

      3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

      Last Updated on Monday, 27 February 2012 07:07  

      Items details

      • Hits: 3243 clicks
      • Average hits: 34.5 clicks / month
      • Number of words: 2812
      • Number of characters: 22931
      • Created 7 years and 10 months ago at Monday, 27 February 2012 by Administrator
      • Modified 7 years and 10 months ago at Monday, 27 February 2012 by Administrator

      Tecox component by www.teglo.info






      Selamat Datang Sahabat ^_^
      Dapatkan Segera Buku PUSTAKAWAN 1/2 GILA

      Kemiskinan

      Literasi Sains & Teknologi

      Artikel Pilihan


      Artikel Utama

      Statistik Anggota

      • Total Anggota 10,798
      • Sedang Online 63
      • Anggota Terakhir ulmama vila nurruva

      Statistik Pengunjung

      mod_vvisit_counterTotal9127418
      DSCF8790.jpg

      Kalender & Agenda

      December 2019
      S M T W T F S
      1 2 3 4 5 6 7
      8 9 10 11 12 13 14
      15 16 17 18 19 20 21
      22 23 24 25 26 27 28
      29 30 31 1 2 3 4

      Contoh Proposal

      Contoh Proposal

      Google+ Facebook Twitter mail SC